Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

Press Release

Golden Opportunity for ASEAN to Begin Recognizing Refugee Rights

[Jakarta, 24 January 2019] Human Rights Working Group (HRWG) appreciates the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN’s) effort in facilitating repatriation for Rohingya refugees facing persecution in Myanmar.  Earlier this week, ASEAN expressed the intent to address the issue of forced migration of Rohingya refugees within the ASEAN region. This comes as a response to the overwhelming need to facilitate a coordinated response to what has been described as the fastest-growing refugee crisis. The Rohingya, a stateless minority group residing in Myanmar’s Rakhine State, have suffered discrimination at the hands of the Myanmar government, and violent persecution by the military and nationalist vigilantes.

ASEAN’s repatriation efforts have been spearheaded by the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), which is coordinating the equitable distribution of aid and relief in affected areas of Myanmar. Along with overall support from the ASEAN community, these efforts have paved the way for the development of a clear pathway towards the realization of peace and human rights objectives.

In order to prevent further escalation of the crisis in Rakhine State, ASEAN must contribute to guarantee the safe repatriation of Rohingya refugees, working alongside ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights and the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation to resolve the key issues causing the conflict, and to promote reconciliation with upholding the principles of fair trial and human rights-based approaches.

In order to uphold accountability, it is crucial that Myanmar opens press freedom. Journalists should be free to seek and share information. Accordingly, Myanmar must release the journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, who were imprisoned in 2017 for investigating human rights abuses in Rakhine State.

A comprehensive refugee rights policy should be introduced and developed by ASEAN as, since its establishment, ASEAN has not addressed refugee rights.

This crisis can be seen as a golden opportunity for ASEAN to begin to recognize refugee rights as well as begin to end practices such as mandatory detention. Alternative methods include: Supporting the health and well-being of migrants, strengthening the participation in immigration case resolution processes, improving voluntary and independent departure rates and avoiding wrongful detention, overcrowding and long-term detention.

For more information, please contact Mr. Daniel Awigra, Deputy Director of the Human Rights Working Group  at awigra2015@gmail.com or +62817 6921757

For download the press statement please click this link.

HRWG Desak Myanmar Buka Akses Internasional dan Jurnalis

Suara.com – Koalisi sipil Human Rights Working Group (HRWG) mendesak Pemerintah Myanmar membuka akses lembaga internasional untuk mengirimkan bantuan untuk etnis Myanmar. Selain itu membuka akses jurnalis di sana.

Sejak terjadi kekerasan pada November 2016, di mana puluhan bahkan ratusan rumah dibakar oleh pasukan keamanan Myanmar, HRWG telah mengecam keras hal tersebut dan meminta Pemerintah Myanmar segera mengakhiri kekerasan dan membawa pelaku ke proses hukum. Meskipun, dengan alasan pemberantasan terorisme, brutalitas itu terjadi kembali.

“Selain memastikan militer menahan diri untuk tidak melakukan operasi secara sewenang-wenang yang melanggar HAM, melanjutkan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan sebagai mekanisme internal, seharusnya Pemerintah Myanmar juga membuka akses bagi komunitas internasional – di antaranya UN Fact Finding Mission – untuk bekerjasama dan melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Sejak 9 Oktober 2016, akses media di daerah konflik sangat terbatas. Sesuai dengan laporan Komisi Pengarah, yang diketuai Kofi Annan, mendorong pemerintah untuk memberikan akses terhadap media, baik dalam dan luar negeri.

Kata dia, kebijakan untuk menutup akses media akan kontra produktif terhadap tujuan untuk menyelesaikan masalah. Mengingat, asumsi bahwa pemerintah Myanmar sedang menyembunyikan sesuatu akan ada.

Selengkapnya baca disini.

HRWG : Krisis Rohingya, Militer Masih Mencengkeram Kuat

TEMPO.COJakarta – Human Right Working Group (HRWG) Indonesia menilai tak berjalannya reformasi sektor keamanan di Myanmar menjadi salah satu penyebab pecahnya krisis Rohingya. Padahal, HRWG menilai telah banyak inisiasi yang dilakukan berbagai pihak demi menyelesaikan konflik kemanusiaan tersebut.

“Militer masih mencengkeram kuat secara politik. Akibatnya, tidak jarang inisiasi yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan bahkan reaksi brutal dari pihak militer,” kata Direktur Eksekutif HRWG Indonesia Muhammad Hafiz dalam keterangannya, Senin, 4 September 2017.

Contohnya, kata Hafiz, sejumlah komitmen dan upaya yang dihasilkan tim penasehat yang dibentuk aktivis prodemokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dengan Kofi Annan Foundation. Rekomendasi untuk pemerintah Myanmar yang dilahirkan pada 24 Agustus 2017 itu berkaitan dengan diskriminasi, hak kewarganegaraan, serta layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan bagi penduduk minoritas di Rakhine State.

Sayangnya, militer tak merespons positif rekomendasi tersebut. “Beberapa hari setelah itu kekerasan justru terjadi kepada etnis Rohingya dengan alasan melumpuhkan pasukan bersenjata yang menyerang terlebih dahulu,” ujarnya.

Selengkapnya baca disini.