LSM: Pemerintah Masih Punya Pekerjaan Rumah Soal HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 11 LSM menyampaikan pernyataan bersama terkait dengan terpilihnya Republik Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan status tersebut sebatas untuk menaikkan posisi tawar secara global.

Dalam pernyataan bersamanya, 11 LSM mengatakan Indonesia ditantang untuk menghormati standar hukum internasional dan secara substantif memperbaiki situasi HAM. Kesebelas LSM tersebut antara lain Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), dan Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Selain itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Rumah Cemara, dan Lokataru Foundation juga satu suara soal hal tersebut.

Menurut LSM, ditinjau dari konstelasi politik internasional dan secara prosedural, Indonesia memang memenuhi syarat dan lebih diunggulkan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Namun, modal konstelasi politik global dan prosedural yang dimiliki Indonesia dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di dalam negeri.

Mereka menilai pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam bidang HAM. Seharusnya itu menjadi rujukan sekaligus uji keyalakan bagi Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020. Keempat prioritas Indonesia itu disampaikan Menlu RI melalui konferensi video langsung usai pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 di Majelis Umum PBB di New York, yang diikuti Antara pada Jumat (8/6) malam.

Menlu RI menyebutkan bahwa salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah melanjutkan kontribusi untuk upaya mewujudkan perdamaian dunia. Prioritas kedua Indonesia di DK PBB adalah membangun sinergitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Kemudian, prioritas ketiga Indonesia selama menjadi anggota DK PBB adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Baca berita selanjutnya disini.

Presiden Diminta buat Terobosan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

LEMBAGA Human Rights Working Group (HRWG) mendesak komitmen Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini harus dijawab oleh Presiden dengan menyelesaikan sengkarut perdebatan yang tak kunjung usai antara kejaksaan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, baik melalui perubahan kebijakan maupun terobosan institusional.

Pertemuan Jokowi dengan korban yang konsisten melakukan Aksi Kamisan harus diterjemahkan ke dalam aksi konkret untuk kepentingan korban. HRWG memandang, wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang diarahkan untuk mendorong rekonsiliasi justru tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena secara hukum instansi kementerian tidak patut mengintervensi perkara penegakan hukum.

Di luar wacana DKN tersebut, sebelumnya telah ada inisiasi pembentukan Komite Kepresidenan yang justru lebih memadai untuk diteruskan oleh Presiden. Apalagi, pembentukan komite ini telah disebutkan di dalam Nawacita dan RPJMN.

Komite Kepresidenan ini setidaknya dilakukan oleh suatu lembaga baru yang lebih kredibel dan independen. Komite akan memberikan arah dan strategi kebijakan bagaimana kasus pelanggaran HAM masa lalu ini dapat diselesaikan.

“Skenario lain yang juga relevan ialah dengan membuat terobosan untuk memutus perdebatan yang tak pernah selesai antara kejaksaan dan Komnas HAM,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/6).

Pada 2012, Komite HAM PBB telah memasukkan deadlock ini dalam rekomendasi dan meminta Pemerintah bisa menyelesaikannya. Namun hingga saat ini, bahkan pada saat Presiden menemui korban pekan lalu, kebuntuan ini belum juga bisa diatasi. Kejaksaan tetap memaksa untuk tidak melanjutkan ke proses penyidikan, tapi mandat Komnas HAM sendiri sangat terbatas pada penyelidikan.

“Untuk memutus kebuntuan ini, HRWG menilai pentingnya Jokowi membuat terobosan kebijakan bila kasus pelanggaran HAM masa hendak diselesaikan,” imbuh Hafiz.

Wacana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Revisi UU Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan mandat lebih kepada Komnas HAM adalah salah satu pilihan strategis yang harus dilihat Presiden Jokowi.

Sebagaimana diberitakan, UU 26/2000 hanya memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM (Pasal 18) dan dengan bukti permulaan yang ada, kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada Penyidik (Pasal 20). Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21).

Mengatasi kebuntuan tersebut, revisi UU 26/2000 adalah mendesak dilakukan bila memang komunikasi antara dua lembaga ini tidak kunjung selesai. Melalui Perppu, Komnas HAM seharusnya diberikan kewenangan lebih untuk melakukan Penyidikan (Pasal 20) dan melanjutkan proses projusticia kasus-kasus yang telah lengkap bukti permulaannya.

“Bila tidak, kebuntuan ini tidak akan kunjung selesai. Beberapa komitmen yang disepakati, misalnya, untuk menyelesaikan kasus Wasior dan Wamena, ternyata tak juga bisa dilanjutkan dengan segala kendala yang muncul dalam proses penyelesaiannya,” kata Hafiz.

Menurut HRWG, bila dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, proses penegakan hukum dan penyelesaian dosa masa lalu ini seharusnya sudah lebih maju. Pada medio 1999 hingga 2000, Pemerintah Indonesia bisa menghasilkan dua UU dan peraturan lainnya yang memperkuat jaminan HAM dan mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi.

“UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah tonggak komitmen Negara. Maka itu, dalam perjalanan kurang lebih 20 tahun tersebut, Pemerintah harus lebih maju lagi penguatan norma dan penegakan HAM ini. Salah satu indikatornya adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut,” lanjutnya.

Untuk itu, HRWG mendesak Presiden Jokowi untuk:

1. Segera mengatasi kebuntuan komunikasi antara Kejaksaan dan Komnas HAM dan memprioritaskan kasus-kasus yang telah dapat dilanjutkan ke proses penyidikan agar dapat segera memberikan kepastian keadilan kepada para korban.

2. Menolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang tidak memenuhi unsur independen dan akuntabilitas suatu badan penyelesaian perkara hukum dan keadilan. Pembentukan DKN ini juga bertentangan dengan Pasal 47 UU No 26/2000.

3. Membuat terobosan institusi ataupun kebijakan, di antaranya dengan melanjutkan rencana pembentukan Komite Kepresidenan yang memberikan arah kebijakan dan strategi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan/atau mengeluarkan PERPPU terkait revisi UU No. 26 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM.  (RO/OL-1)

Baca berita aslinya disini.

HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

Press Release

HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

[Jakarta, 9 Januari 2018] – HRWG menyambut baik berbagai terobosan kebijakan luar negeri Indonesia di bidang perdamaian dan kemanusiaan, merespon sejumlah krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia; utamanya krisis Yarusalem dan Rohingya. Indonesia tampil aktif sebagai aktor pendamai di kancah pergaualan internasional dan regional.

Bagi HRWG, melalui berbagai upaya ini, pemerintah sedang berusaha menjawab kritik publik selama ini bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo masih terfokus pada kerjasama ekonomi.

Indonesia bisa menjadi harapan dunia, di tengah maraknya skeptisisme terhadap nilai bahkan kemunduran praktik demokrasi dan HAM di berbagai belahan dunia. Sayangnya, demokrasi dan HAM masih dipandang sebagai aset bagi diplomasi Indonesia, belum dijadikan sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia.

Berbagai inisitif pemerintah untuk aktif ambil bagian dari solusi berbagai persoalan kemanusiaan di berbagai belahan dunia, telah diperkuat dengan dibentuknya single agency dan Indonesian Aid guna peningkatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama teknis lainnya. Meski demikan, hal itu harus diikuti dengan kemampuan diplomasi berbasis HAM yang mumpuni. Semisal, bagaimana upaya aktif Menlu di Myanmar, seharusnya ditindaklanjuti oleh badan-badan HAM ASEAN; ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) untuk bekerjasama mendorong Pemerintah Myanmar membentuk tim investigasi independen, menangkap dan mengadili pelaku dan merehabilitasi korban pelanggaran HAM. Peran serta aktif lembaga-lembaga HAM ini adalah untuk terus mensinergikan bagaimana kepentingan nasional dan regional, satu resep mumpuni yang perlu digarisbawahi dari pidato Menlu hari ini.

Bagi HRWG, upaya penyelarasan kepentingan nasional dan regional maupun internasional, harus didasarkan prinsip keadilan dan keadaban, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Misalnya, pemerintah tidak cukup dengan membebaskan 14 warga Indonesia dari hukuman mati, namun, pemerintah juga harus aktif dalam mendorong penghapusan hukuman mati di dalam negeri dan di berbagai belahan dunia. Juga tidak berhenti pada solusi pemulangan 50.000 WNI yang terkena kasus hukum, melainkan pemerintah hadir memastikan hak-hak WNI dipenuhi sebelum pemulangan.

HRWG memandang bahwa keterlibatan Pemerintah Indonesia di tingkat internasional di bidang hak asasi manusia harus selaras dengan agenda perbaikan di dalam negeri, yaitu bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak itu dapat dirasakan secara utuh bagi setiap warga negara. Hal ini berarti bahwa kebijakan luar negeri tersebut harus dapat diterjemahkan pada tataran praktis implementatif di semua komponen pemerintahan. Hal ini misalnya dalam pelaksanaan rekomendasi badan-badan PBB seperti UPR dan Komite Hak Buruh Migran yang telah diterima oleh pemerintah pada tahun 2017. Dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi ini merupakan bentuk komiten pemerintah Indonesia dalam hak asasi manusia, sehingga penting untuk melanjutkan agenda tersebut secara menyeluruh di dalam negeri dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan potret dari apa yang terjadi di dalam negeri, sehingga perbaikan HAM di dalam negeri merupakan sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Indonesia untuk terus terlibat dalam kancah politik HAM internasional dan regional.

Dengan menjadikan HAM sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia, niscaya, Indonesia mampu melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengingat, tantangan ke depan tidaklah mudah yaitu instabilitas politik dan keamanan di tingkat global serta potensi konflik di berbagai belahan dunia.

 

Narahubung:

Human Rights Working Group Indonesia (HRWG)

Gedung Yarnati 2nd Floor, Jl. Proklamasi No.44

Email                                     : hrwg.indonesia@gmail.com

Daniel Awigra                    +62 817-6921-757

Muhammad Hafiz            +62 812-8295-8035

 

Press Release dapat diunduh disini.