HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

Press Release

HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

[Jakarta, 9 Januari 2018] – HRWG menyambut baik berbagai terobosan kebijakan luar negeri Indonesia di bidang perdamaian dan kemanusiaan, merespon sejumlah krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia; utamanya krisis Yarusalem dan Rohingya. Indonesia tampil aktif sebagai aktor pendamai di kancah pergaualan internasional dan regional.

Bagi HRWG, melalui berbagai upaya ini, pemerintah sedang berusaha menjawab kritik publik selama ini bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo masih terfokus pada kerjasama ekonomi.

Indonesia bisa menjadi harapan dunia, di tengah maraknya skeptisisme terhadap nilai bahkan kemunduran praktik demokrasi dan HAM di berbagai belahan dunia. Sayangnya, demokrasi dan HAM masih dipandang sebagai aset bagi diplomasi Indonesia, belum dijadikan sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia.

Berbagai inisitif pemerintah untuk aktif ambil bagian dari solusi berbagai persoalan kemanusiaan di berbagai belahan dunia, telah diperkuat dengan dibentuknya single agency dan Indonesian Aid guna peningkatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama teknis lainnya. Meski demikan, hal itu harus diikuti dengan kemampuan diplomasi berbasis HAM yang mumpuni. Semisal, bagaimana upaya aktif Menlu di Myanmar, seharusnya ditindaklanjuti oleh badan-badan HAM ASEAN; ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) untuk bekerjasama mendorong Pemerintah Myanmar membentuk tim investigasi independen, menangkap dan mengadili pelaku dan merehabilitasi korban pelanggaran HAM. Peran serta aktif lembaga-lembaga HAM ini adalah untuk terus mensinergikan bagaimana kepentingan nasional dan regional, satu resep mumpuni yang perlu digarisbawahi dari pidato Menlu hari ini.

Bagi HRWG, upaya penyelarasan kepentingan nasional dan regional maupun internasional, harus didasarkan prinsip keadilan dan keadaban, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Misalnya, pemerintah tidak cukup dengan membebaskan 14 warga Indonesia dari hukuman mati, namun, pemerintah juga harus aktif dalam mendorong penghapusan hukuman mati di dalam negeri dan di berbagai belahan dunia. Juga tidak berhenti pada solusi pemulangan 50.000 WNI yang terkena kasus hukum, melainkan pemerintah hadir memastikan hak-hak WNI dipenuhi sebelum pemulangan.

HRWG memandang bahwa keterlibatan Pemerintah Indonesia di tingkat internasional di bidang hak asasi manusia harus selaras dengan agenda perbaikan di dalam negeri, yaitu bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak itu dapat dirasakan secara utuh bagi setiap warga negara. Hal ini berarti bahwa kebijakan luar negeri tersebut harus dapat diterjemahkan pada tataran praktis implementatif di semua komponen pemerintahan. Hal ini misalnya dalam pelaksanaan rekomendasi badan-badan PBB seperti UPR dan Komite Hak Buruh Migran yang telah diterima oleh pemerintah pada tahun 2017. Dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi ini merupakan bentuk komiten pemerintah Indonesia dalam hak asasi manusia, sehingga penting untuk melanjutkan agenda tersebut secara menyeluruh di dalam negeri dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan potret dari apa yang terjadi di dalam negeri, sehingga perbaikan HAM di dalam negeri merupakan sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Indonesia untuk terus terlibat dalam kancah politik HAM internasional dan regional.

Dengan menjadikan HAM sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia, niscaya, Indonesia mampu melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengingat, tantangan ke depan tidaklah mudah yaitu instabilitas politik dan keamanan di tingkat global serta potensi konflik di berbagai belahan dunia.

 

Narahubung:

Human Rights Working Group Indonesia (HRWG)

Gedung Yarnati 2nd Floor, Jl. Proklamasi No.44

Email                                     : hrwg.indonesia@gmail.com

Daniel Awigra                    +62 817-6921-757

Muhammad Hafiz            +62 812-8295-8035

 

Press Release dapat diunduh disini.

2017: Masih Mencari Solusi Hukuman Mati

ASEAN jadi salah satu kawasan yang masih gencar mempromosikan hukuman mati. Napi tereksekusi mati Indonesia adalah yang terbanyak di kawasan ini.

tirto.id – Natal tahun ini, Renae Lawrence mendapat pengurangan masa tahanan dua bulan. Salah satu anggota Bali Nine ini akan jadi satu-satunya anggota sindikat bandar narkoba itu yang lolos dari hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Ia bahkan bisa bebas pada Mei tahun depan, jika bayar denda Rp 1 miliar, yang setara dengan enam bulan tahanan tambahan. Artinya, kalaupun tidak bebas pada Mei, dia tetap bisa keluar dari bui paling lama November tahun depan.

Lawrence adalah satu-satunya perempuan dalam sindikat itu, sekaligus jadi yang mendapat vonis paling ringan. Dua anggota lainnya, Myuran Sukuraman dan Andrew Chen sudah dieksekusi mati 2015 silam. Sementara anggota lainnya dapat hukuman seumur hidup.

Di Indonesia, menjadi bandar narkoba memang dianggap kejahatan besar yang ancamannya bisa hukuman mati. Belum lagi, perang pada narkoba adalah salah satu kejahatan yang jadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam dua tahun pertama pemerintahannya, tercatat 14 eksekusi mati telah dilakukan. Semua merupakan hukuman dalam kasus narkoba.

Berbeda dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengeksekusi mati 24 orang. Namun, tidak semua eksekusi itu berasal dari kasus narkoba.

Di ASEAN, Indonesia adalah tempat eksekusi mati paling banyak terjadi dalam lima tahun terakhir. Dalam laporan Amnesty International yang dikutip Coalition for the Abolition of Death Penalty in ASEAN (CADPA), angkanya sampai 19 kasus. Disusul Vietnam dengan 14 kasus di tempat kedua. Singapura di posisi ketiga dengan 4 kasus, dan berikutnya Malaysia dengan 3 kasus.

Dari data yang sama, Indonesia punya 135 napi yang menanti hukuman mati. Angka itu membuat Indonesia berada di posisi keempat negara di ASEAN yang punya calon tereksekusi paling banyak. Posisi pertama ada Malaysia dengan 902 kasus, Vietnam dengan 676, dan Myanmar dengan 235. Dari data terbaru milik CADPA, per 12 Oktober 2017, angka itu bahkan bertambah.

Di Indonesia, setidaknya ada 165 orang terpidana mati, 7 di antaranya perempuan, dan sebanyak 42 orang adalah warga negara asing (WNA). Kasus terbanyak adalah pidana umum pembunuhan yang sampai 90 orang. Sementara tertinggi kedua adalah narkoba dengan total 73 orang, dan teroris dengan jumlah 2 orang saja.

Tingginya angka hukuman mati di ASEAN jadi perhatian dunia. Terutama karena kebijakan yang diambil beberapa pemimpin negara kawasan ini, seperti Presiden Jokowi dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Sementara berdasarkan catatan CADPA, semua negara di kawasan ASEAN masih menganut hukum tersebut. Hanya saja, Myanmar, Laos, dan Brunei mulai mengabolisi praktik tersebut.

Berita dapat dibaca lebih lanjut disini.

Indonesia Masih Hindari Isu LGBT & Penghapusan Hukuman Mati

tirto.id – Yunianti Chuzaifah, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, hadir di Jenewa 2012 lalu. Ia diundang untuk turut menyampaikan kondisi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Indonesia di hadapan forum dunia bernama Universal Periodic Review (UPR).

Acara itu adalah hajatan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme ini mengundang seluruh anggota PBB untuk hadir dan sama-sama meninjau situasi HAM di negara-negara sesama, sebagai tanda bahwa negara memang berniat tegas dalam memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan HAM.

Sejumlah 193 negara anggota PBB ditinjau tiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya, sekitar 42 negara ditinjau tiap tahunnya dalam tiga sesi berbeda: Januari-Februari, Mei-Juni, dan Oktober-November. Tahun 2012 lalu adalah siklus kedua Indonesia melaksanakan UPR-nya.

Meski ini adalah hajatan serius, Yunianti merasa UPR semacam acara seremonial belaka, karena posisi UPR yang hanya menghasilkan saran atau rekomendasi bagi negara peserta. Tidak seperti pengadilan HAM, UPR tak punya kuasa untuk menjatuhkan sanksi atau semacamnya.

Namun, ketika Mei lalu ia kembali hadir di siklus ketiga Indonesia, di Jenewa, Yunianti sudah merasakan hal berbeda. “Awalnya, lima tahun lalu saya merasa UPR ini seremonial saja. Tapi di yang terakhir saya tahu mereka [negara-negara peserta dan Dewan HAM PBB] menganggap ini serius,” katanya.

Menurut Yulianti, negara-negara peserta menanggapi serius rekomendasi dan laporan-laporan pelanggaran HAM di negaranya yang sudah dipantau negara lain. Sebagian besar dari mereka menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki permasalahan HAM tersebut. Menurut Yunianti, laporan periodik seperti UPR ini juga bisa memaksa negara untuk lebih tanggap dan awas pada kasus-kasus HAM di daerahnya, “Sebab internasional memantau terus,” katanya.

Siklus ketiga UPR untuk Indonesia berlangsung 3 hingga 5 Mei lalu. Di sana ada 109 negara yang mendaftar, 103 bicara, dan 101 memberikan rekomendasi untuk Indonesia. Hasilnya ada 250 rekomendasi yang nantinya bisa diterima Indonesia atau dicatat untuk diimplementasikan sebagai regulasi.

Rekomendasi itu terkait dengan berbagai bidang, mulai dari hak kelompok rentan, perlindungan terhadap Papua, sampai soal hak berpendapat. [Selengkapnya ada pada infografik “Nasib HAM Indonesia dalam Rekomendasi UPR”]

Tidak semua rekomendasi diterima Indonesia bulat-bulat. Sebanyak 150 rekomendasi memang langsung diterima, tapi ada 75 rekomendasi yang dibawa pulang untuk dikaji ulang. Tenggat pengkajian ini ditentukan sampai 20 sampai 21 September nanti.

Menariknya, dari 14 kategori rekomendasi yang ada, semua rekomendasi tentang perhatian terhadap kelompok LGBT dan penghapusan hukuman mati bulat-bulat dimasukkan kategori yang akan dikaji ulang.

Menurut Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada sejumlah faktor yang membuat 75 rekomendasi tersebut perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya adalah mereka perlu berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional. Sebab lain, pihaknya melihat perumusan rekomendasi itu ada yang tidak akurat, sehingga sulit untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pemberi rekomendasi dianggap kurang pemahaman soal konteks/situasi di lapangan. Ada pula rekomendasi yang isunya dianggap belum jadi prioritas nasional.

HAM-Indonesia--MILD--Quita
Infografis by Tirto.id
Lalu, apa alasannya 15 rekomendasi tentang LGBT dan 10 rekomendasi tentang penghapusan hukuman mati tidak langsung diterima negara?

Menurut Dicky, “Hukuman mati di Indonesia masih [ada dalam] hukum positif di Indonesia. Penggunaannya bahkan belakangan masih digencarkan di beberapa isu.” Sehingga, menurutnya rekomendasi tentang hukuman mati masih belum dapat diterima Indonesia dan akan dimasukkan dalam kategori “dicatat.”

Menurut Yunianti, seharusnya Indonesia mengadopsi rekomendasi penghapusan hukuman mati. Berdasarkan pengalamannya, hukuman mati tidak hanya akan berdampak pada individu yang mendapat hukuman, tapi juga pada keluarganya. 

“Bukan cuma psikologi menanggung malu dan sebagainya, dari segi uang, mereka juga rugi,” kata Yuni. “Kami pernah bertemu dengan keluarga yang sebenarnya miskin dan harus menjual perahu, rumah—mereka nelayan—untuk membiayai ustaz, berdoa bersama, mengundang tetangga dan lain-lain. Jadi kalau dari perspektif HAM, kami meyarankan pemerintah untuk mengikuti rekomendasi (UPR).”

Di sisi lain, isu LGBT masih tergolong isu sensitif dan masih diperdebatkan, menurut Dicky. Masih ada perdebatan besar tentang apakah LGBT termasuk kelompok rentan atau tidak.

Namun bagi Yuli Rustinawati, pendiri Arus Pelangi, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu LGBTI, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan jalan keluar ini. Menurutnya sudah banyak data yang disajikan serta diskusi yang dibuka lebar tentang betapa rentannya kelompok LGBT dari praktik diskriminasi. Arus Pelangi dan LSM serupa juga punya rekam datanya.

Yunianti juga punya contoh-contoh kasus diskriminasi yang menimpa kelompok LGBT. Yang paling nyata menurutnya adalah, “kawan-kawan waria masih terus didiskriminasi dengan tidak diberikan pekerjaan yang layak. Mereka bekerja di salon atau prostitute (PSK), karena hidupnya masih dapat stigma,” kata Yuni. Human Rights Watch juga pernah mengeluarkan laporan yang merekam tindakan-tindakan diskriminasi pada kelompok LGBT

“Tapi, sebenarnya kalau meninjau dari konstitusi, di Indonesia memang tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun, apalagi kelompok minoritas. Harusnya isu LGBT ini bisa masuk dari sana,” ungkap Dicky. “Di Kemenlu sendiri, saya pikir sudah mulai terbuka dan ada perubahan progresif. Di UPR sebelumnya, delegasi Indonesia melarang teman-teman yang mau bahas isu LGBT di sana. Tapi [pada ajang] yang sekarang, dibiarkan. Dibuka pembahasannya. Saya pikir ada perubahan progresif.”

Menurut Yuli, laporan-laporan yang disampaikan di UPR tentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak akan sampai di sana kalau memang tidak terjadi. Ia menilai, masih ada simpang siur pemahaman tentang isu ini di pemerintah sendiri. Belum lagi, pihak-pihak yang mengerti masih cenderung takut pada mayoritas masyarakat yang memang masih belum paham telah mendiskriminasikan kelompok LGBT. “

Padahal seharusnya sebagai negara kan tidak boleh ada pengelompokan mayoritas dan minoritas,” tambah Yuli.

Dicky sendiri tak menampik kalau dua isu ini, LGBT dan penghapusan hukuman mati, kemungkinan besar masih belum akan diterima tahun ini, dan dimasukkan ke kategori rekomendasi yang dicatat.

Apa bedanya dicatat dan ditolak?

“Ini term langsung dari UPR-nya,” kata Dicky. “Kalau tidak diterima, ya setidaknya dicatat saja, jangan ditolaklah.” Tapi menurut Dicky sendiri, “dicatat” hanyalah eufemisme dari “ditolak.” Meski sebenarnya, “yang dicatat itu bisa saja dibuka kembali di tahun depan, dan malah bisa diimplementasikan jadi regulasi,” ungkap Dicky.

Baca berita aslinya disini.