Tag Archives: buruh migran

Sidang Komite Pekerja Migran PBB untuk Indonesia Sebagai Langkah Awal Perbaiki Situasi Perlindungan Pekerja Migran

[Jakarta-Jenewa, 6 September 2017] – Kemarin untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkan kewajiban internasionalnya dalam mengimplementasikan substansi dari Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi sejak tahun 2012 di hadapan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss (5/9).  Di hadapan Komite, Pemerintah Indonesia harus menjawab 68 pertanyaan pada sesi pertama dan 12 pertanyaan pada sesi kedua.

HRWG, SBMI, LBH Jakarta dan JBM mengapresiasi delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh H.E. Michael Tene, Ambasador/Deputy Permanent Representative Indonesia untuk PBB. HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk memandang proses ini sebagai langkah awal memperbaiki situasi pekerja migran di Indonesia, setelah melakukan ratifikasi. Sidang di Jenewa ini adalah proses dialog yang mengarahkan pada upaya perbaikan dengan adanya rekomendasi (Concluding Observation) yang akan dihasilkan dari proses sidang tersebut.

Selain mengirimkan laporan alternatifnya bersama masyarakat sipil yang lain, HRWG juga membuat briefing paper yang diteruskan ke Komite. Komite mengapresiasi masukan masyarakat sipil indonesia yang sangat detail dengan rekomendasi yang bernas menuju perbaikan penegakkan HAM pekerja migran Indonesia. Sebagian besar konsen masyarakat sipil Indonesia di dengar dan diteruskan dalam bentuk pertanyaan kepada Pemerintah RI.

Dalam sidang kemarin, Komite memberikan pertanyaan seputar pembatasan peran agen rekrutmen swasta (PPTIKIS), bagaimana menyelamatkan pekerja migran dari ancaman hukuman mati, efektivitas MoU bilateral, akses terhadap bantuan hukum, pendidikan anak yang bekerja di sektor perkebunan, harmonisasi Konvensi terhadap kebijakan nasional, dan lain-lain masih terkesan dijawab dengan defensif, normatif dan programatik, belum masuk pada akar masalah, kritis serta komprehensif.

Semua anggota Komite mengomentari jumlah delegasi Pemerintah RI yang datang ke sesi 27 Committee on Migrant Workers (CMW). Namun demikian, mereka menyayangkan ketimpangan jender dalam komposisi, mengingat mayoritas pekerja migran indonesia adalah perempuan.

Yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terus mendorong dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan bagaimana sidang ini menjadi momentum perbaikan perlindungan dan tata kelola persoalan pekerja migran sejalan dengan substansi Konvensi. Diharapkan ke depan, Pemerintah RI juga menerima dan mengadopsi rekomenasi-rekomendasi dari Komite.

Rekomendasi yang dihasilkan ini harus menjadi jangkar minimal bagaimana kebijakan pekerja migran di Indonesia diarahkan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah konkret bagaimana rekomendasi tersebut dilaksanakan, secara terukur dan terarah, serta mencatat substansi diskusi di dalam sidang sebagai acuan yang nantinya dirumuskan ketika pulang ke Indonesia.

Kontak:

Daniel Awigra, Program Menejer HRWG; 08176921757 (Jakarta)

Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor HRWG; +316154477102 (Jenewa)

Indonesia Diminta Serius Lindungi Buruh Migran

Pemerintah Indonesia te­lah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini. Project ManagerHuman Rights Working Group(HRWG), Daniel Awigra menu­turkan, pihaknya sebagai pre­sidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan ber­hasil menyusun laporan alter­natif yang telah dikirimkan ke Komite.

“Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendor­ong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU no. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri,” katanya.

Dalam draf terakhir revisi UU 30/2004, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

“Hal ini mengakibatkan per­soalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab,” sebutnya.

Sementara itu, laporan al­ternatif yang dibuat presidium advokasi JBM bersama jaringannya juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM. Di antaranya MoU den­gan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum mem­perbaharuinya.

Sementara masih ada perekru­tan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten per­lindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru men­geluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif itu juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara un­tuk memastikan negara men­jalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnas HAM tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Pihaknya mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang men­gatur pekerja domestik atau PRT.

“Padahal, kasus pekerja mi­gran di luar negeri yang may­oritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi Konvensi ILO 189,” tandas Daniel.

Selengkapnya baca disini.

Sambut Sidang Komite CMW PBB Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

[Jakarta, 31 Agustus 2017] – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB(Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite. Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004. Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Laporan alternatif juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM (pidana dan ketenagakerjaan), di antaranya MoU dengan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum memperbaharuinya. Sementara masih ada perekrutan pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten perlindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru mengeluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnasham tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Laporan juga mengkritisi peran crisis center BNP2TKI untuk mekanisme komplain dan pelaporan kasus pekerja migran tidak menjawab rasa keadilan karena hanya menggunakan proses mediasi dan tidak litigasi padahal ada unsur kepolisian di dalamnya namun tidak digunakan untuk investigasi.

Untuk soal jaminan sosial pekerja migran, laporan alternatif telah memasukan perkembangan di dalam revisi UU 39/2004 yang memasukkan pekerja migran dalam SJSN yakni BPJS Ketenagakerjaan. Namun BPJS tidak memberi jaminan resiko atas adanya pemecatan sepihak, dipindah-pindahkan majikan, pemulangan bermsalah, kegagalan berangkat, dan kasus pemerkosaan  dan tidak kekerasan seksual terhadap pekerja migran. Padahal hal tersebut rentan terjadi terhadap pekerja migran.

Laporan juga mendesak Indonesia utuk segera meratifikasi KILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki UU yang mengatur pekerja domestik atau PRT. Padahal, kasus pekerja migran di luar negeri yang mayoritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi UPR untuk segera meratifkasi KILO 189.

Hal lain adalah soal hak-hak anak pekerja migran yang sulit mendapatkan sertifikat kelahiran dan pendidikan di dalam dan luar negeri. Padahal hal tersebut adalah hak dasar bagi anak-anak pekerja migran yang terdapat dalam Konvensi. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak pekerja migran di Malaysia dan Arab Saudi.

Adopsi agenda sesi ke-27 dilanjutkan dengan pertemuan informal dengan organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Komnas HAM pada Senin, 4 September 2017. Sidangnya sendiri (Consideration of Reports submitted by states party) akan berlangsung Selasa, 5 September 2017 pukul 13.00-18:00 dan dilanjutkan pada Rabu, 6 September dari pukul 10.00-13:00 waktu Jenewa. HRWG akan membuat laporan langsung pandangan mata dari Jenewa pada saat sidang berlangsung.

HRWG berharap, sidang Komite akan mendorong standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin menyelaraskan perundang-undangannya dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut.

Kontak: Daniel Awigra Program Manager HRWG : 08176921757

Komite PBB Perlu Tagih Komitmen Pemerintah Indonesia Soal Perlindungan Buruh Migran

Indonesia telah menjadi negara pihak setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Buruh Migran melalui UU No.6 Tahun 2012. Salah satu kewajiban negara pihak yaitu melaporkan pelaksanaan konvensi itu kepada Komite PBB untuk Buruh Migran setiap 4 tahun sekali. Program Manager HRWG, Daniel Awigra, melihat pemerintah telah mengirimkan laporan itu pada April 2017. Setelah itu pemerintah Indonesia dijadwalkan mengikuti sidang Komite PBB untuk Buruh Migran pada 4-6 September 2016 di Jenewa, Swiss.

Pria yang disapa Awi itu mengatakan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah independen seperti Komnas HAM di Indonesia diberi kesempatan juga untuk memberi laporan serupa kepada Komite PBB. Menurutnya, sejumlah organisasi seperti HRWG, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan SBMI, telah melayangkan laporan tersebut. Selain itu organisasi masyarakat sipil akan mengirim perwakilan untuk melobi anggota Komite agar mengusung sejumlah isu yang penting bagi buruh migran Indonesia.

Awi mengatakan, salah satu isu yang dilaporkan organisasi masyarakat sipil mengenai minimnya implementasi UU No.6 Tahun 2012 yang merupakan ratifikasi konvensi PBB tentang Buruh Migran. “Kami harap laporan itu diterima dan digunakan Komite PBB untuk melayangkan pertanyaan kepada pemerintah Indonesia, diharapkan ke depan kebijakan terkait buruh migran sejalan dengan amanat konvensi,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/8).

Senior Advisor HRWG, Yuyun Wahyuningrum, mengatakan Komite PBB perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengharmonisasi UU No.6 Tahun 2012 dengan revisi UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Dalam proses revisi itu masih terlihat dominasi peran PPTKIS/PJTKI dalam merekrut buruh migran tanpa standar yang jelas. “Intinya kami mau pemerintah Indonesia menerapkan standar universal dalam tata kelola buruh migran sebagaimana amanat konvensi,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Sambut Sidang Komite CMW PBB, Sebagai Momentum Perbaikan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara pihak Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya, Indonesia akan disidang oleh Komite CMW PBB (Committee on Migrant Workers) untuk Pekerja Migran pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

HRWG, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite.

Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi UU 39/2004.

Sejauh ini, revisi yang sedang berlangsung di parlemen sudah memasukkan Konvensi sebagai salah satu konsiderannya. Dari draft terakhir, terkesan masih adanya monopoli atau dominasi peran PPTKIS dalam perekrutan pekerja migran.

PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab.

Selengkapnya baca disini.

Negara Belum Serius Urus Perlindungan Buruh Migran

SEBAGAI negara peserta Konvensi Buruh Migran PBB sejak 2012, pertama kalinya Indonesia akan menjalani sidang yang dilakukan oleh Komite PBB untuk buruh migran pada 4 sampai 6 September mendatang di Jenewa Swiss.

Meski telah secara resmi menjadi pihak yang terlibat dalam konvensi, keseriusan pemerintah RI dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran hingga saat ini dianggap belum maksimal.

“Dalam konvensi ada 9 kewajiban negara peserta konvensi untuk buruh migran. Indonesia belum semua dilakukan misalnya mengenai jaminan kerja dan hidup layak bagi buruh migran. Bagaimana memajukan kondisi yang manusiawi bagi mereka. Kemudian terkait bekerja sama mengupayakan anak-anak buruh migran agar terjangkau pendidikan,” ujar SekNas Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardhani, dalam jumpa pers di Griya Patriya, Kemang, Jakarta, (31/08).

Savitri mengatakan, diharapkan melalui proses sidang tersebut, akan ada perubahan signifikan akan perlakuan dan perlindungan bagi buruh migran. Khususnya yang dicantumkan dalam revisi UU No. 39 tahun 2004. Revisi tersebut direncanakan akan disahkan dalam waktu dua bulan ke depan oleh DPR.

“Dari kami pihak masyarakat akan menyampaikan pada PBB mengenai daftar isu dan apa saja yang harus dipenuhi oleh pemerintah RI terkait buruh migran nanti di Swiss. Oleh perwakilan kami nanti, akan meminta pemerintah melakukan pemenuhan kewajiban sesuai konvensi dan membuat peraturan turunan untuk memaksimalkannya,” ujar Savitri.

Senior Advicer Human Rights Working Group (HRWG) Yuyun Wahyuningrum yang akan mewakili Indonesia memaparkan rekomendasi atau laporan alternatif pada PBB september mendatang mengatakan, upaya penyampaian laporan sebagai bentuk dialog sangat diperlukan untuk memperjuangkan hak buruh migran. Hal itu karena PBB tidak memiliki kewenangan untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan pihak konvensi, tetapi mereka berperan sebagai pihak pendengar dan penyampai dialog untuk mendorong implementasi yang maksimal dari kesepakatan dalam konvensi.

“Kami mendorong pemerintah untuk memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan dalam konvensi untuk buruh migran dan agar negara menghilangkan gap atau jarak antara ketentuan konvensi dengan undang-undang,” ujar Yuyun.

Selengkapnya baca disini.

Indonesia-Filipina Bahas Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN

Pembahasan perlindungan buruh migran di Asean makin intens mengingat November 2017 instrumen perlindungan itu harus terbit sebagaimana amanat deklarasi Cebu. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pembahasan instrumen itu telah dilakukan dalam kegiatan Senior Labour Official’s Meeting (SLOM) pada 20-21 Maret 2017 di Manila, Filipina. Pembahasan akan dilanjutkan di kota yang sama pada 25-26 Agustus 2017.

Menjelang pertemuan yang akan digelar akhir Agustus 2017 itu Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, dan Menteri Tenaga Kerja Filipina, H.E. Silvestre H. Bello III, mengadakan pertemuan membahas instrumen tersebut di Jakarta, Jumat (18/8). Kedua pihak berdiskusi untuk mencari solusi agar instrumen perlindungan itu dapat disepakati semua anggota Asean.

Menurut Hanif Indonesia dan Filipina berkepentingan untuk memperbaiki sistem perlindungan dan peningkatan keahlian bagi buruh migran. Apalagi kedua negara itu berstatus sebagai negara pengirim buruh migran (sending country). (Baca juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN).

Hanif menjelaskan pertemuan itu fokus membahas status instrumen perlindungan dan langkah penyelesaian penyusunannya. “Di tingkat Asean kami mengusulkan peningkatan dialog negara pengirim dan penerima mengenai pertukaran informasi pasar kerja, pemajuan pengakuan keahlian, dan pembentukan jejaring kerja antar pengawas ketenagakerjaan,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (18/8).

Dalam kerjasama Asean pemerintah Indonesia telah mengusulkan adanya pembahasan khusus mengenai kelompok buruh migran rentan (vulnerable workers), terutama pekerja sektor domestik. Kemudian membahas serius pemenuhan HAM buruh migran, termasuk yang tidak berdokumen lengkap atau non prosedural.

Sebagai tuan rumah pertemuan Asean pada November 2017 sekaligus penyelenggara SLOM, Silvestre selaku perwakilan pemerintah Filipina menyambut usulan Hanif mengenai perlindungan buruh migran. “Kami sangat senang dan berterimakasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Indonesia M. Hanif Dhakiri atas usulan dan idenya. Saya harap hasil kesepakatan instrumen ini akan lebih meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran di kawasan ASEAN nantinya,” kata Silvestre.

Hasil pertemuan SLOM Retreat nanti akan dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja Asean (ALMM) dalam pertemuan yang akan diselenggarakan di Singapura pada 3 September 2017 di sela acara Kongres Dunia Ke-21 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2017. (Baca juga: Jumlah Petugas Pengawas K3 Bertambah).

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil Asean mendesak negara anggota Asean untuk serius membahas instrumen perlindungan. Instrumen itu harus memberi perlindungan terhadap seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, termasuk yang tidak berdokumen lengkap. Program Manajer Advokasi HAM Asean HRWG, Daniel Awigra, menyayangkan pembahasan instrumen itu sangat tertutup dan tidak bisa diakses masyarakat sipil. Padahal, masyarakat sipil perlu dilibatkan, setidaknya bisa mengakses draft instrumen tersebut.

“Kami sebagai perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara mengusulkan agar instrumen itu bersifat mengikat bagi negara Asean dalam melindungi buruh migran dan keluarganya. Perlindungan itu harus diberikan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen lengkap atau tidak,” kata Awigra. [Baca Juga: Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran Asean]
Selengkapnya baca disini.

Ditunggu, Instrumen Perlindungan Buruh Migran ASEAN

Perlintasan buruh migran antar negara di Asia Tenggara tergolong tinggi. Namun, mobilitas para pekerja lintas negara itu tidak diikuti perlindungan yang memadai. Akibatnya, banyak buruh migran yang haknya tidak terlindungi.

Sejak 2007 ASEAN telah menerbitkan Deklarasi Cebu yang memandatkan negara di asia tenggara untuk menerbitkan instrumen regional yang melindungi buruh migran. Sampai saat ini pembentukan instrumen itu masih berproses, paling lambat harus selesai pada pertemuan ASEAN November 2017 di Manila, Filipina.

Program Manajer Advokasi HAM ASEAN HRWG, Daniel Awigra, mengatakan proses pembentukan draft instrumen itu sangat tertutup. Pemerintah di setiap negara ASEAN tidak memberikan naskah draft tersebut kepada masyarakat sipil. Padahal dokumen itu nanti akan diterapkan untuk publik khususnya perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya.

Walau tidak mendapat draft, pria yang disapa Awi itu mengatakan koalisi organisasi masyarakat sipil di ASEAN menekankan agar ketentuan yang diatur dalam instrumen tersebut melindungi buruh migran dan keluarganya, baik buruh migran yang berdokumen lengkap atau tidak.

Awi menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang menjadi perdebatan antar negara Asia Tenggara dalam membahas instrumen perlindungan buruh migran. Pertama, negara asal buruh migran berharap instrumen itu mengikat (legally binding), tapi negara penerima seperti Malaysia dan Singapura tidak menyetujuinya. Kedua, negara penerima hanya mau memberi perlindungan terhadap buruh migran berdokumen.

Ketiga, negara penerima hanya mau melindungi buruh migran, tidak beserta keluarganya. Keempat, sebagian negara hanya mau menggunakan pendekatan pembangunan, padahal yang perlu dijalankan perspektif HAM. “Kami sebagai perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara mengusulkan agar instrumen itu bersifat mengikat bagi negara Asean dalam melindungi buruh migran dan keluarganya. Perlindungan itu harus diberikan kepada seluruh buruh migran baik yang berdokumen lengkap atau tidak,” kata Awi.

Masyarakat sipil Filipina yang diwakili Centre for Migrant Advocacy Philippines, Ellene S Anna, mengatakan tahun ini genap 50 tahun berdirinya Asean. Oleh karenanya saat ini merupakan momentum penting bagi Asean untuk memiliki instrumen yang melindungi buruh migran. “Pemerintah Filipina harus mendorong diselesaikannya instrumen tersebut sejak 10 tahun lalu berhasil mengawali dengan terbitnya Deklarasi Cebu 2007 silam,” tegasnya.

Koordinator Migration Working Group Malaysia, Sumitha Saanthinni Kishna, menekankan pentingnya implementasi setelah instrumen itu diterbitkan. Perlu dibentuk rencana aksi, dengan tujuan dan batas waktu yang jelas.” Instrumen itu harus mengikat negara Asean. Selain kepada buruh migran asal Asia Tenggara perlindungan juga perlu diberikan kepada buruh migran yang berasal dari negara lain seperti Nepal, Srilangka dan India,” tukasnya.

Baca berita aslinya disini.