HRWG Desak Presiden Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Bisnis.com, JAKARTA – Human Rights Working Group (HRWG) mendesak komitmen Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu termasuk menyelesaikan perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional HAM.

Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengatakan bahwa bila dibandingkan dengan 20 tahun lalu, proses penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM semestinya sudah lebih maju.

“Pada medio 1999-2000, Pemerintah Indonesia bisa menghasilkan dua UU dan peraturan lainnya yang memperkuat jaminan HAM dan mendorong proses penyelesaaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi,” paparnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (9/6/2018).

Muhammad menuturkan pemerintah dan legislatif pada periode itu berhasil mendorong terbitnya beleid UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai tonggak komitmen negara.

Terkait perdebatan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, hal itu bermula pada 2012 di mana Komite HAM PBB memasukkan deadlock dalam rekomendasi dan meminta pemerintah bisa menyelesaikannya.

“Namun, hingga kini bahkan setelah Presiden RI menemui korban pekan lalu, kebuntuan belum juga bisa diatasi. Kejaksaan tetap memaksa untuk tidak melanjutkan ke proses penyidikan dan Komnas HAM sangat terbatas dalam penyelidikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, HRWG menilai pentingnya Presiden Jokowi membuat teroboasan kebijakan bila kasus pelanggaran HAM ingin diselesaikan.

“Wacana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) revisi UU Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan mandat lebih kepada Komnas HAM adalah pilihan strategis harus dilihat Presiden,” lanjut Muhammad.

Dalam UU itu, hanya ada pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM (pasal 18). Selain itu, dengan bukti permulaan yang ada, kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik (pasal 20).

Sementara itu, penyidikan masih dilakukan oleh Jaksa Agung (pasal 21).

Baca berita selanjutnya disini.

Presiden Diminta buat Terobosan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

LEMBAGA Human Rights Working Group (HRWG) mendesak komitmen Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini harus dijawab oleh Presiden dengan menyelesaikan sengkarut perdebatan yang tak kunjung usai antara kejaksaan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, baik melalui perubahan kebijakan maupun terobosan institusional.

Pertemuan Jokowi dengan korban yang konsisten melakukan Aksi Kamisan harus diterjemahkan ke dalam aksi konkret untuk kepentingan korban. HRWG memandang, wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang diarahkan untuk mendorong rekonsiliasi justru tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, karena secara hukum instansi kementerian tidak patut mengintervensi perkara penegakan hukum.

Di luar wacana DKN tersebut, sebelumnya telah ada inisiasi pembentukan Komite Kepresidenan yang justru lebih memadai untuk diteruskan oleh Presiden. Apalagi, pembentukan komite ini telah disebutkan di dalam Nawacita dan RPJMN.

Komite Kepresidenan ini setidaknya dilakukan oleh suatu lembaga baru yang lebih kredibel dan independen. Komite akan memberikan arah dan strategi kebijakan bagaimana kasus pelanggaran HAM masa lalu ini dapat diselesaikan.

“Skenario lain yang juga relevan ialah dengan membuat terobosan untuk memutus perdebatan yang tak pernah selesai antara kejaksaan dan Komnas HAM,” kata Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/6).

Pada 2012, Komite HAM PBB telah memasukkan deadlock ini dalam rekomendasi dan meminta Pemerintah bisa menyelesaikannya. Namun hingga saat ini, bahkan pada saat Presiden menemui korban pekan lalu, kebuntuan ini belum juga bisa diatasi. Kejaksaan tetap memaksa untuk tidak melanjutkan ke proses penyidikan, tapi mandat Komnas HAM sendiri sangat terbatas pada penyelidikan.

“Untuk memutus kebuntuan ini, HRWG menilai pentingnya Jokowi membuat terobosan kebijakan bila kasus pelanggaran HAM masa hendak diselesaikan,” imbuh Hafiz.

Wacana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Revisi UU Nomor 26 Tahun 2000 yang memberikan mandat lebih kepada Komnas HAM adalah salah satu pilihan strategis yang harus dilihat Presiden Jokowi.

Sebagaimana diberitakan, UU 26/2000 hanya memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM (Pasal 18) dan dengan bukti permulaan yang ada, kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada Penyidik (Pasal 20). Penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21).

Mengatasi kebuntuan tersebut, revisi UU 26/2000 adalah mendesak dilakukan bila memang komunikasi antara dua lembaga ini tidak kunjung selesai. Melalui Perppu, Komnas HAM seharusnya diberikan kewenangan lebih untuk melakukan Penyidikan (Pasal 20) dan melanjutkan proses projusticia kasus-kasus yang telah lengkap bukti permulaannya.

“Bila tidak, kebuntuan ini tidak akan kunjung selesai. Beberapa komitmen yang disepakati, misalnya, untuk menyelesaikan kasus Wasior dan Wamena, ternyata tak juga bisa dilanjutkan dengan segala kendala yang muncul dalam proses penyelesaiannya,” kata Hafiz.

Menurut HRWG, bila dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, proses penegakan hukum dan penyelesaian dosa masa lalu ini seharusnya sudah lebih maju. Pada medio 1999 hingga 2000, Pemerintah Indonesia bisa menghasilkan dua UU dan peraturan lainnya yang memperkuat jaminan HAM dan mendorong proses penyelesaian pelanggaran HAM yang pernah terjadi.

“UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah tonggak komitmen Negara. Maka itu, dalam perjalanan kurang lebih 20 tahun tersebut, Pemerintah harus lebih maju lagi penguatan norma dan penegakan HAM ini. Salah satu indikatornya adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut,” lanjutnya.

Untuk itu, HRWG mendesak Presiden Jokowi untuk:

1. Segera mengatasi kebuntuan komunikasi antara Kejaksaan dan Komnas HAM dan memprioritaskan kasus-kasus yang telah dapat dilanjutkan ke proses penyidikan agar dapat segera memberikan kepastian keadilan kepada para korban.

2. Menolak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang tidak memenuhi unsur independen dan akuntabilitas suatu badan penyelesaian perkara hukum dan keadilan. Pembentukan DKN ini juga bertentangan dengan Pasal 47 UU No 26/2000.

3. Membuat terobosan institusi ataupun kebijakan, di antaranya dengan melanjutkan rencana pembentukan Komite Kepresidenan yang memberikan arah kebijakan dan strategi penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan/atau mengeluarkan PERPPU terkait revisi UU No. 26 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM.  (RO/OL-1)

Baca berita aslinya disini.

Jaksa Agung: Penyelesaian Kasus 1998 Secara Nonyudisial

TEMPO.CO, Jakarta – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS) 1998 secara nonyudisial. Alasannya, pencarian fakta, bukti, dan saksi sulit dilakukan.

“Sementara kita berkeinginan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat ini segera terselesaikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Februari 2017.

Menurut dia, siapa pun yang menangani kasus ini akan kesulitan membawanya ke arah pendekatan yudisial. Sebab peristiwa ini sudah lama terjadi.

Prasetyo berujar pemerintah sudah berulang kali melakukan rapat membahas penyelesaian kasus ini. Keputusan penyelesaian secara nonyudisial diambil karena melihat dinamika saat ini. “Makanya Pak Menkopolhukam mengambil inisiatif,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, penyelidikan terkait dengan pelanggaran HAM tetap dilakukan oleh Komisi Nasional HAM. “Kalaupun dilaksanakan ke penyidikan, jangan dipaksakan ke judicial bila ternyata hasilnya tidak maksimal,” tuturnya.

Sikap pemerintah ini dikecam oleh Human Rights Working Group (HRWG). Keputusan itu dianggap sebagai jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

“Atas dasar apa keputusan ini dibuat? Jika masalahnya jaksa tidak mau merespons temuan Komnas HAM, maka kami mendesak presiden untuk memaksa Jaksa Agung agar menindaklanjutinya,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz.

Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tragedi TSS, kata Hafiz, yang perlu ditegaskan adalah prinsip pengungkapan kebenaran oleh negara. Menurut dia, hal ini bukan sekadar pembuktian suatu peristiwa dan menghentikan beban sejarah bangsa. “Ini juga menjadi pelajaran bagi publik agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang,” ucapnya.

Hafiz mengatakan proses tidak boleh langsung melompat ke nonyudisial. Namun, harus diungkap dulu kebenarannya. “Siapa melakukan apa, atas perintah siapa dan atas sebab apa? Siapa korbannya? Bagaimana gambaran utuh peristiwanya? Semuanya harus diungkap ke publik,” ujarnya.

 

Lihat berita aslinya disini.