HAM Sebatas Komoditas Politik, Capres Tidak Mampu Meyakinkan Calon Pemilih                         

[Jakarta, 18 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) menilai kedua capres tidak memiliki visi dan strategi yang jelas untuk menunaikan kewajiban HAM negara, khususnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mereka masih belum menyasar inti masalah, yaitu budaya impunitas.

Pasangan nomor urut 01 berdalih bahwa upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu belum diperhatikan karena tidak cukup waktu dan memerlukan dukungan supremasi hukum yang kuat. Walaupun begiu, pasangan nomor urut 01 berjanji masih ingin menuntaskan. Sementara, pasangan 02 melihat akar masalahnya terletak pada soal kesejahteraan aparat. Ini sangat tidaknyambung dengan akar masalah penyelesaian persoalan HAM berat di Indonesia.

Masalah impunitas adalah suatu bentuk kejahatan yang susah diungkap karena pelaku memiliki kekuatan politik untuk menghalang-halangi pengungkapannya. Masalahnya pada kemauan politik yang kuat dari presiden, pemegang otoritas politik tertinggi.

Jokowi dan Prabowo belum mampu meyakinkan pemilih bagaimana kemauan politiklah yang pertama bisa memecah kebuntuan pengungkapan dan pengusutannya. Prabowo yang diduga kuat sebagai aktor pelanggar HAM berat masa lalu sangat tidak jelas visinya soal ini. Sementara, Jokowi seperti tidak mampu keluar dari kungkungan pembantu dan orang-orang di dekatnya yang diduga kuat juga adalah pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam debat, kedua pasangan calon lebih nyaman membahas hak sosial-ekonomi-budaya (ekosob), yang dekat dengan isu pembangunan. Tetapi, mereka belum menangkap bahwa tanpa jaminan hak sipil-politik (sipol), bagaimana mungkin hak ekosob dapat mereka rasakan.

Dari debat pertama ini, HRWG menilai isu HAM sekadar masih menjadi komoditas politik daripada menjadi prioritas kerja kedua capres. Isu HAM belum benar-benar menjadi acuan cara pemimpin negara, utamanya calon presiden dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, memprosesnya, serta menjamin pelanggaran serupa tidak terulang.

Kontak: Daniel Awigra, Deputy Director Human Rights Working Group (0817 6921757)

Download siaran pers-nya di link ini.

Indeks HAM Indonesia 2018 Sebesar 0,42

[Jakarta, 18 Januari 2019] – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) menyusun dan mempublikasikan indeks pelaksanaan HAM Indonesia berdasar Rekomendasi UPR satu tahun (2017-2018) dengan skor 0,42. Angka tersebut diperoleh berdasarkan gabungan beberapa rekomendasi UPR yang dikelompokkan dalam beberapa kluster, menjadi variabel yang diturunkan dalam bebeerapa indikator penilaian seperti regulasi, indikator prosespelaksanaan, dan indikator dampak pelaksanaan regulasi.

Koalisi memberi skor tertinggi 4 untuk setiap indikatir jika tindak lanjut rekomendasi UPR sesuai dengan standar HAM. Sementara, untuk tindak lanjut yang justru bertentangan dengan rekomendasi diberi skor -1. Skor 0.42 menandakan tidak adanya kemauan politik dan kurangnya kapasitas penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban HAM internasional yang diturunkan dalam program aksi di tingkat nasional.

Skor pelanggaran HAM masa lalu adalah yang terendah di antara semua aspek yaitu -0,25. Padahal, agenda penyelesain HAM masa lalu merupakan janji pemerintahan Jokowi pada masa kampanye dalam program Nawacita. Akan tetapi, pada faktanya selama lima tahun ini Pemerintahan Jokowi minim langkah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bahkanpemerintahan Jokowi menempatkan orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di posisi-posisi yang strategis yang justru memperkuat impunitas. Demikian menurut Arif Muhammad, Direktur LBH Jakarta yang juga anggota koalisi.

Aspek selanjutnya yaitu perlindungan pembela HAM, skor untuk aspek ini juga masih rendah yaitu 0,28. Hal itu dapat dilihat dari beberapa variable seperti pembaruan dan pembentukan hukum, pemulihan hak korban, promosi dan edukasi tentang pembela HAM, dan pencegahan kekerasan terhadap pembela HAM.

Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang undang-undang pembela HAM, meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang merancang peraturan turunan mengenai hal ini. Damairia Pakpahan, dari Yayasan Perlindungan Insani mengatakan banyak kasus kriminalisasi terhadap aktifis lingkungan dan pada pasal 66 dalam draft peraturan turunan tersebutberbunyi jika sesorang memperjuangkan hidup sehat dan bersih tidak boleh dikriminalisasi tetapi pada faktanya  kriminalisasi tetap terjadi.

Terkait perlindungan hak disabilitas, indeks untuk aspek ini menempati urutan tertinggi di antara aspek lainnya dengan angka 1,28. Upaya pemerintah terhadap hal ini ditunjukan dengan meratifikasi UN Convention on the Rights of Personds with Disabilities (UN CRPD) dan adanya Undang-undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, menurut Wellin dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sangat penting karena jika terjadi pelanggaran terhadap penyandang disabilitas terutama perempuan masih belum lembaga dan mekanisme penangananya.. Permasalahan lain adalah pada implementasi aksesibilitas seperti guiding block yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Dalam isu buruh migran, Anwar Bobi Maarif dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan terdapat kemajuan yang cukup signifikan diantaranya dengan penerbitan UU 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui capaian tersebut, indeks penegakkan rekomendasi untuk buruh migran mencapai angka 0.71. Berdasarkan UU 18/2017 emerintah sudah membagi kewenangan antara pusat, daerah, hingga desa. Tingkat desa ini fungsinya untuk meminimalisir percaloan dan layanan terpadu satu atap untuk mempercepat pelayanan. Pada tingkat pemerintah pusat, khususnya kementerian luar negeri ada peningkatan kewenangan atase ketenagekerjaan. Namun, mekanisme perlindungan dan penyelesaian kasus buruh migran masih lama, ditambah lagi baru-baru ini pemerintah Indonesia menandatangi MoU dengan Arab Saudi mengenai pengiriman buruh migran tanpa pengetahuan lebih lanjut mengenai perlindungan buruh migran menurut hukum domestik di negara tersebut.

Isu yang terakhir adalah hak perempuan dan kelompok rentan. Pada saat ini terdapat tiga Rancangan UU yang dinilai masih diskriminatif yaitu, mengenenai penghapusan kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan KUHP yang berkaitan dengan hak perempuan dan kelompok rentan. Menurut Riska dari PKBI, perlindungan pemerintah Indonesia saat ini masih kurang terhadap hak perempuan dan kelompok rentan. Hal ini ditunjukan dengan beberapa kasus seperti kriminalisasi terhadap  LGBT. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 45 peraturan daerah pada tahun 2017 dan empat  surat edaran pada tahun 2018 yang diskriminatif terhadap LGBT. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dengan mengambil sikap yang signifikan terhadap rekomendasi UPR untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Universal Periodic Review (UPR) adalah suatu mekanisme HAM PBB yang mewajibkan semua negara anggota PBB melaporkan situasi HAM di negaranya dan tindakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan HAM. Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara dan sebanyak 167 rekomendasi diterima, sisanya dicatat. Dari 225 rekomendasi tersebut ada tujuh aspek pemenuhan hak yaitu, ratifikasi instumen internasional, kebebasan beragama atau berkeyakinan, perlindungan terhadap pembela HAM, perlindungan buruh migran, pemenuhan hak-hak disabilitas dan penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Kontak: Mohammad Hafiz, Direktur HRWG (+6281282958035)

Download Laporan Indeks Pelaksanaan HAM Indonesia disini dan press releasenya disini.

LSM: Pemerintah Masih Punya Pekerjaan Rumah Soal HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 11 LSM menyampaikan pernyataan bersama terkait dengan terpilihnya Republik Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Mereka mengingatkan pemerintah untuk tidak menjadikan status tersebut sebatas untuk menaikkan posisi tawar secara global.

Dalam pernyataan bersamanya, 11 LSM mengatakan Indonesia ditantang untuk menghormati standar hukum internasional dan secara substantif memperbaiki situasi HAM. Kesebelas LSM tersebut antara lain Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Human Rights Working Group (HRWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), dan Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Selain itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Rumah Cemara, dan Lokataru Foundation juga satu suara soal hal tersebut.

Menurut LSM, ditinjau dari konstelasi politik internasional dan secara prosedural, Indonesia memang memenuhi syarat dan lebih diunggulkan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Namun, modal konstelasi politik global dan prosedural yang dimiliki Indonesia dinilai tidak berbanding lurus dengan kondisi faktual yang terjadi di dalam negeri.

Mereka menilai pemerintah Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu, terkhusus dalam bidang HAM. Seharusnya itu menjadi rujukan sekaligus uji keyalakan bagi Indonesia untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan empat prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020. Keempat prioritas Indonesia itu disampaikan Menlu RI melalui konferensi video langsung usai pemilihan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 di Majelis Umum PBB di New York, yang diikuti Antara pada Jumat (8/6) malam.

Menlu RI menyebutkan bahwa salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah melanjutkan kontribusi untuk upaya mewujudkan perdamaian dunia. Prioritas kedua Indonesia di DK PBB adalah membangun sinergitas antara organisasi-organisasi regional dan PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Kemudian, prioritas ketiga Indonesia selama menjadi anggota DK PBB adalah upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme. Selanjutnya, prioritas keempat Indonesia di DK PB adalah menyinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Baca berita selanjutnya disini.