Indonesia Perlu Membangun Kaukus Diplomasi Permanen untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Rohingya

Menyikapi kekerasan yang terus-menerus berlanjut terhadap etnis Rohingya, HRWG memandang perlu bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kaukus diplomasi permanen, baik di level pemerintahan maupun parlemen. Di sisi yang lain, kerjasama militer yang telah dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah Negara lain juga harus menjadi saluran diplomasi untuk menekan militer Myanmar menghentikan serangan dan kekerasan kepada Rohingya.…

Read More

Indonesia Diminta Serius Lindungi Buruh Migran

Pemerintah Indonesia te­lah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini. Project ManagerHuman Rights Working Group(HRWG), Daniel Awigra menu­turkan, pihaknya sebagai pre­sidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), telah memfasilitasi dan ber­hasil menyusun laporan alter­natif yang telah dikirimkan ke Komite. “Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendor­ong Komite untuk merekomendasikan…

Read More

Komite PBB Perlu Tagih Komitmen Pemerintah Indonesia Soal Perlindungan Buruh Migran

Indonesia telah menjadi negara pihak setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Buruh Migran melalui UU No.6 Tahun 2012. Salah satu kewajiban negara pihak yaitu melaporkan pelaksanaan konvensi itu kepada Komite PBB untuk Buruh Migran setiap 4 tahun sekali. Program Manager HRWG, Daniel Awigra, melihat pemerintah telah mengirimkan laporan itu pada April 2017. Setelah itu pemerintah Indonesia dijadwalkan…

Read More