Perppu ormas tuai beragam kritik

JAKARTA, Indonesia – Beragam kritik muncul usai Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto mengumumkan muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Mulai dari poin-poin terkait penghapusan prosedur pengadilan untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) hingga ketentuan unsur pidana menjadi sorotan. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting menilai tidak ada syarat…

Read More

PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI

Press Statement HRWG   PERPPU ORMAS BERPOTENSI JADI UU DRACONIAN/ ANTI-SUBVERSI Human Rights Working Group (HRWG), sebuah koalisi NGO HAM Indonesia, menegaskan Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional dan hak asasi manusia untuk mengatur dan membatasi individu, kelompok maupun organisasi yang menyebarkan kebencian, permusuhan dan melakukan kekerasan berdasarkan ras, suku, agama, identitas tertentu, dan pilihan politik. Kewajiban…

Read More