HRWG dan LBH Pers Menyesalkan Usulan Jaksa Agung Terkait Razia Buku Kiri

Siaran Pers Bersama

HRWG dan LBH Pers Menyesalkan Usulan Jaksa Agung Terkait Razia Buku Kiri

[Jakarta, 24 Januari 2019] – Human Rights Working Group (HRWG) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menyesalkan usulan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang mengusulkan untuk melakukan razia buku yang mengandung ajaran komunisme secara besar-besaran. Dengan alasan, dalam buku tersebut mengandung ajaran komunisme dan ideologi terlarang sehingga ditakutkan masyarakat justru bertentangan dengan kebebasan berfikir, berpendapat, serta akademik.

Tindakan perampasan, penyitaan, serta pemberangusan buku-buku tersebut telah mengingkari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, selain juga tak sejalan dengan prinsip due process of law. Dalam due process of law, penegakan hukum tidak diperbolehkan atas dasar stigma maupun kebencian sehingga dalam kasus ini yang mana melakukan razia terhadap buku kiri merupakan tindakan yang subjektif.

Sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi demokrasi, sudah sepatutnya penyitaan harus dilakukan melalui proses pengujian di persidangan terlebih dahulu. Hal tersebut mengingat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010 yang melakukan uji materill terhadap UU No. 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan. Dalam putusan tersebut MK menyatakan suatu tindakan penyitaan buku-buku tanpa didahului proses pengujian di persidangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan due process of law.

Buku kiri memberikan gambaran terkait sejarah Indonesia yang pada umumnya tidak dibicarakan oleh khalayak banyak, karena sifatnya yang sensitif. Namun, tidak serta-merta apa yang di dalam buku tersebut bersifat propaganda dan bertujuan untuk membangkitkan kembali ideologi komunisme di Indonesia.

Bagi kami, tidak ada alasan yang jelas untuk melarang buku terkait komunisme. Selain itu, pelarangan bersifat bias dan tidak ada batasan yang jelas. Ukurannya sangat subjektif, bertentangan dengan demokrasi dan hak sasi manusia yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Dalam konsep hak asasi manusia, pembatasan memang dimungkinkan, namun hal itu hanya dengan alasan yang kuat untuk ketertiban umum, kesehatan publik, dan keselamatan jiwa. Tidak ada alasan yang kuat untuk melarang buku-buku itu, sehingga pelarangan justru tidak konstitusional.

Pasal 28F UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya memaparkan mengenai hak setiap individu dalam berkomunikasi dan akses dalam mendapatkan informasi serta penyaluran informasi tersebut. Hak kepemilikan barang pribadi juga tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan terhadap hak milik. Usulan razia dan pemberangusan buku-buku tersebut justru menutup akses masyarakat guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan apa yang ada dalam buku tersebut. Cukup masa orde baru Indonesia ditakut-takuti dengan pemberedelan buku-buku yang dianggap berbahaya.

Dengan menghormati Konstitusi kita bersama dan peraturan perundang-undangan yang ada Jaksa Agung sebaiknya mengkaji ulang kembali atas usulan yang dikemukakan mengenai peraziaan buku kiri di kalangan masyarakat. HRWG dan LBH Pers menyesalkan tindakan tersebut sebagai suatu hal yang inkonstitusional. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana razia buku kiri yang melanggar hak-hak kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

 

Jakarta, 24 Januari 2019

Narahubung:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers (085773238190)

Untuk press release mohon download disini.

Perppu ormas tuai beragam kritik

JAKARTA, Indonesia – Beragam kritik muncul usai Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto mengumumkan muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Mulai dari poin-poin terkait penghapusan prosedur pengadilan untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) hingga ketentuan unsur pidana menjadi sorotan.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting menilai tidak ada syarat kekosongan hukum sehingga mengharuskan Jokowi untuk meneken Perppu.

“Tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas. UU Ormas dengan jelas telah mengatur mekanisme penjatuhan sanksi, termasuk pembubaran terhadap ormas yang asas maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Miko saat dihubungi Rappler pada Kamis, 13 Juli.

Aturan yang telah ada sebelumnya, yakni UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas, sudah secara lengkap mengatur mekanisme pembubaran ormas termasuk pemberian sanksi administratif sebelumnya.

Dari segi susbtansial, Perppu Ormas telah menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia, yaitu proses pembubaran organisasi melalui pengadilan. Pasal 61 Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan.

“Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas,” kata Miko.

Perppu ini menempatkan posisi negara kembali berhadap-hadapan dengan organisasi masyarakat sipil, sama seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan terakhir kali terjadi saat Pemerintah Orde Baru—melalui UU Nomor 8 Tahun 1985—membubarkan secara sepihak organisasi Pemuda Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) pada 1987.

Lebih dari itu, ketentuan dalam Perppu Ormas memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menjadi pengurus atau anggota ormas apabila ormasnya melakukan pelanggaran. Hal ini memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidana yang dilakukan, melainkan karena status keanggotaan di dalam sebuah ormas.

“Situasi itu tentu berpotensi melanggar kebebasan berserikat warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi,” kata Miko.

PSHK mendorong DPR untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam masa sidang berikutnya. Selain itu, tanpa perlu menunggu proses pembahasan Perppu Ormas di DPR, upaya kalangan masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan pengujian Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi juga harus terus didorong.

Sementara Human Rights Working Group (HRWG) melihat kalau Perppu ini justru semakin meneguhkan penodaan agama sebagai bentuk tindak kriminal. Padahal, pasal tersebut diperdebatkan lantaran dianggap sumir dan rawan menimbulkan kriminalisasi.

“Dalam catatan HRWG pasal tersebut sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi yang termuat dalam UU,” kata Direktur HRWG Muhammad Hafiz.

Apalagi pembatasan dalam Perppu tersebut, seperti pengertian bertentangan dengan Pancasila seperti penggunaan simbol atau atribut menyerupai organisasi terlarang juga ambigu. Hafiz melihat adanya potensi penyalahgunaan pasal tersebut untuk kriminalisasi, seperti yang sering terjadi dengan UU ITE dan penodaan agama.

Keduanya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menindak aksi intoleran. Namun, bukan artinya dengan memangkas prosedur pengadilan dan memberikan kewenangan absolut pada pemerintah.

“Kami berharap DPR akan menolak Perppu ini,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meneken Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Aturan ini diduga terkait dengan kesulitan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut bertentangan dengan Pancasila.

Baca berita aslinya disini.

Stockholm Internet Forum 2017 – Leave No One Offline

IMG_20170517_092936

 

Beberapa waktu lalu, Human Rights Working Group (HRWG) berkesempatan untuk menghadiri dan berpartisipasi di salah satu forum internasional, Stockholm Internet Forum (SIF) 2017. Ini merupakan kali keempat, HRWG turut diundang oleh Swedish International Development Agency (SIDA). Tahun ini, SIF 2017 berusaha menggambarkan perkembangan dan tantangan di dunia digital (internet) dengan keterkaitannya dalam penegakkan hak asasi manusia khususnya dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, juga keterkaitannya dengan pembangunan di seluruh dunia. Forum ini bertujuan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, perwakilan masyarakat sipil, aktivis, dan sektor bisnis untuk diskusi secara lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini SIF 2017 dilaksanakan pada tanggal 15-18 Mei 2017 di Stockholm dengan pembagian dua hari pertama workshop Pre-SIF 2017, lalu pada tanggal 17 dan 18 Mei merupakan forum utamanya. Tema yang diusung tahun ini adalah access and power, dimana mengaitkan hubungan antara akses dan kekuasaan/kekuatan, dengan menyasar pada manfaat pemberdayaan akses internet yang menargetkan pada kekuasaan politik, ekonomi dan sosial.

Forum dibuka oleh Alice Bah Kuhnkee yang merupakan Menteri Kebudayaan dan Demokrasi di Swedia (Swedish Ministry of Culture and Democracy). Di dalam pembukaannya Alice menggarisbawahi perkembangan pembangunan dewasa ini yang cenderung mengkhawatirkan, salah satunya perkembangan internet yang kian hari justru menimbulkan permasalahan negatif dalam penggunannya. Beberapa diantaranya, meningkatnya debat mengenai “serangan” di dalam dunia internet yang kemudian mengakibatkan represi terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Lanjut dalam sesi pertama dengan tema Equal Access – Distributed Power yang melibatkan beberapa panelis yang pakar di bidangnya, yaitu; Nnenna Nwakanma (World Wide Web Foundation), Nadia Al Saqqaf (Former Minister of Information in Yemen), Frank La Rue (Assistant Director-General Communication and Information at UNESCO) dan Alexandria Walden (Public Policy and Government Relations Counsel, Free Expression at Google). Dalam sesi ini masing-masing panelis memberikan respon dan tanggapan atas perkembangan di dunia internet, juga berupa tantangan dan permasalahan yang sering dihadapi di seluruh dunia. Perkembangan ini kemudian melahirkan beberapa permasalahan baru setiap harinya bahkan mengalami kemunduran yang sangat besar dan masif dalam hal dunia digital, seperti yang ditegaskan oleh Frank La Rue kini isu privasi dan HOAX atau fake news merupakan salah satu dari beberapa masalah mendasar yang justru sangat serius di dalam dunia digital.

“Fake news was invented by populism and now used to give pressure for the freedom of the press”

Untuk itu sangat penting untuk membuat konten lokal untuk melawan berita hoax di seluruh Negara di dunia, juga jaminan atas hak privasi setiap orang. Kini, privasi juga menjadi permasalahan serius hampir di seluruh belahan dunia, “…seperti di India yang telah memulai sistem registrasi biometrik untuk mengidentifikasi pergerakan setiap warga negaranya. Di satu sisi, Pemerintah melakukan hal tersebut untuk menjamin pelayanan publik, tetapi di sisi lain, ini seperti pemantauan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh warga negaranya, bahkan kepada setiap warga negara yang tidak memiliki identifikasi file biometrik. Kemudian, hal tersebut menjadi ambigu, ketika kita tidak mengetahui dimana data berita tersebut disimpan, siapa saja yang bisa mengelola data tersebut, dan apakah ini akan dipergunakan untuk alasan komersial apakah hanya alasan keamanan saja, ini yang sangat berbahaya,” jelas Frank La Rue.  Disamping itu, Nnena menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi, gender dan juga infrastruktur seharusnya tidak menjadi hambatan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender dalam dunia internet.

Selain sesi inti di dalam SIF 2017, juga menyelenggarakan beberapa diskusi parallel dengan berbagai tema berbeda, beberapa diantaranya seperti pembahasan mengenai lanjutan diskusi kekerasan berbasis gender, pentingnya akses dan HAM di smart city dan masih ada beberapa pembahasan lainnya.

Forum ini sangat menarik dan menjadi platform yang sangat baik bagi seluruh multistakeholder, tidak hanya bagi aktivis HAM, maupun jurnalis, juga penting melibatkan sektor bisnis, perwakilan Pemerintahan terkait dan juga pembuat keputusan. Mengingat, perkembangan Internet di dunia saat ini mengalami berbagai tantangan di setiap harinya, bahkan kemunduran yang sangat masif mulai terasa dan terlihat dalam perkembangannya saat ini. Begitu pula yang tengah dialami oleh Indonesia, dimana kebebasan berekspresi di Internet sangatlah riskan beberapa waktu ini, bahkan seringkali merugikan kelompok minoritas, salah satunya yang seringkali dialami oleh kelompok LGBT di Indonesia.

Untuk melihat kembali Stockholm Internet Forum 2017, silahkan mengunjungi link ini.