Tag Archives: death penalty

Response to Indonesian UPR Session in UN Human Rights Council

Indonesian civil society expresses its greatest appreciation to the Government of Indonesia which has exhibited its commitment to cooperate openly and dialogically with the international human rights mechanism by attending the Universal Periodic Review Session (UPR) at the UN Human Rights Council on May 3, 2017. The UPR meeting was attended by a high-level Indonesian Government delegation which included the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Law and Human Rights. This level of involvement forms part of the GoI’s commitment to promote and protect human rights in Indonesia.

Some notes should be underlined from the session process, among them are:

  1. There were 105 States that submitted notes, comments and recommendations related to the implementation of human rights in Indonesia. This number is more than many other countries, which signifies that Indonesia is considered to be attention-worthy by the international world.
  2. Almost all human rights issues in Indonesia are addressed by these States, with varying attitudes and tones, ranging from appreciation of the progressiveness of what Indonesia has done and its achievements and progress to expression of concerns related to crucial issues, such as the death penalty, Papua, human rights defenders and journalist protection, violence against women and children, freedom of religion and belief, freedom of expression, LGBT rights, migrant workers And past human rights abuses.
  3. The Government of Indonesia was able to provide a comprehensive explanation for a number of issues of concern to the States present in the session. The responses were presented not only by the two attending Ministers, but also by other members of the Government of Indonesia delegation, such as representatives from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs, and so forth.

Some Crucial Issues

  1. Violence against women and children has become the most attention-getting issue for the UN member States, especially in the context of the fight against trafficking, the elimination of female genital mutilation, and women’s reproductive rights. Moreover, the civil society is of the opinion that the appreciation and encouragement of the international community should be followed up by the Government of Indonesia, including by continuing the deliberation process and enactment of the Gender Mainstreaming Bill which has been halted.
  2. The death penalty is an issue which many States expressed concern about, criticising the resumption of executions by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia is requested to resume the moratorium on the death penalty, ratify the ICCPR Optional Protocol on the abolition of the death penalty, and encouraged to put in place strict safeguards to prevent and/or stop the practice of capital punishment.
  3. The issue of freedom of religion, the protection of religious/faith minority groups, as well as other minorities remained to be the subject of deep concern. This is an important note for the Indonesian government to address situations wherein a number of religious communities can not enjoy their right to worship and there is a lack of recognition for some religious groups.
  4. In relation to the issue of Papua, the Government conveyed that special autonomy is among the measures that have been undertaken, along with improving access to journalists to Papua, prioritising development in the region, and the process of resolving the cases of Wamena, Wasior and Paniai. There is a concern about the need to settle cases of human rights violations in Papua. From the Government’s response, it appears that while Papua is managed in the context of human rights protection, the Government does not engage in actions to substantially resolve the Papua issue itself.

We are of the opinion that there are inconsistencies in some respects, especially those relating to human rights:

  1. In the case of the resolution of past human rights violations, the government has in no way responded to this issue, although some States have provided comments and recommendations on this matter.
  2. It is unfortunate that the Indonesian government has not expressed its commitment and firm position to a number of important issues, such as death penalty, past human rights violations, religious defamation and the protection of religious/faith minorities, and other fundamental freedoms. The government also does not respond to LGBT/SOGIE group protection, an issue that was also widely raised by other States and became subject to numerous recommendations. This makes the Government of Indonesia’s commitment to ensuring the protection of all citizens from discriminatory treatment seem to be indefinite and ambiguous.
  3. The Indonesian government is also vague on the issue of death penalty, simply stating that it is part of its positive law and a necessary measure to address drug problem which is considered to be the most serious crime. This is despite the fact that in a different UN forum, namely the General Assembly, through the resolution on the moratorium on the death penalty, Indonesia took a firm stance to build safeguards to prevent executions with the view to put in place a moratorium on the practice and ultimately ensure its permanent abolition.

 

Geneva, May 3, 2017

Civil Society Coalition for UPR Advocacy

 

Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB

[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Dari proses sidang yang berlangsung, terdapat beberapa catatan yang harus digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat 105 Negara yang menyampaikan catatan, komentar dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian Negara-negara di dunia.
  2. Hampir semua isu hak asasi manusia di Indonesia disampaikan oleh Negara-negara tersebut, dengan perhatian dan sifat yang berbeda-beda, mulai dari apresiasi terhadap progresifitas apa yang telah dilakukan, capaian, dan kemajuan-kemajuan; sebaliknya, juga terdapat sejumlah Negara yang secara langsung menyampaikan terhadap isu-isu krusial, seperti hukuman mati, Papua Barat, pembela HAM dan perlindungan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebeasan berekspresi dan berpendapat, hak-hak kelompok LGBT, buruh migran dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia telah mampu memberikan penjelasan komprehensif untuk isu kebebasan beragama untuk kaum minoritas, dan kekebarasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Penjelasan disampaikan tidak hanya oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, namun juga oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang lain, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Sejumlah Isu Krusial

  1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian negara-negara di PBB, terutama pada upaya memerangi trafficking, penghapusan sunat perempuan, serta hak-hak reproduksi perempuan. Lebih dari itu, adanya apresiasi dan dorongan komunitas internasional tersebut, masyarakat sipil melihat bahwa hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses pembahasan dan adopsi RUU Pengarusutamaan Gender yang selama ini terhenti.
  2. Hukuman mati menjadi isu yang juga sangat banyak disampaikan oleh Negara-negara, yang mengarah pada kritik terhadap eksekusi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta untuk melanjutkan moratorium hukuman mati, meratifikasi Optional Protocol ICCPR tentang penghapusan hukuman mati, serta mendorong adanya safeguard yang ketat untuk mencegah dan/atau menghentikan praktik hukuman mati.
  3. Permasalahan freedom of religion, perlindungan kelompok minoritas agama/keyakinan, serta minoritas lainnya menjadi isu yang terus menjadi perhatian. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia ketika sejumlah komunitas keagamaan tidak bisa menikmati hak-hak mereka dalam beribadah dan tidak adanya pengakuan bagi sejumlah kelompok agama tersebut.
  4. Terkait West Papua, Pemerintah menyampaikan bahwa otonomi khusus dan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua. Pemerintah juga tidak trasparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua parca Presiden menyatakan bahwa West Papua terbuka untuk wartawan asing, dan Pemerintah tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai atau argumentasi dari Pemerintah untuk kasus Wasior, Wamena dan Paniai hanya merupakan pencitraan saja di forum UPR sesi ini, serta Pemerintah tidak menjelaskan tentang masih ada exam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Kami berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia:

  1. Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemeritah sama sekali tidak memberikan respon terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, walaupun beberapa negara telah memberikan komentar dan rekomendasi tentang hal ini.
  2. Sangat disayangkan pula pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen dan sikap tegas untuk sejumlah isu penting, seperti hukuman mati, pelanggaran HAM masa lalu, penodaan agama dan perlindungan minoritas agama/keyakinan, Papua serta kebebasan fundamental lainnya. Pemerintah juga tidak memberikan respon mengenai perlindungan kelompok LGBT/SOGIE, isu yang juga banyak diangkat dan direkomendasikan oleh negara-negara lain. Hal ini membuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari perlakuan yang diskriminatif justru menjadi tidak tegas dan ambigu.
  3. Pemerintah Indonesia juga tidak tegas dalam isu pelaksanaan hukuman mati, hanya menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukum positif dan merupakan upaya yang harus diambil untuk mengatasi persoalan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan paling serius. Padahal, pada level global lainnya, di Majelis Umum PBB, melaui resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia telah bersikap tegas untuk membangun safeguard untuk mencegah terjadinya hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada moratorium dan penghapusan permanen.
  4. Penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat mash sama dengan argumentasi UPR yang lalu. Argumentasi Pemerintah Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua.

 

Geneva, 3 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UPR

UN support sought to end death penalty in Indonesia

Indonesia’s human rights groups are bringing the country’s controversial capital punishment into the global spotlight after demands to abolish it back home had fallen on deaf ears.

Several civil society organisations are set to present the problems revolving around the practice of the death penalty in the country when Indonesia’s human rights records are reviewed during the upcoming United Nations Human Rights Council’s (UNHRC) Universal Periodic Review (UPR) in Geneva in May.

UPR is the UN’s quadrennial assembly, which aims to examine the performance of all members in protecting and upholding human rights in their respective countries. The UNHRC will gather governments and rights groups of all member countries in order to collect comprehensive information for review. The upcoming meeting is the third cycle of meetings, which will result in recommendations to each country.

Civil society groups, such as the Institute for Criminal Justice (ICJR), the Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat), Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), the Association for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) and the IndonesianLegalResourcesCenter (ILRC) have prepared a joint report that was submitted recently to the UNHRC.

The report by the rights groups lambasted the government, as well as the House of Representatives for maintaining the death penalty in the Criminal Code (KUHP) that is currently under ongoing processes of amendments at the House.

The revision bill actually softens the government’s stance on the death penalty, stipulating that it serves as a special and alternative punishment. Articles 89 through 91 of the draft regulate the conditions and procedures for death row convicts to have punishments reduced to life imprisonment. Article 89, for example, states that the “death penalty should be the last option taken to protect the public.” Article 91 further elaborates that convicts may have their sentence reduced if they behave well during their imprisonment. The bill however has yet to define the guidelines of assessment and the determining authority.

The joint report highlights one core problem: on government’s persistence in implementing capital punishment when the country’s judicial system is still marred with rampant corruption.

The groups also cite lack of access to legal aid, interpreters and consular representatives on top of unfair and improper legal procedures faced by inmates. One of the groups, the legal think tank ICJR mentioned that it found at least 11 out of 47 death row convicts who were not accompanied during preliminary examinations. This includes, among oth- ers, Indonesian Merri Utami and Pakistani Zulfikar Ali, who are on death row for drug trafficking allegations.

Ricky Gunawan, the director of LBH Masyarakat, said the aforementioned concerns included foreign nationals Zulfikar and the Philippine’s Mary Jane Veloso.

Veloso was sentenced to death in 2010 for smuggling 2.6 kilograms of heroin in a suitcase to Indonesia. She was spared from execution in 2015 in the 11th hour after a woman came forward in her home country to admit that she had duped Veloso into smuggling drugs into Indonesia. Meanwhile, Zulfikar escaped last year’s execution. He was sentenced to death in 2005 for possessing 350 grams of heroin.

President Joko “Jokowi” Widodo’s administration had so far executed 18 death row drug convicts.

The inclusion of the death penalty in the KUHP is not yet final as lawmakers and the government are still discussing the matter. The deliberation has taken place for 572 days.

So far, the majority of political factions at the House have agreed to maintain capital punishment, excluding the Democratic Party.

“Making it an alternative punishment is a compromise to accommodate different opinions and values regarding the death penalty,” lawmaker Arsul Sani, a member of a working committee assigned to deliberate the bill, said.

The Human Rights and Humanity director at the Foreign Affairs Ministry, Dicky Komar. said the government had engaged all relevant parties including civil society in preparing the report set to be presented in the UPR’s session.

 

Read the original article here.

HRWG appreciates Indonesia’s stance on UN death penalty moratorium

The Human Rights Working Group (HRWG) expressed appreciation of Indonesia’s stance which, along with 31 other countries, has abstained from using the death penalty in response to the UN resolution made during the UN General Assembly in New York, the United States, on Tuesday.

HRWG executive director Muhammad Hafiz said Indonesia’s choice to abstain from using the death penalty, favoring the UN’s resolution, should be appreciated amid the current implementation of the death penalty in the country.

“Indonesia’s stance to abstain is a moderate choice in the current situation related to the implementation of the death penalty in Indonesia, including the current deliberation of the Criminal Code at the House of Representatives, which still considers the death penalty as a legal punishment,” Hafiz said in a statement in Jakarta on Wednesday.

At the UN general assembly, 117 countries favored the resolution while 40 countries rejected the resolution. Among the ASEAN nations, the Philippines was abstain and Cambodia was in favor of the resolution while Malaysia and Singapore rejected it.

“ASEAN countries are at a cross roads dealing with how to solve crimes, especially related to the drugs,” ASEAN HRWG program manager Daniel Awigra said.

Daniel said the death penalty went against human rights and had been proved to not actually deter perpetrators nor decrease crimes related to drugs.

Find the original text in here.

Local and International groups express solidarity for the families of executed prisoners in Singapore

We, the undersigned organisations, condemn the shameful execution of a Nigerian national, Chijioke Stephen Obioha, and a Malaysian national, Devendran a/l Supramaniam in Singapore on 18 November 2016, which runs counter to global trends towards abolition of capital punishment. Around the same time, at the 50th and 51st meeting of the UN General Assembly's Third Committee’s 71 st session proceedings, the Singapore representative introduced amendments, undermining the spirit of the draft resolution calling for a moratorium on the death penalty, supported by states such as Syria, Egypt and Bangladesh.

We remain appalled that Singapore continues to execute people in contravention of international law and standards. The two men were sentenced to mandatory death penalty, after being convicted of drug trafficking, which does not meet the threshold of the “most serious crimes”.

In July 2011, during its first Universal Periodic Review (UPR), Singapore accepted a recommendation that called on the government to make available statistics and other factual information on the use of the death penalty (A/HRC/18/11, para. 95.15). The lack of transparency in relation to the scheduled executions, therefore, remains deeply concerning and prevents informed and meaningful debates in the country on the retention of this punishment.

We would like to express our regret and share in the disappointment of the families of the executed men. We oppose the use of capital punishment in all circumstances, as a violation of human rights which can never be justified under the flawed assumption that it has a unique deterrent effect.

 

Signatories:

Singapore

Function 8

Humanitarian Organization for Migration Economics (HOME)

Project X

Singapore Anti-Death Penalty Campaign (SADPC)

Think Centre

We Believe in Second Chances

 

Malaysia

Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

Malaysians Against Death Penalty & Torture (MADPET)

 

Indonesia

Human Rights Working Group (HRWG)

 

International Groups and Networks

Amnesty International (AI)

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)

Coalition for the Abolition of the Death Penalty in ASEAN (CADPA)

Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

Franciscans International (FI)

Human Rights Watch (HRW)

International Commission of Jurists (ICJ)

International Federation for Human Rights (FIDH)

World Coalition Against the Death Penalty (WCADP)

For further information please contact Think Centre.

Email: thinkcentre@hotmail.com Tel: +65 94791906