Tag Archives: Indonesia

Response to Indonesian UPR Session in UN Human Rights Council

Indonesian civil society expresses its greatest appreciation to the Government of Indonesia which has exhibited its commitment to cooperate openly and dialogically with the international human rights mechanism by attending the Universal Periodic Review Session (UPR) at the UN Human Rights Council on May 3, 2017. The UPR meeting was attended by a high-level Indonesian Government delegation which included the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Law and Human Rights. This level of involvement forms part of the GoI’s commitment to promote and protect human rights in Indonesia.

Some notes should be underlined from the session process, among them are:

  1. There were 105 States that submitted notes, comments and recommendations related to the implementation of human rights in Indonesia. This number is more than many other countries, which signifies that Indonesia is considered to be attention-worthy by the international world.
  2. Almost all human rights issues in Indonesia are addressed by these States, with varying attitudes and tones, ranging from appreciation of the progressiveness of what Indonesia has done and its achievements and progress to expression of concerns related to crucial issues, such as the death penalty, Papua, human rights defenders and journalist protection, violence against women and children, freedom of religion and belief, freedom of expression, LGBT rights, migrant workers And past human rights abuses.
  3. The Government of Indonesia was able to provide a comprehensive explanation for a number of issues of concern to the States present in the session. The responses were presented not only by the two attending Ministers, but also by other members of the Government of Indonesia delegation, such as representatives from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Affairs, and so forth.

Some Crucial Issues

  1. Violence against women and children has become the most attention-getting issue for the UN member States, especially in the context of the fight against trafficking, the elimination of female genital mutilation, and women’s reproductive rights. Moreover, the civil society is of the opinion that the appreciation and encouragement of the international community should be followed up by the Government of Indonesia, including by continuing the deliberation process and enactment of the Gender Mainstreaming Bill which has been halted.
  2. The death penalty is an issue which many States expressed concern about, criticising the resumption of executions by the Government of Indonesia. The Government of Indonesia is requested to resume the moratorium on the death penalty, ratify the ICCPR Optional Protocol on the abolition of the death penalty, and encouraged to put in place strict safeguards to prevent and/or stop the practice of capital punishment.
  3. The issue of freedom of religion, the protection of religious/faith minority groups, as well as other minorities remained to be the subject of deep concern. This is an important note for the Indonesian government to address situations wherein a number of religious communities can not enjoy their right to worship and there is a lack of recognition for some religious groups.
  4. In relation to the issue of Papua, the Government conveyed that special autonomy is among the measures that have been undertaken, along with improving access to journalists to Papua, prioritising development in the region, and the process of resolving the cases of Wamena, Wasior and Paniai. There is a concern about the need to settle cases of human rights violations in Papua. From the Government’s response, it appears that while Papua is managed in the context of human rights protection, the Government does not engage in actions to substantially resolve the Papua issue itself.

We are of the opinion that there are inconsistencies in some respects, especially those relating to human rights:

  1. In the case of the resolution of past human rights violations, the government has in no way responded to this issue, although some States have provided comments and recommendations on this matter.
  2. It is unfortunate that the Indonesian government has not expressed its commitment and firm position to a number of important issues, such as death penalty, past human rights violations, religious defamation and the protection of religious/faith minorities, and other fundamental freedoms. The government also does not respond to LGBT/SOGIE group protection, an issue that was also widely raised by other States and became subject to numerous recommendations. This makes the Government of Indonesia’s commitment to ensuring the protection of all citizens from discriminatory treatment seem to be indefinite and ambiguous.
  3. The Indonesian government is also vague on the issue of death penalty, simply stating that it is part of its positive law and a necessary measure to address drug problem which is considered to be the most serious crime. This is despite the fact that in a different UN forum, namely the General Assembly, through the resolution on the moratorium on the death penalty, Indonesia took a firm stance to build safeguards to prevent executions with the view to put in place a moratorium on the practice and ultimately ensure its permanent abolition.


Geneva, May 3, 2017

Civil Society Coalition for UPR Advocacy


Merespon Laporan UPR Pemerintah Indonesia ke Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan respons dari 150 rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut sebagai bagian dari komitmen kewajiban internasional HAM-nya, sekaligus pula untuk meningkatkan penikmatan dan perlindungan HAM di dalam Negeri. Meskipun, masyarakat sipil menggarisbawahi pentingnya bagi Negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penulisan laporan tersebut.

Terdapat sejumlah catatan yang penting untuk digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Penghilangan Paksa (ICED), Status Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Padahal, instrumen-instrumen ini merupakan prasyarat penting pemajuan dan perlindungan HAM yang komprehensif di Indonesia, selain dari Konvensi dan Protokol Tambahan yang telah diratifikasi.
  2. Penguatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, meskipun telah dilakukan sejumlah pelatihan dan penguatan kapasitas (paragraph 20), sayangnya hal ini belum mampu secara efektif menekan angka pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih dari itu, masih terdapat resistensi dari sejumlah aparat negara terhadap wacana hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya di level paling bawah tidak efektif. Seharusnya, Laporan Pemerintah juga menyertakan kualitas penikmatan (enjoyment) HAM oleh masyarakat luas, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap pelanggaran seperti Papua.
  3. Terkait disabilitas, Pemerintah seharusnya mengungkapkan tantangan dalam perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, akses disabilitas terhadap hukum dan proses peradilan yang adil, serta upaya untuk memerangi pemasungan. Ketiga isu tersebut merupakan isu-isu krusial yang seharusnya dapat dijelaskan secara lebih detail oleh Pemerintah, selain upaya kemajuan yang telah dicapai.
  4. Dalam upaya perlindungan kelompok rentan, sangat disayangkan Pemerintah tidak mengungkap kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh Gafatar di Indonesia, kelompok LGBTI. Tahun 2016 menunjukkan sejumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi terjadi di Indonesia terhadap kelompok LGBTI dan sejumlah praktik diskriminatif di dalam peraturan-peraturan daerah. Seharusnya, Pemerintah Indonesia dapat mengemukakan jumlah dan daftar peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan telah dibatalkan oleh Mendagri, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan media massa sebelumnya. Lebih dari itu, sangat disayangkan Perppu tentang revisi UU Perlindungan Anak yang di dalamnya memasukkan hukuman kebiri sebagai capaian, padahal aspek-aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak secara rinci dimasukkan ke dalam Perppu tersebut.
  5. Akses pada pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif adalah salah satu pemenuhan hak atas informasi yang luput dibicarakan oleh pemerintah. Pembatasan informasi tersebut berimbas pada terbatasnya pendidikan, akses layanan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya prevalensi HIV & AIDS, kehamilan dini, aborsi yang tidak aman, perkawinan anak, kekerasan dan eksploitasi seksual terutama untuk perempuan. Setiap harinya, kurang-lebih 38 perempuan meninggal pada saat proses melahirkan. Hal ini menyebabkan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menempati urutan no 2 tertinggi di ASEAN. Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun implementasinya, bahkan pada kehamilan yang tidak diinginkan yang seringkali terjadi akibat kekerasan seksual belum memiliki aturan teknis yang jelas. Hal ini berimbas pada lambatnya penanganan kasus terkait kesehatan reproduksi.
  6. Tentang sistem perlindungan anak, sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat sipil Indonesia, Pemerintah tidak secara rinci menjelaskan jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan kapasitas tempat-tempat rehabilitas anak di seluruh Indonesia, karena hingga saat ini UU SPPA sendiri belum efektif dilaksanakan karena kurangnya infrasturktur dan kurangnya kapasitas penegak hukum.
  7. Perlindungan masyarakat adat, patut disayangkan laporan Pemerintah tidak merinci situasi masyarakat adat yang terkena dampak perebutan lahan dan korporasi, baik sawit maupun tambang. Setidaknya, hasil Inkuiri yang dilakukan oleh Komnas HAM dan AMAN menegaskan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.
  8. Perlindungan buruh migran, meskipun telah meratifikasi CMW, Indonesia saat ini belum mampu mengintegrasikan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, di antaranya melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, serta menyelesaikan carut-marutnya tata kelola migrasi buruh migran hingga sekarang. Rezim hukum migrasi di Indonesia masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas, belum sepenuhnya berperspektif perlindungan.
  9. Dalam hal perlindungan hak beragama dan berkeyakinan, sangat disayangkan bahwa interfaith program yang dijalankan oleh Pemerintah belum mampu menyasar akar permasalahan intoleransi dan radikalisme di akar rumpun. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan masih sering terjadi, bahkan tanpa upaya pemulihan yang layak dari Pemerintah, sebagaimana terjadi pada Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah saat ini, termasuk pula belum maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok tersebut dalam kegiatan-kegiatan atau kebijakan Pemerintah.
  10. Revisi KUHP yang tengah berlangsung juga tidak mengungkap secara detail bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam draft masih harus disesuaikan dengan standard HAM internasional. Apalagi, sebagaimana diungkap dalam laporan masyarakat sipil, ada banyak pasal yang justru tidak sesuai dengan prinsip reformasi hukum pidana, seperti delik penghinaan terhadap presiden dn wakil presiden yang telah dibatalkan MK, penghinaan terhadap pemerintah, dan penghinaan umum. Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia tidak menegaskan pengaturan hukuman mati di dalam KUHP yang menjadi alternatif hukuman di Indonesia untuk menengahi kebijakan penghapusan atau tetap melanjutkan hukuman mati.
  11. Tentang isu penyiksaan, laporan Pemerintah tidak begitu mengelaborasi ragam rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan badan-badan PBB lainnya, seperti hasil kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia pada tahun 2008, Rekomendasi Komite CAT dan ICCPR, serta progresifitas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
  12. Terkait perlindungan pembela HAM, Pemerintah juga tidak menyampaikan kekosongan hukum dan mekanisme perlindungan yang saat ini belum tersedia hingga saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu sebab bagaimana kekerasan dan pelanggaran terhadap pembela HAM tersebut terjadi, bahkan bagi pegiat lingkugan dan sumber daya alam, meskipun telah diatur di dalam UU PLH masih tetap menjadi korban kriminalisasi atau dakwaan perdata.
  13. Dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, pemerintah juga tidak menegaskan tentang pasal-pasal yang selama ini masih menjadi kendala dalam penerapan hak tersebut, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masih memasukkan Pasal pencemaran nama baik. Data dari Polri tahun 2016 menyebutkan, setidaknya terdapat 3089 laporan dalam penggunaan UU ITE tersebut dengan delik pncemaran nama baik. Lebih dari itu, kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama sendiri tidak disikapi secara serius oleh Pemerintah, setidaknya LBH Pers mencatat sepnjng 2015-2016 terdapat 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi, termasuk di Papua sebagai wilayah yang paling krusial.


Jakarta, 25 April 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR

HRWG, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, Arus Pelangi, AMAN, ELSAM, PUSAKA, IMPARSIAL, JATAM, HUMA, YLBHI, INFID, OHANA, HWDI, ICJR, KPI, CWGI, Kalyanamitra, SP, Jala PRT, PKBI, Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran, AMAN Indonesia, IHAP, YKP, YPKP, Samsara, WoW, RWPF Indonesia, AI, Pulih, ARI, Suara Kita, Perempuan Mahardika, GWL Ina, SRI., Rutgers WPF Indonesia, RPUK Aceh, PKNI, SAMIN, DIAN/Interfidei, Vivat Internasional, SEJUK, SKPKC Papua, KKPK, Rumah Cemara, PSHK, KontraS, Jaringan Antariman Indonesia (JAII), LBH Masyarakat, Institut DIAN/INTERFIDEI

Indonesia UPR Information Meeting Session on 3rd of May, 2017


On 3 May 2017, Indonesian will be examined for the third time under the United Nations’ Universal Periodic Review (UPR) mechanism. The Indonesian NGO coalition will present its response to the Indonesian government’s report and share its assessment of the human rights situation in Indonesia, including the Papua situation,  human rights defenders, past human rights abuses, women rights, the death penalty and freedom of expression.


  1. Muhammad Hafiz – Acting Executive Director of Human Rights Working Group (HRWG)
  2. Yuniyanti Chuzaifah – Commissioner of National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan RI)
  3. Cahyadi Satria – Protection Desk Indonesia/Protection International
  4. Fatia Maulidiyanti – The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
  5. Wenislaus Fatubun – the Forum of Commission of Justice Peace and Integrity of Creations of West Papua/Franciscans International
  6. Nurkhoiron – Chairman of National Commission on Human Rights of Republic of Indonesia (Komnas HAM RI) *)tbc

Moderator: Iniyan Ilango (FORUM-ASIA)