Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM Jadi Prinsip Utama

Siaran Pers Catatan Kritis HRWG Atas Pidato Menlu

Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM

Jadi Prinsip Utama

[Jakarta, 9 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) mengapresiasi pidato tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi hari ini, yang memaparkan capaian baik di tingkat regional dan internasional, utamanya dalam berperan serta aktif pada isu Palestina, Rohingya, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan dibentuknya agensi tunggal “Indonesian Aids”. Di samping itu, Menlu juga menyoroti berbagai tantangan ke depan seperti “me-first diplomacy”, isu-isu keamanan tradisional utamanya terorisme, perang dagang, dan tantangan dunia baru di era digital dengan meningkatnya hoax.

Menlu juga menyampaikan empat prioritas diplomasi Indonesia ke depan; diplomasi kedaulatan negara, perlindungan warga negara, diplomasi ekonomi, dan kemanusian serta perdamaian, khususnya melalui perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Bagi HRWG, berbagai tantangan dan prioritas terebut, hanya akan berhasil dilalui jika Indonesia terus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di dalam merespon dan menyelesaikan – dengan dukungan-dukungan kementerian dan lembaga serta partisipasi masyarakat sipil.

Diplomasi kedaulatan yang utamanya menyoal isu Papua, tidak akan berhasil jika pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dan cara-cara represif di sana. Perlindungan WNI, utamanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor rentan seperti pekerja rumah tangga, anak buah kapal, di mana Indonesia seharusnya memiliki kerangka hukum nasional yang kuat dengan meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Konvensi ILO 188 tentang hak dan kewajiban anak buah kapal perikanan, sayangnya justru tidak disebut dalam pidato Menlu.

Selain itu, dipomasi untuk kerjasama ekonomi, misalnya untuk melindungi produksi sawit, juga harus dibarengi dengan penegakkan prinsip-prinsip HAM dan keadilan ekologi dalam bisnis dan investasi. Jika tidak, laju investasi yang tanpa mengindahkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan keadilan lingkungan akan menjadi ancaman tersendiri.

Di tengah tren global yang menuju pada ‘me first diplomacy’ dan krisis nilai-nilai multilateralisme, Indonesia justru dapat mengambil peluang di kancah global dengan perannya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan pencalonan Indonesia kembali untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB. Peran ini harus dimaksimalkan dengan mendorong penyelesaian konflik dan perang dengan tetap memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan dukungan “Indonesian Aids”. Hal ini harus diikuti dengan kemauan politik yang kuat baik di dalam dan luar negeri untuk mendorong tercapainya tujuan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian.

Di tingkat regional, meski mendukung keketuaan Thailand sebagai ketua ASEAN tahun 2019, tetap saja, Indonesia harus memainkan peran untuk mendorong demokrasi dan penghargaan HAM di Thailand –yang kini dikuasai oleh junta militer, dan pemajaun HAM di negara-negara ASEAN. Indonesia, melalui Menlu, bersama dengan menteri luar negeri ASEAN lain, harus lebih mendorong peran Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) untuk turut aktif dalam merespon situasi HAM yang terus digerus oleh krisis demokrasi di kawasan yang stagnan dan terbilang mundur.

Narahubung:

Daniel Awigra (+62 817-6921-757)

Deputi Direktur HRWG

Download link.

==================

HRWG’s Critical Notes on Indonesian Minister of Foreign Affairs’ Speech

Indonesia’s Diplomacy Priorities will only be Successful when Principles of Democracy and Human Rights are Upheld

[Jakarta, January 9, 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Ms. Retno Marsudi, for delivering a speech earlier today on the Ministry’s notable achievements at both regional and international levels. These achievements include, in particular, its active roles in addressing the Palestinian and Rohingya issues, protecting Indonesian citizens overseas and instituting ‘Indonesia Aids,’ which extends humanitarian assistance in times of crisis. In addition, the Minister put a spotlight on some challenges in the foreseeable future ranging from ‘me-first diplomacy’ to terrorism, trade wars and new challenges amidst heightened intensity of fake news circulation in the digital era.

The Minister put forward four priorities of Indonesian diplomacy in the near future: state sovereignty diplomacy, protection of citizens, economic diplomacy, and humanitarian and peace diplomacy, taking account of its current role as a UN Security Council member.

HRWG is of the opinion that efforts to overcome challenges and achieve the aforementioned priorities will come to fruition only when Indonesia continues to uphold the principles of human rights and democracy, in collaboration with relevant governmental bodies and civil society.

Sovereignty diplomacy, especially on the issues of Papua, will be doomed to failure if the State insists on employing security approaches and repression. It is also of note that, on the issue of ‘protection of Indonesian citizens overseas,’ the Minister failed to put into perspective some fundamental yet nonexistent protection mechanisms for its sizeable slice of population overseas: Indonesian migrant workers who work in vulnerable sectors, such as fishing industry and domestic work. Indonesia should urgently ratify the ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers and ILO Convention 188 on Decent Work in Fishing Industry.

Diplomacy on economic cooperation to protect palm production, for instance, must be in line with the principles of human rights and environmental justice, otherwise it will pose a menace to the attainment of the goal itself.

Amidst the global trend of ‘me-first diplomacy’ and the crisis of multilateralism, Indonesia should avail itself of the opportunity to play its role as a UN Security Council member, and a candidate for a UN Human Rights Council member, by championing conflict and war resolutions while adhering to human rights principles, with the support of ‘Indonesia Aids.’ Strong political will, at both domestic and international levels, is necessary to achieve Indonesia’s humanitarian and peace diplomacy goals.

At the regional level, despite the Thai chairmanship of ASEAN, Indonesia should continue to push for democracy and the respect of human rights in Thailand, which is under military junta, and other ASEAN countries. Indonesia, through its Minister of Foreign Affairs, should work together to support the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in responding to various human rights violations that are taking place in ASEAN’s backyard.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra (Deputy Director, Human Rights Working Group) through email at awigra2015@gmail.com or mobile phone at +62817 6921757.

Download link.

Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017

Tahun 2017 merupakan kali ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR).

Sekitar 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait situasi HAM di Indonesia. Pada 3 Mei 2017 lalu, Pemerintah Indonesia menerima 225 rekomendasi, dimana 150 rekomendasi langsung diterima oleh Pemerintah Indonesia dan 75 rekomendasi yang dicatat. 75 rekomendasi tersebut sangat terkait dengan isu dan situasi sensitif di dalam negeri.

Hari ini, Pemerintah Indonesia melalui, Bapak Michael Tene selaku Wakil Dubes PTRI di Jenewa memberikan paparan dan jawaban atas UPR Outcomes Indonesia.

Terdapat tambahan 17 rekomendasi UPR yang diterima, hingga kini total rekomendasi UPR yang diterima dan HARUS dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu 4 tahun mendatang jumlahnya mencapai 167 rekomendasi.

Dan, 58 rekomendasi dicatat.

Ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu kami tetap mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kerja keras dan engagement yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

Namun, kami tidak akan pernah bosan untuk terus memantau, mengingatkan dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, demi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik.

Download infografis: UPR_Indonesia_2017_HRWG.

UPR_Indonesia_2017_HRWG

Diplomasi Penyelesaian Konflik Permanen Indonesia-Myanmar diperlukan untuk Mencegah Keberlangsungan Brutalitas dan Kekerasan

HRWG mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer, aparat keamanan dan kelompok militia Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar, maupun yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army -ARSA) terhadap penduduk sipil. HRWG sangat menyesalkan pemerintah Myanmar – Aung San Suu Kyi sebagai Myanmar State Counselor – tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak Militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine, sehingga komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap Negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara.

Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah. Penghentian kekerasan massal dan bantuan kemanusiaan merupakan suatu kebutuhan mendesak saat ini, namun memastikan Myanmar tidak menggunakan pendekatan represif dan menyelesaikan masalah Rohingya secara utuh adalah suatu hal yang juga harus dilakukan. Bila tidak, kasus kekerasan terhadap Rohingya akan terus menerus terjadi tanpa ada solusi yang permanen.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017. Sebaliknya, resistensi yang dimunculkan, dengan penerapan pendekatan keamanan dan kekerasan, justru menyebabkan situasi di Rakhine state semakin parah yang menimbulkan banyak korban dari penduduk sipil. Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Koffie Annan telah melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait akar masalah yaitu dikriminasi dan kewarganegaraan, harus dilaksanakan pemerintah Myanmar dan didukung pihak militer.

Dalam situasi komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan. Untuk itu, memaksimalkan peranan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Myanmar adalah salah satu celah saat ini yang bisa dilakukan secepatnya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut dan membangun kesepakatan agar hal ini tidak terulang kembali ke depan. Bila tidak, upaya pemerintah Indonesia hanya akan sebatas memadamkan api dan tidak menyelesaikan akar masalah yang terjadi.

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan. Padahal, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingya adalah salah satu etnis dan rumpun ras yang diakui, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 1980-an hingga sekarang, Rohingya mengalami pelanggaran serius dari Pemerintah, mulai dari kekerasan dan pendekatan represif dari militer dan aparat keamanan, kekerasan massal dari kelompok vigilante di Myanmar, hingga pemaksaan identitas Bengali sebagai pendatang dari Bangladesh. Hingga kini, sekitar ratusan ribu hingga 1 juta etnis Rohingya yang masih tersisa di Rakhine state tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat mengakses layanan publik, terdiskriminasi dari setiap kebijakan negara, serta rentan terhadap kekerasan dari militer maupun sipil.

Dengan gambaran tersebut diatas HRWG menyatakan:

  1. Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan pendekatan militeristik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine state sebagai komitmen internasional yang harus ditaati. Selain itu, Pemerintah harus segera melakukan investigasi atas kekerasan yang terjadi, dengan membawa pelaku ke proses hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan. Serta mendesak pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi (displaces people) dari etnis Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh
  2. Pemerintah Myanmar harus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi komunitas Rohingya yang menjadi korban, baik yang berada di Rakhine State maupun pengungsi-pengungsi internal di wilayah lain.
  3. Sejalan dengan itu, kami mendesak pemerintah Myanmar bekerjasama dengan komunitas internasional, dalam hal ini UN Fact Finding Mission, untuk menginvestigasi kekerasan yang telah terjadi dan menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh.
  4. Melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Committee yang diketuai oleh Kofi Annan pada 24 Agustus 2017 yang lalu, di antaranya adalah dengan mengambil upaya konkret mengakhiri segregasi antara komunitas Budha dan Muslim Rohingya di Rakhine state, memastikan adanya bantuan kemanusiaan untuk korban dari komunitas Rohingya, memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan merevisi UU Kewargenegaraan tahun 1982, menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, dan menjamin hak kebebasan berekspresi dan berpindah bagi komunitas Rohingya.
  5. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya diplomatiknya, bilateral dan regional, untuk menekan pemerintah Myanmar tidak melanjutkan kekerasan yang terjadi, menarik aparat keamanan dan militer dari operasi yang berlangsung, serta mengutamakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan krisis di Rakhine tersebut dan bekerja sama dengan Komite Pencari Fakta PBB.

Jakarta, 3 September 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)