Tag Archives: human rights

Indonesia Perlu Membangun Kaukus Diplomasi Permanen untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Kronologi penghilangan kewarganegaraan rohingya

Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. Di sisi yang lain, kerjasama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah Negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada Rohingya.

HRWG mencatat bahwa sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas  internasional, regional, dan pelbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini di antaranya memang masih belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut, karena militer masih mencengkram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dengan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, di antaranya adalah tim penasehat ini sudah menghasilkan rekomendasi pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu untuk dijalankan oleh Pemerintah, baik terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State. Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu, dengan melibatkan semua pihak. Hampir semua inisiasi yang terjadi ditolak oleh Myanmar, mulai dari PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), maupun inisiasi internasional lainnya. Di level ASEAN, hanya pemerintah Indonesia yang bisa meyakinkan Myanmar untuk  terlibat dalam Informal ASEAN Foreign Ministers Retreat di Myanmar pada 18 Desember 2016 yang lalu dan merupakan langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan diplomasi yang lebih efektif, dengan mengajak negara-negara di luar ASEAN, eksekutif, legislatif, maupun militer, untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.

Dalam hal ini pula, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membuat aliansi global di antara pemerintah-pemerintah di dunia, selain proses formal yang telah berlangsung di PBB, untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan dan penyerangan kepada penduduk Rohingya, termasuk di antaranya adalah kerjasama reformasi sektor keamanan. Kaukus diplomasi permanen penting dirumuskan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan berlanjut dan menyelesaikan permasalahan utama konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz,

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

HRWG: Diplomasi Merupakan Cara Selesaikan Konflik di Myanmar

JAKARTA – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer pemerintah Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar. Kecaman juga ditujukan kepada kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army-ARSA).

HRWG sangat menyesalkan pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine.

“Komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara,” ujar Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG dalam keterangannya, Minggu (3/9/2017).

HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012. Dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

“Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Diplomacy of the Indonesia-Myanmar Permanent Conflict Resolution Needed to Prevent the Continuity of Brutality and Violence

HRWG strongly condemns the acts of mass violence by the military, security forces, and Myanmarese militia groups against the Rohingya ethnic minorities in Myanmar, as well as the violent acts by the armed Rohingya group who call themselves Al Yaqin (Arakan Rohingya Salvation Army—ARSA) against civilians. HRWG deeply regrets the existence of the Myanmarese government—Aung San Suu Kyi as Myanmar’s State Counselor—who is unable to do much to stop the violence. The acts of violence show that the Myanmarese government, specifically the military, refuses to cooperate with the international community to resolve the crisis and human rights abuses that are occurring in the Rakhine state. Hence, the international community must present a firmer, more serious stance towards the Myanmarese government. The ending of crime and acts of terror is legitimate for every nation, but the responsibility to protect civilians in a situation of conflict is also a state obligation.

Regarding the issue of the Rohingya, HRWG welcomes the Indonesian government’s approach towards internal conflict resolution that has been carried out since the rise of mass violence against the Rohingya minority group in 2012, which was in an effort to resolve the Andaman regional crisis (Rohingya refugees in ASEAN territorial waters), to the reoccurrence of violence at a smaller scale in October 2016.

However, our view is that the Indonesian government must further strengthen their diplomatic approach to the conflict resolution that has been carried out, not only to the Myanmarese government but also to military groups in Myanmar that are often beyond the government’s control. Humanitarian aid and the cessation of mass violence is a pressing need at this moment, but ensuring that Myanmar solves the Rohingya issue and does not use repressive approaches are also things that should be done. If not, cases of violence against the Rohingya will continue to occur without a permanent solution.

Besides that, HRWG also regrets the fact that the Myanmarese government does not cooperate with the international community (UN) that has established a Fact Finding Mission for cases of violence and alleged crimes against humanity that occurred in the Rakhine state in March 2017. Conversely, the resistance raised, with the application of the security and violence approach, actually leads the situation in the Rakhine state to worsen, causing a myriad of casualties from the civilian population. The Advisory Committee, led by former UN Secretary General Koffie Annan, has formed several important recommendations related to the root of the problem—namely, discrimination and citizenship—to be implemented by the Myanmarese government and supported by the military.

Within the international community, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is unable to do much to suppress this problem because, factually, the Myanmarese government refuses to cooperate, and there are still limitations within the ASEAN mechanism for internal conflict resolution that have regional impacts. The Indonesian government holds an important diplomatic role that has been accepted by the Myanmarese government, along with showing bilateral cooperation with the Myanmarese military a number of times. In regard to that, maximising Indonesia’s diplomatic role with the Myanmarese government is one of the current actions that can be carried out immediately in order to stop non-sustained violence and build an agreement to prevent future occurrences. If not, the Indonesian government’s efforts will be limited to “extinguishing the fire” instead of resolving the root of the problem.

Discrimination against the ethnic Rohingyas has occurred for decades, especially since the 1980s when the Myanmarese military junta officially removed the Rohingya ethnicity from the list of official list of ethnicities existing in Myanmar via the Constitution and Citizenship Act. In fact, throughout the early days of Myanmar’s independence, the Rohingya was one of the ethnic and racial groups that was recognised, within both the Constitution and in legislation. From the 1980s until now, the Rohingya have experienced a serious human rights violation by the government, starting from the violence and repressive approaches by the military and security forces, mass violence by vigilante groups in Myanmar, to the imposition of a Bengali identity as immigrants from Bangladesh. Until now, hundreds of thousands to a million ethnic Rohingyas remaining in the Rakhine state still do not have a citizenship status, do not have access to public services, are discriminated against by state policies, and are vulnerable to violence from the military and even civilians.

With the above description, HRWG states:

  1. The Myanmarese government must immediately end their militaristic and violent approach towards the Rohingyas in the Rakhine state as an international commitment that must be fulfilled. In addition, the government should immediately run an investigation regarding the violence that has occurred, bringing perpetrators to legal proceedings in order to prevent ongoing violence. The Bengali government should also be urged to provide protection towards displaced people from the Rohingya ethnic group that enters Bengali territory.
  2. The Myanmarese government should allow humanitarian aid to be given to the victimised Rohingya community—both to those who remain in the Rakhine state and to internally displaced people in surrounding areas.
  3. In line with that, we urge the Myanmarese government to cooperate with the international community, in this case the UN Fact Finding Mission, to investigate the violence that has occurred and resolve the issue of the Rohingyas as a whole.
  4. Implementing the recommendations issued by the Advisory Committee headed by Kofi Annan on the 24th of August 2017 would include making a concrete effort to cease the segregation between the Buddhist and Rohingya Muslim communities in the Rakhine state, ensuring humanitarian aid for victims in the Rohingya community, providing citizenship rights towards ethnic Rohingyas and revising the 1982 Citizenship Act, carrying out the process of law enforcement for human rights violations, and ensuring freedom of speech and freedom of movement for the Rohingya community.
  5. The Indonesian government must further their diplomatic efforts, both bilateral and regional, to push the Myanmarese government to cease the occurring violence, withdraw security and military personnel from ongoing operations, prioritise dialogue to solve the crisis in Rakhine, and cooperate with the UN Fact Finding Mission.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz, Executive Director HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

Seperti Ini Evaluasi Kebijakan HAM PBB di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Perwakilan organisasi dan pemerintah RI yang bergerak dalam isu Hak Asasi Manusia, pada Selasa 25 Juli 2017, menggelar dialog bersama untuk menindaklanjuti sidang berkala Universal Periodic Review (UPR) Indonesia oleh Dewan HAM PBB.

Dialog tersebut dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Direktur Instrumen HAM ementerian Hukum dan HAM, Komisioner Komisi Nasional HAM RI, Komisioner Komnas Perempuan, LSM Ohana, dan Direktur HRWG.

“Dialog ini jadi ajang untuk menindaklanjuti dari UPR yang telah dilaksanakan pada Mei lalu. Bersama pemerintah dan lembaga swadaya pegiat HAM, harapannya, dialog ini mampu membantu meningkatkan implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia,” jelas direktur senior HRWG Muhammad Hafiz –yang organisasinya merupakan inisiator dialog– saat membuka kegiatan di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sebagai latar belakang, sidang UPR Indonesia merupakan mekanisme di bawah payung Dewan HAM PBB di Jenewa yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi dan peningkatan kebijakan HAM yang diterapkan di Tanah Air. Perhelatan itu dilaksanakan secara periodik, dan pada tahun ini, merupakan kali ketiga bagi Indonesia, setelah sebelumnya sempat dilaksanakan pada 2008 dan 2012.

Edisi ketiga sidang UPR Indonesia merupakan evaluasi yang dilakukan oleh 101 negara (dari total 193) anggota Dewan HAM PBB, atas pencapaian Indonesia sejak edisi sidang UPR sebelumnya. Sidang itu didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pada edisi Mei lalu, Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara partisipan sidang UPR. Dari total tersebut, RI menerima 150 rekomendasi isu HAM, yang nantinya akan diterjemahkan menjadi produk kebijakan. Sementara, 75 rekomendasi sisanya akan ditunda (pending) oleh pemerintah.

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), 150 rekomendasi negara anggota yang diterima oleh Indonesia meliputi beragam isu, seperti hak kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, dll), jaminan perlindungan kebebasan beragama, penguatan institusi dan kehidupan HAM, pemenuhan hak sipil mendasar (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dll), perlindungan terhadap kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama, pemberantasan perdagangan orang, keadilan penegakan hukum, isu pengungsi, pencari suaka, dan pekerja migran, serta jaminan kebebasan menyatakan pendapat.

Sementara itu, 75 rekomendasi negara yang ditunda meliputi isu HAM, seperti revisi KUHP dan KUHAP, penghapusan hukuman mati, perhatian terhadap hak masyarakat Papua, serta partisipasi Indonesia dalam sejumlah ratifikasi dan mekanisme hak yang diatur oleh PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh para negara anggota yang berpartisipasi harus ditindaklanjuti secara serius, termasuk juga 75 rekomendasi yang diputuskan oleh delegasi untuk ditunda implementasinya. Karena apa yang disampaikan merupakan hasil observasi langsung dari para delegasi perwakilan mereka yang ada di Indonesia,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM RI, Nurkhoiron, menjelaskan bahwa seluruh isu hak asasi yang direkomendasikan kepada Indonesia merupakan topik langganan yang selalu bermunculan pada setiap sidang UPR. Baginya, pemerintah harus lebih proaktif agar setiap isu tersebut dapat diimplementasikan menjadi kebijakan HAM oleh pemerintah, agar sejumlah topik tersebut tidak kembali bermunculan pada edisi UPR selanjutnya.

“Ini jadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah Indonesia, untuk membahas isu-isu tersebut dengan lembaga, instansi, dan komunitas terkait. Supaya pemerintah dapat perspektif mengenai masalah yang dihadapi dalam proses produksi kebijakan,” jelas Nurkhoiron.

“Khusus 75 yang di-pending, pemerintah harus terus mendorong agar isu-isu itu didiskusikan di setiap tataran pemangku kepentingan, bersama dengan pihak terkait. Kalau beberapa bisa dijadikan kebijakan yang implementatif, itu sudah bagus. Supaya harapannya, pada UPR selanjutnya, isu itu tidak lagi semuanya muncul,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan lembaga swadaya pegiat HAM menyayangkan aksi pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi individu penyandang disabilitas dalam UPR 2017.

“Perhatian pemerintah untuk isu disabilitas masih kurang. Bahkan di komunitas pegiat HAM, isu pemenuhan hak penyandang disabilitas pun masih terpinggirkan. Kita berharap agar isu tersebut ke depanya dapat lebih disuarakan dan tentunya pemerintah dapat terlibat pada hal tersebut,” jelas Jonna Damanik dari Ohana.

Langkah Pemerintah

Pihak pemerintah, yang hanya dihadiri oleh perwakilan Kemlu, menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat para pemangku kepentingan tidak dapat atau menunda untuk sementara implementasi kebijakan HAM yang didasari atas rekomendasi sidang UPR.

“Tidak semuanya bisa kita setujui. Kita lihat berbagai alasan, seperti apakah isu yang direkomendasikan sejalan dengan rencana aksi nasional HAM pemerintah. Selain itu, kita juga butuh waktu panjang agar setiap pemangku kepentingan dari berbagai kalangan mampu menyelaraskan isu itu,” jelas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar.

Komar juga menambahkan sejumlah alasan lain yang membuat rekomendasi tersebut di-pending oleh pemerintah. Hal itu seperti sulitnya untuk mentransformasikan rekomendasi menjadi kebijakan yang implementatif, tidak selarasnya usulan UPR dengan konteks faktual di lapangan dan konteks mekanisme regional, serta isu yang bersangkutan belum atau tidak menjadi prioritas nasional pemerintah.

Komar mencontohkan beberapa isu HAM rekomendasi UPR yang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan, seperti misalnya, hukuman mati yang masih menjadi hukum positif dan isu kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama.

“Kita lihat juga rekomendasi yang kebijakannya secara riil dapat diimplementasikan di Indonesia. Itu juga harus disesuaikan dengan konteks kapasitas dan kapabilitas kita,” ujar Dicky.

“Bukan berarti itu tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Kita butuh waktu, butuh proses, seperti menggeser paradigma serta konsultasi dengan berbagai pihak, dari tataran individu hingga kelembagaan,” tambah Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu.

Baca berita aslinya disini.

HRWG Dorong Indonesia Aktif dalam Peninjauan HAM oleh PBB

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif kembali dalam mendukung Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam mekanisme reguler 4 tahunan itu bisa diwujudkan dalam sikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.

Hafiz menuturkan dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sulit untuk menutup-nutupi persoalan HAM yang terjadi di setiap negara. Sikap tertutup akan situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. “Bila demikian maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 2 April 2017.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, kata Hafiz, telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap untuk direview di Dewan HAM PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017. HRWG mengapresiasi sikap tersebut. Bahkan Indonesia dinilai perlu menyikapi secara dewasa mekanisme tersebut sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang.

Hafiz menambahkan UPR adalah mekanisme unik yang menggambarkan kesetaraan semua negara di dunia. Dalam mekanismenya, sebanyak 193 negara PBB akan direview oleh anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Artinya, Indonesia pun dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka direview di dalam UPR.

Hafiz menilai dalam sejarahnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sejak awal telah berkontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR. Bentuk kontribusinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat sipil, bersedia secara sukarela pada 2008 untuk direview pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

 

Lihat berita aslinya disini.

Gafatar dan Kebebasan Beragama Akan Dibahas di Dewan HAM PBB

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menyatakan ada beberapa isu yang akan menjadi tinjauan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017 mendatang.

“Isu tersebut di antaranya adalah kasus kebebasan beragama yang hingga sekarang belum selesai dan terlunta-lunta dan pelaksanaan eksekusi hukuman mati selama pemerintahan Presiden Joko Widodo,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima oleh satuharapan.com pada hari Minggu (2/4).

Selain itu isu lainnya yang akan dibahas adalah Gafatar yang terusir dari Menpawah dan kriminalisasi terhadap penganutnya, hak-hak disabilitas – terutama layanan kesehatan, pasung dan perempuan disabilitas, masyarakat adat, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan pelanggaran HAM dan akses jurnalis di Papua.

Mekanisme UPR ini adalah mekanisme regular yang dilaksanakan empat tahunan, dimulai sejak tahun 2008 dan diteruskan pada 2012. Review 2017 merupakan kali ketiga Indonesia ikut dalam evaluasi universal ini.

UPR adalah mekanisme unik, menggambarkan kesetaraan semua Negara di dunia, karena 193 Negara PBB direview oleh Anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Maka dari itu, mekanisme ini adalah mekanisme yang seharusnya disikapi secara dewasa oleh Pemerintah dan publik di Indonesia sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang. Artinya, dalam iklim kesetaraan dan demokratis, Indonesia juga dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka ditinjau di UPR.

Indonesia adalah salah satu negara yang sejak awal telah memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR ini, di mana partisipasi masyarakat sipil diperkuat, bersedia secara sukarela pada tahun 2008 untuk direview untuk pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

“Dengan prestasi ini, HRWG memandang penting bagi Pemerintah Indonesia saat ini untuk terlibat aktif dan mendukung UPR pada 3 Mei 2017 mendatang, di antaranya adalah dengan bersikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.”

Menurut dia, dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sangat sulit untuk menutup-nutupi kondisi yang terjadi di setiap negara. Maka itu, menutup-nutupi situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. Bila demikian, maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain.

Ada beberapa isu yang akan nampak signifikan dalam Sidang UPR nantinya mengingat sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada periode 2012 hingga 2017. Kasus-kasus tersebut tentu akan menjadi perhatian negara-negara, apalagi bila penyelesaiannya belum nampak nyata.

Terhadap isu-isu tersebut, HRWG mengharapkan pemerintah telah menyiapkan jawaban yang valid dan kredibel, termasuk upaya dan komitmen yang sedang dilakukan. Jawaban Pemerintah akan menjadi catatan bagi masyarakat sipil dan komunitas internasional, sehingga jawaban yang defensif justru akan memperburuk citra Indonesia itu sendiri.

Apalagi, terhadap isu-isu tersebut, masyarakat sipil Indonesia telah menyampaikan laporannya pada September 2016 yang lalu dan komunitas internasional telah memiliki cukup bahan untuk berdialog dengan pemerintah secara kritis. (PR)

 

Lihat berita aslinya disini.

Indonesia Ajukan Diri Dievaluasi Dewan HAM PBB

JAKARTA – Indonesia, pada bulan Mei mendatang akan mendapat evaluasi mengenai situasi HAM oleh Dewan HAM PBB. Sidang yang akan berlangsung di Jenewa, Swiss tersebut dilakukan setelah Indonesia mengajukan diri untuk dievaluasi.

Menurut keterangan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Hassan Kleib, evaluasi ini memang biasa dilakukan setiap empat tahun sekali, dan dilakukan atas keinginan setiap negara. Dimana, setiap negara memang harus mengajukan diri untuk dievaluasi.

“Akan memaparkan keadaan HAM di Indonesia, kita terus coba memperbaiki itu. Harus dilihat dengan kacamata sekarang, bukan dulu. Yang kami tidak bisa terima adalah ketika mereka berbicara soal Papua, yang dibicarakan bukan masalah pembangunan atau HAM, tapi separatis. Itu lain cerita, itu tidak mungkin, siapapun akan kita hadapi. Tapi kalau berbicara soal peningkatan kesejahteraan dan perkembangan dengan cara baik-baik, jelas kita terima,” ucap Hassan.

“Seperti akses jurnalis ke sana kan sudah dibuka. Kalo jurnalis lihat ketimpangan dan masukan tidak apa-apa, tapi kalau dorongan ke negara-negara pasifik jelas kita tentang,” sambungnya.

Dia menuturkan, pada evaluasi tahun 2012, enam persen dari rekomendasi yang masuk ke Indonesia adalah mengenai Papua. Selain itu, ada juga permintaan untuk merekatifikasi sejumlah aturan, seperti penghapusan hukuman mati, abolisi, dan kebebasan beragama.

“Negara-negara barat itu selalu melihat adanya peningkatan proteksi dan promosi HAM di papua, ekonomi, dan pembangunan. Itu tentunya kita jelaskan progres di Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Meski demikian, Hassan mengaatakan Indonesia tidak menutup mata mengenai masih adanya tantangan-tangan proteksi HAM. Namun, dia menegaskan yang penting dilihat apa yang Indonesia lakukan untuk mengatasi itu.

Dia menambahkan, Indonesia sudah memberikan laporan perkembangan HAM ke PBB. Tapi, selain dari Indonesia ada dua laporannya lainnya, yakni laporan bayangan yang berasal dari LSM-LSM, baik lokal atau internasional, dan juga dari badan PBB yang beroperasi di Indonesia.

 

Berita aslinya ada disini.

The UN Special Rapporteur on health country visit to Indonesia and Indonesian CSOs Submission

As a reflection of Indonesia’s commitment to work closely with the UN Human Rights mechanisms, Indonesia, through the Permanent Mission of the Republic Indonesia in Geneva, Switzerland, has invited the United Nations Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (UN SR on health) to visit Indonesia which has been scheduled to take place from 22 March to 3 April 2017.

It is definitely a great chance for Indonesia to have further constructive engagement with the UN SR on health, as well as to fulfil the State obligation to respect and to protect the right to health of its citizen. During the visit, the Special Rapporteur will consider issues related to the enjoyment of the right to health, including availability, accessibility, acceptability and quality of health services, goods and facilities, as well as the underlying determinants of health in the country, including poverty and social exclusion.

The UN SR will be interested in addressing specific themes during his visit, especially within the framework of the health-related Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Issues of focus for the visit will include universal health care coverage; maternal and children’s health; sexual and reproductive health; mental health; HIV/AIDS; and drug/substance use dependency. He will look into the situation of specific groups and populations, particularly those in situations of vulnerability, such as children, indigenous peoples, refugees, asylum seekers, and migrants, and persons with disabilities.

During country missions, the UN SR conducts site visits to inter alia primary healthcare centres, hospitals, mental healthcare units in general healthcare facilities and psychiatric institutions, drug rehabilitation centres, prisons’ healthcare facilities, and primary and secondary schools. In addition, the UN SR spends time outside the capital city to better understand the enjoyment of the right to health throughout the country. While the Special Rapporteur invites and appreciates suggestions of places and locations to visit during his stay in the country, he has agreed to visit Padang and has expressed his interest to the authorities in visiting locations in Eastern Indonesia, in particular, Flores (Labuan Bajo) and West Papua.

In this regard, Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia with its member of the Coalition and its network are very welcomed the visit of the UN SR in Indonesia. Therefore, we are aware, it is important to have further engagement and dialogue during his visit in Indonesia.

Profile of the Special Rapporteur on the right to health

The Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Mr Dainius Pūras (Lithuania), is a medical doctor with notable expertise on mental health, child health, and public health policies. Mr Pūras is a Professor and the Head of the Centre for Child psychiatry social paediatrics at Vilnius University, and teaches at the Faculty of Medicine, Institute of International relations and political science and Faculty of Philosophy of Vilnius University, Lithuania. Mr. Pūras assumed his functions as the Special Rapporteur on the right to health on 1 August 2014, for a period of three years.

Pursuant to its resolution 6/29, the Human Rights Council reiterated that the mandate of the Special Rapporteur includes the following:

  1. Gather, request, receive and exchange information from all relevant sources, including Government, intergovernmental and non-governmental organisations, on the realisation of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, as well as policies designed to achieve the health-related Millennium Development Goals;
  2. Develop a regular dialogue and discuss possible areas of cooperation with all relevant actors, including Governments, relevant United Nations bodies, specialised agencies and programmes, in particular, the World Health Organization and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, as well as non-governmental organisations and international financial institutions;
  3. Report on the status, throughout the world, of the realisation of the right to health and on developments relating to this right, including on laws, policies and good practices most beneficial to its enjoyment and obstacles encountered domestically and internationally to its implementation;
  4. Make recommendations on appropriate measures that promote and protect the realisation of the right to health, with a view to supporting States’ efforts to enhance public health; and
  5. Submit an annual report to the Human Rights Council and an interim report to the General Assembly on its activities, findings, conclusions and recommendations.

By its resolution 33/9 of October 2016, the Council extended the mandate of the Special Rapporteur on the right to health for a further period of three years.

Indonesian CSOs Engagement 

The engagement of civil society is important thing that should be exist in the protection and promotion of human rights. It guaranteed by the international human rights standards as well as by legitimate laws in Indonesia, such as the Constitution, Human Rights Law (39/1999), and also the human rights instrument that ratified by Indonesian Government.

To support the visit of Special Rapporteur on Health, HRWG and some organizations conducted several meetings and discussion on the drafting the Submission of CSOs to the Special Rapporteur. It important to highlight some issues of health rights in Indonesia and giving direction for the SR to prioritizing crucial situations of health, especially related to the mandates of SR.

The report of Indonesian CSOs can be downloaded here: Final report_Laporan Kunjungan UN SR on Health visit to Indonesia

 

 

Diplomasi 2017 Indonesia Tidak Meletakkan HAM Jadi Prioritas

[Jakarta, 11 Januari 2017] – Human Rights Working Group (HRWG) menilai proyeksi politik luar negeri Indonesia tahun ini seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta (10/1) tidak meletakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas diplomasi. HAM disebut pada poin terakhir (poin ke-14) fokus diplomasi tahun 2017.

Komitmen politik luar negeri Indonesia ke depan, masih mengacu pada paradigma developmentalism yaitu dengan menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan luar negeri selaras dengan kebijakan nasional dimana di bawah pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia lebih berfokus pada percepatan pembangunan.

“Hak asasi manusia harusnya menjadi landasan utama bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Perlu dilihat bahwa problem mendasar dunia dewasa ini adalah meningkatnya konservatisme akibat rezim yang dipilih secara demokratis tidak menjadikan HAM sebagai dasar kebijakannya,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG di Jakarta.

Harus disadari bahwa Indonesia bersama dengan India, Brazil dan Afrika Selatan adalah negara demokrasi baru pada tingkat global. Kelompok ini mempunyai “soft power” dalam bentuk demokrasi dan penghargaan pada HAM yang telah mengubah kancah kekuatan politik dan diplomasi international di bidang demokrasi dan HAM. Semakin kuat sebuah negara maka semakin besar tanggung jawabnya; baik terhadap rakyat maupun terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional.

“Jika HAM tidak dijadikan fokus pada kebijakan pemerintah Indonesia, maka Indonesia akan selalu gagap menyikapi persoalan-persoalan akibat praktik intoleran di dunia yang trennya menguat. Sebut saja problem politisasi agama. Tanpa menggunakan argumentasi HAM, demokrasi kita akan terjebak pada tirani mayoritas,” lanjutnya.

Meski demikian, kinerja diplomasi pemerintah Indonesia patut diapresiasi, khususnya pada isu Palestina dan Rohingya. Khusus untuk isu Palestina, diharapkan Indonesia tidak sekadar aktif di dalam diplomasi mendukung kemerdekaan, melainkan juga aktif menggalang dukungan untuk mengusut pelaku pelanggaran HAM berat di Palestina, seperti kejahatan atas kemanusiaan dan kejahatan perang.

“Kunjungan Menlu ke Myanmar baru-baru ini menunjukkan keprihatinan dan kepedulian Indonesia atas krisis kemanusian di kawasan. Hal ini juga bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan pemerintah Myanmar. Selain itu, upaya semacan ini adalah preseden yang baik untuk ASEAN keluar dari paradigma lama soal non-intervensi,” kata Daniel Awigra, Program Menejer ASEAN HRWG.

Peran ini harus terus didorong dan ditingkatkan, khususnya lebih mendasarkan pada semangat kerjasama politik (membangun kepercayaan) dan menggunakan argumentasi HAM.

“Hal yang luput dijelaskan dari pidato Menlu adalah perlunya mendorong penguatan mandat Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Di samping itu, AICHR Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai perwakilan RI seharusnya lebih pro-aktif menyikapi berbagai persoalan HAM di kawasan. Sebut saja isu hukuman mati, Rohingya, extra judicial killings, buruh migran, intimidasi, pembunuhan, penghilangan paksa para aktivis kemanusiaan dan aktivis lingkungan, dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya masih menjadi bayang-bayang narasi pembentukan Komunitas ASEAN,” lanjutnya.