Tag Archives: Dewan HAM PBB

Pemerintah Kaji Ulang 75 Rekomendasi Sidang UPR 2017

Pemerintah telah menjalani universal periodic review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 3 Mei 2017. Ada 101 negara anggota PBB yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Dari 225 rekomendasi yang dilayangkan, 150 diterima pemerintah dan 75 sisanya masih dalam pertimbangan.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, mengatakan sampai saat ini Pemerintah masih mengkaji ulang 75 rekomendasi itu. Ada dua sikap yang harus dipilih oleh negara yang mendapat rekomendasi yakni menerima atau dicatat (noted). Nah, yang 75 rekomendasi tersebut masih berstatus noted.

Rekomendasi yang belum disikapi Pemerintah berkaitan dengan isu praktik hukuman mati, ratifikasi konvensi seperti Statuta Roma, dan standing invitation atau menerima semua kunjungan pelapor khusus PBB. “Pemerintah menerima rekomendasi yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dan kebijakan HAM nasional serta prioritas nasional,” kata Dicky dalam diskusi di Jakarta, Selasa (25/7).

Menurut Dicky tidak semua negara yang memberikan rekomendasi paham situasi di Indonesia. Akibatnya, rekomendasi yang disampaikan negara yang bersangkutan tidak tepat untuk Indonesia. Misalnya, Albania merekomendasikan Indonesia meratifikasi konvensi yang berlaku untuk negara anggota Uni Eropa. Padahal Indonesia jelas bukan bagian dari Uni Eropa.

Pemerintah perlu mengajak kementerian dan lembaga terkait untuk membahas 75 rekomendasi itu. Pemerintah Indonesia diberi batas waktu sampai September 2017 untuk memberi jawaban terhadap 75 rekomendasi tersebut. “Pemerintah harus memberikan argumentasi yang logis dalam menjawab rekomendasi,” urai Dicky.

Dari 150 rekomendasi UPR 2017 yang diterima pemerintah antara lain soal ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT, melanjutkan kebijakan yang melindungi kaum rentan dan minoritas seperti anak dan perempuan, difabel serta lansia. Dicky menjelaskan selanjutnya rekomendasi UPR itu akan dituangkan dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron, mengapresiasi pemerintah Indonesia menerima lebih dari 50 persen rekomendasi yang disampaikan berbagai negara dalam UPR 2017. Tapi tantangan bagi pemerintah yakni bagaimana membahas 75 rekomendasi yang masih tertunda itu bersama pihak lain seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. “Pemerintah harus terbuka, dan memberi penjelasan apakah 75 rekomendasi itu ditolak atau diterima,” tukasnya.

Jika mekanisme itu dijalankan Nur Khoiron yakin masyarakat akan mengerti kenapa pemerintah menerima atau menolak rekomendasi UPR. Komnas HAM berharap pemerintah melembagakan proses tersebut. Jangan sampai forum UPR itu hanya sekedar seremonial, tapi pemerintah harus menjalankannya dan membuktikan Indonesia mampu berprestasi di bidang HAM.

Baca berita aslinya disini.

HRWG Dorong Indonesia Aktif dalam Peninjauan HAM oleh PBB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif kembali dalam mendukung Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam mekanisme reguler 4 tahunan itu bisa diwujudkan dalam sikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.

Hafiz menuturkan dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sulit untuk menutup-nutupi persoalan HAM yang terjadi di setiap negara. Sikap tertutup akan situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. “Bila demikian maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 2 April 2017.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, kata Hafiz, telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap untuk direview di Dewan HAM PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017. HRWG mengapresiasi sikap tersebut. Bahkan Indonesia dinilai perlu menyikapi secara dewasa mekanisme tersebut sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang.

Hafiz menambahkan UPR adalah mekanisme unik yang menggambarkan kesetaraan semua negara di dunia. Dalam mekanismenya, sebanyak 193 negara PBB akan direview oleh anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Artinya, Indonesia pun dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka direview di dalam UPR.

Hafiz menilai dalam sejarahnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sejak awal telah berkontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR. Bentuk kontribusinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat sipil, bersedia secara sukarela pada 2008 untuk direview pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

 

Lihat berita aslinya disini.

Gafatar dan Kebebasan Beragama Akan Dibahas di Dewan HAM PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menyatakan ada beberapa isu yang akan menjadi tinjauan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017 mendatang.

“Isu tersebut di antaranya adalah kasus kebebasan beragama yang hingga sekarang belum selesai dan terlunta-lunta dan pelaksanaan eksekusi hukuman mati selama pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh satuharapan.com pada hari Minggu (2/4).

Selain itu isu lainnya yang akan dibahas adalah Gafatar yang terusir dari Menpawah dan kriminalisasi terhadap penganutnya, hak-hak disabilitas – terutama layanan kesehatan, pasung dan perempuan disabilitas, masyarakat adat, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran HAM dan akses jurnalis di Papua.

Mekanisme UPR ini adalah mekanisme regular yang dilaksanakan empat tahunan, dimulai sejak tahun 2008 dan diteruskan pada 2012. Review 2017 merupakan kali ketiga Indonesia ikut dalam evaluasi universal ini.

UPR adalah mekanisme unik, menggambarkan kesetaraan semua Negara di dunia, karena 193 Negara PBB direview oleh Anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Maka dari itu, mekanisme ini adalah mekanisme yang seharusnya disikapi secara dewasa oleh Pemerintah dan publik di Indonesia sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang. Artinya, dalam iklim kesetaraan dan demokratis, Indonesia juga dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka ditinjau di UPR.

Indonesia adalah salah satu negara yang sejak awal telah memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR ini, di mana partisipasi masyarakat sipil diperkuat, bersedia secara sukarela pada tahun 2008 untuk direview untuk pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

“Dengan prestasi ini, HRWG memandang penting bagi Pemerintah Indonesia saat ini untuk terlibat aktif dan mendukung UPR pada 3 Mei 2017 mendatang, di antaranya adalah dengan bersikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.”

Menurut dia, dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sangat sulit untuk menutup-nutupi kondisi yang terjadi di setiap negara. Maka itu, menutup-nutupi situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. Bila demikian, maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain.

Ada beberapa isu yang akan nampak signifikan dalam Sidang UPR nantinya mengingat sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 2012 hingga 2017. Kasus-kasus tersebut tentu akan menjadi perhatian negara-negara, apalagi bila penyelesaiannya belum nampak nyata.

Terhadap isu-isu tersebut, HRWG mengharapkan pemerintah telah menyiapkan jawaban yang valid dan kredibel, termasuk upaya dan komitmen yang sedang dilakukan. Jawaban Pemerintah akan menjadi catatan bagi masyarakat sipil dan komunitas internasional, sehingga jawaban yang defensif justru akan memperburuk citra Indonesia itu sendiri.

Apalagi, terhadap isu-isu tersebut, masyarakat sipil Indonesia telah menyampaikan laporannya pada September 2016 yang lalu dan komunitas internasional telah memiliki cukup bahan untuk berdialog dengan pemerintah secara kritis. (PR)

 

Lihat berita aslinya disini.