Tag Archives: hukuman mati

Indonesia Masih Hindari Isu LGBT & Penghapusan Hukuman Mati

tirto.id – Yunianti Chuzaifah, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, hadir di Jenewa 2012 lalu. Ia diundang untuk turut menyampaikan kondisi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Indonesia di hadapan forum dunia bernama Universal Periodic Review (UPR).

Acara itu adalah hajatan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme ini mengundang seluruh anggota PBB untuk hadir dan sama-sama meninjau situasi HAM di negara-negara sesama, sebagai tanda bahwa negara memang berniat tegas dalam memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan HAM.

Sejumlah 193 negara anggota PBB ditinjau tiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya, sekitar 42 negara ditinjau tiap tahunnya dalam tiga sesi berbeda: Januari-Februari, Mei-Juni, dan Oktober-November. Tahun 2012 lalu adalah siklus kedua Indonesia melaksanakan UPR-nya.

Meski ini adalah hajatan serius, Yunianti merasa UPR semacam acara seremonial belaka, karena posisi UPR yang hanya menghasilkan saran atau rekomendasi bagi negara peserta. Tidak seperti pengadilan HAM, UPR tak punya kuasa untuk menjatuhkan sanksi atau semacamnya.

Namun, ketika Mei lalu ia kembali hadir di siklus ketiga Indonesia, di Jenewa, Yunianti sudah merasakan hal berbeda. “Awalnya, lima tahun lalu saya merasa UPR ini seremonial saja. Tapi di yang terakhir saya tahu mereka [negara-negara peserta dan Dewan HAM PBB] menganggap ini serius,” katanya.

Menurut Yulianti, negara-negara peserta menanggapi serius rekomendasi dan laporan-laporan pelanggaran HAM di negaranya yang sudah dipantau negara lain. Sebagian besar dari mereka menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki permasalahan HAM tersebut. Menurut Yunianti, laporan periodik seperti UPR ini juga bisa memaksa negara untuk lebih tanggap dan awas pada kasus-kasus HAM di daerahnya, “Sebab internasional memantau terus,” katanya.

Siklus ketiga UPR untuk Indonesia berlangsung 3 hingga 5 Mei lalu. Di sana ada 109 negara yang mendaftar, 103 bicara, dan 101 memberikan rekomendasi untuk Indonesia. Hasilnya ada 250 rekomendasi yang nantinya bisa diterima Indonesia atau dicatat untuk diimplementasikan sebagai regulasi.

Rekomendasi itu terkait dengan berbagai bidang, mulai dari hak kelompok rentan, perlindungan terhadap Papua, sampai soal hak berpendapat. [Selengkapnya ada pada infografik “Nasib HAM Indonesia dalam Rekomendasi UPR”]

Tidak semua rekomendasi diterima Indonesia bulat-bulat. Sebanyak 150 rekomendasi memang langsung diterima, tapi ada 75 rekomendasi yang dibawa pulang untuk dikaji ulang. Tenggat pengkajian ini ditentukan sampai 20 sampai 21 September nanti.

Menariknya, dari 14 kategori rekomendasi yang ada, semua rekomendasi tentang perhatian terhadap kelompok LGBT dan penghapusan hukuman mati bulat-bulat dimasukkan kategori yang akan dikaji ulang.

Menurut Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada sejumlah faktor yang membuat 75 rekomendasi tersebut perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya adalah mereka perlu berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional. Sebab lain, pihaknya melihat perumusan rekomendasi itu ada yang tidak akurat, sehingga sulit untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pemberi rekomendasi dianggap kurang pemahaman soal konteks/situasi di lapangan. Ada pula rekomendasi yang isunya dianggap belum jadi prioritas nasional.

HAM-Indonesia--MILD--Quita
Infografis by Tirto.id
Lalu, apa alasannya 15 rekomendasi tentang LGBT dan 10 rekomendasi tentang penghapusan hukuman mati tidak langsung diterima negara?

Menurut Dicky, “Hukuman mati di Indonesia masih [ada dalam] hukum positif di Indonesia. Penggunaannya bahkan belakangan masih digencarkan di beberapa isu.” Sehingga, menurutnya rekomendasi tentang hukuman mati masih belum dapat diterima Indonesia dan akan dimasukkan dalam kategori “dicatat.”

Menurut Yunianti, seharusnya Indonesia mengadopsi rekomendasi penghapusan hukuman mati. Berdasarkan pengalamannya, hukuman mati tidak hanya akan berdampak pada individu yang mendapat hukuman, tapi juga pada keluarganya. 

“Bukan cuma psikologi menanggung malu dan sebagainya, dari segi uang, mereka juga rugi,” kata Yuni. “Kami pernah bertemu dengan keluarga yang sebenarnya miskin dan harus menjual perahu, rumah—mereka nelayan—untuk membiayai ustaz, berdoa bersama, mengundang tetangga dan lain-lain. Jadi kalau dari perspektif HAM, kami meyarankan pemerintah untuk mengikuti rekomendasi (UPR).”

Di sisi lain, isu LGBT masih tergolong isu sensitif dan masih diperdebatkan, menurut Dicky. Masih ada perdebatan besar tentang apakah LGBT termasuk kelompok rentan atau tidak.

Namun bagi Yuli Rustinawati, pendiri Arus Pelangi, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu LGBTI, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan jalan keluar ini. Menurutnya sudah banyak data yang disajikan serta diskusi yang dibuka lebar tentang betapa rentannya kelompok LGBT dari praktik diskriminasi. Arus Pelangi dan LSM serupa juga punya rekam datanya.

Yunianti juga punya contoh-contoh kasus diskriminasi yang menimpa kelompok LGBT. Yang paling nyata menurutnya adalah, “kawan-kawan waria masih terus didiskriminasi dengan tidak diberikan pekerjaan yang layak. Mereka bekerja di salon atau prostitute (PSK), karena hidupnya masih dapat stigma,” kata Yuni. Human Rights Watch juga pernah mengeluarkan laporan yang merekam tindakan-tindakan diskriminasi pada kelompok LGBT

“Tapi, sebenarnya kalau meninjau dari konstitusi, di Indonesia memang tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun, apalagi kelompok minoritas. Harusnya isu LGBT ini bisa masuk dari sana,” ungkap Dicky. “Di Kemenlu sendiri, saya pikir sudah mulai terbuka dan ada perubahan progresif. Di UPR sebelumnya, delegasi Indonesia melarang teman-teman yang mau bahas isu LGBT di sana. Tapi [pada ajang] yang sekarang, dibiarkan. Dibuka pembahasannya. Saya pikir ada perubahan progresif.”

Menurut Yuli, laporan-laporan yang disampaikan di UPR tentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak akan sampai di sana kalau memang tidak terjadi. Ia menilai, masih ada simpang siur pemahaman tentang isu ini di pemerintah sendiri. Belum lagi, pihak-pihak yang mengerti masih cenderung takut pada mayoritas masyarakat yang memang masih belum paham telah mendiskriminasikan kelompok LGBT. “

Padahal seharusnya sebagai negara kan tidak boleh ada pengelompokan mayoritas dan minoritas,” tambah Yuli.

Dicky sendiri tak menampik kalau dua isu ini, LGBT dan penghapusan hukuman mati, kemungkinan besar masih belum akan diterima tahun ini, dan dimasukkan ke kategori rekomendasi yang dicatat.

Apa bedanya dicatat dan ditolak?

“Ini term langsung dari UPR-nya,” kata Dicky. “Kalau tidak diterima, ya setidaknya dicatat saja, jangan ditolaklah.” Tapi menurut Dicky sendiri, “dicatat” hanyalah eufemisme dari “ditolak.” Meski sebenarnya, “yang dicatat itu bisa saja dibuka kembali di tahun depan, dan malah bisa diimplementasikan jadi regulasi,” ungkap Dicky.

Baca berita aslinya disini.

Hukuman Mati dan Posisi Indonesia di PBB: Laporan FGD

Indonesia telah telah cukup maju di level internasional dalam hal moratorium hukuman mati ketika mengubah posisinya dari Againts (Menolak) menjadi Abstaint (abstain) pada Resolusi PBB tentang Moratorium Hukuman Mati. Meskipun tidak pada posisi In Favour (mendukung), perubahan tersebut positif mengingat sebelumnya Indonesia bersikap menolak. Hal ini terjadi pada tahun 2012, yang ditandai sebagai titik awal perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri dalam hukuman mati, terutama pasca moratorium dari tahun 2008 – 2012. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu, mengeluarkan statemen bahwa kecenderungan global moratorium hukuman mati memang tidak bisa dihindari, sehingga Indonesia sebagai negara yang demokratis dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, merubah posisinya.

Baca selengkapnya di sini:

Sikap Abstain RI untuk Resolusi Moratorium Hukuman Mati PBB Diapresiasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga pemerhati hak asasi manusia (HAM), Human Rights Working Group (HRWG) memberikan apresiasi atas posisi Indonesia, terkait Resolusi PBB terkait Moratorium Penggunaan Hukuman Mati.

Indonesia mengambil posisi abstain untuk Resulosi PBB (A/RES/71/187), dalam Sidang Umum PBB di New York, Senin 27 Desember.

Indonesia menjaga posisi sebagai negara abstentions setelah empat tahun yang lalu mengubah dari posisi menolak resolusi. Sementara, 117 negara setuju isi resolusi dan 40 negara lainnya menolak resolusi.

Apresiasi terhadap sikap pemerintah Indonesia di tingkat internasional ini mengingat dinamika politik nasional yang masih gencar menerapkan hukuman mati. Tercatat, 18 orang dieksekusi dalam tiga gelombang pada tahun 2015 dan 2016 untuk kasus kejahatan narkotika.

HRWG bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Penghapusan Hukuman Mati (Koalisi Hati) telah mengirimkan surat pada 17 November 2016 kepada Pemerintah Indonesia untuk meneruskan sikap tersebut pada Resolusi tahun 2016.

“Bukan hanya sebagai suatu komitmen Pemerintah Indonesia sebagai Negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia, sikap tersebut kami pandang sebagai jalan tengah bagi situasi hukuman mati di Indonesia saat ini, seperti proses pembahasan KUHP di DPR yang mengarahkan pada hukuman mati sebagai hukuman alternatif,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz di Jakarta, 28 Desember dalam keterangan tertulis.

“Pemerintah Indonesia harus melanjutkan peranan signifikannya dalam membangun kesepahaman di antara negara-negara yang mendukung maupun menolak Resolusi tersebut, dengan tetap menegaskan prinsip rule of law dan penegakan hukum yang fair (adil), serta memperkuat adanya safeguard (pengamanan) dalam proses peradilan, penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati,” lanjut pihak HRWG.

“Lebih dari itu, dengan proses reformasi dan perbaikan di level nasional saat ini, HRWG sangat mendukung bila Pemerintah Indonesia dapat mendukung Resolusi tersebut dengan sikap In Favour dan menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia,” imbuh Hafiz.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyatakan, Posisi RI atas resolusi mengenai moratorium hukuman mati memang dilandasi oleh: hukuman mati merupakan hukum positif Indonesia dan setiap negara berhak menentukan hukum nasionalnya masing-masing.

“Resolusi itu berisi himbauan bagi diterapkannya moratorium dan bukan abolishment hukuman mati. Hukuman mati diterapkan pada most-serious crimes (kejahatan serius) termasuk drugs (narkoba) yang dikategorikan oleh Indonesia sebagai salah satu most-serious crimes. Hukuman mati dilaksanakan melalui due process of law (melalui proses hukum) dan setelah seluruh langkah hukum dilaksanakan,” ucap Hasan Kleib, saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis (29/12/2016).

“Dan tentunya cerminan dari terdapatnya perdebatan publik di dalam negeri mengenai penerapan hukan mati. Posisi atas resolusi ini telah diambil sejak beberapa tahun yang lalu.

Tentunya apresiasi atas pengakuan dan penghargaan atas posisi Indonesia tersebut terutama oleh rekan-rekan pemangku kepentingan di bidang HAM,” pungkas Hasan.

 

Resolusi PBB ini mengalami kemunduran di ASEAN

Di level ASEAN, resolusi ini sedikit mengalami kemunduran pasca Filipina mengalami mengubah posisinya dari in favour menjadi abstain. Hanya Kamboja yang masih mendukung resolusi dan seperti sudah diprediksi sebelumnya, Malaysia dan Singapura adalah negara yang menolak resolusi.

“Negara-negara ASEAN sedang berada di tengah persimpangan jalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan, termasuk peredaran gelap narkotika. Dengan dalih perang terhadap narkotika, mereka justru mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Daniel Awiga, Program Manager ASEAN HRWG.

“Sesungguhnya istilah perang bukanlah pengertian yang tepat untuk rangkaian tindakan melawan narkotika. Dalam peperangan sekalipun, segala upaya perlu dilakukan untuk melindungi korban sampingan,” sebut Awigra.

Awigra melanjutkan, hukuman mati dan extra-judicial killings (pembunuhan di luar pengadilan) adalah tindakan yang melawan hak asasi manusia dan telah terbukti tidak meniadakan tindakan ataupun menurunkan angka  kejahatan narkotika. Dewasa ini terdapat fakta yang menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan di wilayah Asia Tenggara dalam hal negara-negara menyelesaikan kejahatannya.

Terlebih, kawasan ini adalah kawasan yang rentan khususnya bagi kelompok buruh migran yang rentan dieksploitasi menjadi korban sampingan sindikat kejahatan narkotika.

Arti penting resolusi –meskipun tidak mengikat secara hukum– bagi negara retensionis (negara yang masih mempertahankan hukuman mati, seperti Indonesia) adalah langkah penting menuju penghapusan hukuman mati. Hasil dari resolusi ini mencerminkan tren global menuju penghapusan hukuman mati.

Di dalamnya, Majelis Umum menyebutkan karakter ireversibel (tidak tergantikan) dari hukuman mati dan menyatakan pendiriannya bahwa moratorium penggunaan hukuman mati adalah kontribusi untuk menghormati dan peningkatan martabat dan hak asasi manusia.

Resolusi itu menyerukan kepada semua negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk menghormati standar internasional yang memberikan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, khususnya standar minimum.

 

Lihat berita aslinya disini.