Nobar Film PKI, HRWG: Masyarakat Harus Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer HAM Asean Human Right Working Group (HRWG) Daniel Awigra berpendapat seruan pemutaran film G30 S PKI dari Panglima TNI Gatot Nurmantyo sah saja, tetapi jangan dipaksakan. Menurutnya, seruan atau imbauan dari otoritas mana pun boleh saja, tetapi yang harus diingat adalah diperlukan kritisisme dari masyarakat.

“Jadi silakan saja menyuarakan, tapi jangan dipaksakan, enggak boleh dipaksakan, diimbau boleh, tapi nggak boleh dipaksakan kewenangan. Setelah enggak dipaksakan adalah ya masyarakat harus kritis untuk mengakses sumber sumber dari sumber yang lain,” kata Daniel, Kamis (21/19).

Dia berpendapat, film itu secara substansi bermasalah. Daniel meminta publik jangan percaya begitu saja terhadap satu sumber yang terkesan dipaksakan. Dia menyinggung zaman Orde Baru, di mana setiap tanggal 30 September masyarakat diharuskan menonton film tersebut.

“Dan apa yang terjadi? Faktanya itu tidak hanya satu versi itu aja ada banyak versi-versi lain yang kita ketahui bahwa memang fakta itu ditutup-tutupi bahkan bisa dikatakan kebenarannya dipertanyakan makan ada berapa orang yang menyebut itu hoaks,” lanjutnya.

Berita lebih lanjut dapat dibaca disini.

Oral Statement on the Final UPR Indonesia Outcomes 2017

36th Regular Session of the UN Human Rights Council

Item 6: Universal Periodic Review of Indonesia

 Oral Statement Delivered by Yuyun Wahyuningrum on behalf of

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

 Thursday, 21 September 2017

 

Mr President,

Human Rights Working Group (HRWG), on behalf of the Indonesia Civil Society Organisations Coalition for the UPR, and FORUM-ASIA, notes Indonesia’s UPR adoption.

We express our appreciation to the Indonesian government for engaging civil society in the process and reiterate our call to accept all recommendations in order to guarantee the protection of universal freedoms as reflected in President Joko Widodo’s Nawacita.

In line with Indonesia’s position on the UN GA Resolution on the moratorium of the death penalty in 2016, we call on Indonesia to immediately stop executions and respect the right to life.

We urge the Indonesian Government to extend an invitation to the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples to clarify the definition and concept of indigenous peoples and Masyarakat Adat, which have hindered the promotion and protection of the rights of indigenous peoples in Indonesia.

We demand that the Indonesian Government address impunity in Papua by activating the Permanent Human Rights Court related to crimes against humanity cases in Wasior-Wamena in 2002.

We urge the Indonesian Government to uphold freedoms of expression, assembly, and religion or belief, and to prevent discrimination based on all grounds, including sexual orientation and gender identity as mandated by the 1945 Constitution. We call on Indonesia to introduce a non-criminal approach to blasphemy cases in the current drafting process of the Protection of Religious Community Bill.

Last Sunday, hundreds of people and police officers besieged the Foundation of Legal Aid Institute in Jakarta demanding it to end a gathering in the office by physically attacking the symbol of the democracy and human rights movement in Indonesia. The Government must investigate the perpetrators behind the riots and immediately put an end to hate speech.

FORUM-ASIA calls upon the Indonesian Government to publicly set out a comprehensive, measurable and time-bound action plan for the implementation of UPR recommendations, in cooperation and consultation with civil society.

I thank you, Mr. President.

 

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.