Tag Archives: Komite HAM PBB

Jaksa Agung: Penyelesaian Kasus 1998 Secara Nonyudisial

TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) 1998 secara nonyudisial. Alasannya, pencarian fakta, bukti, dan saksi sulit dilakukan.

“Sementara kita berkeinginan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat ini segera terselesaikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Februari 2017.

Menurut dia, siapa pun yang menangani kasus ini akan kesulitan membawanya ke arah pendekatan yudisial. Sebab peristiwa ini sudah lama terjadi.

Prasetyo berujar pemerintah sudah berulang kali melakukan rapat membahas penyelesaian kasus ini. Keputusan penyelesaian secara nonyudisial diambil karena melihat dinamika saat ini. “Makanya Pak Menkopolhukam mengambil inisiatif,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, penyelidikan terkait dengan pelanggaran HAM tetap dilakukan oleh Komisi Nasional HAM. “Kalaupun dilaksanakan ke penyidikan, jangan dipaksakan ke judicial bila ternyata hasilnya tidak maksimal,” tuturnya.

Sikap pemerintah ini dikecam oleh Human Rights Working Group (HRWG). Keputusan itu dianggap sebagai jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

“Atas dasar apa keputusan ini dibuat? Jika masalahnya jaksa tidak mau merespons temuan Komnas HAM, maka kami mendesak presiden untuk memaksa Jaksa Agung agar menindaklanjutinya,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz.

Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi TSS, kata Hafiz, yang perlu ditegaskan adalah prinsip pengungkapan kebenaran oleh negara. Menurut dia, hal ini bukan sekadar pembuktian suatu peristiwa dan menghentikan beban sejarah bangsa. “Ini juga menjadi pelajaran bagi publik agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang,” ucapnya.

Hafiz mengatakan proses tidak boleh langsung melompat ke nonyudisial. Namun, harus diungkap dulu kebenarannya. “Siapa melakukan apa, atas perintah siapa dan atas sebab apa? Siapa korbannya? Bagaimana gambaran utuh peristiwanya? Semuanya harus diungkap ke publik,” ujarnya.

 

Lihat berita aslinya disini.

HRWG Kecam Putusan Pemerintah Selesaikan Kasus TSS Melalui Jalur Non Yudisial

Covesia.com – Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keputusan Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semnaggi II (TSS) melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi.

HRWG menganggap, keputusan ini merupakan jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

“Atas dasar apa keputusan ini dibuat? Jika masalahnya Jaksa tidak mau merespon temuan Komnas HAM, maka kami mendesak Presiden untuk memaksa Jaksa Agung agar menindaklanjutinya. Selama ini, Jaksa Agung terbukti menghambat pelaksanaan dan melawan Nawacita, yang salah satunya adalah akan menyelsaikan kasus pelanggran HAM masa lalu,” kata Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG melalui pers rilis yang diterima covesia.com, Rabu (1/2/2017).

Hafiz juga mengingatkan bahwa persetujuan tak berkesudahan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ini telah menjadi perhatian Komite HAM PBB.

Bahkan, menurut Hafiz, Komite HAM PBB menjadikan penyelesaian perseteruan dua lembaga ini sebagai rekomendasi kunci atau prioritas pada tahun 2013, selain 3 rekomendasi lainnya.

“Hingga saat ini, kita tidak tahu bagaimana hasilnya, Kejaksaan dan Komnas saling lempar, saling tuduh tidak lengkapnya dokumen, sehingga kasus penyelesaiannya mandeg”, tegasnya.

Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi TSS, lanjut Hafiz, yang perlu ditegaskan adalah prinsip pengungkapan kebenaran oleh negara.

Tidak hanya sebagai pembuktian terhadap suatu peristiwa dan menghentikan beban sejarah bangsa, hal ini juga menjadi pelajaran bagi publik agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang. Lebih dari itu, proses ini mendorong adanya pemenuhan hak-hak korban itu sendiri.

Di samping itu, HRWG juga mendorong agar temuan Komnas HAM dan termasuk pula Komnas Perempuan terkait pelanggaran HAM TSS bisa dijadikan rujukan untuk proses penyidikan.

“Apalagi, kasus ini adalah kasus yang tergolong baru, saksi, korban dan keluarganya, serta mungkin pelaku masih hidup. Bila fakta sudah diungkap, setelah itu terserah korban dan keluarganya untuk menindaklanjuti atau tidak ke proses pengadilan hingga penghukuman. Bukan hak pemerintah dan Komnas HAM,” jelasnya.

Meski diingat, hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II pada bulan Maret 2002, menyatakan, ketiga tragedi tersebut bertautan satu sama lain.

KPP HAM TSS juga menyatakan, terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat HAM yang antara lain berupa pembunuhan, peganiayaan, penghilangan paksa, perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta meluas.

Lihat berita aslinya disini.