Tag Archives: kebebasan serikat organisasi

Perppu ormas tuai beragam kritik

JAKARTA, Indonesia – Beragam kritik muncul usai Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto mengumumkan muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Mulai dari poin-poin terkait penghapusan prosedur pengadilan untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) hingga ketentuan unsur pidana menjadi sorotan.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting menilai tidak ada syarat kekosongan hukum sehingga mengharuskan Jokowi untuk meneken Perppu.

“Tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas. UU Ormas dengan jelas telah mengatur mekanisme penjatuhan sanksi, termasuk pembubaran terhadap ormas yang asas maupun kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” kata Miko saat dihubungi Rappler pada Kamis, 13 Juli.

Aturan yang telah ada sebelumnya, yakni UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Ormas, sudah secara lengkap mengatur mekanisme pembubaran ormas termasuk pemberian sanksi administratif sebelumnya.

Dari segi susbtansial, Perppu Ormas telah menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia, yaitu proses pembubaran organisasi melalui pengadilan. Pasal 61 Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan.

“Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas,” kata Miko.

Perppu ini menempatkan posisi negara kembali berhadap-hadapan dengan organisasi masyarakat sipil, sama seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan terakhir kali terjadi saat Pemerintah Orde Baru—melalui UU Nomor 8 Tahun 1985—membubarkan secara sepihak organisasi Pemuda Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) pada 1987.

Lebih dari itu, ketentuan dalam Perppu Ormas memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menjadi pengurus atau anggota ormas apabila ormasnya melakukan pelanggaran. Hal ini memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidana yang dilakukan, melainkan karena status keanggotaan di dalam sebuah ormas.

“Situasi itu tentu berpotensi melanggar kebebasan berserikat warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi,” kata Miko.

PSHK mendorong DPR untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dalam masa sidang berikutnya. Selain itu, tanpa perlu menunggu proses pembahasan Perppu Ormas di DPR, upaya kalangan masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan pengujian Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi juga harus terus didorong.

Sementara Human Rights Working Group (HRWG) melihat kalau Perppu ini justru semakin meneguhkan penodaan agama sebagai bentuk tindak kriminal. Padahal, pasal tersebut diperdebatkan lantaran dianggap sumir dan rawan menimbulkan kriminalisasi.

“Dalam catatan HRWG pasal tersebut sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi yang termuat dalam UU,” kata Direktur HRWG Muhammad Hafiz.

Apalagi pembatasan dalam Perppu tersebut, seperti pengertian bertentangan dengan Pancasila seperti penggunaan simbol atau atribut menyerupai organisasi terlarang juga ambigu. Hafiz melihat adanya potensi penyalahgunaan pasal tersebut untuk kriminalisasi, seperti yang sering terjadi dengan UU ITE dan penodaan agama.

Keduanya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menindak aksi intoleran. Namun, bukan artinya dengan memangkas prosedur pengadilan dan memberikan kewenangan absolut pada pemerintah.

“Kami berharap DPR akan menolak Perppu ini,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meneken Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Aturan ini diduga terkait dengan kesulitan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut bertentangan dengan Pancasila.

Baca berita aslinya disini.

PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI

2348110397

Press Statement HRWG  

PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI

Human Rights Working Group (HRWG), sebuah koalisi NGO HAM Indonesia, menegaskan Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia untuk mengatur dan membatasi individu, kelompok maupun organisasi yang menyebarkan kebencian, permusuhan dan melakukan kekerasan berdasarkan ras, suku, agama, identitas tertentu, dan pilihan politik. Kewajiban ini bahkan dinilai oleh HRWG belum maksimal dijalankan oleh Pemerintah di tengah situasi kebangsaan yang terancam dengan aksi-aksi intoleran, radikal dan teror.

Di sisi yang lain, HRWG menyayangkan tindakan reaktif Pemerintah untuk merespon situasi saat ini dengan mengeluarkan PERPPU no. 2 tahun 2017 tentang organisasi massa yang justru berseberangan dengan prinsip dan norma hak asasi manusia. PERPPU ini potensial melanggar hak kebebasan berekspresi, organisasi dan berkumpul yang dijamin oleh Konstitusi dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

  1. Perpu ini tidak memperbaiki substansi UU Ormas yang di antaranya mengatur tentang penodaan agama. Sebaliknya, PERPPU ini mengintrodusir tindak pidana baru yaitu penistaan agama, memperluas unsur pidana ujaran kebencian atau permusuhan yang tak lazim, yaitu kepada penyelenggara negara. Padahal, dalam catatan HRWG, pasal penghinaan atau ujaran kebencian terhadap penyelenggara negara justru seringkali digunakan untuk membungkam kebebasan sipil dan ekspresi yang sebetulnya termasuk dalam jaminan hukum di Indonesia. Dengan adanya klausul permusuhan terhadap penyelenggara negara ini, PERPPU ini membangkitkan kembali tindakan anti-subversif/ draconian yang pernah ada di masa lalu.
  2. Prinsip pembatasan yang tidak utuh. Meskipun PERPPU ini mencantumkan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sayangnya prinsip pembatasan menurut ICCPR tidak secara menyeluruh diadopsi, sehingga alasan yang legitimit (legitimate aim) yang memungkinkan adanya pembatasan justru masih bersifat ambigu dan potensial disalahgunakan. Salah satu hal penting yang harus ditegaskan dalam pembatasan, misalnya, adalah ketentuan batas waktu pembatasan bila memang dibutuhkan dalam situasi darurat, yang tidak diatur di dalam PERPPU. Artinya, pembatasan terhadap hak-hak yang dijamin konstitusi, seperti kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul, hanya dapat dilakukan dalam waktu yang terukur dan jelas.
  3. Penghapusan prosedur pengadilan. Salah satu catatan penting yang sangat disayangkan dalam PERPPU ini adalah penghapusan mekanisme pengadilan yang telah diatur secara jelas di dalam UU Organisasi Kemasyarakatan sebelumnya. Padahal, mekanisme pengadilan adalah prosesur yang niscaya ada dalam pembatasan hak-hak tertentu menurut ICCPR. Mekanisme pengadilan menegaskan pentingnya transparansi proses pembubaran sebuah organisasi dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari eksekutif, karena di dalamnya organisasi atau siapapun yang menjadi sasaran pembatasan dapat mengajukan keberatan dan berargumen tentang apa yang disangkakan. Apalagi, PERPPU sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme keberatan setelah sebuah organisasi dibubarkan.

Atas dasar tersebut, HRWG menyatakan:

  1. Mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi aksi-aksi intoleran, ujaran kebencian, kekerasan berbasis agama, dan teror yang mengancam keamanan publik di Indonesia. Namun, hal itu harus tetap menjamin kebebasan sipil yang dilindungi oleh konstitusi (Constitutional rights) dan mengatur mekanisme pembatasan yang sesuai prinsip HAM secara utuh.
  2. Pemerintah harus membatalkan PERPPU tersebut untuk disempurnakan, dengan menghapuskan Pasal-pasal bias yang potensial mengkriminalisasi kebebasan sipil, menegaskan kembali mekanisme pengadilan untuk proses pembubaran ormas, dan menjamin adanya mekanisme keberatan.
  3. DPR RI harus menolak keberadaan PERPPU tersebut sesuai dengan prinsip pembatasan hak, serta mengembalikan mekanisme pengadilan yang sebelumnya telah dimuat di dalam UU Ormas yang lama.

 

Jakarta, 13 Juli 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG | 081282958035