Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Siaran Pers

Menguji Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perlindungan Pekerja Migran

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi baru saja menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri pada 9 Januari lalu. Dalam pidatonya, Menlu mengatakan Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri dengan menandatangani ASEAN Consensus on the Protection and Promotion on the Rights of Migrant Workers dan Global Compact on Migration for Safe, Orderly, and Reguler Migration serta pengesahan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia No.18/2017.

Pekerja migran Indonesia jelas berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi baik di negara asal maupun tujuan. Akan tetapi, ditengah klaim capaian pemerintah, faktanya perlindungan pekerja migran Indonesia masih menemukan banyak keterbatasan. Tahun lalu, Muhammad Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi. Data yang di peroleh dari Direktorat Perlindungan Warga Negera Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, masih ada tiga belas (13) pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, termasuk Eti binti Toyib yang sudah mendapatkan keputusan hukum tetap.

Tidak hanya hukuman mati, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pemerintah yang dilansir dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 oleh Amerika Serikat, terdapat sekitar 5801 korban TPPO. Posisi Indonesia berada pada tier 2 pemberantasan TPPO yang berarti belum terpenuhinya standar minimum pemberantasan pidana perdagangan orang di dalam negeri. Di tingkat ASEAN, kasus perdagangan manusia juga sangat meresahkan seperti kasus yang terjadi di Kamboja dan Viet Nam di mana banyak dari anak-anak perempuan dipaksa menikah oleh keluarganya dengan warga negara tiongkok karena alasan uang.

Melalui ASEAN Consensus, Global Compact on Migration, dan Undang-Undang 18/2017 beserta aturan turunannya, Pemerintah Indonesia dituntut untuk secara partisipatif dan substantive melindungi pekerja migran baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen tersebut seharusnya tidak hanya ditunjukan melalui penandatanganan kerjasama regional maupun internasional, tetapi juga upaya implementasi di tingkat nasional dan lokal melalui kebijakan/peraturan, program kerja, dan rencana aksi nasional. ASEAN Consensus yang diharapkan akan menjadi dokumen mengikat secara hukum di negara-negara ASEAN ternyata hanya disepakati secara konsensus. Terlebih, mekanisme ‘self assesment’ yang di gunakan untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan rencana aksi ASEAN Consensus di nilai tidak inklusif dan partisipatif.

Pasca disahkannya Undang-Undang No.18/2017, Pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat segera menjawab kekosongan hukum dengan mengesahkan peraturan turunan yang mengatur migrasi yang aman bagi pekerja migran secara teknis di lapangan. Sayangnya selama tahun 2018, pemerintah Indonesia hanya dapat mengeluarkan tiga prakarsa peraturan di tingkat menteri yaitu untuk seleksi hakim ad hoc, perubahan manfaat jaminan sosial, dan badan pelayanan perlindungan pekerja migran. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tiga belas (13) aturan pelaksana tahun 2019 harus terus ditagih dan dimonitor oleh organisasi masyarakat sipil guna memastikan adanya kemajuan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Narahubung:

Awigra (08176921757)

Deputi Direktur HRWG

Silahkan mengunduh dokumen siaran pers disini.

Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Rekomendasi Film

Melihat Fenomena Ekstrimisme Pada Pekerja Migran melalui “Pengantin”

Migrant Care, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berletak di Jakarta Selatan mengadakan diskusi film terkait Buruh Migran Perempuan Indonesia yang menjadi target yang sangat rentan terkena paham radikal oleh kelompok ekstrimisme. Film yang diberi judul Pengantin ini, merupakan hasil karya dari Noor Huda Ismail yang menceritakan kerentanan buruh migran perempuan dalam paham ekstrimisme. Dalam film tersebut, penonton dapat melihat adanya interaksi secara langsung antara reporter dengan sang “Pengantin”.

Interaksi tersebut berhasil memberikan gambaran terhadap penonton, bagaimana pekerja migran perempuan menjadi rentan terhadap isu terkait ekstrimisme, bagaimana awal mula mereka ditarik kedalam paham ekstrimisme dan pada akhirnya menjadi seorang “Pengantin”, bahkan, dalam film ini penonton ditunjukkan bahwa terlepas dari sang “Pengantin” menganut paham ekstrimisme, mereka masih seorang perempuan  pada umumnya, bagaimana pada akhirnya kasus ini berdampak pada keluarga “Pengantin”, dan yang paling penting adalah, bagaimana teknologi dan media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran paham ekstrimisme.

Rizky Nurul sekalu Content Manager dari ruangobrol.id memaparkan kisah dua Pengantin, Ika dan Dian yang saat ini sedang menjalankan masa tahanan. Dalam interaksi yang dilakukan oleh Rizky Nurul dengan kedua Pengantin, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial memiliki peran yang besar dalam terjunnya kedua buruh migran tersebut kedalam kelompok ekstrimisme. Ika, berawal dari keinginannya untuk mempelajari dan memahami agam Islam lebih dalam melalui bantuan media sosial, sedangkan Dian, bertemu dengan suaminya melalui temannya yang juga merupakan kelompok ekstrimisme, pada akhirnya ditarik dan dijadikan sebagai penggalang dana untuk kelompok tersebut.

Rizky Nurul sendiri juga menegaskan, terlepas dari paham ekstrimisme yang dianut oleh Ika dan Dian, mereka berdua masih seorang perempuan pada umumnya, yang tertarik dengan makeup dan lain sebagainya. Dalam film tersebut penonton ditunjukkan dampak terhadap keluarga dari perempuan yang ditarik kedalam paham ekstrimisme, seperti Ibu dari Dian dan Bude dari Ika, bagaimana kedua keluarga pelaku menjadi tulang punggung keluarga setelah penangkapan terjadi.

Dalam diskusi setelah film berakhir, Rizky Nurul menjelaskan bahwa buruh migran perempuan Indonesia rentan terhadap paham ekstrimisme, karena mereka seringkali kurang mampu untuk menyaring setiap informasi dan pengetahuan yang mereka dapat dari media sosial. Mudahnya akses dalam media sosial pun telah dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimisme terlebih dahulu dari pada kelompok pro perdamaian, pendekatan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimisme sendiri lebih mudah untuk diterima oleh individu-individu yang rentan oleh isu tersebut. Rizky menegaskan, berbeda dengan pendekatan oleh pemerintah yang dilakukan di media sosial, yang tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu, Rizky juga menghimbau penonton untuk lebih wasapada terhadap konten-konten di media sosial yang mengandung isu ekstrimisme.

Artikel ditulis oleh Rachma Setianingrum, Mahasiswa Hubungan Internasional, 2015, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia yang sedang melakukan internship di Human Rights Working Group (HRWG).

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

Siaran Pers

Usut Tuntas Kekerasan terhadap Aktivis Lingkungan Walhi NTB

[Jakarta, 30 Januari 2019] Jaringan masyarakat sipil mengutuk keras tindakan brutal terhadap aktivis Walhi di NTB pada 28 Januari pukul 03.00 Wita. Rumah tinggal Murdani, Direktur Eksekutif WALHI, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dibakar oleh oknum yang tidak dikenal. Peristiwa ini telah membahayakan nyawa beliau bersama keluarga dan kerugian harta benda. Apalagi api baru bisa dipadamkan setelah 45 menit.

Kami memandang bahwa peristiwa ini merupakan gambaran nyata belum adanya skema perlindungan bagi pembela HAM, terutama aktivis lingkungan. Kekosongan skema perlindungan ini harus disikapi serius oleh penegak hukum dengan memastikan proses penegakan hukum yang adil untuk korban. Sekaligus pada serius terhadap pelaku lapangan dan bahkan pelaku dalang di balik kasus ini harus dilakukan. Bila tidak, ini menjadi bagian impunitas negara atas pelanggaran HAM. Apalagi, perundang-undangan, di antaranya UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 66 Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat tegas menjamin hak-hak para pembela lingkungan.

Pengusutan kasus ini merupakan komitmen negara untuk menjalankan UU. Di tengah proses perumusan Rancangan Permen pelaksanaan Pasal 66 UU LHK, aparat penegak hukum dan semua pemangku kewajiban harus memperhatikan kasus ini secara menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap pelaku, pemulihan, dan ganti rugi korban. Komitmen negara atas lingkungan hidup harus tergambar dalam proses penyelesaian. Bila tidak, pemerintah hanya berkomitmen di atas kertas dan tidak serius melindungi lingkungan dan alam dari kerusakan.

Untuk itu pula, kami mengecam tindakan pembakaran rumah dan kendaraan dan mendesak:

  1. Kepolisian RI, terutama Polda NTB, untuk memproses kasus ini secara akuntabel dan transparan, tidak membiarkan pelaku pembakaran lepas dari tindakan brutal yang sudah dilakukan.
  2. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk penegak hukum, bekerjasama untuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarganya, termasuk pula pemulihan psikologis atas kerugian fisik yang diderita.
  3. Mempercepat proses perumusan Permen KLHK untuk melaksanakan Pasal 66 UU LHK, termasuk pula membuat undang-undang perlindungan pembela HAM sebagai UU induk. Atau dengan cepat merevisi UU HAM dengan pasal-pasal yang secara tegas dan jelas melindungi para pembela HAM.
  4. Mendesak Komnasham untuk dengan jelas memastikan pembela HAM sebagai salah satu isu strategis termasuk kebijakan di dalamnya.

Untuk informasi lebih lanjut dan/atau klarifikasi, sila hubungi Muhammad Hafiz melalui surel (hafizmuhammad85@gmail.com) atau telepon (+62 812-8295-8035).

Jakarta, 30 Januari 2019

Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil:

  1. Human Rights Working Group.
  2. Perlindungan Insani Indonesia.
  3. Yayasan Pusaka
  4. YLBHI
  5. Indonesian Court Monitoring
  6. PBHI
  7. LBH Masyarakat
  8. ICJR
  9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
  10. Serikat Tani Nasional (STN).
  11. Institute Inklusif Indonesia
  12. LBH Disabilitas Jawa Timur
  13. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)
  14. KNTI

Untuk press statement tersebut dapat di unduh di sini.