Tag Archives: HAM

Seperti Ini Evaluasi Kebijakan HAM PBB di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Perwakilan organisasi dan pemerintah RI yang bergerak dalam isu Hak Asasi Manusia, pada Selasa 25 Juli 2017, menggelar dialog bersama untuk menindaklanjuti sidang berkala Universal Periodic Review (UPR) Indonesia oleh Dewan HAM PBB.

Dialog tersebut dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Direktur Instrumen HAM ementerian Hukum dan HAM, Komisioner Komisi Nasional HAM RI, Komisioner Komnas Perempuan, LSM Ohana, dan Direktur HRWG.

“Dialog ini jadi ajang untuk menindaklanjuti dari UPR yang telah dilaksanakan pada Mei lalu. Bersama pemerintah dan lembaga swadaya pegiat HAM, harapannya, dialog ini mampu membantu meningkatkan implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia,” jelas direktur senior HRWG Muhammad Hafiz –yang organisasinya merupakan inisiator dialog– saat membuka kegiatan di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sebagai latar belakang, sidang UPR Indonesia merupakan mekanisme di bawah payung Dewan HAM PBB di Jenewa yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi dan peningkatan kebijakan HAM yang diterapkan di Tanah Air. Perhelatan itu dilaksanakan secara periodik, dan pada tahun ini, merupakan kali ketiga bagi Indonesia, setelah sebelumnya sempat dilaksanakan pada 2008 dan 2012.

Edisi ketiga sidang UPR Indonesia merupakan evaluasi yang dilakukan oleh 101 negara (dari total 193) anggota Dewan HAM PBB, atas pencapaian Indonesia sejak edisi sidang UPR sebelumnya. Sidang itu didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pada edisi Mei lalu, Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara partisipan sidang UPR. Dari total tersebut, RI menerima 150 rekomendasi isu HAM, yang nantinya akan diterjemahkan menjadi produk kebijakan. Sementara, 75 rekomendasi sisanya akan ditunda (pending) oleh pemerintah.

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), 150 rekomendasi negara anggota yang diterima oleh Indonesia meliputi beragam isu, seperti hak kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, dll), jaminan perlindungan kebebasan beragama, penguatan institusi dan kehidupan HAM, pemenuhan hak sipil mendasar (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dll), perlindungan terhadap kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama, pemberantasan perdagangan orang, keadilan penegakan hukum, isu pengungsi, pencari suaka, dan pekerja migran, serta jaminan kebebasan menyatakan pendapat.

Sementara itu, 75 rekomendasi negara yang ditunda meliputi isu HAM, seperti revisi KUHP dan KUHAP, penghapusan hukuman mati, perhatian terhadap hak masyarakat Papua, serta partisipasi Indonesia dalam sejumlah ratifikasi dan mekanisme hak yang diatur oleh PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh para negara anggota yang berpartisipasi harus ditindaklanjuti secara serius, termasuk juga 75 rekomendasi yang diputuskan oleh delegasi untuk ditunda implementasinya. Karena apa yang disampaikan merupakan hasil observasi langsung dari para delegasi perwakilan mereka yang ada di Indonesia,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM RI, Nurkhoiron, menjelaskan bahwa seluruh isu hak asasi yang direkomendasikan kepada Indonesia merupakan topik langganan yang selalu bermunculan pada setiap sidang UPR. Baginya, pemerintah harus lebih proaktif agar setiap isu tersebut dapat diimplementasikan menjadi kebijakan HAM oleh pemerintah, agar sejumlah topik tersebut tidak kembali bermunculan pada edisi UPR selanjutnya.

“Ini jadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah Indonesia, untuk membahas isu-isu tersebut dengan lembaga, instansi, dan komunitas terkait. Supaya pemerintah dapat perspektif mengenai masalah yang dihadapi dalam proses produksi kebijakan,” jelas Nurkhoiron.

“Khusus 75 yang di-pending, pemerintah harus terus mendorong agar isu-isu itu didiskusikan di setiap tataran pemangku kepentingan, bersama dengan pihak terkait. Kalau beberapa bisa dijadikan kebijakan yang implementatif, itu sudah bagus. Supaya harapannya, pada UPR selanjutnya, isu itu tidak lagi semuanya muncul,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan lembaga swadaya pegiat HAM menyayangkan aksi pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi individu penyandang disabilitas dalam UPR 2017.

“Perhatian pemerintah untuk isu disabilitas masih kurang. Bahkan di komunitas pegiat HAM, isu pemenuhan hak penyandang disabilitas pun masih terpinggirkan. Kita berharap agar isu tersebut ke depanya dapat lebih disuarakan dan tentunya pemerintah dapat terlibat pada hal tersebut,” jelas Jonna Damanik dari Ohana.

Langkah Pemerintah

Pihak pemerintah, yang hanya dihadiri oleh perwakilan Kemlu, menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat para pemangku kepentingan tidak dapat atau menunda untuk sementara implementasi kebijakan HAM yang didasari atas rekomendasi sidang UPR.

“Tidak semuanya bisa kita setujui. Kita lihat berbagai alasan, seperti apakah isu yang direkomendasikan sejalan dengan rencana aksi nasional HAM pemerintah. Selain itu, kita juga butuh waktu panjang agar setiap pemangku kepentingan dari berbagai kalangan mampu menyelaraskan isu itu,” jelas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar.

Komar juga menambahkan sejumlah alasan lain yang membuat rekomendasi tersebut di-pending oleh pemerintah. Hal itu seperti sulitnya untuk mentransformasikan rekomendasi menjadi kebijakan yang implementatif, tidak selarasnya usulan UPR dengan konteks faktual di lapangan dan konteks mekanisme regional, serta isu yang bersangkutan belum atau tidak menjadi prioritas nasional pemerintah.

Komar mencontohkan beberapa isu HAM rekomendasi UPR yang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan, seperti misalnya, hukuman mati yang masih menjadi hukum positif dan isu kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama.

“Kita lihat juga rekomendasi yang kebijakannya secara riil dapat diimplementasikan di Indonesia. Itu juga harus disesuaikan dengan konteks kapasitas dan kapabilitas kita,” ujar Dicky.

“Bukan berarti itu tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Kita butuh waktu, butuh proses, seperti menggeser paradigma serta konsultasi dengan berbagai pihak, dari tataran individu hingga kelembagaan,” tambah Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu.

Baca berita aslinya disini.

Indonesia Masih Hindari Isu LGBT & Penghapusan Hukuman Mati

tirto.id – Yunianti Chuzaifah, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, hadir di Jenewa 2012 lalu. Ia diundang untuk turut menyampaikan kondisi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Indonesia di hadapan forum dunia bernama Universal Periodic Review (UPR).

Acara itu adalah hajatan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme ini mengundang seluruh anggota PBB untuk hadir dan sama-sama meninjau situasi HAM di negara-negara sesama, sebagai tanda bahwa negara memang berniat tegas dalam memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan HAM.

Sejumlah 193 negara anggota PBB ditinjau tiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya, sekitar 42 negara ditinjau tiap tahunnya dalam tiga sesi berbeda: Januari-Februari, Mei-Juni, dan Oktober-November. Tahun 2012 lalu adalah siklus kedua Indonesia melaksanakan UPR-nya.

Meski ini adalah hajatan serius, Yunianti merasa UPR semacam acara seremonial belaka, karena posisi UPR yang hanya menghasilkan saran atau rekomendasi bagi negara peserta. Tidak seperti pengadilan HAM, UPR tak punya kuasa untuk menjatuhkan sanksi atau semacamnya.

Namun, ketika Mei lalu ia kembali hadir di siklus ketiga Indonesia, di Jenewa, Yunianti sudah merasakan hal berbeda. “Awalnya, lima tahun lalu saya merasa UPR ini seremonial saja. Tapi di yang terakhir saya tahu mereka [negara-negara peserta dan Dewan HAM PBB] menganggap ini serius,” katanya.

Menurut Yulianti, negara-negara peserta menanggapi serius rekomendasi dan laporan-laporan pelanggaran HAM di negaranya yang sudah dipantau negara lain. Sebagian besar dari mereka menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki permasalahan HAM tersebut. Menurut Yunianti, laporan periodik seperti UPR ini juga bisa memaksa negara untuk lebih tanggap dan awas pada kasus-kasus HAM di daerahnya, “Sebab internasional memantau terus,” katanya.

Siklus ketiga UPR untuk Indonesia berlangsung 3 hingga 5 Mei lalu. Di sana ada 109 negara yang mendaftar, 103 bicara, dan 101 memberikan rekomendasi untuk Indonesia. Hasilnya ada 250 rekomendasi yang nantinya bisa diterima Indonesia atau dicatat untuk diimplementasikan sebagai regulasi.

Rekomendasi itu terkait dengan berbagai bidang, mulai dari hak kelompok rentan, perlindungan terhadap Papua, sampai soal hak berpendapat. [Selengkapnya ada pada infografik “Nasib HAM Indonesia dalam Rekomendasi UPR”]

Tidak semua rekomendasi diterima Indonesia bulat-bulat. Sebanyak 150 rekomendasi memang langsung diterima, tapi ada 75 rekomendasi yang dibawa pulang untuk dikaji ulang. Tenggat pengkajian ini ditentukan sampai 20 sampai 21 September nanti.

Menariknya, dari 14 kategori rekomendasi yang ada, semua rekomendasi tentang perhatian terhadap kelompok LGBT dan penghapusan hukuman mati bulat-bulat dimasukkan kategori yang akan dikaji ulang.

Menurut Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada sejumlah faktor yang membuat 75 rekomendasi tersebut perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya adalah mereka perlu berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional. Sebab lain, pihaknya melihat perumusan rekomendasi itu ada yang tidak akurat, sehingga sulit untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pemberi rekomendasi dianggap kurang pemahaman soal konteks/situasi di lapangan. Ada pula rekomendasi yang isunya dianggap belum jadi prioritas nasional.

HAM-Indonesia--MILD--Quita
Infografis by Tirto.id
Lalu, apa alasannya 15 rekomendasi tentang LGBT dan 10 rekomendasi tentang penghapusan hukuman mati tidak langsung diterima negara?

Menurut Dicky, “Hukuman mati di Indonesia masih [ada dalam] hukum positif di Indonesia. Penggunaannya bahkan belakangan masih digencarkan di beberapa isu.” Sehingga, menurutnya rekomendasi tentang hukuman mati masih belum dapat diterima Indonesia dan akan dimasukkan dalam kategori “dicatat.”

Menurut Yunianti, seharusnya Indonesia mengadopsi rekomendasi penghapusan hukuman mati. Berdasarkan pengalamannya, hukuman mati tidak hanya akan berdampak pada individu yang mendapat hukuman, tapi juga pada keluarganya. 

“Bukan cuma psikologi menanggung malu dan sebagainya, dari segi uang, mereka juga rugi,” kata Yuni. “Kami pernah bertemu dengan keluarga yang sebenarnya miskin dan harus menjual perahu, rumah—mereka nelayan—untuk membiayai ustaz, berdoa bersama, mengundang tetangga dan lain-lain. Jadi kalau dari perspektif HAM, kami meyarankan pemerintah untuk mengikuti rekomendasi (UPR).”

Di sisi lain, isu LGBT masih tergolong isu sensitif dan masih diperdebatkan, menurut Dicky. Masih ada perdebatan besar tentang apakah LGBT termasuk kelompok rentan atau tidak.

Namun bagi Yuli Rustinawati, pendiri Arus Pelangi, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu LGBTI, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan jalan keluar ini. Menurutnya sudah banyak data yang disajikan serta diskusi yang dibuka lebar tentang betapa rentannya kelompok LGBT dari praktik diskriminasi. Arus Pelangi dan LSM serupa juga punya rekam datanya.

Yunianti juga punya contoh-contoh kasus diskriminasi yang menimpa kelompok LGBT. Yang paling nyata menurutnya adalah, “kawan-kawan waria masih terus didiskriminasi dengan tidak diberikan pekerjaan yang layak. Mereka bekerja di salon atau prostitute (PSK), karena hidupnya masih dapat stigma,” kata Yuni. Human Rights Watch juga pernah mengeluarkan laporan yang merekam tindakan-tindakan diskriminasi pada kelompok LGBT

“Tapi, sebenarnya kalau meninjau dari konstitusi, di Indonesia memang tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun, apalagi kelompok minoritas. Harusnya isu LGBT ini bisa masuk dari sana,” ungkap Dicky. “Di Kemenlu sendiri, saya pikir sudah mulai terbuka dan ada perubahan progresif. Di UPR sebelumnya, delegasi Indonesia melarang teman-teman yang mau bahas isu LGBT di sana. Tapi [pada ajang] yang sekarang, dibiarkan. Dibuka pembahasannya. Saya pikir ada perubahan progresif.”

Menurut Yuli, laporan-laporan yang disampaikan di UPR tentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak akan sampai di sana kalau memang tidak terjadi. Ia menilai, masih ada simpang siur pemahaman tentang isu ini di pemerintah sendiri. Belum lagi, pihak-pihak yang mengerti masih cenderung takut pada mayoritas masyarakat yang memang masih belum paham telah mendiskriminasikan kelompok LGBT. “

Padahal seharusnya sebagai negara kan tidak boleh ada pengelompokan mayoritas dan minoritas,” tambah Yuli.

Dicky sendiri tak menampik kalau dua isu ini, LGBT dan penghapusan hukuman mati, kemungkinan besar masih belum akan diterima tahun ini, dan dimasukkan ke kategori rekomendasi yang dicatat.

Apa bedanya dicatat dan ditolak?

“Ini term langsung dari UPR-nya,” kata Dicky. “Kalau tidak diterima, ya setidaknya dicatat saja, jangan ditolaklah.” Tapi menurut Dicky sendiri, “dicatat” hanyalah eufemisme dari “ditolak.” Meski sebenarnya, “yang dicatat itu bisa saja dibuka kembali di tahun depan, dan malah bisa diimplementasikan jadi regulasi,” ungkap Dicky.

Baca berita aslinya disini.

28 Peserta Lolos Seleksi Calon Anggota Komisioner Komnas HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Panitia Seleksi Calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI ( Komnas HAM) periode 2017-2022 menyatakan, 28 dari 60 orang peserta lolos melewati tahapan dialog publik dan rekam jejak.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Panitia Seleksi Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Dalam proses seleksi para peserta, Pansel juga melibatkan publik dan lembaga pemerintah serta para pihak lainnya untuk memberikan masukan.

“Kami sudah diskusi publik, tracking yang juga dilakukan dengan jaringan lembaga sosial masyarakat dan juga minta masukan lembaga resmi seperti Kemenkumham dan Kejaksaan Agung. Akhirnya kami sudah putuskan dalam rapat pleno kemarin ialah 28 orang (yang lolos),” kata Jimly.

Selanjutnya, ke-28 peserta akan mengikuti tahapan tes psikologi (psiko test) yang akan dilaksanakan pada 17 dan 18 Juli 2017, serta wawancara terbuka yang akan dilaksanakan pada 19-21 Juli 2017.

Rencananya, wawancara terbuka akan dilaksanakan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Pansel akan memilih 14 nama yang akan dibawa ke DPR untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan.

Kemudian, DPR akan memilih tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Jimly menilai, ke-28 peserta yang lolos pada tahapan ini merupakan orang-orang yang cukup kompeten mengemban tugas sebagai komisioner Komnas HAM.

Untuk lolos ke tahapan berikutnya, peserta harus memenuhi kriteria terkait kompetensi, kapasitas, integritas, dan independensi.

Hal ini disampaikan Jimly, menanggapi hasil penelusuran Koalisi Selamatkan Komnas HAM yang menyebut bahwa sembilan orang peserta terindikasi berafiliasi dengan ormas radikal.

“ke-28 ini terbebas dari yang ditakutkan itu. Tapi tentu 28 ini belum sempurna juga karena harus ada data yang dikonfirmasi lagi,” kata Jimly.

Pansel akan menelusuri lebih jauh mengenai latar belakang para calon komisioner.

Adapun 28 peserta yang lolos ke tahap berikutnya, yakni:
1. Ahmad T Damanik
2. Amirudin
3. Anggara
4. Antonio Pradjasto
5. Arimbi Herupoetri
6. Barul Fuad (Peneliti)
7. Beka Ulung
8. Bunyan Saptomo (Birokrat)
9. Choirul Anam
10. Dedy Askari (Komisioner Komnas HAM Sulteng)
11. Fadillah
12. FX Rudy Gunawan
13. Hafid Abbas (Birokrat)
14. Hairansyah
15. Harris Azhar
16. Imdadun Rahmat
17. Jones Manurung
18. Judhariksawan (Dosen Universitas Hasanuddin)
19. Munafrizal Manan (Dosen Universitas Al Azhar Jakarta)
20. Norman
21. Nur Ismanto (Advokat)
22. Rafendi Djamin
23. Roichatul
24. Sandra Moniaga
25. Sondang Frishka
26. Sri Lestari
27. Sudarto
28. Sumedi (Purnawirawan TNI)

Baca selanjutnya disini.

HRWG Kecam Putusan Pemerintah Selesaikan Kasus TSS Melalui Jalur Non Yudisial

Covesia.com – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keputusan Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semnaggi II (TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi.

HRWG menganggap, keputusan ini merupakan jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

“Atas dasar apa keputusan ini dibuat? Jika masalahnya Jaksa tidak mau merespon temuan Komnas HAM, maka kami mendesak Presiden untuk memaksa Jaksa Agung agar menindaklanjutinya. Selama ini, Jaksa Agung terbukti menghambat pelaksanaan dan melawan Nawacita, yang salah satunya adalah akan menyelsaikan kasus pelanggran HAM masa lalu,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG melalui pers rilis yang diterima covesia.com, Rabu (1/2/2017).

Hafiz juga mengingatkan bahwa persetujuan tak berkesudahan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ini telah menjadi perhatian Komite HAM PBB.

Bahkan, menurut Hafiz, Komite HAM PBB menjadikan penyelesaian perseteruan dua lembaga ini sebagai rekomendasi kunci atau prioritas pada tahun 2013, selain 3 rekomendasi lainnya.

“Hingga saat ini, kita tidak tahu bagaimana hasilnya, Kejaksaan dan Komnas saling lempar, saling tuduh tidak lengkapnya dokumen, sehingga kasus penyelesaiannya mandeg”, tegasnya.

Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi TSS, lanjut Hafiz, yang perlu ditegaskan adalah prinsip pengungkapan kebenaran oleh negara.

Tidak hanya sebagai pembuktian terhadap suatu peristiwa dan menghentikan beban sejarah bangsa, hal ini juga menjadi pelajaran bagi publik agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang. Lebih dari itu, proses ini mendorong adanya pemenuhan hak-hak korban itu sendiri.

Di samping itu, HRWG juga mendorong agar temuan Komnas HAM dan termasuk pula Komnas Perempuan terkait pelanggaran HAM TSS bisa dijadikan rujukan untuk proses penyidikan.

“Apalagi, kasus ini adalah kasus yang tergolong baru, saksi, korban dan keluarganya, serta mungkin pelaku masih hidup. Bila fakta sudah diungkap, setelah itu terserah korban dan keluarganya untuk menindaklanjuti atau tidak ke proses pengadilan hingga penghukuman. Bukan hak pemerintah dan Komnas HAM,” jelasnya.

Meski diingat, hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II pada bulan Maret 2002, menyatakan, ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain.

KPP HAM TSS juga menyatakan, terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas.

Lihat berita aslinya disini.

Dewan Kerukunan Ditunggangi Kepentingan Impunitas

Rencana pembentukan Dewan Kerukunan oleh Pemerintah dilihat oleh HRWG sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tidak jelasnya konsep kerukunan justru mengaburkan reformasi hukum yang menjadi perioritas Presiden Jokowi.

HRWG menilai bahwa Dewan Kerukunan justru berbahaya untuk pembangunan hukum di Indonesia, karena ia menggabungkan berbagai permasalahan tanpa membedakan lebih jelas akar dan pokok permasalahan dari suatu peristiwa. Kerukunan yang dimaksud pemerintah seakan ingin mengenyampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, padahal dalam sistem Negara yang demokratis penegakan hukum adalah suatu hal yang niscaya. Dari apa yang disampaikan, tidak jelas apakah Dewan ini bertujuan untuk membangun perdamaian, toleransi, kebhinnekaan, atau untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi untuk mencampuradukkan masalah dan tidak jelas arah penyelesaiannya seperti apa.

Di samping itu, ranah kewenangan Dewan juga menjadi rancu ketika digabungkan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, karena jelas kasus-kasus pelanggaran ini merupakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum. Di satu sisi Pemerintah mendorong reformasi dan penegakan hukum, tapi di sisi yang lain mendorong terkuburnya fakta-fakta kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Kekaburan lain dari Dewan ini adalah pengenyampingan hak asasi manusia dalam proses penyelesaian suatu masalah. Padahal, diketahui bahwa hak asasi sendiri sudah masuk dalam Konstitusi, sangat jelas dan tegas. Bila kemudian Dewan mengenyampingkan prinsip ini, maka pembentukan Dewan sama saja untuk membelakangi nilai UUD 1945 yang menjadi dasar Negara ini. Lebih dari itu, prinsip HAM memastikan adanya keadilan bagi korban dan kelompok rentan, karena dalam banyak proses penyelesaian konflik, kelompok rentan, minoritas dan lemah justru dirugikan.

HRWG menilai bahwa penyelesaian konflik dengan cara musyarawah harus pula dibarengi dengan penegakan hukum sebagai landasan utama Negara ini. UUD 1945 sangat tegas menyebutkan, Indonesia dibangun berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Bila tidak, Dewan ini justru akan melanggar prinsip Konstitusi itu sendiri. Jangan sampai upaya yang ditempuh untuk membangun bangsa Indonesia justru menciderai prinsip hidup bersama di dalam Konstitusi.

Atas dasar ini, HRWG menyatakan sikap terkait dengan rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional ini, yaitu:

  1. Dewan Kerukunan Nasional tidak boleh dijadikan ajang untuk mengubur dan mengenyampingkan penegakan hukum yang fair, transparan dan adil bagi korban, karena Indonesia adalah Negara hukum bukan atas kekuasaan. Nilai luhur membangun kebhinnekaan justru dibajak dengan impunitas pelaku kejahatan HAM dan ketidakadilan.
  2. Dewan Kerukunan Nasional harus dibatasi untuk permasalahan yang memang krusial dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, di antaranya adalah meningkatnya intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas dasar agama. Untuk itu pula, Dewan Kerukunan harus terbatas pada apa yang menjadi kewenangannya, tidak mencampuradukkan antara urusan penegakan hukum, pelanggaran HAM dan pembangunan kebhinnekaan.
  3. Dewan Kerukunan Nasional harus mengadopsi prinsip HAM yang ada di dalam Konstitusi (Pasal 28 UUD), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen HAM internasional lainnya yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip ini memastikan adanya perlindungan hak bagi korban dalam setiap peristiwa, sehingga penyelesaian yang dilakukan oleh Dewan ini tetap mengutamakan kepentingan korban.