Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Siaran Pers

Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi baru saja menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 9 Januari lalu. Dalam pidatonya, Menlu mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan menandatangani ASEAN Consensus on the Protection and Promotion on the Rights of Migrant Workers dan Global Compact on Migration for Safe, Orderly, and Reguler Migration serta pengesahan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia No.18/2017.

Pekerja migran Indonesia jelas berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun tujuan. Akan tetapi, ditengah klaim capaian pemerintah, faktanya perlindungan pekerja migran Indonesia masih menemukan banyak keterbatasan. Tahun lalu, Muhammad Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi. Data yang di peroleh dari Direktorat Perlindungan Warga Negera Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, masih ada tiga belas (13) pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, termasuk Eti binti Toyib yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

Tidak hanya hukuman mati, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemerintah yang dilansir dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 oleh Amerika Serikat, terdapat sekitar 5801 korban TPPO. Posisi Indonesia berada pada tier 2 pemberantasan TPPO yang berarti belum terpenuhinya standar minimum pemberantasan pidana perdagangan orang di dalam negeri. Di tingkat ASEAN, kasus perdagangan manusia juga sangat meresahkan seperti kasus yang terjadi di Kamboja dan Viet Nam di mana banyak dari anak-anak perempuan dipaksa menikah oleh keluarganya dengan warga negara tiongkok karena alasan uang.

Melalui ASEAN Consensus, Global Compact on Migration, dan Undang-Undang 18/2017 beserta aturan turunannya, Pemerintah Indonesia dituntut untuk secara partisipatif dan substantive melindungi pekerja migran baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen tersebut seharusnya tidak hanya ditunjukan melalui penandatanganan kerjasama regional maupun internasional, tetapi juga upaya implementasi di tingkat nasional dan lokal melalui kebijakan/peraturan, program kerja, dan rencana aksi nasional. ASEAN Consensus yang diharapkan akan menjadi dokumen mengikat secara hukum di negara-negara ASEAN ternyata hanya disepakati secara konsensus. Terlebih, mekanisme ‘self assesment’ yang di gunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan rencana aksi ASEAN Consensus di nilai tidak inklusif dan partisipatif.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.18/2017, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat segera menjawab kekosongan hukum dengan mengesahkan peraturan turunan yang mengatur migrasi yang aman bagi pekerja migran secara teknis di lapangan. Sayangnya selama tahun 2018, pemerintah Indonesia hanya dapat mengeluarkan tiga prakarsa peraturan di tingkat menteri yaitu untuk seleksi hakim ad hoc, perubahan manfaat jaminan sosial, dan badan pelayanan perlindungan pekerja migran. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tiga belas (13) aturan pelaksana tahun 2019 harus terus ditagih dan dimonitor oleh organisasi masyarakat sipil guna memastikan adanya kemajuan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Narahubung:

Awigra (08176921757)

Deputi Direktur HRWG

Silahkan mengunduh dokumen siaran pers disini.

Sidang Komite Pekerja Migran PBB untuk Indonesia Sebagai Langkah Awal Perbaiki Situasi Perlindungan Pekerja Migran

[Jakarta-Jenewa, 6 September 2017] – Kemarin untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkan kewajiban internasionalnya dalam mengimplementasikan substansi dari Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi sejak tahun 2012 di hadapan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss (5/9).  Di hadapan Komite, Pemerintah Indonesia harus menjawab 68 pertanyaan pada sesi pertama dan 12 pertanyaan pada sesi kedua.

HRWG, SBMI, LBH Jakarta dan JBM mengapresiasi delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh H.E. Michael Tene, Ambasador/Deputy Permanent Representative Indonesia untuk PBB. HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk memandang proses ini sebagai langkah awal memperbaiki situasi pekerja migran di Indonesia, setelah melakukan ratifikasi. Sidang di Jenewa ini adalah proses dialog yang mengarahkan pada upaya perbaikan dengan adanya rekomendasi (Concluding Observation) yang akan dihasilkan dari proses sidang tersebut.

Selain mengirimkan laporan alternatifnya bersama masyarakat sipil yang lain, HRWG juga membuat briefing paper yang diteruskan ke Komite. Komite mengapresiasi masukan masyarakat sipil indonesia yang sangat detail dengan rekomendasi yang bernas menuju perbaikan penegakkan HAM pekerja migran Indonesia. Sebagian besar konsen masyarakat sipil Indonesia di dengar dan diteruskan dalam bentuk pertanyaan kepada Pemerintah RI.

Dalam sidang kemarin, Komite memberikan pertanyaan seputar pembatasan peran agen rekrutmen swasta (PPTIKIS), bagaimana menyelamatkan pekerja migran dari ancaman hukuman mati, efektivitas MoU bilateral, akses terhadap bantuan hukum, pendidikan anak yang bekerja di sektor perkebunan, harmonisasi Konvensi terhadap kebijakan nasional, dan lain-lain masih terkesan dijawab dengan defensif, normatif dan programatik, belum masuk pada akar masalah, kritis serta komprehensif.

Semua anggota Komite mengomentari jumlah delegasi Pemerintah RI yang datang ke sesi 27 Committee on Migrant Workers (CMW). Namun demikian, mereka menyayangkan ketimpangan jender dalam komposisi, mengingat mayoritas pekerja migran indonesia adalah perempuan.

Yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terus mendorong dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan bagaimana sidang ini menjadi momentum perbaikan perlindungan dan tata kelola persoalan pekerja migran sejalan dengan substansi Konvensi. Diharapkan ke depan, Pemerintah RI juga menerima dan mengadopsi rekomenasi-rekomendasi dari Komite.

Rekomendasi yang dihasilkan ini harus menjadi jangkar minimal bagaimana kebijakan pekerja migran di Indonesia diarahkan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah konkret bagaimana rekomendasi tersebut dilaksanakan, secara terukur dan terarah, serta mencatat substansi diskusi di dalam sidang sebagai acuan yang nantinya dirumuskan ketika pulang ke Indonesia.

Kontak:

Daniel Awigra, Program Menejer HRWG; 08176921757 (Jakarta)

Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor HRWG; +316154477102 (Jenewa)