[Lowongan Kerja] Program Officer untuk Advokasi HAM PBB dan OKI

Koalisi HAM Human Rights Working Group (HRWG) didirikan oleh mayoritas NGO yang bekerja di berbagai isu mengenai hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan elaborasi dan advokasi dengan memaksimalkan tujuan dan tekanan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan konstitusi dan tanggung jawab internasionalnya dalam melindungi, memenuhi, menghargai, dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.

Persyaratan:

  • Memiliki gelar sarjana minimum (S1) dari mata pelajaran yang relevan; Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional lebih menguntungkan
  • Keterampilan komunikasi yang baik baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, lisan atau tulisan
  • Setidaknya 2 tahun pengalaman di sektor LSM hak asasi manusia
  • Mampu mengoperasikan komputer; bisa menggunakan desain Adobe merupakan nilai tambah
  • Kemampuan pemahaman dan analisis yang baik tentang gerakan masyarakat sipil dan sosial di Indonesia dan internasional
  • Keterampilan yang sangat baik untuk bekerja sebagai individu, serta kerja sama tim
  • Memiliki pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia
  • Mampu bekerja dengan jadwal yang ketat dan bekerja dari waktu ke waktu (jika perlu)
  • Memiliki pengalaman dan/atau pelatihan untuk menggunakan mekanisme hak asasi manusia internasional lebih menguntungkan.
  • Posisi ini akan efektif per 25 Juni 2018

Deskripsi Kerja:

  • Memantau peran Indonesia di PBB khususnya di Dewan Hak Asasi Manusia (HRC)
  • Mengirimkan laporan ke Dewan HAM PBB
  • Sepenuhnya bertanggung jawab dalam menulis Pengaduan Individu melalui mekanisme Prosedur Khusus PBB
  • Memantau, menganalisis, dan menyusun strategi isu-isu yang menjadi fokus HRWG
  • Mengembangkan kertas kebijakan dan briefing dokumen dari suatu isu
  • Menyiapkan informasi yang harus disampaikan kepada publik melalui situs web HRWG
  • Melakukan hal-hal administratif untuk membuat acara
  • Bekerjasama secara aktif dengan Manajer dan Direktur Eksekutif dalam kegiatan yang dilakukan di luar Jakarta
  • Menjaga jaringan HRWG dan mampu membangun jaringan baru baik di tingkat internasional maupun nasional
  • Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang berbagai isu dan permasalahan terkait dengan HAM
  • Melaporkan dan mendokumentasikan setiap aktivitas kepada Manajer dan Direktur Eksekutif

Isi Formulir dan kirim bersama CV Anda, surat lamaran, tuliskan contoh (jika ada) dan 2 referensi dari pembela hak asasi manusia terkemuka (nilai tambah) ke email: hrwg.indonesia@gmail.com

HRWG is a member-based organization for the international advocacy set up by various NGOs and individuals across Indonesia on 2013. We are the national NGO which brought the national issue of human rights to the international level through the United Nations (UN), Organization of Islamic Cooperation (OIC) and Association of South-East Asian Nations (ASEAN) mechanism. Our aim is to promote human rights in Indonesia so that the government is fulfilling their international human rights obligation to uphold human rights in Indonesia

Requirements:

  • Holds minimum undergraduate degree (S1) from any relevant subjects; Law, Human Rights and International Relation are more favourable
  • Good communication skills both in Bahasa and English, spoken or written
  • At least 2 years experience in human rights NGO sector
  • Computer literate; able to use Adobe design is a plus
  • Good understanding and analytical skills on civil society and social movement in Indonesia and international
  • Excellent skills to work as an individual, as well as teamwork
  • Have a clear understanding of the principles of human rights
  • Able to work on tight schedule and working over time (if necessary)
  • Have experiences and/or training on using the international human rights mechanism are more favourable.
  • This position will be effective per June 25, 2018

Responsibilities:

  • Monitoring the Indonesia role in the UN especially in the Human Rights Council (HRC)
  • Write the submission to UN-HRC
  • Fully in-charge in writing Individual Complaint through the mechanism of UN Special Procedure
  • Monitoring, analyzing and drafting strategies of HRWG’s issue in focus
  • Developing policy paper and briefing document of an event
  • Preparing information which has to deliver to the public through the HRWG website
  • Doing administrative things on creating the event
  • Actively cooperate with the Manager in the activities done outside Jakarta
  • Maintain HRWG network and able to establish new network both in international and national level
  • Communicate with stakeholders on various issues
  • Reporting and documenting every activity to the Manager and Executive Director

Fill the Form and send along with your CV, application letter, writing example (if any) and 2 references from the prominent human rights defenders (is a plus!) to email: hrwg.indonesia@gmail.com

See the job vacancy ads here

167 Rekomendasi UPR Indonesia Diterima: Isu-isu Sensitif Masih menjadi Catatan

[Jakarta – Geneva, 21 September 2017] Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR, Human Rights Working Group (HRWG) yang diwakilkan oleh Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor untuk HAM dan ASEAN; Ketua Arus Pelangi oleh Yuli Rustinawati; serta Peneliti IMPARSIAL, Evitarossi; juga Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) melalui pernyataan lisannya, menyampaikan apresiasi baik terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuka ruang  dan partisipasi aktif bagi masyarakat sipil dalam proses UPR Indonesia putaran ketiga.

Pada Sesi Kelompok Kerja UPR tanggal 3 Mei lalu, Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 225 rekomendasi dari 101 Negara Anggota PBB. Namun, sangat disayangkan dalam Sidang UPR Outcomes terakhir ini, Pemerintah Indonesia masih belum cukup berani untuk menerima seluruh rekomendasi UPR, hanya  17 rekomendasi yang diterima dari total 75 rekomendasi tertunda, sehingga total rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian diimplementasikan dalam waktu empat tahun mendatang adalah sejumlah 167 rekomendasi.

Jawaban dan keputusan dari UPR Outcomes Indonesia telah diadopsi dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-36 di Palais des Nations, Jenewa – Swiss yang dijelaskan oleh Bapak Michael Tene, Wakil Duta Besar, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa hari ini.

Dalam pernyataannya, Bapak Michael Tene menjelaskan alasan kenapa rekomendasi UPR yang masih tertunda belum dapat diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, karena isu-isu tersebut tidak sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019. Sangat disayangkan, mengingat beberapa rekomendasi yang masih dicatat oleh Pemerintah Indonesia adalah rekomendasi yang sifatnya masih sangat sensitif di Indonesia dan masih membutuhkan perhatian khusus.

Terdapat beberapa catatan penting yang kami amati dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya adalah:

  1. Pemerintah Indonesia masih menganggap hukuman mati sebagai hukum positif di Indonesia yang masih tertera di dalam KUHP. Namun, kini hukuman mati merupakan hukuman yang sifatnya alternatif;
  2. Situasi kelompok LGBT pun juga masih menjadi catatan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia terlihat masih sulit untuk menerima dikarenakan sensitivitas isu di dalam negeri sendiri, bahkan Pemerintah Indonesia masih menganggap isu ini controversial dan seringkali dianggap sebagai isu polarisasi;
  3. Pemerintah Indonesia masih belum dapat menerima rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Tambahan (Optional Protocol) instrumen HAM internasional karena belum menjadi prioritas utama. Pemerintah menganggap keberadaan Lembaga HAM Nasional di dalam negeri masih cukup mumpuni sebagai prosedur complain dalam mengatasi permasalahan dan situasi HAM di Indonesia;

Dalam kesempatan tersebut, HRWG, Arus Pelangi dan Imparsial juga memberikan pernyataan secara lisan dengan menggarisbawahi beberapa rekomendasi UPR Indonesia berdasarkan pada tingkat urgensi situasi hak asasi manusia di dalam negeri, yaitu:

  • Mendesak Pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati dengan menjamin perlindungan hak-hak fundamental bagi narapidana yang menghadapi hukuman mati, menyelidiki seluruh kasus unfair trial dalam hukuman mati yang terdahulu, serta menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam penegak hukum;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia dan membuka akses ke Papua dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai perbedaan konsep antara Indigenous People dan Masyarakat Adat (Adat Communities) yang selalu menjadi akar permasalahan terhadap perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia;
  • Menuntaskan permasalahan impunitas di Papua dengan mengaktifkan Pengadilan HAM Permanen terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Wasior-Wamena, Papua;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok manapun, tidak terkecuali kelompok orientasi seksual dan identitas gender (LGBTI), sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  • Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan non-kriminal dalam kasus penodaan agama ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama yang masih proses hingga saat ini;
  • Menindaklanjuti aktor intelektual dan sekelompok orang yang terlibat di dalam kasus kekerasan dan penyebaran berita hoax di media sosial terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada YLBHI-LBH Jakarta, sebagai lembaga yang sejak lama telah menjadi simpul demokrasi dan pergerakan HAM di Indonesia;
  • Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi UPR yang telah diterima dalam waktu empat tahun ke depan, memasukannya ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM; dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

 

Kontak:

Muhammad Hafiz (hafizmuhammad85@gmail.com | +62 812-8295-8035⁠)

Yuyun Wahyuningrum (wahyuningrum@gmail.com | +31614577102)

Yuli Rustinawati, Arus Pelangi (yuli@aruspelangi.or.id | +62812 8366 8241)

Evitarossi, IMPARSIAL (esbudiawan@imparsial.org | +62 812 1919 2143)