Tag Archives: Rohingya

Diplomasi Penyelesaian Konflik Permanen Indonesia-Myanmar diperlukan untuk Mencegah Keberlangsungan Brutalitas dan Kekerasan

HRWG mengecam keras tindakan kekerasan massal baik yang dilakukan pihak militer, aparat keamanan dan kelompok militia Myanmar terhadap komunitas minoritas etnis Rohingya di Myanmar, maupun yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Rohingya yang menyebut diri sebagai Al Yaqin (Arakan Rohingya  Salvation Army -ARSA) terhadap penduduk sipil. HRWG sangat menyesalkan pemerintah Myanmar – Aung San Suu Kyi sebagai Myanmar State Counselor – tidak mampu melakukan banyak hal untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa Pemerintah Myanmar, khususnya pihak Militer tidak mau berkooperasi dengan komunitas internasional untuk menyelesaikan krisis dan pelanggaran HAM yang terjadi di negara bagian Rakhine, sehingga komunitas internasional harus lebih serius dan tegas terhadap Pemerintah Myanmar. Menghentikan kejahatan dan tindakan teror adalah hal yang absah atau legitimate bagi setiap Negara, akan tetapi kewajiban melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik juga merupakan Kewajiban Negara.

Terhadap permasalahan Rohingya ini, HRWG menyambut baik pendekatan Pemerintah Indonesia untuk membentuk menyelesaikan konflik internal yang telah dilakukan semenjak meledaknya kekerasan massal terhadap kelompok minoritas Rohingya di tahun 2012, dalam upaya penyelesaian regional krisis Andaman (pengungsi Rohingya di wilayah perairan ASEAN) sampai pada kekerasan yang meledak kembali dengan skala yang lebih kecil pada tahun 2016 Oktober lalu.

Akan tetapi kami memandang bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pendekatan diplomasi penyelesaian konflik yang telah dilakukan, tidak hanya kepada pemerintah Myanmar namun juga kepada kelompok militer di Myanmar yang seringkali berada di luar kendali Pemerintah. Penghentian kekerasan massal dan bantuan kemanusiaan merupakan suatu kebutuhan mendesak saat ini, namun memastikan Myanmar tidak menggunakan pendekatan represif dan menyelesaikan masalah Rohingya secara utuh adalah suatu hal yang juga harus dilakukan. Bila tidak, kasus kekerasan terhadap Rohingya akan terus menerus terjadi tanpa ada solusi yang permanen.

Selain itu, HRWG juga menyesalkan Pemerintah Myanmar tidak bekerjasama dengan komunitas internasional (PBB) yang telah membentuk Tim Pencari Fakta atas kasus kekerasan dan dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Rakhine state pada Maret 2017. Sebaliknya, resistensi yang dimunculkan, dengan penerapan pendekatan keamanan dan kekerasan, justru menyebabkan situasi di Rakhine state semakin parah yang menimbulkan banyak korban dari penduduk sipil. Komisi Penasehat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Koffie Annan telah melahirkan beberapa rekomendasi penting terkait akar masalah yaitu dikriminasi dan kewarganegaraan, harus dilaksanakan pemerintah Myanmar dan didukung pihak militer.

Dalam situasi komunitas internasional seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tidak dapat melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan ini, karena secara faktual Pemerintah Myanmar menolak untuk bekerjasama, serta keterbatasan yang masih ada pada mekanisme ASEAN untuk penyelesaian konflik internal yang berdampak regional, Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting diplomatik yang telah diterima oleh pemerintah Myanmar, di samping sejumlah kerjasama bilateral dengan militer Myanmar juga telah dilakukan. Untuk itu, memaksimalkan peranan diplomatik Indonesia dengan pemerintah Myanmar adalah salah satu celah saat ini yang bisa dilakukan secepatnya untuk menghentikan kekerasan tidak berlanjut dan membangun kesepakatan agar hal ini tidak terulang kembali ke depan. Bila tidak, upaya pemerintah Indonesia hanya akan sebatas memadamkan api dan tidak menyelesaikan akar masalah yang terjadi.

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya telah terjadi sejak puluhan tahun, terutama sejak tahun 1980-an ketika Pemerintah Junta militer Myanmar ketika itu secara resmi mengeluarkan etnis Rohingya dari daftar etnis resmi yang ada di Myanmar melalui Konstitusi dan UU Kewarganegaraan. Padahal, di masa-masa awal kemerdekaan Myanmar, Rohingya adalah salah satu etnis dan rumpun ras yang diakui, baik di dalam Konstitusi maupun di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 1980-an hingga sekarang, Rohingya mengalami pelanggaran serius dari Pemerintah, mulai dari kekerasan dan pendekatan represif dari militer dan aparat keamanan, kekerasan massal dari kelompok vigilante di Myanmar, hingga pemaksaan identitas Bengali sebagai pendatang dari Bangladesh. Hingga kini, sekitar ratusan ribu hingga 1 juta etnis Rohingya yang masih tersisa di Rakhine state tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat mengakses layanan publik, terdiskriminasi dari setiap kebijakan negara, serta rentan terhadap kekerasan dari militer maupun sipil.

Dengan gambaran tersebut diatas HRWG menyatakan:

  1. Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan pendekatan militeristik dan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine state sebagai komitmen internasional yang harus ditaati. Selain itu, Pemerintah harus segera melakukan investigasi atas kekerasan yang terjadi, dengan membawa pelaku ke proses hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan. Serta mendesak pemerintah Bangladesh untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi (displaces people) dari etnis Rohingya yang memasuki wilayah Bangladesh
  2. Pemerintah Myanmar harus membuka akses bantuan kemanusiaan bagi komunitas Rohingya yang menjadi korban, baik yang berada di Rakhine State maupun pengungsi-pengungsi internal di wilayah lain.
  3. Sejalan dengan itu, kami mendesak pemerintah Myanmar bekerjasama dengan komunitas internasional, dalam hal ini UN Fact Finding Mission, untuk menginvestigasi kekerasan yang telah terjadi dan menyelesaikan permasalahan Rohingya secara utuh.
  4. Melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Committee yang diketuai oleh Kofi Annan pada 24 Agustus 2017 yang lalu, di antaranya adalah dengan mengambil upaya konkret mengakhiri segregasi antara komunitas Budha dan Muslim Rohingya di Rakhine state, memastikan adanya bantuan kemanusiaan untuk korban dari komunitas Rohingya, memberikan hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan merevisi UU Kewargenegaraan tahun 1982, menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, dan menjamin hak kebebasan berekspresi dan berpindah bagi komunitas Rohingya.
  5. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan upaya diplomatiknya, bilateral dan regional, untuk menekan pemerintah Myanmar tidak melanjutkan kekerasan yang terjadi, menarik aparat keamanan dan militer dari operasi yang berlangsung, serta mengutamakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan krisis di Rakhine tersebut dan bekerja sama dengan Komite Pencari Fakta PBB.

Jakarta, 3 September 2017

Muhammad Hafiz, Direktur Eksekutif HRWG (081282958035)

Rafendi Djamin, Senior Advisor HRWG (081311442159)

Choirul Anam, Senior Advisor HRWG (081296480839)

 

 

 

 

 

[Article] Citizenship Challenges in Myanmar’s Democratic Transition: Case Study of the Rohingya-Muslim

Citizenship Challenges in Myanmar’s Democratic Transition: Case Study of the Rohingya-Muslim

Ahmad Suaedy (Abdurrahman Wahid Center) Muhammad Hafiz (Human Rights Working Group)

 

(the article published by Studia Islamika, ISSN: 0215-0492, e-ISSN: 2355-6145, Vol. 2, No. 1, 2015)

Abstract

As a part of the Myanmar transition to democracy, which began after the election in 2010, the census on March-April 2014 refused to count the Rohingya ethnic group. This was symbolic of the Myanmar government’s rejection of Rohingya people as citizens. The paradox is that democracy necessitates a guarantee of fundamental freedoms and recognition of all group identities. Through in depth interviews with a number of Rohingya political and social leaders at the end of March 2014, in Yangon, this research details the Rohingya struggle to secure their rights in the political process. A number of documents both from the Rohingya and from the Myanmar government justify why and how the process of exclusion and discrimination occurs. This research will conclude with a discussion of the challenges and recommended steps for the future to accommodate the Rohingya as Myanmar citizens, and of the need for international and regional support.

Keywords

Rohingya; Rakhine; citizenship; democracy; transition; Myanmar

Source: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/1387

HRWG Desak Pemerintah Indonesia Dukung Resolusi Dewan HAM PBB untuk Rohingya

Nasional | Beritasatu.com | Jumat, 31 Mei 2013 | 20:04

1368164354Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan serta aktif mendukung inisatif Dewan HAM PBB yang akan mengeluarkan resolusi terhadap situasi Rohingya. Resolusi ini juga akan diikuti dengan inisiatif pembukaan kantor perwakilan Dewan HAM PBB di Myanmar seperti yang tengah mengemuka dalam sidang ke-23, 27 Mei – 14 Juni 2013 di Jenewa, Swiss.

Ada sejumlah alasan mengapa Resolusi ini penting untuk didukung. Pertama, sejak awal Pemerintah Indonesia telah meletakkan kasus Rohingya, Myanmar, sebagai permasalahan HAM dan etnis. HRWG selalu mendorong penyelesaian kasus Rohingya dan kekerasan etnik yang terjadi di Myanmar dengan menggunakan pendekatan tersebut, dan tidak terjebak pada sentimen keagamaan.

Kedua, mendorong penyelesaikan permasalahan etnis di Myanmar ini, termasuk pula mengajak semua pihak secara luas sepert Dewan HAM PBB, menjadi penting ketika Pemerintah Myanmar makin membatasi hak-hak sosial budaya (untuk berkeluarga) bagi etnis Rohingya. Pekan lalu, pemerintah negara bagian Rakhine di Myanmar berencana menerapkan pembatasan jumlah anak bagi etnis Rohingya. HRWG mengecam keras rencana ini mengingat regulasi pembatasan kelahiran bayi khusus untuk etnis Rohingya bisa mengarah pada upaya pemusnahan etnis secara sistematis dan terstruktur.

Ketiga, di level ASEAN, Indonesia menjadi salah satu aktor penting dalam demokratisasi Myanmar, sehingga menjadi penting bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses reformasi tersebut dan memastikan bahwa demokrasi di Myanmar berjalan secara baik, terutama dalam melindungi etnis dan kelompok minoritas Rohingya. HRWG juga mendorong agar momentum ini dapat disambut positif oleh Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) sebagai bentuk terobosan untuk pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya perlindungan etnis Rohingya di Myanmar.

Keempat, hal lain yang menjadi penting bagi Pemerintah Indonesia untuk bersikap aktif dalam Resolusi ini adalah untuk mendorong Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk juga menjadikan HAM sebagai pendekatan utama dalam melihat permasalahan Rohingya dan tidak menggunakan pendekatan keagamaan. Tidak hanya seiring dengan kebijakan luar negeri Indonesia, hal ini juga meminimalisasi kekisruhan permasalahan yang terjadi, baik di Myanmarnya sendiri ataupun di Dewan HAM.

Untuk itu, HRWG mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendukung resolusi tersebut sebagai instrumen perdamaian dan upaya percepatan penyelesaian persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia di Arakan State, khususnya untuk entis Rohingnya. HRWG juga memandang perlu dibukanya kantor perwakilan Dewan HAM di Myanmar untuk mencegah dan memastikan kekerasan berlanjut dan sebagai komunitas internasional, Indonesia dalam posisinya sebagai negara ASEAN dan anggota OKI untuk terus menggunakan pendekatan dan mekanisme HAM dalam penyelesaian konflik Rohingya.

Source: Berita Satu

Indonesian NGOs Coalition for International Human Rights Advocacy