Tag Archives: pengungsi

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Utama Pencari Suaka di Indonesia

Covesia.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010.

Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 – 27 UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA melalui pers rilis yang diterima covesia.com, kamis (19/1/2017), menegaskan bahwa Perpres ini harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujar Febi.

Menurutnya, yang terpenting dari Perpres ini adalah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau illegal.

Agar efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres ini karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi.

Lihat berita aslinya disini.

Perpres Perlindungan Pengungsi Harus Menjawab Permasalahan Pencari Suaka di Indonesia

RMOL. Pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres tersebut merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G UUD dan Pasal 25 �” 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Chair SUAKA, Febi Yonesta, menegaskan bahwa Perpres ini harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah di Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah seringkali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujar Febi di Jakarta, Rabu, (18/1).

Karena tidak adanya aturan yang jelas ini, menurut Febi, pendekatan yang seringkali digunakan adalah pendekatan keamanan yang justru menambah kerentanan para pencari suaka.

“Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas di Pemerintahan apabila mendapati keberadaan pengungsi baik di laut maupun di darat,” demikian lanjutnya.

Menurut SUAKA, yang terpenting dari Perpres ini adalah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau illegal.

Sementara itu, Koordinator Advokasi SUAKA dan Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz mengapresiasi penerbitan Perpres ini karena mengadopsi definisi pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal

“Yang dibutuhkan kemudian adalah semua instansi pemerintah terkait harus pula mengadopsi definisi yang sama dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sehingga dapat memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik,” urainya.

Lebih lanjut, Hafiz menegaskan bahwa dalam penerapannya ke depan Perpres ini harus memasukkan prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam Kovenan Internasional, seperti Sipil dan Politik (ICCPR), Ekonomi Sosial-Budaya (ICESCR), maupun Konvensi internasional lain yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Perpres ini pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka. Konsekuensinya, PERPRES ini juga harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia,” demikian ditegaskan Hafiz.

Untuk efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres ini karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antar lembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; dan penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. [zul]

Lihat berita aslinya disini.

Perpres Harus Menjawab Permasalahan Utama Pengungsi di Indonesia

PADA 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 rentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Menurut jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, SUAKA, penerbitan Perpres merupakan sebuah kemajuan setelah lama direncanakan sejak 2010.

Secara normatif, Perpres itu mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar dan Pasal 25–27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Febi Yonesta, Chair SUAKA, menegaskan, Perpres itu harus menjadi rujukan bagi setiap pejabat Pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka atau pengungsi.

“Selama ini, Pemerintah di tingkat bawah atau daerah sering kali gamang menyikapi para pengungsi atau pencari suaka di Indonesia, terutama ketika pencari suaka ini datang ke perairan Indonesia secara tiba-tiba,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Rabu (18/1).

Karena tidak adanya aturan yang jelas, menurut Febi, pendekatan yang sering kali digunakan ialah pendekatan keamanan yang justru menambah kerentanan para pencari suaka.

“Namun saat ini, berdasarkan Perpres, sudah dibentuk koordinasi dan fungsi yang jelas di Pemerintahan apabila mendapati keberadaan pengungsi baik di laut maupun di darat,” lanjutnya.

Menurut SUAKA, yang terpenting dari Perpres tersebut ialah implementasi yang sangat terkait dengan pemahaman dan kemampuan aparat di lapangan untuk menjalankannya. Selama ini, dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, mereka dipandang secara negatif sebagai imigran gelap atau ilegal.

“Kami mengapresiasi Perpres ini karena mengadopsi definisi pengungsi yang ada dalam Konvensi 1951, yang mana definisi tersebut berbeda dengan definisi imigran ilegal,” ujar Muhammad Hafiz, Koordinator Advokasi SUAKA dan Direktur Eksekutif HRWG.

“Yang dibutuhkan kemudian adalah semua instansi pemerintah terkait harus pula mengadopsi definisi yang sama dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sehingga dapat memperlakukan pengungsi dan pencari suaka dengan baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hafiz menegaskan bahwa dalam penerapannya ke depan Perpres tersebut harus memasukkan prinsip hak asasi manusia yang ada di dalam Kovenan Internasional, seperti Sipil dan Politik (ICCPR), Ekonomi Sosial-Budaya (ICESCR), maupun Konvensi internasional lain yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

“Perpres ini pilihan politik Indonesia saat ini untuk tidak dulu meratifikasi Konvensi dan Protokol Pengungsi/Pencari Suaka. Konsekuensinya, Perpres ini juga harus dijalankan sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka atau pengungsi di Indonesia,” tegas Hafiz.

Untuk efektif dijalankan, SUAKA mendorong Pemerintah melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih lanjut tentang Perpres ini ke instansi pemerintah daerah, terutama yang selama ini dekat dengan permasalahan pengungsi, seperti Aceh, Makassar, Medan, Tanjung Pinang, Kupang, dan Jawa Barat. Hal ini penting agar Pemda membuka diri dan wilayahnya, serta dapat memberikan penanganan pengungsi dengan baik, terutama bagi kelompok rentan.

Secara substansi, SUAKA memberikan apresiasi terhadap Perpres itu karena di dalamnya telah cukup lengkap melindungi hak-hak pengungsi dan pencari suaka, di antaranya adalah adanya perhatian khusus untuk kaum rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut dan darat, sakit, hamil, difabel, anak, dan lanjut usia; memberikan pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi; distribusi peran antarlembaga dan prinsip berbagi tanggung jawab; serta penggunaan APBN untuk perlindungan pengungsi. (RO/OL-3)

Lihat berita aslinya disini.

HRWG Kecam Aksi Brutal Militer Myanmar terhadap Rohingya

Human Rights Working Group (HRWG) mengecam keras tindakan penyerangan secara brutal oleh tentara Myanmar ke wilayah Negara bagian Barat Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan warga sipil tewas dan kehilangan tempat tinggal.

Perbuatan itu bertentangan dengan prinsip kesepakatan di ASEAN yang disepakati oleh Myanmar sebagai anggotanya.

“Kami mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomatik untuk mencari solusi konkret dan segera dalam menghentikan aksi-aksi brutal tersebut dan memberikan jaminan hak-hak dasar bagi sekitar 15 ribu warga sipil yang terpaksa mengungsi,” kata Direktur Eksekutif HRWG Muhammad Hafiz dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Sabtu (19/11).

HRWG juga mengecam keras tindakan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar yang melakukan penahanan sewenang-wenangan, termasuk terhadap perempuan, melakukan extrajudicial killing, dan bahkan memperkosa puluhan perempuan dari etnis Rohingya dalam operasi tersebut, beberapa hari yang lalu.

Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak di masa konflik.

Atas kejadian ini, Pemerintah Myanmar harus menghentikan praktik tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer dan memastikan setiap anak dan perempuan terlindungi dari setiap bentuk kekerasan atau pelecehan seksual selama konflik berlangsung.

“Lebih dari itu, Pemerintah Myanmar harus melakukan investigasi serius terhadap pelanggaran yang ada dan membawa para pelaku ke meja hijau untuk diadili,” tegas Hafiz.

Atas kejadian itu, HRWG mendesak agar Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan segera mendesak Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi pengerahan militer secara brutal yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar tersebut sebagai suatu ancaman terhadap kesatuan ASEAN.

“Penyerangan brutal yang dilakukan oleh militer Myanmar ini, baik serangan darat atau udara, yang menyebabkan ratusan bangunan rusak dan terbakar, serta ratusan orang meninggal, merupakan pelanggaran HAM yang harus disikapi serius oleh ASEAN sebagai komunitas. ASEAN dan segala perangkat yang ada di dalamnya harus meninggalkan egoisme antarnegara untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan ini sebagai masalah bersama dan mencari solusi terbaik bagi warga sipil yang menjadi korban,” imbuh Hafiz

“Kami mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan penyerangan tersebut dan menjamin hak-hak warga sipil yang menjadi korban, termasuk pula membawa pelanggaran yang terjadi ke proses hukum. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga harus membuka akses bagi setiap orang, termasuk media, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional, ke wilayah konflik yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban internasional Myanmar dan komitmen menghentikan aksi serangan yang berlangsung. Myanmar harus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk PBB, ASEAN, dan Negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan memberikan keadilan bagi korban sipil yang menderita,” pungkasnya. (OL-3)

Sumber: Media Indonesia