Tag Archives: diplomasi Indonesia

Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017

Tahun 2017 merupakan kali ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR).

Sekitar 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait situasi HAM di Indonesia. Pada 3 Mei 2017 lalu, Pemerintah Indonesia menerima 225 rekomendasi, dimana 150 rekomendasi langsung diterima oleh Pemerintah Indonesia dan 75 rekomendasi yang dicatat. 75 rekomendasi tersebut sangat terkait dengan isu dan situasi sensitif di dalam negeri.

Hari ini, Pemerintah Indonesia melalui, Bapak Michael Tene selaku Wakil Dubes PTRI di Jenewa memberikan paparan dan jawaban atas UPR Outcomes Indonesia.

Terdapat tambahan 17 rekomendasi UPR yang diterima, hingga kini total rekomendasi UPR yang diterima dan HARUS dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu 4 tahun mendatang jumlahnya mencapai 167 rekomendasi.

Dan, 58 rekomendasi dicatat.

Ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu kami tetap mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kerja keras dan engagement yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

Namun, kami tidak akan pernah bosan untuk terus memantau, mengingatkan dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, demi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik.

Download infografis: UPR_Indonesia_2017_HRWG.

UPR_Indonesia_2017_HRWG

Diplomasi Penyelesaian Konflik Permanen Indonesia-Myanmar diperlukan untuk Mencegah Keberlangsungan Brutalitas dan Kekerasan

HRWG mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer, aparat keamanan dan kelompok militia Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar, maupun yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army -ARSA) terhadap penduduk sipil. HRWG sangat menyesalkan pemerintah Myanmar – Aung San Suu Kyi sebagai Myanmar State Counselor – tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak Militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine, sehingga komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap Negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara.

Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah. Penghentian kekerasan massal dan bantuan kemanusiaan merupakan suatu kebutuhan mendesak saat ini, namun memastikan Myanmar tidak menggunakan pendekatan represif dan menyelesaikan masalah Rohingya secara utuh adalah suatu hal yang juga harus dilakukan. Bila tidak, kasus kekerasan terhadap Rohingya akan terus menerus terjadi tanpa ada solusi yang permanen.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017. Sebaliknya, resistensi yang dimunculkan, dengan penerapan pendekatan keamanan dan kekerasan, justru menyebabkan situasi di Rakhine state semakin parah yang menimbulkan banyak korban dari penduduk sipil. Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Koffie Annan telah melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait akar masalah yaitu dikriminasi dan kewarganegaraan, harus dilaksanakan pemerintah Myanmar dan didukung pihak militer.

Dalam situasi komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan. Untuk itu, memaksimalkan peranan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Myanmar adalah salah satu celah saat ini yang bisa dilakukan secepatnya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut dan membangun kesepakatan agar hal ini tidak terulang kembali ke depan. Bila tidak, upaya pemerintah Indonesia hanya akan sebatas memadamkan api dan tidak menyelesaikan akar masalah yang terjadi.

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan. Padahal, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingya adalah salah satu etnis dan rumpun ras yang diakui, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 1980-an hingga sekarang, Rohingya mengalami pelanggaran serius dari Pemerintah, mulai dari kekerasan dan pendekatan represif dari militer dan aparat keamanan, kekerasan massal dari kelompok vigilante di Myanmar, hingga pemaksaan identitas Bengali sebagai pendatang dari Bangladesh. Hingga kini, sekitar ratusan ribu hingga 1 juta etnis Rohingya yang masih tersisa di Rakhine state tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat mengakses layanan publik, terdiskriminasi dari setiap kebijakan negara, serta rentan terhadap kekerasan dari militer maupun sipil.

Dengan gambaran tersebut diatas HRWG menyatakan:

  1. Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan pendekatan militeristik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine state sebagai komitmen internasional yang harus ditaati. Selain itu, Pemerintah harus segera melakukan investigasi atas kekerasan yang terjadi, dengan membawa pelaku ke proses hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan. Serta mendesak pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi (displaces people) dari etnis Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh
  2. Pemerintah Myanmar harus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi komunitas Rohingya yang menjadi korban, baik yang berada di Rakhine State maupun pengungsi-pengungsi internal di wilayah lain.
  3. Sejalan dengan itu, kami mendesak pemerintah Myanmar bekerjasama dengan komunitas internasional, dalam hal ini UN Fact Finding Mission, untuk menginvestigasi kekerasan yang telah terjadi dan menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh.
  4. Melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Committee yang diketuai oleh Kofi Annan pada 24 Agustus 2017 yang lalu, di antaranya adalah dengan mengambil upaya konkret mengakhiri segregasi antara komunitas Budha dan Muslim Rohingya di Rakhine state, memastikan adanya bantuan kemanusiaan untuk korban dari komunitas Rohingya, memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan merevisi UU Kewargenegaraan tahun 1982, menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, dan menjamin hak kebebasan berekspresi dan berpindah bagi komunitas Rohingya.
  5. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya diplomatiknya, bilateral dan regional, untuk menekan pemerintah Myanmar tidak melanjutkan kekerasan yang terjadi, menarik aparat keamanan dan militer dari operasi yang berlangsung, serta mengutamakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan krisis di Rakhine tersebut dan bekerja sama dengan Komite Pencari Fakta PBB.

Jakarta, 3 September 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

HRWG: Diplomasi HAM RI Berstandar Ganda di PBB

Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari | Sabtu, 4 Februari 2012, 17:03 WIB

VIVAnews – Human Rights Working Group (HRWG) menilai penegakan hak asasi manusia oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini masih sebatas pencitraan. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak menindaklanjuti secara serius rekomendasi dan seruan komunitas internasional terkait pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia.

“Selama kurun waktu satu tahun, 2011, diplomasi HAM Indonesia berada pada titik yang memprihatinkan,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin. “Kondisi ini ditandai semakin besarnya jarak antara tanda-tanda keberhasilan di tingkat regional dan global dengan situasi HAM di tingkat nasional,” katanya  dalam konperensi pers di Gedung Jiwasraya, Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Februari 2012.

Rafendi mengatakan terdapat sejumlah catatan yang menunjukkan pemerintah abai dalam penegakan HAM. Pertama, tidak seriusnya pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai komunikasi dari mekanisme HAM PBB–terutama dari pelapor khusus–terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah kasus kekerasan berbasis agama dan keyakinan.

“Ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah merespons perhatian komunitas dan mekanisme PBB terhadap situasi hak asasi manusia yang terjadi di dalam negeri,” katanya.

Menurut Rafendi, kondisi itu bertolak belakang dengan politik luar negeri Indonesia yang menempatkan HAM dan demokrasi sebagai prinsip diplomasi, serta kedudukan Indonesia saat ini di Dewan HAM PBB. “Ketidaktegasan pemerintah RI tersebut menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia terus terjadi hingga saat ini,” katanya.

Kedua, terdapat beberapa inkonsistensi Indonesia dalam menerapkan politik HAM luar negeri yang tergambar dari beberapa resolusi yang didorong, baik di Dewan HAM atau Majelis Umum PBB. “Dalam hal perlindungan buruh migran, Indonesia bersama dengan Filipina mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk perlindungan buruh migran, yang salah satunya meminta setiap negara meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran,” katanya.

Ketiga, Rafendi melanjutkan, gambaran diplomasi HAM Indonesia di tahun 2011 menjadi pandangan sekilas bagaimana politik luar negeri HAM Indonesia dibangun pada 2012 ini. Dia melihat semakin besar jurang antara kebijakan luar negeri dan situasi HAM nasional, maka semakin menguatkan pula anggapan bahwa Indonesia meletakkan HAM sebagai lips service hubungan luar negeri.

“Kasus-kasus pelanggaran HAM di tahun 2011, secara lebih khusus meningkatkan sinyalemen pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pelanggaran berbasis sumber daya alam. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan luar negeri harus didahului dengan perbaikan di konteks nasional seiring dengan prinsip dan standar HAM universal,” katanya. (kd)

Source: Viva News