167 Rekomendasi UPR Indonesia Diterima: Isu-isu Sensitif Masih menjadi Catatan

[Jakarta – Geneva, 21 September 2017] Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR, Human Rights Working Group (HRWG) yang diwakilkan oleh Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor untuk HAM dan ASEAN; Ketua Arus Pelangi oleh Yuli Rustinawati; serta Peneliti IMPARSIAL, Evitarossi; juga Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) melalui pernyataan lisannya, menyampaikan apresiasi baik terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuka ruang  dan partisipasi aktif bagi masyarakat sipil dalam proses UPR Indonesia putaran ketiga.

Pada Sesi Kelompok Kerja UPR tanggal 3 Mei lalu, Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 225 rekomendasi dari 101 Negara Anggota PBB. Namun, sangat disayangkan dalam Sidang UPR Outcomes terakhir ini, Pemerintah Indonesia masih belum cukup berani untuk menerima seluruh rekomendasi UPR, hanya  17 rekomendasi yang diterima dari total 75 rekomendasi tertunda, sehingga total rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian diimplementasikan dalam waktu empat tahun mendatang adalah sejumlah 167 rekomendasi.

Jawaban dan keputusan dari UPR Outcomes Indonesia telah diadopsi dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-36 di Palais des Nations, Jenewa – Swiss yang dijelaskan oleh Bapak Michael Tene, Wakil Duta Besar, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa hari ini.

Dalam pernyataannya, Bapak Michael Tene menjelaskan alasan kenapa rekomendasi UPR yang masih tertunda belum dapat diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, karena isu-isu tersebut tidak sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019. Sangat disayangkan, mengingat beberapa rekomendasi yang masih dicatat oleh Pemerintah Indonesia adalah rekomendasi yang sifatnya masih sangat sensitif di Indonesia dan masih membutuhkan perhatian khusus.

Terdapat beberapa catatan penting yang kami amati dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya adalah:

  1. Pemerintah Indonesia masih menganggap hukuman mati sebagai hukum positif di Indonesia yang masih tertera di dalam KUHP. Namun, kini hukuman mati merupakan hukuman yang sifatnya alternatif;
  2. Situasi kelompok LGBT pun juga masih menjadi catatan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia terlihat masih sulit untuk menerima dikarenakan sensitivitas isu di dalam negeri sendiri, bahkan Pemerintah Indonesia masih menganggap isu ini controversial dan seringkali dianggap sebagai isu polarisasi;
  3. Pemerintah Indonesia masih belum dapat menerima rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Tambahan (Optional Protocol) instrumen HAM internasional karena belum menjadi prioritas utama. Pemerintah menganggap keberadaan Lembaga HAM Nasional di dalam negeri masih cukup mumpuni sebagai prosedur complain dalam mengatasi permasalahan dan situasi HAM di Indonesia;

Dalam kesempatan tersebut, HRWG, Arus Pelangi dan Imparsial juga memberikan pernyataan secara lisan dengan menggarisbawahi beberapa rekomendasi UPR Indonesia berdasarkan pada tingkat urgensi situasi hak asasi manusia di dalam negeri, yaitu:

  • Mendesak Pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati dengan menjamin perlindungan hak-hak fundamental bagi narapidana yang menghadapi hukuman mati, menyelidiki seluruh kasus unfair trial dalam hukuman mati yang terdahulu, serta menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam penegak hukum;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia dan membuka akses ke Papua dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai perbedaan konsep antara Indigenous People dan Masyarakat Adat (Adat Communities) yang selalu menjadi akar permasalahan terhadap perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia;
  • Menuntaskan permasalahan impunitas di Papua dengan mengaktifkan Pengadilan HAM Permanen terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Wasior-Wamena, Papua;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok manapun, tidak terkecuali kelompok orientasi seksual dan identitas gender (LGBTI), sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  • Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan non-kriminal dalam kasus penodaan agama ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama yang masih proses hingga saat ini;
  • Menindaklanjuti aktor intelektual dan sekelompok orang yang terlibat di dalam kasus kekerasan dan penyebaran berita hoax di media sosial terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada YLBHI-LBH Jakarta, sebagai lembaga yang sejak lama telah menjadi simpul demokrasi dan pergerakan HAM di Indonesia;
  • Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi UPR yang telah diterima dalam waktu empat tahun ke depan, memasukannya ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM; dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

 

Kontak:

Muhammad Hafiz (hafizmuhammad85@gmail.com | +62 812-8295-8035⁠)

Yuyun Wahyuningrum (wahyuningrum@gmail.com | +31614577102)

Yuli Rustinawati, Arus Pelangi (yuli@aruspelangi.or.id | +62812 8366 8241)

Evitarossi, IMPARSIAL (esbudiawan@imparsial.org | +62 812 1919 2143)

Sidang Komite Pekerja Migran PBB untuk Indonesia Sebagai Langkah Awal Perbaiki Situasi Perlindungan Pekerja Migran

[Jakarta-Jenewa, 6 September 2017] – Kemarin untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkan kewajiban internasionalnya dalam mengimplementasikan substansi dari Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi sejak tahun 2012 di hadapan Komite Pekerja Migran PBB di Jenewa, Swiss (5/9).  Di hadapan Komite, Pemerintah Indonesia harus menjawab 68 pertanyaan pada sesi pertama dan 12 pertanyaan pada sesi kedua.

HRWG, SBMI, LBH Jakarta dan JBM mengapresiasi delegasi Pemerintah RI yang dipimpin oleh H.E. Michael Tene, Ambasador/Deputy Permanent Representative Indonesia untuk PBB. HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk memandang proses ini sebagai langkah awal memperbaiki situasi pekerja migran di Indonesia, setelah melakukan ratifikasi. Sidang di Jenewa ini adalah proses dialog yang mengarahkan pada upaya perbaikan dengan adanya rekomendasi (Concluding Observation) yang akan dihasilkan dari proses sidang tersebut.

Selain mengirimkan laporan alternatifnya bersama masyarakat sipil yang lain, HRWG juga membuat briefing paper yang diteruskan ke Komite. Komite mengapresiasi masukan masyarakat sipil indonesia yang sangat detail dengan rekomendasi yang bernas menuju perbaikan penegakkan HAM pekerja migran Indonesia. Sebagian besar konsen masyarakat sipil Indonesia di dengar dan diteruskan dalam bentuk pertanyaan kepada Pemerintah RI.

Dalam sidang kemarin, Komite memberikan pertanyaan seputar pembatasan peran agen rekrutmen swasta (PPTIKIS), bagaimana menyelamatkan pekerja migran dari ancaman hukuman mati, efektivitas MoU bilateral, akses terhadap bantuan hukum, pendidikan anak yang bekerja di sektor perkebunan, harmonisasi Konvensi terhadap kebijakan nasional, dan lain-lain masih terkesan dijawab dengan defensif, normatif dan programatik, belum masuk pada akar masalah, kritis serta komprehensif.

Semua anggota Komite mengomentari jumlah delegasi Pemerintah RI yang datang ke sesi 27 Committee on Migrant Workers (CMW). Namun demikian, mereka menyayangkan ketimpangan jender dalam komposisi, mengingat mayoritas pekerja migran indonesia adalah perempuan.

Yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terus mendorong dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan bagaimana sidang ini menjadi momentum perbaikan perlindungan dan tata kelola persoalan pekerja migran sejalan dengan substansi Konvensi. Diharapkan ke depan, Pemerintah RI juga menerima dan mengadopsi rekomenasi-rekomendasi dari Komite.

Rekomendasi yang dihasilkan ini harus menjadi jangkar minimal bagaimana kebijakan pekerja migran di Indonesia diarahkan. Pemerintah harus membuat langkah-langkah konkret bagaimana rekomendasi tersebut dilaksanakan, secara terukur dan terarah, serta mencatat substansi diskusi di dalam sidang sebagai acuan yang nantinya dirumuskan ketika pulang ke Indonesia.

Kontak:

Daniel Awigra, Program Menejer HRWG; 08176921757 (Jakarta)

Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor HRWG; +316154477102 (Jenewa)