Tag Archives: ASEAN

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Pemerintah Myanmar Harus Membuka Akses Internasional dan Media Massa

Hingga kini, ada banyak desakan internasional terhadap Myanmar terkait dengan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Hal ini, setidaknya, dalam setahun terakhir, adalah kali kedua tindakan brutal militer terhadap sipil terjadi dengan dalih untuk memberantas jaringan terorisme Al Yaqin. Sayangnya, pemerintah tak punya kuasa untuk memastikan operasi itu tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

Untuk itu, selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine.

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada. Transparansi adalah jalan terbaik untuk penyelesaian damai dalam jangka panjang.

Masuknya komunitas internasional, media massa dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan jaminan keamanan bagi mereka merupakan langkah utama untuk menghentikan penyebaran berita atau foto yang dianggap bohong dan hoax. Bila tidak, maka pemerintah Myanmar – dalam hal ini Aung San Suu Kyi – tidak bisa sepenuhnya menyalahkan maraknya berita-berita hoax yang bertebaran, meskipun hal itu juga harus diminimalisasi untuk menghindari ketegangan dan kekerasan serupa di negara lain.

Jakarta, 7 September 2017

Muhammad Hafiz

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Indonesia Perlu Membangun Kaukus Diplomasi Permanen untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Kronologi penghilangan kewarganegaraan rohingya

Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. Di sisi yang lain, kerjasama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah Negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada Rohingya.

HRWG mencatat bahwa sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas  internasional, regional, dan pelbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini di antaranya memang masih belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut, karena militer masih mencengkram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dengan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, di antaranya adalah tim penasehat ini sudah menghasilkan rekomendasi pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu untuk dijalankan oleh Pemerintah, baik terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State. Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu, dengan melibatkan semua pihak. Hampir semua inisiasi yang terjadi ditolak oleh Myanmar, mulai dari PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), maupun inisiasi internasional lainnya. Di level ASEAN, hanya pemerintah Indonesia yang bisa meyakinkan Myanmar untuk  terlibat dalam Informal ASEAN Foreign Ministers Retreat di Myanmar pada 18 Desember 2016 yang lalu dan merupakan langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan diplomasi yang lebih efektif, dengan mengajak negara-negara di luar ASEAN, eksekutif, legislatif, maupun militer, untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.

Dalam hal ini pula, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membuat aliansi global di antara pemerintah-pemerintah di dunia, selain proses formal yang telah berlangsung di PBB, untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan dan penyerangan kepada penduduk Rohingya, termasuk di antaranya adalah kerjasama reformasi sektor keamanan. Kaukus diplomasi permanen penting dirumuskan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan berlanjut dan menyelesaikan permasalahan utama konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz,

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

HRWG: Diplomasi Merupakan Cara Selesaikan Konflik di Myanmar

JAKARTA – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer pemerintah Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar. Kecaman juga ditujukan kepada kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army-ARSA).

HRWG sangat menyesalkan pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine.

“Komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara,” ujar Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG dalam keterangannya, Minggu (3/9/2017).

HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012. Dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

“Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Diplomacy of the Indonesia-Myanmar Permanent Conflict Resolution Needed to Prevent the Continuity of Brutality and Violence

HRWG strongly condemns the acts of mass violence by the military, security forces, and Myanmarese militia groups against the Rohingya ethnic minorities in Myanmar, as well as the violent acts by the armed Rohingya group who call themselves Al Yaqin (Arakan Rohingya Salvation Army—ARSA) against civilians. HRWG deeply regrets the existence of the Myanmarese government—Aung San Suu Kyi as Myanmar’s State Counselor—who is unable to do much to stop the violence. The acts of violence show that the Myanmarese government, specifically the military, refuses to cooperate with the international community to resolve the crisis and human rights abuses that are occurring in the Rakhine state. Hence, the international community must present a firmer, more serious stance towards the Myanmarese government. The ending of crime and acts of terror is legitimate for every nation, but the responsibility to protect civilians in a situation of conflict is also a state obligation.

Regarding the issue of the Rohingya, HRWG welcomes the Indonesian government’s approach towards internal conflict resolution that has been carried out since the rise of mass violence against the Rohingya minority group in 2012, which was in an effort to resolve the Andaman regional crisis (Rohingya refugees in ASEAN territorial waters), to the reoccurrence of violence at a smaller scale in October 2016.

However, our view is that the Indonesian government must further strengthen their diplomatic approach to the conflict resolution that has been carried out, not only to the Myanmarese government but also to military groups in Myanmar that are often beyond the government’s control. Humanitarian aid and the cessation of mass violence is a pressing need at this moment, but ensuring that Myanmar solves the Rohingya issue and does not use repressive approaches are also things that should be done. If not, cases of violence against the Rohingya will continue to occur without a permanent solution.

Besides that, HRWG also regrets the fact that the Myanmarese government does not cooperate with the international community (UN) that has established a Fact Finding Mission for cases of violence and alleged crimes against humanity that occurred in the Rakhine state in March 2017. Conversely, the resistance raised, with the application of the security and violence approach, actually leads the situation in the Rakhine state to worsen, causing a myriad of casualties from the civilian population. The Advisory Committee, led by former UN Secretary General Koffie Annan, has formed several important recommendations related to the root of the problem—namely, discrimination and citizenship—to be implemented by the Myanmarese government and supported by the military.

Within the international community, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is unable to do much to suppress this problem because, factually, the Myanmarese government refuses to cooperate, and there are still limitations within the ASEAN mechanism for internal conflict resolution that have regional impacts. The Indonesian government holds an important diplomatic role that has been accepted by the Myanmarese government, along with showing bilateral cooperation with the Myanmarese military a number of times. In regard to that, maximising Indonesia’s diplomatic role with the Myanmarese government is one of the current actions that can be carried out immediately in order to stop non-sustained violence and build an agreement to prevent future occurrences. If not, the Indonesian government’s efforts will be limited to “extinguishing the fire” instead of resolving the root of the problem.

Discrimination against the ethnic Rohingyas has occurred for decades, especially since the 1980s when the Myanmarese military junta officially removed the Rohingya ethnicity from the list of official list of ethnicities existing in Myanmar via the Constitution and Citizenship Act. In fact, throughout the early days of Myanmar’s independence, the Rohingya was one of the ethnic and racial groups that was recognised, within both the Constitution and in legislation. From the 1980s until now, the Rohingya have experienced a serious human rights violation by the government, starting from the violence and repressive approaches by the military and security forces, mass violence by vigilante groups in Myanmar, to the imposition of a Bengali identity as immigrants from Bangladesh. Until now, hundreds of thousands to a million ethnic Rohingyas remaining in the Rakhine state still do not have a citizenship status, do not have access to public services, are discriminated against by state policies, and are vulnerable to violence from the military and even civilians.

With the above description, HRWG states:

  1. The Myanmarese government must immediately end their militaristic and violent approach towards the Rohingyas in the Rakhine state as an international commitment that must be fulfilled. In addition, the government should immediately run an investigation regarding the violence that has occurred, bringing perpetrators to legal proceedings in order to prevent ongoing violence. The Bengali government should also be urged to provide protection towards displaced people from the Rohingya ethnic group that enters Bengali territory.
  2. The Myanmarese government should allow humanitarian aid to be given to the victimised Rohingya community—both to those who remain in the Rakhine state and to internally displaced people in surrounding areas.
  3. In line with that, we urge the Myanmarese government to cooperate with the international community, in this case the UN Fact Finding Mission, to investigate the violence that has occurred and resolve the issue of the Rohingyas as a whole.
  4. Implementing the recommendations issued by the Advisory Committee headed by Kofi Annan on the 24th of August 2017 would include making a concrete effort to cease the segregation between the Buddhist and Rohingya Muslim communities in the Rakhine state, ensuring humanitarian aid for victims in the Rohingya community, providing citizenship rights towards ethnic Rohingyas and revising the 1982 Citizenship Act, carrying out the process of law enforcement for human rights violations, and ensuring freedom of speech and freedom of movement for the Rohingya community.
  5. The Indonesian government must further their diplomatic efforts, both bilateral and regional, to push the Myanmarese government to cease the occurring violence, withdraw security and military personnel from ongoing operations, prioritise dialogue to solve the crisis in Rakhine, and cooperate with the UN Fact Finding Mission.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz, Executive Director HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

Indonesia-Filipina Bahas Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN

Pembahasan perlindungan buruh migran di Asean makin intens mengingat November 2017 instrumen perlindungan itu harus terbit sebagaimana amanat deklarasi Cebu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pembahasan instrumen itu telah dilakukan dalam kegiatan Senior Labour Official’s Meeting (SLOM) pada 20-21 Maret 2017 di Manila, Filipina. Pembahasan akan dilanjutkan di kota yang sama pada 25-26 Agustus 2017.

Menjelang pertemuan yang akan digelar akhir Agustus 2017 itu Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dan Menteri Tenaga Kerja Filipina, H.E. Silvestre H. Bello III, mengadakan pertemuan membahas instrumen tersebut di Jakarta, Jumat (18/8). Kedua pihak berdiskusi untuk mencari solusi agar instrumen perlindungan itu dapat disepakati semua anggota Asean.

Menurut Hanif Indonesia dan Filipina berkepentingan untuk memperbaiki sistem perlindungan dan peningkatan keahlian bagi buruh migran. Apalagi kedua negara itu berstatus sebagai negara pengirim buruh migran (sending country). (Baca juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN).

Hanif menjelaskan pertemuan itu fokus membahas status instrumen perlindungan dan langkah penyelesaian penyusunannya. “Di tingkat Asean kami mengusulkan peningkatan dialog negara pengirim dan penerima mengenai pertukaran informasi pasar kerja, pemajuan pengakuan keahlian, dan pembentukan jejaring kerja antar pengawas ketenagakerjaan,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (18/8).

Dalam kerjasama Asean pemerintah Indonesia telah mengusulkan adanya pembahasan khusus mengenai kelompok buruh migran rentan (vulnerable workers), terutama pekerja sektor domestik. Kemudian membahas serius pemenuhan HAM buruh migran, termasuk yang tidak berdokumen lengkap atau non prosedural.

Sebagai tuan rumah pertemuan Asean pada November 2017 sekaligus penyelenggara SLOM, Silvestre selaku perwakilan pemerintah Filipina menyambut usulan Hanif mengenai perlindungan buruh migran. “Kami sangat senang dan berterimakasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Indonesia M. Hanif Dhakiri atas usulan dan idenya. Saya harap hasil kesepakatan instrumen ini akan lebih meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran di kawasan ASEAN nantinya,” kata Silvestre.

Hasil pertemuan SLOM Retreat nanti akan dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja Asean (ALMM) dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Singapura pada 3 September 2017 di sela acara Kongres Dunia Ke-21 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2017. (Baca juga: Jumlah Petugas Pengawas K3 Bertambah).

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil Asean mendesak negara anggota Asean untuk serius membahas instrumen perlindungan. Instrumen itu harus memberi perlindungan terhadap seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, termasuk yang tidak berdokumen lengkap. Program Manajer Advokasi HAM Asean HRWG, Daniel Awigra, menyayangkan pembahasan instrumen itu sangat tertutup dan tidak bisa diakses masyarakat sipil. Padahal, masyarakat sipil perlu dilibatkan, setidaknya bisa mengakses draft instrumen tersebut.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara mengusulkan agar instrumen itu bersifat mengikat bagi negara Asean dalam melindungi buruh migran dan keluarganya. Perlindungan itu harus diberikan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen lengkap atau tidak,” kata Awigra. [Baca Juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran Asean]
Selengkapnya baca disini.

Diplomasi Penyelesaian Konflik Permanen Indonesia-Myanmar diperlukan untuk Mencegah Keberlangsungan Brutalitas dan Kekerasan

HRWG mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer, aparat keamanan dan kelompok militia Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar, maupun yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army -ARSA) terhadap penduduk sipil. HRWG sangat menyesalkan pemerintah Myanmar – Aung San Suu Kyi sebagai Myanmar State Counselor – tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak Militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine, sehingga komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap Negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara.

Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah. Penghentian kekerasan massal dan bantuan kemanusiaan merupakan suatu kebutuhan mendesak saat ini, namun memastikan Myanmar tidak menggunakan pendekatan represif dan menyelesaikan masalah Rohingya secara utuh adalah suatu hal yang juga harus dilakukan. Bila tidak, kasus kekerasan terhadap Rohingya akan terus menerus terjadi tanpa ada solusi yang permanen.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017. Sebaliknya, resistensi yang dimunculkan, dengan penerapan pendekatan keamanan dan kekerasan, justru menyebabkan situasi di Rakhine state semakin parah yang menimbulkan banyak korban dari penduduk sipil. Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Koffie Annan telah melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait akar masalah yaitu dikriminasi dan kewarganegaraan, harus dilaksanakan pemerintah Myanmar dan didukung pihak militer.

Dalam situasi komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan. Untuk itu, memaksimalkan peranan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Myanmar adalah salah satu celah saat ini yang bisa dilakukan secepatnya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut dan membangun kesepakatan agar hal ini tidak terulang kembali ke depan. Bila tidak, upaya pemerintah Indonesia hanya akan sebatas memadamkan api dan tidak menyelesaikan akar masalah yang terjadi.

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan. Padahal, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingya adalah salah satu etnis dan rumpun ras yang diakui, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 1980-an hingga sekarang, Rohingya mengalami pelanggaran serius dari Pemerintah, mulai dari kekerasan dan pendekatan represif dari militer dan aparat keamanan, kekerasan massal dari kelompok vigilante di Myanmar, hingga pemaksaan identitas Bengali sebagai pendatang dari Bangladesh. Hingga kini, sekitar ratusan ribu hingga 1 juta etnis Rohingya yang masih tersisa di Rakhine state tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat mengakses layanan publik, terdiskriminasi dari setiap kebijakan negara, serta rentan terhadap kekerasan dari militer maupun sipil.

Dengan gambaran tersebut diatas HRWG menyatakan:

  1. Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan pendekatan militeristik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine state sebagai komitmen internasional yang harus ditaati. Selain itu, Pemerintah harus segera melakukan investigasi atas kekerasan yang terjadi, dengan membawa pelaku ke proses hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan. Serta mendesak pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi (displaces people) dari etnis Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh
  2. Pemerintah Myanmar harus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi komunitas Rohingya yang menjadi korban, baik yang berada di Rakhine State maupun pengungsi-pengungsi internal di wilayah lain.
  3. Sejalan dengan itu, kami mendesak pemerintah Myanmar bekerjasama dengan komunitas internasional, dalam hal ini UN Fact Finding Mission, untuk menginvestigasi kekerasan yang telah terjadi dan menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh.
  4. Melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Committee yang diketuai oleh Kofi Annan pada 24 Agustus 2017 yang lalu, di antaranya adalah dengan mengambil upaya konkret mengakhiri segregasi antara komunitas Budha dan Muslim Rohingya di Rakhine state, memastikan adanya bantuan kemanusiaan untuk korban dari komunitas Rohingya, memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan merevisi UU Kewargenegaraan tahun 1982, menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, dan menjamin hak kebebasan berekspresi dan berpindah bagi komunitas Rohingya.
  5. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya diplomatiknya, bilateral dan regional, untuk menekan pemerintah Myanmar tidak melanjutkan kekerasan yang terjadi, menarik aparat keamanan dan militer dari operasi yang berlangsung, serta mengutamakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan krisis di Rakhine tersebut dan bekerja sama dengan Komite Pencari Fakta PBB.

Jakarta, 3 September 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

Regional Civil Society Statement on the Adoption of an ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers

I. We, representatives of the civil society, trade unions, and people’s organizations of Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, have gathered here today in Jakarta on the eighteenth of July two thousand and seventeen for the purpose of strengthening our common ground with a view towards the adoption of an ASEAN instrument on the protection and promotion of the rights of migrant workers;

II. Taking the momentum of fifty years anniversary of ASEAN, ten years anniversary of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (Cebu Declaration) and the upcoming 31st ASEAN Summit in November 2017 in the Philippines;

III. Applauding the intention of ASEAN Member States through Cebu Declaration, has made a political commitment to protect migrant workers’ rights and to promote decent, humane, productive, dignified and remunerative employment;

IV. Remembering Article 4 of the ASEAN Human Rights Declaration on the rights of migrant workers and Article 22 of the Cebu Declaration that calls for the development of an ASEAN instrument to fully implement the principles of the Cebu Declaration;

V. Encouraged by the Joint Communique of ASEAN leaders as the result of the 30th Summit in Manila, the Philippines on 29 April 2017 that tasked Labour Ministers of ASEAN member states to finalize an instrument on migrant workers to be adopted at the 31st ASEAN Summit in November 2017;

VI. Believing that an ASEAN instrument on migrant workers is key to strengthen ASEAN political, economic, and social pillars of the ASEAN Community by promoting the full potential and dignity of migrant workers and their family members in a climate of freedom, equality, and stability;

VII. Recognizing the United Nations Convention on the Elimination on Discrimination against Women (CEDAW), the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities;

VIII. Emphasizing the need for the ASEAN instrument to be guided by international norms and standards embodied in the Universal Declaration of Human Rights and other international instruments including international human rights treaties, international humanitarian law treaties, and the International Labour Organization (ILO) core labour standards;

IX. Trusting that the inclusion of and engagement with civil society, trade unions, and people’s organizations is integral to the adherence to the purpose of ASEAN as stipulated in Article 1.13 of the ASEAN Charter ‘to promote a people-oriented ASEAN, in which all sectors of the society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building;

X. Reiterating the Philippines Chairman’s Statement of the 30th ASEAN Summit on 29 April 2017 that defines ‘a people-oriented and people-centered ASEAN’ as one of the six 2 thematic priorities echoing Malaysia Chairman’s Statement of the 27th ASEAN Summit on 21 November 2015;

XI. We hereby submit and call upon ASEAN Member States to consider and adopt the following recommendations:

1. Adopt an agreement that protects migrant workers and their family members entitled ‘ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of All Migrant Workers’ to ensure consistency with paragraph 22 of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers;

2. Endow a legally binding nature over the aforementioned instrument in view of fully realizing the Cebu Declaration and implementing the General Principles articulated in the Cebu Declaration;

3. Uphold full labour protection and human rights for all migrant workers regardless of their legal status;

4. Uphold full labour protection and human rights for migrant youths between the age of 15 to 18 years old;

5. Include family members of migrant workers within the ambit of the instrument;

6. Include specific provisions to address the human rights of women migrant workers and domestic workers that are in line with CEDAW and the ILO Convention Number 189;

7. Ensure that the plan of action is linked with the Sustainable Development Goals (SDGs), time-bound, measurable with clear goals, targets, and indicators, including mechanism for tracking monitoring and evaluation with a process that is transparent and inclusive of the civil society, trade unions, and people’s organizations;

8. Include the following items in the plan of action:

a. Programs for the realization of decent work for migrant workers especially migrant domestic workers, low-skilled migrant workers, and those in informal sectors as guaranteed under the four ILO pillars; (1) full and productive employment, (2) rights at work, (3) social protection, and (4) the promotion of social dialogue.

b. The implementation of the rights guaranteed under the eight core ILO conventions;

c. The implementation of the rights of migrant workers and their rights to all matters relating to marriage and family relations under Article 16(1) of CEDAW and the CRC on the rights of family members;

d. Meaningful and substantive participation of civil society, trade unions, and people’s organisations in policy dialogue;

e. Sharing of information through various means of communications, providing consultations with the civil society, multiple stakeholders, and the public;

f. Measures for the protection of women and girl children, migrant workers from discrimination and gender-based violence.

9. Include a mandate of formulating a peer-review mechanism among the ASEAN member states;

Done in Jakarta, Indonesia on this eighteenth day of July of two thousand and seventeen.

Endorsed by the following civil society:

Human Rights Working Group (HRWG), Indonesia | Solidaritas Perempuan (Women’s Solidarity for Human Rights), Indonesia | Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI – Indonesian Migrant Workers Union), Indonesia | Jaringan Buruh Migran (Migrant Workers Network), Indonesia | Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Indonesia | LBH Jakarta (Jakarta Legal Aid), Indonesia | Migrant Care, Indonesia | Institute for Women’s Empowerment (IWE), Indonesia | Brunei Council on Social Welfare, Brunei Darussalam | Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL), Cambodia | Bar Council Migrants, Refugees and Immigration Affairs Committee, Malaysia | Migration Working Group, Malaysia | North South Initiative, Malaysia | Public Legal Aid Network (PLAN), Myanmar | Women’s Legal and Human Rights Bureau, Philippines | Center for Migrant Advocacy, Philippines | Think Centre, Singapore | UNI Apro, Singapore | Human Rights and Development Foundation (HRDF), Thailand | Migrant Working Group, Thailand | Foundation for Women, Thailand | Task Force on ASEAN Migrant Workers | ASEAN Services Trade Union Council (ASETUC)