Tag Archives: UN

[Diskusi Publik] Upaya Tindak Lanjut Rekomendasi UPR Indonesia 2017

HUMAN RIGHTS WORKING GR

Tinjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) merupakan salah satu mekanisme unik Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap Negara dalam melaporkan tindakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan situasi hak asasi manusia, serta memenuhi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di masing-masing Negara. Mekanisme UPR ini dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi 60/251 oleh Dewan HAM PBB.

Di bawah mekanisme ini, situasi hak asasi manusia seluruh Negara Anggota PBB yang berjumlah 193 Negara Anggota ini ditinjau setiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah 42 Negara ditinjau setiap tahunnya, selama tiga Sesi Kelompok Kerja (Working Group Session) yang biasa diadakan pada bulan Januari/Februari, Mei/Juni dan Oktober/November. Sedikitnya terdapat empat tahap proses dalam pelaksanaan mekanisme UPR, yaitu; persiapan laporan, sesi kelompok kerja, adopsi UPR di Dewan HAM PBB dan implementasi serta tindak lanjut.

Siklus pertama Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan siklus kedua dilaksanakan pada tahun 2012. Tahun ini merupakan siklus ketiga UPR di Dewan HAM PBB yang juga merupakan siklus ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB. Indonesia ditinjau dalam Sesi Kelompok Kerja ke-27 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2017 lalu. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI serta beberapa perwakilan Kementerian lainnya telah memberikan paparan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi UPR yang diterima pada tahun 2012 lalu.

Sejumlah 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait dengan situasi HAM di Indonesia, dengan total 225 rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat sesi Outcome UPR, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Duta Besar Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa telah menyatakan bahwa Pemerintah menerima 150 rekomendasi dan 75 rekomendasi masih dalam pertimbangan dan jawaban akan diberikan pada Sesi Dewan HAM PBB di bulan September 2017 mendatang. Beberapa rekomendasi yang masih tertunda, beberapa diantaranya terkait dengan isu; ratifikasi perjanjian internasional, hukuman mati, diskriminasi terhadap kelompok minoritas (agama/kepercayaan, LGBT, disabilitas), engage dengan Prosedur Khusus PBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan (UU penodaan agama), pelanggaran HAM berat masa lalu, dan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan (spesifik isu sunat perempuan (FGM).

Beberapa rekomendasi UPR yang masih ditunda oleh Indonesia sangat berdampak pada masa depan situasi kelompok minoritas dan rentan di Indonesia, beberapa diantaranya sangat berdampak pada hak-hak perempuan, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok penduduk asli dan masyarakat adat hingga kelompok yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini menjadi penting terhadap pemajuan dan penegakkan situasi HAM di Indonesia, karena kelompok-kelompok tersebut masih seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif hingga kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya.

Proses implementasi dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi UPR ini merupakan hal yang tidak kalah penting bagi masyarakat sipil, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses advokasi, terlebih lagi advokasi UPR ini telah dilaksanakan sejak proses awal penulisan laporan. Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil untuk terus melakukan pendekatan dan berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi UPR, serta mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi-rekomendasi yang masih tertunda sesuai dengan situasi HAM di Indonesia.

 

Tanggapan Atas Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB

[Geneva, 3 Mei 2017] Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk bekerjasama secara terbuka dan dialogis dengan mekanisme HAM internasional, yaitu dengan menghadiri Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB pada 3 Mei 2017. Sidang UPR ini dihadiri oleh sejumlah delegasi Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM secara langsung. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia.

Dari proses sidang yang berlangsung, terdapat beberapa catatan yang harus digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat 105 Negara yang menyampaikan catatan, komentar dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, yang juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian Negara-negara di dunia.
  2. Hampir semua isu hak asasi manusia di Indonesia disampaikan oleh Negara-negara tersebut, dengan perhatian dan sifat yang berbeda-beda, mulai dari apresiasi terhadap progresifitas apa yang telah dilakukan, capaian, dan kemajuan-kemajuan; sebaliknya, juga terdapat sejumlah Negara yang secara langsung menyampaikan terhadap isu-isu krusial, seperti hukuman mati, Papua Barat, pembela HAM dan perlindungan terhadap jurnalis, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebeasan berekspresi dan berpendapat, hak-hak kelompok LGBT, buruh migran dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia telah mampu memberikan penjelasan komprehensif untuk isu kebebasan beragama untuk kaum minoritas, dan kekebarasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Penjelasan disampaikan tidak hanya oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, namun juga oleh delegasi Pemerintah Indonesia yang lain, seperti perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Sejumlah Isu Krusial

  1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian negara-negara di PBB, terutama pada upaya memerangi trafficking, penghapusan sunat perempuan, serta hak-hak reproduksi perempuan. Lebih dari itu, adanya apresiasi dan dorongan komunitas internasional tersebut, masyarakat sipil melihat bahwa hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan proses pembahasan dan adopsi RUU Pengarusutamaan Gender yang selama ini terhenti.
  2. Hukuman mati menjadi isu yang juga sangat banyak disampaikan oleh Negara-negara, yang mengarah pada kritik terhadap eksekusi yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta untuk melanjutkan moratorium hukuman mati, meratifikasi Optional Protocol ICCPR tentang penghapusan hukuman mati, serta mendorong adanya safeguard yang ketat untuk mencegah dan/atau menghentikan praktik hukuman mati.
  3. Permasalahan freedom of religion, perlindungan kelompok minoritas agama/keyakinan, serta minoritas lainnya menjadi isu yang terus menjadi perhatian. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia ketika sejumlah komunitas keagamaan tidak bisa menikmati hak-hak mereka dalam beribadah dan tidak adanya pengakuan bagi sejumlah kelompok agama tersebut.
  4. Terkait West Papua, Pemerintah menyampaikan bahwa otonomi khusus dan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai. Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua. Pemerintah juga tidak trasparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua parca Presiden menyatakan bahwa West Papua terbuka untuk wartawan asing, dan Pemerintah tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai atau argumentasi dari Pemerintah untuk kasus Wasior, Wamena dan Paniai hanya merupakan pencitraan saja di forum UPR sesi ini, serta Pemerintah tidak menjelaskan tentang masih ada exam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

Kami berpendapat bahwa terjadi inkonsistensi dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia:

  1. Dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, pemeritah sama sekali tidak memberikan respon terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, walaupun beberapa negara telah memberikan komentar dan rekomendasi tentang hal ini.
  2. Sangat disayangkan pula pemerintah Indonesia tidak menyampaikan komitmen dan sikap tegas untuk sejumlah isu penting, seperti hukuman mati, pelanggaran HAM masa lalu, penodaan agama dan perlindungan minoritas agama/keyakinan, Papua serta kebebasan fundamental lainnya. Pemerintah juga tidak memberikan respon mengenai perlindungan kelompok LGBT/SOGIE, isu yang juga banyak diangkat dan direkomendasikan oleh negara-negara lain. Hal ini membuat komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan perlindungan terhadap seluruh warga negara dari perlakuan yang diskriminatif justru menjadi tidak tegas dan ambigu.
  3. Pemerintah Indonesia juga tidak tegas dalam isu pelaksanaan hukuman mati, hanya menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukum positif dan merupakan upaya yang harus diambil untuk mengatasi persoalan narkotika yang dianggap sebagai kejahatan paling serius. Padahal, pada level global lainnya, di Majelis Umum PBB, melaui resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia telah bersikap tegas untuk membangun safeguard untuk mencegah terjadinya hukuman mati dan eksekusi yang mengarah pada moratorium dan penghapusan permanen.
  4. Penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat mash sama dengan argumentasi UPR yang lalu. Argumentasi Pemerintah Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua.

 

Geneva, 3 Mei 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UPR

Merespon Laporan UPR Pemerintah Indonesia ke Dewan HAM PBB

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Universal Periodic Review (UPR) ke Dewan HAM PBB yang akan menjadi bahan bagi UPR Working Group dalam Sesi Sidang UPR pada 3 Mei 2017 di Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss. Laporan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan respons dari 150 rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 yang lalu terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Masyarakat sipil Indonesia mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut sebagai bagian dari komitmen kewajiban internasional HAM-nya, sekaligus pula untuk meningkatkan penikmatan dan perlindungan HAM di dalam Negeri. Meskipun, masyarakat sipil menggarisbawahi pentingnya bagi Negara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses penulisan laporan tersebut.

Terdapat sejumlah catatan yang penting untuk digarisbawahi, di antaranya adalah:

  1. Terdapat instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Penghilangan Paksa (ICED), Status Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Padahal, instrumen-instrumen ini merupakan prasyarat penting pemajuan dan perlindungan HAM yang komprehensif di Indonesia, selain dari Konvensi dan Protokol Tambahan yang telah diratifikasi.
  2. Penguatan kapasitas aparat negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM, meskipun telah dilakukan sejumlah pelatihan dan penguatan kapasitas (paragraph 20), sayangnya hal ini belum mampu secara efektif menekan angka pelanggaran HAM yang terjadi. Lebih dari itu, masih terdapat resistensi dari sejumlah aparat negara terhadap wacana hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya di level paling bawah tidak efektif. Seharusnya, Laporan Pemerintah juga menyertakan kualitas penikmatan (enjoyment) HAM oleh masyarakat luas, terutama untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap pelanggaran seperti Papua.
  3. Terkait disabilitas, Pemerintah seharusnya mengungkapkan tantangan dalam perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, akses disabilitas terhadap hukum dan proses peradilan yang adil, serta upaya untuk memerangi pemasungan. Ketiga isu tersebut merupakan isu-isu krusial yang seharusnya dapat dijelaskan secara lebih detail oleh Pemerintah, selain upaya kemajuan yang telah dicapai.
  4. Dalam upaya perlindungan kelompok rentan, sangat disayangkan Pemerintah tidak mengungkap kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh Gafatar di Indonesia, kelompok LGBTI. Tahun 2016 menunjukkan sejumlah kasus kekerasan yang cukup tinggi terjadi di Indonesia terhadap kelompok LGBTI dan sejumlah praktik diskriminatif di dalam peraturan-peraturan daerah. Seharusnya, Pemerintah Indonesia dapat mengemukakan jumlah dan daftar peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan telah dibatalkan oleh Mendagri, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan media massa sebelumnya. Lebih dari itu, sangat disayangkan Perppu tentang revisi UU Perlindungan Anak yang di dalamnya memasukkan hukuman kebiri sebagai capaian, padahal aspek-aspek perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak secara rinci dimasukkan ke dalam Perppu tersebut.
  5. Akses pada pendidikan seksual dan reproduksi yang komprehensif adalah salah satu pemenuhan hak atas informasi yang luput dibicarakan oleh pemerintah. Pembatasan informasi tersebut berimbas pada terbatasnya pendidikan, akses layanan dan informasi mengenai kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya prevalensi HIV & AIDS, kehamilan dini, aborsi yang tidak aman, perkawinan anak, kekerasan dan eksploitasi seksual terutama untuk perempuan. Setiap harinya, kurang-lebih 38 perempuan meninggal pada saat proses melahirkan. Hal ini menyebabkan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menempati urutan no 2 tertinggi di ASEAN. Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, namun implementasinya, bahkan pada kehamilan yang tidak diinginkan yang seringkali terjadi akibat kekerasan seksual belum memiliki aturan teknis yang jelas. Hal ini berimbas pada lambatnya penanganan kasus terkait kesehatan reproduksi.
  6. Tentang sistem perlindungan anak, sebagaimana disampaikan dalam laporan masyarakat sipil Indonesia, Pemerintah tidak secara rinci menjelaskan jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan kapasitas tempat-tempat rehabilitas anak di seluruh Indonesia, karena hingga saat ini UU SPPA sendiri belum efektif dilaksanakan karena kurangnya infrasturktur dan kurangnya kapasitas penegak hukum.
  7. Perlindungan masyarakat adat, patut disayangkan laporan Pemerintah tidak merinci situasi masyarakat adat yang terkena dampak perebutan lahan dan korporasi, baik sawit maupun tambang. Setidaknya, hasil Inkuiri yang dilakukan oleh Komnas HAM dan AMAN menegaskan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia.
  8. Perlindungan buruh migran, meskipun telah meratifikasi CMW, Indonesia saat ini belum mampu mengintegrasikan Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, di antaranya melalui Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN, serta menyelesaikan carut-marutnya tata kelola migrasi buruh migran hingga sekarang. Rezim hukum migrasi di Indonesia masih menempatkan buruh migran sebagai komoditas, belum sepenuhnya berperspektif perlindungan.
  9. Dalam hal perlindungan hak beragama dan berkeyakinan, sangat disayangkan bahwa interfaith program yang dijalankan oleh Pemerintah belum mampu menyasar akar permasalahan intoleransi dan radikalisme di akar rumpun. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan masih sering terjadi, bahkan tanpa upaya pemulihan yang layak dari Pemerintah, sebagaimana terjadi pada Gafatar, Ahmadiyah dan Syiah saat ini, termasuk pula belum maksimalnya pelibatan kelompok-kelompok tersebut dalam kegiatan-kegiatan atau kebijakan Pemerintah.
  10. Revisi KUHP yang tengah berlangsung juga tidak mengungkap secara detail bagaimana pasal-pasal yang ada di dalam draft masih harus disesuaikan dengan standard HAM internasional. Apalagi, sebagaimana diungkap dalam laporan masyarakat sipil, ada banyak pasal yang justru tidak sesuai dengan prinsip reformasi hukum pidana, seperti delik penghinaan terhadap presiden dn wakil presiden yang telah dibatalkan MK, penghinaan terhadap pemerintah, dan penghinaan umum. Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia tidak menegaskan pengaturan hukuman mati di dalam KUHP yang menjadi alternatif hukuman di Indonesia untuk menengahi kebijakan penghapusan atau tetap melanjutkan hukuman mati.
  11. Tentang isu penyiksaan, laporan Pemerintah tidak begitu mengelaborasi ragam rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan badan-badan PBB lainnya, seperti hasil kunjungan Pelapor Khusus PBB ke Indonesia pada tahun 2008, Rekomendasi Komite CAT dan ICCPR, serta progresifitas pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut.
  12. Terkait perlindungan pembela HAM, Pemerintah juga tidak menyampaikan kekosongan hukum dan mekanisme perlindungan yang saat ini belum tersedia hingga saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu sebab bagaimana kekerasan dan pelanggaran terhadap pembela HAM tersebut terjadi, bahkan bagi pegiat lingkugan dan sumber daya alam, meskipun telah diatur di dalam UU PLH masih tetap menjadi korban kriminalisasi atau dakwaan perdata.
  13. Dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, pemerintah juga tidak menegaskan tentang pasal-pasal yang selama ini masih menjadi kendala dalam penerapan hak tersebut, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang masih memasukkan Pasal pencemaran nama baik. Data dari Polri tahun 2016 menyebutkan, setidaknya terdapat 3089 laporan dalam penggunaan UU ITE tersebut dengan delik pncemaran nama baik. Lebih dari itu, kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama sendiri tidak disikapi secara serius oleh Pemerintah, setidaknya LBH Pers mencatat sepnjng 2015-2016 terdapat 72 kasus pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi, termasuk di Papua sebagai wilayah yang paling krusial.

 

Jakarta, 25 April 2017

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR

HRWG, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, LBH Pers, Arus Pelangi, AMAN, ELSAM, PUSAKA, IMPARSIAL, JATAM, HUMA, YLBHI, INFID, OHANA, HWDI, ICJR, KPI, CWGI, Kalyanamitra, SP, Jala PRT, PKBI, Perempuan AMAN, Jaringan Buruh Migran, AMAN Indonesia, IHAP, YKP, YPKP, Samsara, WoW, RWPF Indonesia, AI, Pulih, ARI, Suara Kita, Perempuan Mahardika, GWL Ina, SRI., Rutgers WPF Indonesia, RPUK Aceh, PKNI, SAMIN, DIAN/Interfidei, Vivat Internasional, SEJUK, SKPKC Papua, KKPK, Rumah Cemara, PSHK, KontraS, Jaringan Antariman Indonesia (JAII), LBH Masyarakat, Institut DIAN/INTERFIDEI

UN support sought to end death penalty in Indonesia

Indonesia’s human rights groups are bringing the country’s controversial capital punishment into the global spotlight after demands to abolish it back home had fallen on deaf ears.

Several civil society organisations are set to present the problems revolving around the practice of the death penalty in the country when Indonesia’s human rights records are reviewed during the upcoming United Nations Human Rights Council’s (UNHRC) Universal Periodic Review (UPR) in Geneva in May.

UPR is the UN’s quadrennial assembly, which aims to examine the performance of all members in protecting and upholding human rights in their respective countries. The UNHRC will gather governments and rights groups of all member countries in order to collect comprehensive information for review. The upcoming meeting is the third cycle of meetings, which will result in recommendations to each country.

Civil society groups, such as the Institute for Criminal Justice (ICJR), the Community Legal Aid Institute (LBH Masyarakat), Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), the Association for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) and the IndonesianLegalResourcesCenter (ILRC) have prepared a joint report that was submitted recently to the UNHRC.

The report by the rights groups lambasted the government, as well as the House of Representatives for maintaining the death penalty in the Criminal Code (KUHP) that is currently under ongoing processes of amendments at the House.

The revision bill actually softens the government’s stance on the death penalty, stipulating that it serves as a special and alternative punishment. Articles 89 through 91 of the draft regulate the conditions and procedures for death row convicts to have punishments reduced to life imprisonment. Article 89, for example, states that the “death penalty should be the last option taken to protect the public.” Article 91 further elaborates that convicts may have their sentence reduced if they behave well during their imprisonment. The bill however has yet to define the guidelines of assessment and the determining authority.

The joint report highlights one core problem: on government’s persistence in implementing capital punishment when the country’s judicial system is still marred with rampant corruption.

The groups also cite lack of access to legal aid, interpreters and consular representatives on top of unfair and improper legal procedures faced by inmates. One of the groups, the legal think tank ICJR mentioned that it found at least 11 out of 47 death row convicts who were not accompanied during preliminary examinations. This includes, among oth- ers, Indonesian Merri Utami and Pakistani Zulfikar Ali, who are on death row for drug trafficking allegations.

Ricky Gunawan, the director of LBH Masyarakat, said the aforementioned concerns included foreign nationals Zulfikar and the Philippine’s Mary Jane Veloso.

Veloso was sentenced to death in 2010 for smuggling 2.6 kilograms of heroin in a suitcase to Indonesia. She was spared from execution in 2015 in the 11th hour after a woman came forward in her home country to admit that she had duped Veloso into smuggling drugs into Indonesia. Meanwhile, Zulfikar escaped last year’s execution. He was sentenced to death in 2005 for possessing 350 grams of heroin.

President Joko “Jokowi” Widodo’s administration had so far executed 18 death row drug convicts.

The inclusion of the death penalty in the KUHP is not yet final as lawmakers and the government are still discussing the matter. The deliberation has taken place for 572 days.

So far, the majority of political factions at the House have agreed to maintain capital punishment, excluding the Democratic Party.

“Making it an alternative punishment is a compromise to accommodate different opinions and values regarding the death penalty,” lawmaker Arsul Sani, a member of a working committee assigned to deliberate the bill, said.

The Human Rights and Humanity director at the Foreign Affairs Ministry, Dicky Komar. said the government had engaged all relevant parties including civil society in preparing the report set to be presented in the UPR’s session.

 

Read the original article here.

The UN Special Rapporteur on health country visit to Indonesia and Indonesian CSOs Submission

As a reflection of Indonesia’s commitment to work closely with the UN Human Rights mechanisms, Indonesia, through the Permanent Mission of the Republic Indonesia in Geneva, Switzerland, has invited the United Nations Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health (UN SR on health) to visit Indonesia which has been scheduled to take place from 22 March to 3 April 2017.

It is definitely a great chance for Indonesia to have further constructive engagement with the UN SR on health, as well as to fulfil the State obligation to respect and to protect the right to health of its citizen. During the visit, the Special Rapporteur will consider issues related to the enjoyment of the right to health, including availability, accessibility, acceptability and quality of health services, goods and facilities, as well as the underlying determinants of health in the country, including poverty and social exclusion.

The UN SR will be interested in addressing specific themes during his visit, especially within the framework of the health-related Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Issues of focus for the visit will include universal health care coverage; maternal and children’s health; sexual and reproductive health; mental health; HIV/AIDS; and drug/substance use dependency. He will look into the situation of specific groups and populations, particularly those in situations of vulnerability, such as children, indigenous peoples, refugees, asylum seekers, and migrants, and persons with disabilities.

During country missions, the UN SR conducts site visits to inter alia primary healthcare centres, hospitals, mental healthcare units in general healthcare facilities and psychiatric institutions, drug rehabilitation centres, prisons’ healthcare facilities, and primary and secondary schools. In addition, the UN SR spends time outside the capital city to better understand the enjoyment of the right to health throughout the country. While the Special Rapporteur invites and appreciates suggestions of places and locations to visit during his stay in the country, he has agreed to visit Padang and has expressed his interest to the authorities in visiting locations in Eastern Indonesia, in particular, Flores (Labuan Bajo) and West Papua.

In this regard, Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia with its member of the Coalition and its network are very welcomed the visit of the UN SR in Indonesia. Therefore, we are aware, it is important to have further engagement and dialogue during his visit in Indonesia.

Profile of the Special Rapporteur on the right to health

The Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Mr Dainius Pūras (Lithuania), is a medical doctor with notable expertise on mental health, child health, and public health policies. Mr Pūras is a Professor and the Head of the Centre for Child psychiatry social paediatrics at Vilnius University, and teaches at the Faculty of Medicine, Institute of International relations and political science and Faculty of Philosophy of Vilnius University, Lithuania. Mr. Pūras assumed his functions as the Special Rapporteur on the right to health on 1 August 2014, for a period of three years.

Pursuant to its resolution 6/29, the Human Rights Council reiterated that the mandate of the Special Rapporteur includes the following:

  1. Gather, request, receive and exchange information from all relevant sources, including Government, intergovernmental and non-governmental organisations, on the realisation of the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, as well as policies designed to achieve the health-related Millennium Development Goals;
  2. Develop a regular dialogue and discuss possible areas of cooperation with all relevant actors, including Governments, relevant United Nations bodies, specialised agencies and programmes, in particular, the World Health Organization and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, as well as non-governmental organisations and international financial institutions;
  3. Report on the status, throughout the world, of the realisation of the right to health and on developments relating to this right, including on laws, policies and good practices most beneficial to its enjoyment and obstacles encountered domestically and internationally to its implementation;
  4. Make recommendations on appropriate measures that promote and protect the realisation of the right to health, with a view to supporting States’ efforts to enhance public health; and
  5. Submit an annual report to the Human Rights Council and an interim report to the General Assembly on its activities, findings, conclusions and recommendations.

By its resolution 33/9 of October 2016, the Council extended the mandate of the Special Rapporteur on the right to health for a further period of three years.

Indonesian CSOs Engagement 

The engagement of civil society is important thing that should be exist in the protection and promotion of human rights. It guaranteed by the international human rights standards as well as by legitimate laws in Indonesia, such as the Constitution, Human Rights Law (39/1999), and also the human rights instrument that ratified by Indonesian Government.

To support the visit of Special Rapporteur on Health, HRWG and some organizations conducted several meetings and discussion on the drafting the Submission of CSOs to the Special Rapporteur. It important to highlight some issues of health rights in Indonesia and giving direction for the SR to prioritizing crucial situations of health, especially related to the mandates of SR.

The report of Indonesian CSOs can be downloaded here: Final report_Laporan Kunjungan UN SR on Health visit to Indonesia

 

 

Indonesian Civil Society Organizations submitted the 3rd Cycle of the UPR Alternative Reports

Indonesian Civil Society Organizations has been submitted the alternative reports of the Universal Periodic Review (UPR) for the 3rd cycle. Indonesia will be reviewed on the 27th Session of the UN Human Rights Council (April – May 2017). On September 22, 2016, was the deadline submission for the Indonesian Civil Society Organizations to submit their alternative reports. In this matter, Human Rights Working Group (HRWG) as one of the civil society organizations in Indonesia which were coordinating a joint report addressed to the UN Human Rights Council, has submitted the Joint Submission in response to the recommendations of the 2nd Cycle of UPR in 2012, as well as the Individual Reports which based on more than 20s of the thematic issues.

The previous recommendations accepted by Indonesia Government in 2012 could be downloaded:

  1. Report of the Working Group (5 July 2012)
  2. Addendum of the Report of UPR Working Group (5 September 2012)
  3. Decision of the Outcome (12 October 2012)

See the Summary of recommendations for Indonesia (accepted and rejected) by UPR-Info at UPR-Info

The Reports of Indonesian CSOs on the implementation of 2012 UPR Recommendations, submitted to the UPR Working Group on 22 September 2017:

  1. UPR Joint Submission (General report responding all of issues in the UPR 2012 Recommendation, submitted by Indonesian NGOs Coalition)
  2. UPR Joint Stakeholders Submission on the rights of the persons with disabilities
  3. UPR Joint Stakeholders Submission on Indonesia women and children issue
  4. UPR Joint Stakeholders Submission on issues relating to the death penalty
  5. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of human rights of indigenous peoples in Indonesia
  6. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Human Rights Defenders in Indonesia
  7. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief in Indonesia
  8. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief violation in Indonesia : Case of Millah Abraham/Gafatar
  9. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of the right to a clean and healthy environment and rights to land and housing in Indonesia
  10. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of LGBT people in Indonesia
  11. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of expression and freedom of assembly and of association in Indonesia
  12. UPR Joint Stakeholders Submission on Reproductive Health (including child and women) 
  13. UPR Joint Stakeholders Submission on the Sexual and Reproductive Health 
  14. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Indonesia Women and Children Issues
  15. UPR Joint Witness Statement on Human Rights and Drug Policy (LBH Masyarakat, Reprieve, International Centre on Human Rights and Drug Policy)

Kindly check the calendar of reviews for the 3rd UPR cycle (2017-2021) is now available here.

Indonesia will be reviewed by the UPR Working Group on the 3rd of May, 2017 (UPR 27th Timetable), find the list of Troikas of Indonesia UPR 27 Troikas.

Joint Statement : Indonesian CSO Regrets the Government’s Position on SOGI Resolution

[GENEVA, 30 JUNE 2016] Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia and Arus Pelangi deeply regret to the vote against the resolution A/HRC/32/L.2/Rev.1 on “violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity (SOGI)” that has been adopted on the 32nd Session of the United Nations Human Rights Council,Geneva, Switzerland. The intention of the resolution is to appoint an Independent Expert on the protection against violence and discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity(SOGI) for three years period according to the given mandate.

Although the resolution finally has been adopted with results as 23 in favour, 18 against, and 6 abstain, the resolution was required 3,5 hours to discuss and debates. Pakistan (on behalf the Organization of Islamic Cooperation (OIC), except Albania) has amended several points on the resolution. Historically, the resolution wanted to clarify and reaffirm that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or another opinion, national or social origin, property, birth or another status. It is also to strongly deplore acts of violence and discrimination, in all regions of the world, committed against individuals because of their sexual orientation or gender identity.

In their statement, the Government of Indonesia has said that due to the sensitivity of issue particularly for those who have differences in socio-cultural, religion norms and morality, the draft resolution, as well as the several amendments which have been made, the concept was still lack of recognition on different culture, norms and views of other society. In conclusion, the Government of Indonesia is unable to support and vote against the resolution. They also clarified that they will not want to cooperate with the Independent Expert of SOGI, even if the mandate is created, as reported by Astrid Maharani, Program Officer for UN Advocacy, HRWG Indonesia, which also undergoing the Fellowship Programme in Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) based in Geneva, Switzerland.

As we have seen in recent years, the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) groups have become the target of irresponsible individual/groups which frequently using violent, discriminate, and stigmatise them of what they have. Even in some countries, many of them got killed, being hated, or even being exiled in the community.

In Indonesia recently, there are numerous of the anti-gay statements even made by public officials. It was increasingly hateful rhetoric shows no sign of abating. The rejection of the Government of Indonesia at the 32nd Session of the UN Human Rights Council also has extended list of repression by the State. Until this year, Arus Pelangi recorded at least 17 Indonesian policy explicitly discriminate against or criminalize people with diverse SOGI. This does not include the policy in its implementation LGBTI oppressive. Democracy spaces on LGBTI groups were banned by the prohibition of implementation of activities by the police and a disregard for the case of the attack on LGBTI activities.

In this regard, HRWG Indonesia and Arus Pelangi urge the Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of information requested. It intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders, including United Nations agencies, programmes and funds, regional human rights mechanisms, national human rights institutions, civil society organizations and academic institutions.

The rejection also shows clearly that the Government of Indonesia has betrayed their citizen. The results of the study “Revealing Stigma, Discrimination, and Violence on LGBT in Indonesia” conducted by Arus Pelangi, Komunitas Sehati Makassar, and PLUSH on  2013 have uncovered facts that horrible: 89.3% LGBT in Indonesia got violence based on their sexual orientation, gender identity, and/or expression with details as follows: 79.1% experienced psychological violence, physical violence 46.3%, economic violence 26.3%, sexual assault 45.1%, and cultural violence 63.3%.

In this regard, we would like to call for:

  1. The Government of Indonesia to respect and uphold the new resolution based on SOGI to protect and respect individual/groups that are belonging to the SOGI, as well as to cooperate with the Independent Expert in the discharge of the mandate, including by providing all of information requested. This intends to raise awareness of violence and discrimination against person on the basis of their sexual orientation or gender identity, as well as to engage in dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders;
  2. The Government of Indonesia to run completely and faithful to the mandate of the Indonesia citizen contained in the 1945 Constitution, every person shall be protected by the State, regardless of their background;
  3. The National Human Rights Commission (KOMNAS HAM) of the Republic of Indonesia to:
  • Significantly embodies its supervisory mandate with a strong warning to the Government of Indonesia regarding its position at the Human Rights Council;
  • Taking notes the Government of Indonesia position in the report of Observation of the implementation of human rights, as stated in the Article 89 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights;
  • Continues to be committed and sincere in implementing the dissemination of knowledge of human rights to its citizen.

To the Indonesia civil society organisations:

  • Continue to maintain, support and build solidarity by using all of potentials and space held for mutually reinforcing, particularly in LGBTIQ groups which most oppressed.

 

Joint Statements by:

Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia

(Muhammad Hafiz – hafizmuhammad85@gmail.com & Astrid Maharani – amaharanic@gmail.com)

National Federation for LGBTI Communities – Arus Pelangi

(Yuli Rustinawati – yuli@aruspelangi.or.id)