Tag Archives: kejahatan kemanusiaan rohingya

Masalah Pengungsi Rohingya di Indonesia Telah Dipetakan, Ini Uraiannya!

JAKARTA – Konflik di Myanmar semakin gawat. Negara Bagian Rakhine makin memanas. Ratusan ribu masyarakat dari etnis rohingya terdampak rangkaian peristiwa yang disebut-sebut sebagai salah satu tragedi kemanusiaan paling parah di dunia.

Sebagian dibunuh, diperkosa dan dianiaya. Sebagiannya lagi melarikan diri mencari suaka ke negara-negara tetangga, lantaran pemerintah Myanmar belakangan justru terlibat semakin jauh dalam pembantaian masyarakat rohingya.

Di Indonesia, hingga awal tahun 2017, tercatat setidaknya 959 menetap dan menyebar di sejumlah daerah di nusantara, mulai dari Aceh, Medan, Makassar hingga Jakarta.

Human Rights Working Group (HRWG) bersama SUAKA, jaringan masyarakat sipil yang bekerja bagi perlindungan hak-hak pencari suaka dan pengungsi di Indonesia telah memetakan lima permasalahan mendasar yang dialami pengungsi rohingya di Indonesia, berikut uraiannya:

1. Permasalahan Pendidikan

Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz menjelaskan, ratusan anak rohingya di Indonesia kesulitan mendapat akses pendidikan. Memang, sejumlah sekolah negeri di beberapa wilayah telah menyatakan sikap untuk menerima sebagian anak rohingya sebagai siswa, namun tetap saja, besarnya jumlah anak-anak pengungsi rohingya tak mampu tertampung sekolah-sekolah di Indonesia.

Selain belum semua sekolah menyatakan sikap yang sama –untuk menerima anak rohingya, HRWG dan SUAKA juga mengaku mengalami kesulitan soal pendataan terkait penyebaran lokasi anak-anak rohingya. Terkait masalah ini, HRWG mendorong pemerintah untuk mencari solusi celah yang dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak anak rohingya untuk bersekolah.

“Misalnya untuk masalah sekolah, kalau mereka tidak bisa sekolah di negeri, ya izinkanlah mereka sekolah di swasta,” kata Hafiz ketika dihubungi Okezone.com, Senin (4/9.2017).

2. Permasalahan Kesehatan

Selain masalah pendidikan, pengungsi rohingya di Indonesia nyatanya juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan. Proses administrasi yang rumit disebut-sebut sebagai masalah utama.

HRWG mencatat, dalam sejumlah kasus, ibu-ibu dari etnis rohingya bahkan mengalami kesulitan dalam proses persalinan mereka.

3. Permasalahan Pekerjaan

Permasalahan pekerjaan jadi salah satu yang paling rumit bagi warga rohingya di Indonesia. Status mereka sebaga pengungsi menyulitkan mereka untuk bekerja. Terlebih, Indonesia tak turut ambil bagian dalam meratifikasi konvensi 1951, sehingga pemerintah tak berkewajiban menyediakan lapangan kerja bagi para pengungsi.

Alhasil, para pengungsi rohingya di Indonesia hanya bisa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IMO). Selain itu, HRWG mencatat banyaknya pengungsi yang justru menjadi pekerja ilegal untuk menutupi kebutuhan hidup seperti pakaian dan pulsa telepon.

 Baca berita lengkapnya disini.

HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz menilai bahwa pemerintah Indonesia perlu menginisiasi kaukus diplomasi, baik di level pemerintah maupun parlemen. Hal itu bertujuan untuk mengentikan kekerasan terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

“Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen,” ujar Hafiz kepada Kompas.com, Senin (4/9/2017).

Hafiz menjelaskan, HRWG mencatat sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas internasional, regional, dan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.

Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini, kata Hafiz, terjadi karena belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik,” tuturnya.

Akibatnya, lanjut Hafiz, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, yakni menghasilkan rekomendasi, pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu, untuk dijalankan oleh pemerintah.

Rekomendasi itu terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di negara bagian Rakhine.

“Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” kata Hafiz.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Oleh karena itu, menurut Hafiz, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level, dengan melibatkan semua pihak.

Selengkapnya baca disini.

Indonesia Perlu Membangun Kaukus Diplomasi Permanen untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Kronologi penghilangan kewarganegaraan rohingya

Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. Di sisi yang lain, kerjasama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah Negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada Rohingya.

HRWG mencatat bahwa sejumlah inisiasi telah dilakukan oleh komunitas  internasional, regional, dan pelbagai pihak untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. Sayangnya, inisiasi-inisiasi itu tidak kunjung menghentikan aksi-aksi kekerasan terhadap Rohingya. Gagalnya sejumlah inisiasi ini di antaranya memang masih belum selesainya reformasi sektor keamanan di negara tersebut, karena militer masih mencengkram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengalami kebuntuan dan bahkan reaksi brutal dari pihak militer.

Dalam tim penasehat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi dengan Kofi Annan Foundation misalnya, telah ada sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan, di antaranya adalah tim penasehat ini sudah menghasilkan rekomendasi pada tanggal 24 Agustus 2017 yang lalu untuk dijalankan oleh Pemerintah, baik terkait dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, maupun layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State. Tapi nyatanya, bukannya direspons positif oleh militer, beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan untuk melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu.

HRWG memandang bahwa terdapat friksi yang cukup kuat di dalam pemerintahan di Myanmar yang menyebabkan konflik dan kekerasan terus berlanjut. Untuk itu pula, upaya diplomasi yang dilakukan harus mengarah pada dua level itu, dengan melibatkan semua pihak. Hampir semua inisiasi yang terjadi ditolak oleh Myanmar, mulai dari PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), maupun inisiasi internasional lainnya. Di level ASEAN, hanya pemerintah Indonesia yang bisa meyakinkan Myanmar untuk  terlibat dalam Informal ASEAN Foreign Ministers Retreat di Myanmar pada 18 Desember 2016 yang lalu dan merupakan langkah awal bagi Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan diplomasi yang lebih efektif, dengan mengajak negara-negara di luar ASEAN, eksekutif, legislatif, maupun militer, untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.

Dalam hal ini pula, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membuat aliansi global di antara pemerintah-pemerintah di dunia, selain proses formal yang telah berlangsung di PBB, untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan aksi-aksi kekerasan dan penyerangan kepada penduduk Rohingya, termasuk di antaranya adalah kerjasama reformasi sektor keamanan. Kaukus diplomasi permanen penting dirumuskan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan berlanjut dan menyelesaikan permasalahan utama konflik etnis Rohingya di Myanmar.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz,

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

HRWG: Diplomasi Merupakan Cara Selesaikan Konflik di Myanmar

JAKARTA – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer pemerintah Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar. Kecaman juga ditujukan kepada kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army-ARSA).

HRWG sangat menyesalkan pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi yang tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine.

“Komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara,” ujar Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG dalam keterangannya, Minggu (3/9/2017).

HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012. Dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

“Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.

Diplomacy of the Indonesia-Myanmar Permanent Conflict Resolution Needed to Prevent the Continuity of Brutality and Violence

HRWG strongly condemns the acts of mass violence by the military, security forces, and Myanmarese militia groups against the Rohingya ethnic minorities in Myanmar, as well as the violent acts by the armed Rohingya group who call themselves Al Yaqin (Arakan Rohingya Salvation Army—ARSA) against civilians. HRWG deeply regrets the existence of the Myanmarese government—Aung San Suu Kyi as Myanmar’s State Counselor—who is unable to do much to stop the violence. The acts of violence show that the Myanmarese government, specifically the military, refuses to cooperate with the international community to resolve the crisis and human rights abuses that are occurring in the Rakhine state. Hence, the international community must present a firmer, more serious stance towards the Myanmarese government. The ending of crime and acts of terror is legitimate for every nation, but the responsibility to protect civilians in a situation of conflict is also a state obligation.

Regarding the issue of the Rohingya, HRWG welcomes the Indonesian government’s approach towards internal conflict resolution that has been carried out since the rise of mass violence against the Rohingya minority group in 2012, which was in an effort to resolve the Andaman regional crisis (Rohingya refugees in ASEAN territorial waters), to the reoccurrence of violence at a smaller scale in October 2016.

However, our view is that the Indonesian government must further strengthen their diplomatic approach to the conflict resolution that has been carried out, not only to the Myanmarese government but also to military groups in Myanmar that are often beyond the government’s control. Humanitarian aid and the cessation of mass violence is a pressing need at this moment, but ensuring that Myanmar solves the Rohingya issue and does not use repressive approaches are also things that should be done. If not, cases of violence against the Rohingya will continue to occur without a permanent solution.

Besides that, HRWG also regrets the fact that the Myanmarese government does not cooperate with the international community (UN) that has established a Fact Finding Mission for cases of violence and alleged crimes against humanity that occurred in the Rakhine state in March 2017. Conversely, the resistance raised, with the application of the security and violence approach, actually leads the situation in the Rakhine state to worsen, causing a myriad of casualties from the civilian population. The Advisory Committee, led by former UN Secretary General Koffie Annan, has formed several important recommendations related to the root of the problem—namely, discrimination and citizenship—to be implemented by the Myanmarese government and supported by the military.

Within the international community, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is unable to do much to suppress this problem because, factually, the Myanmarese government refuses to cooperate, and there are still limitations within the ASEAN mechanism for internal conflict resolution that have regional impacts. The Indonesian government holds an important diplomatic role that has been accepted by the Myanmarese government, along with showing bilateral cooperation with the Myanmarese military a number of times. In regard to that, maximising Indonesia’s diplomatic role with the Myanmarese government is one of the current actions that can be carried out immediately in order to stop non-sustained violence and build an agreement to prevent future occurrences. If not, the Indonesian government’s efforts will be limited to “extinguishing the fire” instead of resolving the root of the problem.

Discrimination against the ethnic Rohingyas has occurred for decades, especially since the 1980s when the Myanmarese military junta officially removed the Rohingya ethnicity from the list of official list of ethnicities existing in Myanmar via the Constitution and Citizenship Act. In fact, throughout the early days of Myanmar’s independence, the Rohingya was one of the ethnic and racial groups that was recognised, within both the Constitution and in legislation. From the 1980s until now, the Rohingya have experienced a serious human rights violation by the government, starting from the violence and repressive approaches by the military and security forces, mass violence by vigilante groups in Myanmar, to the imposition of a Bengali identity as immigrants from Bangladesh. Until now, hundreds of thousands to a million ethnic Rohingyas remaining in the Rakhine state still do not have a citizenship status, do not have access to public services, are discriminated against by state policies, and are vulnerable to violence from the military and even civilians.

With the above description, HRWG states:

  1. The Myanmarese government must immediately end their militaristic and violent approach towards the Rohingyas in the Rakhine state as an international commitment that must be fulfilled. In addition, the government should immediately run an investigation regarding the violence that has occurred, bringing perpetrators to legal proceedings in order to prevent ongoing violence. The Bengali government should also be urged to provide protection towards displaced people from the Rohingya ethnic group that enters Bengali territory.
  2. The Myanmarese government should allow humanitarian aid to be given to the victimised Rohingya community—both to those who remain in the Rakhine state and to internally displaced people in surrounding areas.
  3. In line with that, we urge the Myanmarese government to cooperate with the international community, in this case the UN Fact Finding Mission, to investigate the violence that has occurred and resolve the issue of the Rohingyas as a whole.
  4. Implementing the recommendations issued by the Advisory Committee headed by Kofi Annan on the 24th of August 2017 would include making a concrete effort to cease the segregation between the Buddhist and Rohingya Muslim communities in the Rakhine state, ensuring humanitarian aid for victims in the Rohingya community, providing citizenship rights towards ethnic Rohingyas and revising the 1982 Citizenship Act, carrying out the process of law enforcement for human rights violations, and ensuring freedom of speech and freedom of movement for the Rohingya community.
  5. The Indonesian government must further their diplomatic efforts, both bilateral and regional, to push the Myanmarese government to cease the occurring violence, withdraw security and military personnel from ongoing operations, prioritise dialogue to solve the crisis in Rakhine, and cooperate with the UN Fact Finding Mission.

Jakarta, 4 September 2017

Muhammad Hafiz, Executive Director HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

Diplomasi Penyelesaian Konflik Permanen Indonesia-Myanmar diperlukan untuk Mencegah Keberlangsungan Brutalitas dan Kekerasan

HRWG mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer, aparat keamanan dan kelompok militia Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar, maupun yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army -ARSA) terhadap penduduk sipil. HRWG sangat menyesalkan pemerintah Myanmar – Aung San Suu Kyi sebagai Myanmar State Counselor – tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak Militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine, sehingga komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap Negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara.

Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah. Penghentian kekerasan massal dan bantuan kemanusiaan merupakan suatu kebutuhan mendesak saat ini, namun memastikan Myanmar tidak menggunakan pendekatan represif dan menyelesaikan masalah Rohingya secara utuh adalah suatu hal yang juga harus dilakukan. Bila tidak, kasus kekerasan terhadap Rohingya akan terus menerus terjadi tanpa ada solusi yang permanen.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017. Sebaliknya, resistensi yang dimunculkan, dengan penerapan pendekatan keamanan dan kekerasan, justru menyebabkan situasi di Rakhine state semakin parah yang menimbulkan banyak korban dari penduduk sipil. Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Koffie Annan telah melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait akar masalah yaitu dikriminasi dan kewarganegaraan, harus dilaksanakan pemerintah Myanmar dan didukung pihak militer.

Dalam situasi komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan. Untuk itu, memaksimalkan peranan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Myanmar adalah salah satu celah saat ini yang bisa dilakukan secepatnya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut dan membangun kesepakatan agar hal ini tidak terulang kembali ke depan. Bila tidak, upaya pemerintah Indonesia hanya akan sebatas memadamkan api dan tidak menyelesaikan akar masalah yang terjadi.

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan. Padahal, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingya adalah salah satu etnis dan rumpun ras yang diakui, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 1980-an hingga sekarang, Rohingya mengalami pelanggaran serius dari Pemerintah, mulai dari kekerasan dan pendekatan represif dari militer dan aparat keamanan, kekerasan massal dari kelompok vigilante di Myanmar, hingga pemaksaan identitas Bengali sebagai pendatang dari Bangladesh. Hingga kini, sekitar ratusan ribu hingga 1 juta etnis Rohingya yang masih tersisa di Rakhine state tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat mengakses layanan publik, terdiskriminasi dari setiap kebijakan negara, serta rentan terhadap kekerasan dari militer maupun sipil.

Dengan gambaran tersebut diatas HRWG menyatakan:

  1. Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan pendekatan militeristik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine state sebagai komitmen internasional yang harus ditaati. Selain itu, Pemerintah harus segera melakukan investigasi atas kekerasan yang terjadi, dengan membawa pelaku ke proses hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan. Serta mendesak pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi (displaces people) dari etnis Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh
  2. Pemerintah Myanmar harus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi komunitas Rohingya yang menjadi korban, baik yang berada di Rakhine State maupun pengungsi-pengungsi internal di wilayah lain.
  3. Sejalan dengan itu, kami mendesak pemerintah Myanmar bekerjasama dengan komunitas internasional, dalam hal ini UN Fact Finding Mission, untuk menginvestigasi kekerasan yang telah terjadi dan menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh.
  4. Melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Committee yang diketuai oleh Kofi Annan pada 24 Agustus 2017 yang lalu, di antaranya adalah dengan mengambil upaya konkret mengakhiri segregasi antara komunitas Budha dan Muslim Rohingya di Rakhine state, memastikan adanya bantuan kemanusiaan untuk korban dari komunitas Rohingya, memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan merevisi UU Kewargenegaraan tahun 1982, menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, dan menjamin hak kebebasan berekspresi dan berpindah bagi komunitas Rohingya.
  5. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya diplomatiknya, bilateral dan regional, untuk menekan pemerintah Myanmar tidak melanjutkan kekerasan yang terjadi, menarik aparat keamanan dan militer dari operasi yang berlangsung, serta mengutamakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan krisis di Rakhine tersebut dan bekerja sama dengan Komite Pencari Fakta PBB.

Jakarta, 3 September 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

[Article] Citizenship Challenges in Myanmar’s Democratic Transition: Case Study of the Rohingya-Muslim

Citizenship Challenges in Myanmar’s Democratic Transition: Case Study of the Rohingya-Muslim

Ahmad Suaedy (Abdurrahman Wahid Center) Muhammad Hafiz (Human Rights Working Group)

 

(the article published by Studia Islamika, ISSN: 0215-0492, e-ISSN: 2355-6145, Vol. 2, No. 1, 2015)

Abstract

As a part of the Myanmar transition to democracy, which began after the election in 2010, the census on March-April 2014 refused to count the Rohingya ethnic group. This was symbolic of the Myanmar government’s rejection of Rohingya people as citizens. The paradox is that democracy necessitates a guarantee of fundamental freedoms and recognition of all group identities. Through in depth interviews with a number of Rohingya political and social leaders at the end of March 2014, in Yangon, this research details the Rohingya struggle to secure their rights in the political process. A number of documents both from the Rohingya and from the Myanmar government justify why and how the process of exclusion and discrimination occurs. This research will conclude with a discussion of the challenges and recommended steps for the future to accommodate the Rohingya as Myanmar citizens, and of the need for international and regional support.

Keywords

Rohingya; Rakhine; citizenship; democracy; transition; Myanmar

Source: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/1387