Hukuman Mati Dinilai Berdampak pada Citra Indonesia di Dunia Internasional

Komnas | Senin, 9 Maret 2015 | 17:03 WIB  

JAKARTA – Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin mengatakan, eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana yang dilakukan pemerintah berdampak besar pada citra Indonesia di dunia internasional. Rafendi mengatakan, akibat masih mempertahankan hukuman mati, Indonesia mendapat kecaman dari publik internasional.

“Hukuman mati berimplikasi pada dunia internasional. Kita disamakan dengan Iran, Saudi, Tiongkok. Padahal, Indonesia diharapkan sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ujar Rafendi dalam konferensi pers di Kantor HRWG, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).

Menurut Rafendi, protes keras yang diajukan pemerintah negara lain sebenarnya bukan ditujukan untuk mengecilkan wibawa Presiden, tetapi sekadar mengingatkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi. (baca: Megawati Minta Jokowi Tak Ampuni Terpidana Mati Narkoba)

Ia mengatakan, bagaimana pun, Indonesia perlu menjalin hubungan baik dengan pemerintah negara lain. Bahkan, dalam upaya pemberantasan narkotika, kata Rafendi, kepolisian RI membutuhkan kerja sama dengan kepolisian negara-negara lainnya.

Rafendi mengatakan, dalam sidang Dewan HAM di PBB, perwakilan Indonesia pernah menyatakan bahwa pada tahun 2008-2013, Indonesia mengeluarkan moratorium pelaksanaan hukuman mati. Ia mengatakan, jika saat ini pemerintah kembali memberlakukan hukuman mati, maka diplomat Indonesia harus menjelaskan alasannya dalam sidang tersebut. (baca: Bantah Berita Media Australia, Kemenlu Sebut Tak Ada Moratorium Hukuman Mati)

“Para diploma kita sampai kerepotan membela diri, sampai-sampai ada argumen yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, kita harus kembali memaksa para diplomat untuk berargumen yang sebenarnya sama sekali tidak kuat,” kata Rafendi.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyinggung dampak dari narkoba. Menurut dia, eksekusi hukuman mati ini seharusnya tak hanya melihat dari sisi terpidana yang akan dieksekusi, tetapi juga korban yang meninggal karena narkoba. 

Setiap tahunnya, kata Jokowi, ada 4,5 juta orang yang harus menjalani rehabilitasi di Indonesia. Karena itu, Jokowi menolak permohonan grasi para terpidana mati kasus narkotika. (baca:Jokowi: “Gimana” Mau Beri Ampunan, Setahun 18.000 Orang Meninggal karena Narkoba). 

Pemerintah Indonesia tetap akan melakukan eksekusi mati meskipun mendapat protes dari negara lain. Pada Januari 2015, kejaksaan sudah melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati kasus narkotika. Lima di antaranya ialah WNA asal Belanda, Malawi, Brasil, Nigeria, dan Vietnam.

Sumber: Kompas 

LSM Desak Pengawasan Peredaran Narkoba Dari Lapas

Berita Satu | Senin, 9 Maret 2015 | 15:38 

[JAKARTA] Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti-Hukuman Mati meminta pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air, untuk memberangus praktik bisnis narkoba dari dalam penjara.

“Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemasyarakatan karena pada kenyataannya hampir sebagian besar bisnis narkoba dijalankan dari dalam penjara,” kata Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti mewakili Koalisi LSM Anti-Hukuman Mati, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Poengky mengatakan, praktik bisnis narkoba dari dalam penjara menunjukkan begitu lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas lembaga pemasyarakatan di Tanah Air.

“Ini merupakan kegagalan negara untuk memastikan bahwa penjara bersih dari praktik suap-menyuap,” tegas dia.

Dalam kesempatan itu Koalisi LSM Anti-Hukuman Mati yang terdiri atas Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, Setara Institute, LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesian Legal Resource Center (ILRC), dan ELSAM, menyatakan hukuman mati tidak terbukti membuat efek jera terhadap pelaku pidana.

Wakil Human Rights Working Group Muhammad (HRWG) Choirul Anam menyampaikan sesungguhnya apabila hukuman mati membuat efek jera, maka seharusnya ketika hukuman mati pertama kali dilaksanakan, pembunuhan atau tindak pidana tidak terjadi lagi.

“Yang terpenting bongkar mafia narkoba. Kalau tidak dibongkar, mau dieksekusi 1.000 orang pun tidak akan berhenti,” nilai Choirul Anam. [Ant/L-8] 

Source: Berita Satu

HRWG: Napi Jalani 10 Tahun Penjara, Tak Bisa Dieksekusi Mati

CNN Indonesia | Selasa, 10/03/2015 06:11 WIB 

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Direktur Human Rights Working Group M Choirul Anam menyatakan terpidana yang telah menjalani hukuman pidana selama sepuluh tahun atau lebih tidak berhak dihukum mati. Pasalnya, berdasarkan pada kesepahaman bersama ahli pidana Indonesia, orang yang menjalani hukuman sepuluh tahun atau lebih berarti telah menjalani separuh masa hukumannya.

 “Angka sepuluh tahun ini menjadi penting. Setiap terpidana di atas sepuluh tahun tidak boleh dieksekusi mati,” ujar Anam dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, hukuman pidana yang berlaku di Indonesia memiliki rata-rata paling lama 20 tahun penjara. Apabila seseorang telah menjalani sepuluh tahun atau separuh dari hukuman pidananya dan kemudian menjalani hukuman mati, artinya orang tersebut mendapatkan dua hukuman pidana.

“Satu hukuman penjara, kedua eksekusi mati. Itu tidak boleh karena melanggar prinsip-prinsip hukum pidana dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujar Anam.

Seperti diketahui, beberapa terpidana mati yang dalam waktu dekat ini akan dieksekusi di antaranya telah menjalani hukuman penjara lebih dari sepuluh tahun.

Misalnya, Raheem Agbaje Salami asal Nigeria yang ditahan pada 1998 atas kasus penyelundupan 5,3 kilogram heroin ke Surabaya. Sudah 17 tahun Raheem menjalani hukuman tahanan penjara, namun kini ia masuk ke dalam daftar eksekusi mati terpidana narkoba gelombang kedua.

Selain Raheem, Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa asal Nigeria juga telah menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Ia ditahan pada 2003 karena menyelundupkan 1,2 kilogram heroin.

Raheem dan Silvester kini tinggal menunggu waktu eksekusi mati bersama dengan delapan terpidana lainnya yang telah berada di Lembaga Permasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 

Raheem saat ini berada di LP Besi bersama dengan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran asal Australia. Sementara, Silvester berada di LP Batu bersama dengan Okwudili Oyatanze asal Nigeria dan Martin Anderson alias Belo asal Ghana. (sur)

Source: CNN Indonesia

HRWG dan Perwakilan Masyarakat Sipil Asean Akan Bahas Pengungsi Rohingya

130408_rohingyaBisnis.com 26 Mei 2015 | JAKARTA—Human Rights Working Group (HRWG) bersama perwakilan masyarakat sipil Asean akan membahas Visi Asean 2025 dari perspektif masyarakat sipil termasuk membahas soal pengungsi Rohingya.

Wakil Direktur Eksekutif HRWG, Choirul Anam mengatakan kegiatan yang akan diselenggarakan di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada pukul 13.00 WIB ini akan merespons berbagai persoalan regional Asean secara serius seperti tragedi kemanusiaan a.l. pengungsi Rohingya dan menjamin perlindungan buruh migran.

Selain itu, menurutnya isu lain yang akan bersama-sama diangkat yaitu mendorong Pemerintah Asean memperhatikan pencaplokan lahan dan berbagai agenda kemanusiaan lainnya.

“Pemerintah berkomitmen akan membentuk komunitas Asean yang berorientasi dan berpusat kepada rakyat tapi di dalam proses penyusunannya, Asean kurang memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat,” katanya, Senin (25/5/2015).

Menurutnya, di dalam pembentukan komunitas ini, pemerintah di negara Asean telah membentuk High Level Task Force (HLTF) untuk menyusun visi dan rencana kerja Komunitas ASEAN 2016-2025.

“HRWG bersama 40 perwakilan masyarakat sipil negara ASEAN akan memberi masukan terhadap pemerintah ASEAN terhadap Komunitas ASEAN,” tuturnya.

Source: Bisnis.com

HRWG: Mengerikan, Masyarakat Ekonomi Asean Abaikan Perspektif HAM

Selasa, 05 Januari 2016 | JAKARTA, SATUHARAPAN.COM

news_51902_1451991515

Daniel Awigra, Program Manajer Advokasi HAM ASEAN dari Human Rights Working Group (HRWG), mengatakan integrasi regenalisme Komunitas ASEAN yang terdiri atas Masyarakat Ekonomi Asean, masyarakat politik dan keamanan, dan masyarakat sosial dan budaya, tidak diikuti intensi untuk mewujudkan komunitas yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu ia kemukakan dalam konferensi pers bertema Catatan Akhir Tahun 2015 dan Outlook Tahun 2016, hari Selasa (5/1), di Kantor HRWG, Jakarta Pusat.

Human Rights Working Group (HRWG) merupakan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk advokasi HAM Internasional.

Komunitas ASEAN dianggap malah mendorong kerjasama ekonomi yang meninggalkan perspektif HAM yang terbukti dengan disahkannya dokumen Forging Ahead Together di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Tidak ada klausul mengenai HAM dalam kerjasama ekonominya. Ini sangat mengerikan menurut saya, karena ada kekhawatiran investasi-investasi yang terjadi justru akan berakibat pada semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM,” kata Daniel kepada satuharapan.com.

Pelanggaran HAM ada di setiap negara Asia, tidak hanya di Indonesia. Dikatakan oleh Daniel, Indonesia mampu menjadi motor penggerak untuk memajukan agenda-agenda HAM di kawasan regional, seperti kasus-kasus kejahatan negara terhadap warga negaranya, tetapi masih terganjal dengan belum adanya sikap saling menghargai dan kompak n egara anggota Komunitas ASEAN dalam memecahkan permasalahan HAM, khususnya yang disebabkan oleh kerjasama ekonomi (investasi bisnis).

“Jangan hanya ketika ada keuntungan mau bekerja sama, tetapi begitu muncul persoalaan lalu diam dan lepas tangan tidak peduli. Ini yang kita kritik dalam Komunitas ASEAN, sudah seharusnya komunitas sebesar ini menyediakan satu mekanisme untuk perlindungan HAM, bukan hanya untuk urusan perdagangan yang hanya memikirkan keuntungan. Dalam kerja sama ekonomi harus menampakkan keberpihakan pada HAM,” ujar Daniel.

Daniel menambahkan, Komunitas ASEAN pattern-nya masih sama, substansi-nya masih sama, yaitu mengadakan semua kerjasama di bidang keamanan politik untuk stabilitas pasar bebas.

Komunitas ASEAN menurut pandangan HRWG, tidak menawarkan kebaruan.

“Hingga detik ini, investasi di dalam pilar kerjasama ekonomi  tidak mengenal HAM, hal ini masih mencerminkan muka Komunitas ASEAN yang lama dan tidak melihat kebaruan. Demokrasi dan HAM menjadi seolah-olah berlawanan dengan kemajuan ekonomi,” tegas Daniel.

HRWG mengkritik  ekonomi dalam Komunitas ASEAN yang tidak berperspektif HAM. Sebagai contoh, integrasi politik ekonomi maupun sosial budaya akan sangat berpengaruh pada nasib kelompok buruh migran. Mereka dianggap yang paling rentan karena tinggal di dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya yang berbeda, namun masih dalam Komunitas ASEAN.

Terdapat tiga juta lebih penduduk Indonesia yang bermigrasi mencari penghidupan di luar negeri, khususnya di dalam negara-negara ASEAN.

“Mereka harus dilindungi. Komunitas ASEAN telah gagal mencapai konsensus terhadap perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya di level ASEAN, hal itu karena Komunitas ASEAN membebaskan saja proses perekrutan dan pengelolaan tenaga kerja dan hanya menjadikannya urusan perusahaan tanpa campur tangan dan kepedulian negara,” kata Daniel.

Secara substansi maupun proses,  HRWG melihat Komunitas ASEAN gagal memberikan keyakinan kepada publik bahwa orientasi mereka pada kepentingan rakyat. Tagline Komunitas ASEAN: “people centre, people oriented” dianggap hanya hembusan angin yang tak berbentuk karena tidak banyak kebaruan yang ditawarkan.

Editor : Eben E. Siadari
Source: Satu Harapan

HRWG Kritik Substansi Deklarasi HAM ASEAN

Rabu, 26 September 2012 | Hukum Online

Human Rights Working Group (HRWG) menyatakan sejumlah substansi draf Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) tidak sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia. Wakil Direktur HRWG, M. Choirul Anam mengatakan AHRD memiliki sejumlah kekurangan dalam bagian Prinsip-prinsip Umum yang berpotensi menjadikannya tidak sejalan dengan standar internasional.

“Di sana masih terdapat klausula kekhususan regional dan nasional (national and regional particularities) pada pasal 7 serta klausula pembatasan (limitation of rights) hak pada pasal 8,” ujar Anam dalam siaran pers.

Menurut Anam, seharusnya, pada bagian Prinsip-prinsip Umum harus menjamin nilai-nilai dasar dari hak asasi manusia seperti asas non-diskriminasi, persamaan, imparsial, dan karakter universitas dari deklarasi HAM.

“Pasal 6 juga masih bermasalah,” Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor ASEAN and Human Rights di HRWG menambahkan. Yuyun mengatakan Pasal 6 berbicara tentang penyeimbangan hak dan kewajiban individual, komunitas, dan masyarakat dengan lainnya. Padahal, kerangka HAM internasional tidak mengenal konsep penyeimbangan antara hak dan kewajiban.

“HAM itu sifatnya melekat, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan berhubungan antara satu dengan lainnya. AHRD tidak seharusnya mendifinisikan hubungan timbal-balik antara hak dan kewajiban individual, kelompok dan masyarakat dalam kerangka HAM,” papar Yuyun.

Lantaran dinilai masih bermasalah, HRWG berharap para Menteri Luar Negeri ASEAN mengembalikan AHRD kepada AICHR agar merevisi sejumlah pasal bermasalah. Sepuluh Menteri Luar Negeri Negara ASEAN dijadwalkan akan mendiskusikan AHRD pada 27 September selama Informal ASEAN Ministerial Meeting (IAMM) di sela-sela Sidang Umum ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Source: Hukum Online

HRWG Desak Pemerintah Indonesia Dukung Resolusi Dewan HAM PBB untuk Rohingya

Nasional | Beritasatu.com | Jumat, 31 Mei 2013 | 20:04

1368164354Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan serta aktif mendukung inisatif Dewan HAM PBB yang akan mengeluarkan resolusi terhadap situasi Rohingya. Resolusi ini juga akan diikuti dengan inisiatif pembukaan kantor perwakilan Dewan HAM PBB di Myanmar seperti yang tengah mengemuka dalam sidang ke-23, 27 Mei – 14 Juni 2013 di Jenewa, Swiss.

Ada sejumlah alasan mengapa Resolusi ini penting untuk didukung. Pertama, sejak awal Pemerintah Indonesia telah meletakkan kasus Rohingya, Myanmar, sebagai permasalahan HAM dan etnis. HRWG selalu mendorong penyelesaian kasus Rohingya dan kekerasan etnik yang terjadi di Myanmar dengan menggunakan pendekatan tersebut, dan tidak terjebak pada sentimen keagamaan.

Kedua, mendorong penyelesaikan permasalahan etnis di Myanmar ini, termasuk pula mengajak semua pihak secara luas sepert Dewan HAM PBB, menjadi penting ketika Pemerintah Myanmar makin membatasi hak-hak sosial budaya (untuk berkeluarga) bagi etnis Rohingya. Pekan lalu, pemerintah negara bagian Rakhine di Myanmar berencana menerapkan pembatasan jumlah anak bagi etnis Rohingya. HRWG mengecam keras rencana ini mengingat regulasi pembatasan kelahiran bayi khusus untuk etnis Rohingya bisa mengarah pada upaya pemusnahan etnis secara sistematis dan terstruktur.

Ketiga, di level ASEAN, Indonesia menjadi salah satu aktor penting dalam demokratisasi Myanmar, sehingga menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses reformasi tersebut dan memastikan bahwa demokrasi di Myanmar berjalan secara baik, terutama dalam melindungi etnis dan kelompok minoritas Rohingya. HRWG juga mendorong agar momentum ini dapat disambut positif oleh Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) sebagai bentuk terobosan untuk pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya perlindungan etnis Rohingya di Myanmar.

Keempat, hal lain yang menjadi penting bagi Pemerintah Indonesia untuk bersikap aktif dalam Resolusi ini adalah untuk mendorong Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk juga menjadikan HAM sebagai pendekatan utama dalam melihat permasalahan Rohingya dan tidak menggunakan pendekatan keagamaan. Tidak hanya seiring dengan kebijakan luar negeri Indonesia, hal ini juga meminimalisasi kekisruhan permasalahan yang terjadi, baik di Myanmarnya sendiri ataupun di Dewan HAM.

Untuk itu, HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendukung resolusi tersebut sebagai instrumen perdamaian dan upaya percepatan penyelesaian persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia di Arakan State, khususnya untuk entis Rohingnya. HRWG juga memandang perlu dibukanya kantor perwakilan Dewan HAM di Myanmar untuk mencegah dan memastikan kekerasan berlanjut dan sebagai komunitas internasional, Indonesia dalam posisinya sebagai negara ASEAN dan anggota OKI untuk terus menggunakan pendekatan dan mekanisme HAM dalam penyelesaian konflik Rohingya.

Source: Berita Satu

SBY Ngaku Tidak Ada Pelanggaran HAM, Faktanya Banyak

Pengakuan Presiden SBY soal tidak adanya pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya menjadi pertanyaan besar. Pasalnya, di lapangan justru seringkali terjadi pelanggaran HAM. Misalnya kematian tahanan di Sijunjung, Sumut sampai perkosaan dan perampokan di dalam angkot.

DIREKTUR Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Rafendi Djamin mengungkapkan di dalam UU nomor 26 Tahun 2006, memang disebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. “Pelanggaran HAM itu sebenarnya bukan hanya itu. Banyak tindakan kejahatan yang melanggar HAM,” ujar Djamin dalam Keterangan pers ‘Catatan Setahun Politik Luar Negeri HAM Pemerintah Indonesia 2011 serta Tantangan 2012’ di Jakarta, Minggu (4/2/2012).

Djamin menyatakan yang disebut dengan pelanggaran HAM itu tidak hanya sebatas pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Terjadinya tindak perkosaan dan penyiksaan terhadap seseorang, harus dinilai dan dimasukkan juga ke dalam pelanggaran HAM.

Sebut saja kasus meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung. Kasus ini juga harus menjadi perhatian dan masuk dalam kategori pelanggaran HAM. “Apalagi bentuknya penyiksaan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Ini jelas layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” ujarnya.

Source: Monitor Indonesia

Pernyataan SBY Tentang Tidak Ada Lagi Pelanggaran HAM Dipertanyakan

Mohamad Rizki Maulana – detikNews | Sabtu, 04/02/2012 15:17 WIB

Jakarta – Dalam berbagai kesempatan SBY selalu menyampaikan tidak ada pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya. Namun, pernyataan ini dipertanyakan. Karena dalam prakteknya di lapangan sebenarnya masih terjadi banyak pelanggaran HAM.

“Memang dalam UU no 26 Tahun 2006, pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Tetapi pelanggaran HAM kan sebenarnya bukan hanya itu,” terang Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG),Rafendi Djamin dalam Konpers Catatan Setahun Politik Luar Negeri HAM Pemerintah Indonesia 2011 serta Tantangan di 2012 di Gedung Jiwasraya, Jalan RP Soeroso No 41, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2012).

Menurutnya, pelanggaran HAM itu tidak hanya pada kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Pemerkosaan dan penyiksaan dinilai harus juga dimasukkan dalam konteks pelanggaran HAM.

“Kejadian meninggalnya tahanan di Polsek Sijunjung juga seharusnya menjadi perhatian. Ini adalah bentuk penyiksaan hingga menyebabkan kematian dan layak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM,” ujarnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Program Manager HRWG Akbar Tanjung, menyatakan pembiaran terjadinya penyerangan terhadap orang dengan keyakinan tertentu juga termasuk pelanggaran HAM. Hal ini juga menjadi bahan oleh Pelapor Khusus yang dilaporkan ke Dewan HAM PBB.

“Pelapor Khusus PBB sudah kasih complaint ke Pemerintah Indonesia mengenai masalah ini. Sanksi memang tidak bisa diberikan tapi ini saja sudah membuat kita malu,” imbuhnya.

Source: Detik News

HRWG: Diplomasi HAM RI Berstandar Ganda di PBB

Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari | Sabtu, 4 Februari 2012, 17:03 WIB

VIVAnews – Human Rights Working Group (HRWG) menilai penegakan hak asasi manusia oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini masih sebatas pencitraan. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia.

“Selama kurun waktu satu tahun, 2011, diplomasi HAM Indonesia berada pada titik yang memprihatinkan,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin. “Kondisi ini ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional,” katanya  dalam konperensi pers di Gedung Jiwasraya, Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Februari 2012.

Rafendi mengatakan terdapat sejumlah catatan yang menunjukkan pemerintah abai dalam penegakan HAM. Pertama, tidak seriusnya pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai komunikasi dari mekanisme HAM PBB–terutama dari pelapor khusus–terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan.

“Ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah merespons perhatian komunitas dan mekanisme PBB terhadap situasi hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri,” katanya.

Menurut Rafendi, kondisi itu bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi, serta kedudukan Indonesia saat ini di Dewan HAM PBB. “Ketidaktegasan pemerintah RI tersebut menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini,” katanya.

Kedua, terdapat beberapa inkonsistensi Indonesia dalam menerapkan politik HAM luar negeri yang tergambar dari beberapa resolusi yang didorong, baik di Dewan HAM atau Majelis Umum PBB. “Dalam hal perlindungan buruh migran, Indonesia bersama dengan Filipina mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk perlindungan buruh migran, yang salah satunya meminta setiap negara meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran,” katanya.

Ketiga, Rafendi melanjutkan, gambaran diplomasi HAM Indonesia di tahun 2011 menjadi pandangan sekilas bagaimana politik luar negeri HAM Indonesia dibangun pada 2012 ini. Dia melihat semakin besar jurang antara kebijakan luar negeri dan situasi HAM nasional, maka semakin menguatkan pula anggapan bahwa Indonesia meletakkan HAM sebagai lips service hubungan luar negeri.

“Kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 2011, secara lebih khusus meningkatkan sinyalemen pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pelanggaran berbasis sumber daya alam. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan luar negeri harus didahului dengan perbaikan di konteks nasional seiring dengan prinsip dan standar HAM universal,” katanya. (kd)

Source: Viva News

Indonesian NGOs Coalition for International Human Rights Advocacy