Tag Archives: media massa

Pemerintah Myanmar Harus Membuka Akses Internasional dan Media Massa

Hingga kini, ada banyak desakan internasional terhadap Myanmar terkait dengan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Hal ini, setidaknya, dalam setahun terakhir, adalah kali kedua tindakan brutal militer terhadap sipil terjadi dengan dalih untuk memberantas jaringan terorisme Al Yaqin. Sayangnya, pemerintah tak punya kuasa untuk memastikan operasi itu tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, termasuk serangan terhadap warga sipil.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

Untuk itu, selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine.

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada. Transparansi adalah jalan terbaik untuk penyelesaian damai dalam jangka panjang.

Masuknya komunitas internasional, media massa dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan jaminan keamanan bagi mereka merupakan langkah utama untuk menghentikan penyebaran berita atau foto yang dianggap bohong dan hoax. Bila tidak, maka pemerintah Myanmar – dalam hal ini Aung San Suu Kyi – tidak bisa sepenuhnya menyalahkan maraknya berita-berita hoax yang bertebaran, meskipun hal itu juga harus diminimalisasi untuk menghindari ketegangan dan kekerasan serupa di negara lain.

Jakarta, 7 September 2017

Muhammad Hafiz

Direktur Eksekutif HRWG

CP:

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

HRWG Kecam Kekerasan terhadap Wartawan dalam Aksi 112

KELOMPOK pegiat Hak Asasi Manusia HRWG mengecam tindakan kekerasan kepada jurnalis atau wartawan yang sedang bekerja meliput aksi damai 112 (11 Februari).

Kekerasan dan intimidasi apa pun terhadap media, terutama jurnalis yang sedang bekerja mengumpulkan informasi merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan pers yang dilindungi undang-undang. Bahkan, di dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dimungkinkan adanya sanksi atas tindakan penghalangan atau penghambatan aktifitas tersebut.

“Jurnalis ialah komponen penting demokrasi dan perlindungan HAM, sehingga keberadaannya harus dihormati oleh semua pihak. Harus diakui bahwa kekerasan terhadap jurnalis seringkali terjadi akibat ketidaksukaan terhadap pemberitaan media dengan alasan yang beragam, tetapi menghalangi-halangi aktivitas jurnalisme jelas-jelas mengancam pilar demokrasi. Penghalangan terhadap jurnalis juga menghalangi publik untuk menerima informasi yang utuh terhadap situasi atau suatu peristiwa,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/2).

Ia menambahkan, semua pihak harus menghargai dan menghormati pemberitaan media sebagai bagian dari iklim demokratis. Bila tidak setuju dengan konten atau materi pemberitaan, setiap orang diberikan hak untuk melangkah prosedur yang telah disediakan, seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi, hingga melalui Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Prosedur ini yang seharusnya digunakan oleh setiap pihak untuk mengeluh atas apa yang diberita oleh media massa dan tidak memilih cara penyelesaian sendiri, apalagi dengan kekerasan,” ujarnya.

Di sisi yang lain, lembaga-lembaga pengawas media juga seharusnya dapat bekerja independen dan tetap menjaga independensi pers di Indonesia dan memastikan setiap media untuk berpegang pada prinsip jurnalisme profesional.

“Industri media, dengan pelbagai macam kepentingannya, harus pula tetap mendorong independensi dan menggunakan prinsip dan etika jurnalistik,” imbuh Hafiz.

Lihat berita aslinya disini.