Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Rekomendasi Film

Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Migrant Care, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berletak di Jakarta Selatan mengadakan diskusi film terkait Buruh Migran Perempuan Indonesia yang menjadi target yang sangat rentan terkena paham radikal oleh kelompok ekstrimisme. Film yang diberi judul Pengantin ini, merupakan hasil karya dari Noor Huda Ismail yang menceritakan kerentanan buruh migran perempuan dalam paham ekstrimisme. Dalam film tersebut, penonton dapat melihat adanya interaksi secara langsung antara reporter dengan sang “Pengantin”.

Interaksi tersebut berhasil memberikan gambaran terhadap penonton, bagaimana pekerja migran perempuan menjadi rentan terhadap isu terkait ekstrimisme, bagaimana awal mula mereka ditarik kedalam paham ekstrimisme dan pada akhirnya menjadi seorang “Pengantin”, bahkan, dalam film ini penonton ditunjukkan bahwa terlepas dari sang “Pengantin” menganut paham ekstrimisme, mereka masih seorang perempuan  pada umumnya, bagaimana pada akhirnya kasus ini berdampak pada keluarga “Pengantin”, dan yang paling penting adalah, bagaimana teknologi dan media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran paham ekstrimisme.

Rizky Nurul sekalu Content Manager dari ruangobrol.id memaparkan kisah dua Pengantin, Ika dan Dian yang saat ini sedang menjalankan masa tahanan. Dalam interaksi yang dilakukan oleh Rizky Nurul dengan kedua Pengantin, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial memiliki peran yang besar dalam terjunnya kedua buruh migran tersebut kedalam kelompok ekstrimisme. Ika, berawal dari keinginannya untuk mempelajari dan memahami agam Islam lebih dalam melalui bantuan media sosial, sedangkan Dian, bertemu dengan suaminya melalui temannya yang juga merupakan kelompok ekstrimisme, pada akhirnya ditarik dan dijadikan sebagai penggalang dana untuk kelompok tersebut.

Rizky Nurul sendiri juga menegaskan, terlepas dari paham ekstrimisme yang dianut oleh Ika dan Dian, mereka berdua masih seorang perempuan pada umumnya, yang tertarik dengan makeup dan lain sebagainya. Dalam film tersebut penonton ditunjukkan dampak terhadap keluarga dari perempuan yang ditarik kedalam paham ekstrimisme, seperti Ibu dari Dian dan Bude dari Ika, bagaimana kedua keluarga pelaku menjadi tulang punggung keluarga setelah penangkapan terjadi.

Dalam diskusi setelah film berakhir, Rizky Nurul menjelaskan bahwa buruh migran perempuan Indonesia rentan terhadap paham ekstrimisme, karena mereka seringkali kurang mampu untuk menyaring setiap informasi dan pengetahuan yang mereka dapat dari media sosial. Mudahnya akses dalam media sosial pun telah dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimisme terlebih dahulu dari pada kelompok pro perdamaian, pendekatan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimisme sendiri lebih mudah untuk diterima oleh individu-individu yang rentan oleh isu tersebut. Rizky menegaskan, berbeda dengan pendekatan oleh pemerintah yang dilakukan di media sosial, yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu, Rizky juga menghimbau penonton untuk lebih wasapada terhadap konten-konten di media sosial yang mengandung isu ekstrimisme.

Artikel ditulis oleh Rachma Setianingrum, Mahasiswa Hubungan Internasional, 2015, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia yang sedang melakukan internship di Human Rights Working Group (HRWG).

HRWG dan LBH Pers Menyesalkan Usulan Jaksa Agung Terkait Razia Buku Kiri

Siaran Pers Bersama

HRWG dan LBH Pers Menyesalkan Usulan Jaksa Agung Terkait Razia Buku Kiri

[Jakarta, 24 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyesalkan usulan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang mengusulkan untuk melakukan razia buku yang mengandung ajaran komunisme secara besar-besaran. Dengan alasan, dalam buku tersebut mengandung ajaran komunisme dan ideologi terlarang sehingga ditakutkan masyarakat justru bertentangan dengan kebebasan berfikir, berpendapat, serta akademik.

Tindakan perampasan, penyitaan, serta pemberangusan buku-buku tersebut telah mengingkari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, selain juga tak sejalan dengan prinsip due process of law. Dalam due process of law, penegakan hukum tidak diperbolehkan atas dasar stigma maupun kebencian sehingga dalam kasus ini yang mana melakukan razia terhadap buku kiri merupakan tindakan yang subjektif.

Sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi demokrasi, sudah sepatutnya penyitaan harus dilakukan melalui proses pengujian di persidangan terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang melakukan uji materill terhadap UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan. Dalam putusan tersebut MK menyatakan suatu tindakan penyitaan buku-buku tanpa didahului proses pengujian di persidangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan due process of law.

Buku kiri memberikan gambaran terkait sejarah Indonesia yang pada umumnya tidak dibicarakan oleh khalayak banyak, karena sifatnya yang sensitif. Namun, tidak serta-merta apa yang di dalam buku tersebut bersifat propaganda dan bertujuan untuk membangkitkan kembali ideologi komunisme di Indonesia.

Bagi kami, tidak ada alasan yang jelas untuk melarang buku terkait komunisme. Selain itu, pelarangan bersifat bias dan tidak ada batasan yang jelas. Ukurannya sangat subjektif, bertentangan dengan demokrasi dan hak sasi manusia yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Dalam konsep hak asasi manusia, pembatasan memang dimungkinkan, namun hal itu hanya dengan alasan yang kuat untuk ketertiban umum, kesehatan publik, dan keselamatan jiwa. Tidak ada alasan yang kuat untuk melarang buku-buku itu, sehingga pelarangan justru tidak konstitusional.

Pasal 28F UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya memaparkan mengenai hak setiap individu dalam berkomunikasi dan akses dalam mendapatkan informasi serta penyaluran informasi tersebut. Hak kepemilikan barang pribadi juga tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan terhadap hak milik. Usulan razia dan pemberangusan buku-buku tersebut justru menutup akses masyarakat guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan apa yang ada dalam buku tersebut. Cukup masa orde baru Indonesia ditakut-takuti dengan pemberedelan buku-buku yang dianggap berbahaya.

Dengan menghormati Konstitusi kita bersama dan peraturan perundang-undangan yang ada Jaksa Agung sebaiknya mengkaji ulang kembali atas usulan yang dikemukakan mengenai peraziaan buku kiri di kalangan masyarakat. HRWG dan LBH Pers menyesalkan tindakan tersebut sebagai suatu hal yang inkonstitusional. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana razia buku kiri yang melanggar hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

 

Jakarta, 24 Januari 2019

Narahubung:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers (085773238190)

Untuk press release mohon download disini.

Seruan Moral Kebhinekaan Menjaga dan Memperjuangkan Kebhinekaan

Hari-hari ini kebangsaan kita sedang diuji. Kita saksikan rajutan kebhinekaan Indonesia berada dalam gangguan serius. Berbagai kasus kekerasan bernuansa agama yang marak pada awal tahun ini di berbagai daerah dalam bentuk serangan fisik terhadap tokoh-tokoh berbagai agama dan persekusi terhadap minoritas keagamaan, dan banyak dimensi lain dari kekerasan yang terjadi, menunjukkan adanya ancaman serius terhadap kebhinekaan. Ikatan kebangsaan yang dibangun oleh para pendiri Negara-bangsa sedang dalam pertaruhan.

Republik Indonesia sejak kelahirannya dirancang oleh para pendirinya, para pendahulu kita, untuk menjadi negara pluralis, negara bhinneka yang inklusif lagi toleran, negara “satu untuk semua, semua untuk satu”, negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh karena itu menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan agar tetap menjadi warna dan nuansa Republik, merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua sebagai pewaris Indonesia merdeka. Membiarkan intoleransi, diskriminasi, persekusi, dan segala ancaman atas kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai salah satu ruh kebhinekaan nyata-nyata merupakan pengkhianatan atas amanat kebangsaan yang dimandatkan kepada kita sebagai penerus dan pengisi kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan terkini di tengah-tengah Republik mestinya menggugah kita semua untuk mencurahkan perhatian lebih bagi upaya menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan sebagai jati diri kebangsaan Indonesia. Berkaitan dengan itu, kami menyampaikan 6 seruan moral sebagai berikut.

  1. Merawat, menjaga dan memperjuangkan kebhinekaan Indonesia pada dasarnya merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa dari berbagai latar belakang primordial berbasis suku/etnis, agama, ras, golongan dan daerah. Maka kita semua harus mengeluarkan segenap upaya yang efektif untuk mencegah dan menangani setiap ancaman atas kebhinekaan tersebut.
  2. Pemerintahan Negara sebagai pengelola berbagai sumber daya politik hukum dan keamanan harus mengambil tindakan yang tepat lagi professional dalam merespons setiap upaya untuk mengancam kebhinekaan dan memecah belah antar elemen bangsa yang bhineka.
  3. Presiden Joko Widodo berulangkali menegaskan bahwa “tidak ada tempat bagi intoleransi di Indonesia” dan “kebebasan beragama merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi”. Maka, standing position Presiden tersebut harus memberikan energi tambahan bagi setiap aparat pemerintahan di bawah kendali Presiden untuk menindak setiap ancaman atas kebhinekaan.
  4. Kompetisi di setiap perhelatan politik, termasuk Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 171 daerah pada tahun ini, juga Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun depan, tidak boleh menggunakan cara-cara Machiavelis melalui politisasi agama, kampanye hitam, dan syiar kebencian berbasis sentimen SARA yang dapat mengancam kohesi sosial, kebhinekaan, dan integrasi nasional.
  5. Setiap elemen masyarakat, khususnya yang memiliki peran di bidang pendidikan, baik di institusi-institusi pendidikan resmi maupun pendidikan kemasyarakatan juga pendidikan di tingkat keluarga, perlu mengambil peran lebih untuk menanamkan bahwa kebhinekaan merupakan ruh kebangsaan kita, sehingga setiap orang harus memiliki ‘cipta, rasa, dan karsa’ untuk berinteraksi secara damai dalam perbedaan dan keberagaman.
  6. Para tokoh dan pemuka agama, sebagai simpul utama spiritualitas-keagamaan dalam dimensi transendental maupun sosial, memiliki peran sentral dalam merawat, menjaga, dan memperjuangkan kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu mereka harus memastikan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan efektif membentuk kepribadian bangsa dan mencegah segala upaya yang dapat memecah-belah antar elemen bangsa dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan.

Jakarta, 20 Februari 2018
Atas Nama Warga Negara Indonesia