Tag Archives: Universal Periodic Review

Oral Statement on the Final UPR Indonesia Outcomes 2017

36th Regular Session of the UN Human Rights Council

Item 6: Universal Periodic Review of Indonesia

 Oral Statement Delivered by Yuyun Wahyuningrum on behalf of

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

 Thursday, 21 September 2017

 

Mr President,

Human Rights Working Group (HRWG), on behalf of the Indonesia Civil Society Organisations Coalition for the UPR, and FORUM-ASIA, notes Indonesia’s UPR adoption.

We express our appreciation to the Indonesian government for engaging civil society in the process and reiterate our call to accept all recommendations in order to guarantee the protection of universal freedoms as reflected in President Joko Widodo’s Nawacita.

In line with Indonesia’s position on the UN GA Resolution on the moratorium of the death penalty in 2016, we call on Indonesia to immediately stop executions and respect the right to life.

We urge the Indonesian Government to extend an invitation to the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples to clarify the definition and concept of indigenous peoples and Masyarakat Adat, which have hindered the promotion and protection of the rights of indigenous peoples in Indonesia.

We demand that the Indonesian Government address impunity in Papua by activating the Permanent Human Rights Court related to crimes against humanity cases in Wasior-Wamena in 2002.

We urge the Indonesian Government to uphold freedoms of expression, assembly, and religion or belief, and to prevent discrimination based on all grounds, including sexual orientation and gender identity as mandated by the 1945 Constitution. We call on Indonesia to introduce a non-criminal approach to blasphemy cases in the current drafting process of the Protection of Religious Community Bill.

Last Sunday, hundreds of people and police officers besieged the Foundation of Legal Aid Institute in Jakarta demanding it to end a gathering in the office by physically attacking the symbol of the democracy and human rights movement in Indonesia. The Government must investigate the perpetrators behind the riots and immediately put an end to hate speech.

FORUM-ASIA calls upon the Indonesian Government to publicly set out a comprehensive, measurable and time-bound action plan for the implementation of UPR recommendations, in cooperation and consultation with civil society.

I thank you, Mr. President.

 

Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017

Tahun 2017 merupakan kali ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR).

Sekitar 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait situasi HAM di Indonesia. Pada 3 Mei 2017 lalu, Pemerintah Indonesia menerima 225 rekomendasi, dimana 150 rekomendasi langsung diterima oleh Pemerintah Indonesia dan 75 rekomendasi yang dicatat. 75 rekomendasi tersebut sangat terkait dengan isu dan situasi sensitif di dalam negeri.

Hari ini, Pemerintah Indonesia melalui, Bapak Michael Tene selaku Wakil Dubes PTRI di Jenewa memberikan paparan dan jawaban atas UPR Outcomes Indonesia.

Terdapat tambahan 17 rekomendasi UPR yang diterima, hingga kini total rekomendasi UPR yang diterima dan HARUS dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu 4 tahun mendatang jumlahnya mencapai 167 rekomendasi.

Dan, 58 rekomendasi dicatat.

Ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu kami tetap mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kerja keras dan engagement yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

Namun, kami tidak akan pernah bosan untuk terus memantau, mengingatkan dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, demi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik.

Download infografis: UPR_Indonesia_2017_HRWG.

UPR_Indonesia_2017_HRWG

167 Rekomendasi UPR Indonesia Diterima: Isu-isu Sensitif Masih menjadi Catatan

[Jakarta – Geneva, 21 September 2017] Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR, Human Rights Working Group (HRWG) yang diwakilkan oleh Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor untuk HAM dan ASEAN; Ketua Arus Pelangi oleh Yuli Rustinawati; serta Peneliti IMPARSIAL, Evitarossi; juga Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) melalui pernyataan lisannya, menyampaikan apresiasi baik terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuka ruang  dan partisipasi aktif bagi masyarakat sipil dalam proses UPR Indonesia putaran ketiga.

Pada Sesi Kelompok Kerja UPR tanggal 3 Mei lalu, Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 225 rekomendasi dari 101 Negara Anggota PBB. Namun, sangat disayangkan dalam Sidang UPR Outcomes terakhir ini, Pemerintah Indonesia masih belum cukup berani untuk menerima seluruh rekomendasi UPR, hanya  17 rekomendasi yang diterima dari total 75 rekomendasi tertunda, sehingga total rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian diimplementasikan dalam waktu empat tahun mendatang adalah sejumlah 167 rekomendasi.

Jawaban dan keputusan dari UPR Outcomes Indonesia telah diadopsi dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-36 di Palais des Nations, Jenewa – Swiss yang dijelaskan oleh Bapak Michael Tene, Wakil Duta Besar, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa hari ini.

Dalam pernyataannya, Bapak Michael Tene menjelaskan alasan kenapa rekomendasi UPR yang masih tertunda belum dapat diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, karena isu-isu tersebut tidak sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019. Sangat disayangkan, mengingat beberapa rekomendasi yang masih dicatat oleh Pemerintah Indonesia adalah rekomendasi yang sifatnya masih sangat sensitif di Indonesia dan masih membutuhkan perhatian khusus.

Terdapat beberapa catatan penting yang kami amati dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya adalah:

  1. Pemerintah Indonesia masih menganggap hukuman mati sebagai hukum positif di Indonesia yang masih tertera di dalam KUHP. Namun, kini hukuman mati merupakan hukuman yang sifatnya alternatif;
  2. Situasi kelompok LGBT pun juga masih menjadi catatan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia terlihat masih sulit untuk menerima dikarenakan sensitivitas isu di dalam negeri sendiri, bahkan Pemerintah Indonesia masih menganggap isu ini controversial dan seringkali dianggap sebagai isu polarisasi;
  3. Pemerintah Indonesia masih belum dapat menerima rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Tambahan (Optional Protocol) instrumen HAM internasional karena belum menjadi prioritas utama. Pemerintah menganggap keberadaan Lembaga HAM Nasional di dalam negeri masih cukup mumpuni sebagai prosedur complain dalam mengatasi permasalahan dan situasi HAM di Indonesia;

Dalam kesempatan tersebut, HRWG, Arus Pelangi dan Imparsial juga memberikan pernyataan secara lisan dengan menggarisbawahi beberapa rekomendasi UPR Indonesia berdasarkan pada tingkat urgensi situasi hak asasi manusia di dalam negeri, yaitu:

  • Mendesak Pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati dengan menjamin perlindungan hak-hak fundamental bagi narapidana yang menghadapi hukuman mati, menyelidiki seluruh kasus unfair trial dalam hukuman mati yang terdahulu, serta menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam penegak hukum;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia dan membuka akses ke Papua dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai perbedaan konsep antara Indigenous People dan Masyarakat Adat (Adat Communities) yang selalu menjadi akar permasalahan terhadap perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia;
  • Menuntaskan permasalahan impunitas di Papua dengan mengaktifkan Pengadilan HAM Permanen terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Wasior-Wamena, Papua;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok manapun, tidak terkecuali kelompok orientasi seksual dan identitas gender (LGBTI), sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  • Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan non-kriminal dalam kasus penodaan agama ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama yang masih proses hingga saat ini;
  • Menindaklanjuti aktor intelektual dan sekelompok orang yang terlibat di dalam kasus kekerasan dan penyebaran berita hoax di media sosial terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada YLBHI-LBH Jakarta, sebagai lembaga yang sejak lama telah menjadi simpul demokrasi dan pergerakan HAM di Indonesia;
  • Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi UPR yang telah diterima dalam waktu empat tahun ke depan, memasukannya ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM; dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

 

Kontak:

Muhammad Hafiz (hafizmuhammad85@gmail.com | +62 812-8295-8035⁠)

Yuyun Wahyuningrum (wahyuningrum@gmail.com | +31614577102)

Yuli Rustinawati, Arus Pelangi (yuli@aruspelangi.or.id | +62812 8366 8241)

Evitarossi, IMPARSIAL (esbudiawan@imparsial.org | +62 812 1919 2143)

[Diskusi Publik] Upaya Tindak Lanjut Rekomendasi UPR Indonesia 2017

HUMAN RIGHTS WORKING GR

Tinjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) merupakan salah satu mekanisme unik Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap Negara dalam melaporkan tindakan apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan situasi hak asasi manusia, serta memenuhi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia di masing-masing Negara. Mekanisme UPR ini dibuat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006 melalui Resolusi 60/251 oleh Dewan HAM PBB.

Di bawah mekanisme ini, situasi hak asasi manusia seluruh Negara Anggota PBB yang berjumlah 193 Negara Anggota ini ditinjau setiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya sejumlah 42 Negara ditinjau setiap tahunnya, selama tiga Sesi Kelompok Kerja (Working Group Session) yang biasa diadakan pada bulan Januari/Februari, Mei/Juni dan Oktober/November. Sedikitnya terdapat empat tahap proses dalam pelaksanaan mekanisme UPR, yaitu; persiapan laporan, sesi kelompok kerja, adopsi UPR di Dewan HAM PBB dan implementasi serta tindak lanjut.

Siklus pertama Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan siklus kedua dilaksanakan pada tahun 2012. Tahun ini merupakan siklus ketiga UPR di Dewan HAM PBB yang juga merupakan siklus ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB. Indonesia ditinjau dalam Sesi Kelompok Kerja ke-27 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2017 lalu. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI serta beberapa perwakilan Kementerian lainnya telah memberikan paparan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi UPR yang diterima pada tahun 2012 lalu.

Sejumlah 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait dengan situasi HAM di Indonesia, dengan total 225 rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah Indonesia. Pada saat sesi Outcome UPR, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Duta Besar Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa telah menyatakan bahwa Pemerintah menerima 150 rekomendasi dan 75 rekomendasi masih dalam pertimbangan dan jawaban akan diberikan pada Sesi Dewan HAM PBB di bulan September 2017 mendatang. Beberapa rekomendasi yang masih tertunda, beberapa diantaranya terkait dengan isu; ratifikasi perjanjian internasional, hukuman mati, diskriminasi terhadap kelompok minoritas (agama/kepercayaan, LGBT, disabilitas), engage dengan Prosedur Khusus PBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan (UU penodaan agama), pelanggaran HAM berat masa lalu, dan diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan (spesifik isu sunat perempuan (FGM).

Beberapa rekomendasi UPR yang masih ditunda oleh Indonesia sangat berdampak pada masa depan situasi kelompok minoritas dan rentan di Indonesia, beberapa diantaranya sangat berdampak pada hak-hak perempuan, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama dan kepercayaan, kelompok penduduk asli dan masyarakat adat hingga kelompok yang berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini menjadi penting terhadap pemajuan dan penegakkan situasi HAM di Indonesia, karena kelompok-kelompok tersebut masih seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif hingga kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya.

Proses implementasi dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi UPR ini merupakan hal yang tidak kalah penting bagi masyarakat sipil, juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses advokasi, terlebih lagi advokasi UPR ini telah dilaksanakan sejak proses awal penulisan laporan. Untuk itu, penting bagi masyarakat sipil untuk terus melakukan pendekatan dan berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi-rekomendasi UPR, serta mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi-rekomendasi yang masih tertunda sesuai dengan situasi HAM di Indonesia.

 

Indonesian Civil Society Organizations submitted the 3rd Cycle of the UPR Alternative Reports

Indonesian Civil Society Organizations has been submitted the alternative reports of the Universal Periodic Review (UPR) for the 3rd cycle. Indonesia will be reviewed on the 27th Session of the UN Human Rights Council (April – May 2017). On September 22, 2016, was the deadline submission for the Indonesian Civil Society Organizations to submit their alternative reports. In this matter, Human Rights Working Group (HRWG) as one of the civil society organizations in Indonesia which were coordinating a joint report addressed to the UN Human Rights Council, has submitted the Joint Submission in response to the recommendations of the 2nd Cycle of UPR in 2012, as well as the Individual Reports which based on more than 20s of the thematic issues.

The previous recommendations accepted by Indonesia Government in 2012 could be downloaded:

  1. Report of the Working Group (5 July 2012)
  2. Addendum of the Report of UPR Working Group (5 September 2012)
  3. Decision of the Outcome (12 October 2012)

See the Summary of recommendations for Indonesia (accepted and rejected) by UPR-Info at UPR-Info

The Reports of Indonesian CSOs on the implementation of 2012 UPR Recommendations, submitted to the UPR Working Group on 22 September 2017:

  1. UPR Joint Submission (General report responding all of issues in the UPR 2012 Recommendation, submitted by Indonesian NGOs Coalition)
  2. UPR Joint Stakeholders Submission on the rights of the persons with disabilities
  3. UPR Joint Stakeholders Submission on Indonesia women and children issue
  4. UPR Joint Stakeholders Submission on issues relating to the death penalty
  5. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of human rights of indigenous peoples in Indonesia
  6. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Human Rights Defenders in Indonesia
  7. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief in Indonesia
  8. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of religion and belief violation in Indonesia : Case of Millah Abraham/Gafatar
  9. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of the right to a clean and healthy environment and rights to land and housing in Indonesia
  10. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of LGBT people in Indonesia
  11. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of freedom of expression and freedom of assembly and of association in Indonesia
  12. UPR Joint Stakeholders Submission on Reproductive Health (including child and women) 
  13. UPR Joint Stakeholders Submission on the Sexual and Reproductive Health 
  14. UPR Joint Stakeholders Submission on the situation of Indonesia Women and Children Issues
  15. UPR Joint Witness Statement on Human Rights and Drug Policy (LBH Masyarakat, Reprieve, International Centre on Human Rights and Drug Policy)

Kindly check the calendar of reviews for the 3rd UPR cycle (2017-2021) is now available here.

Indonesia will be reviewed by the UPR Working Group on the 3rd of May, 2017 (UPR 27th Timetable), find the list of Troikas of Indonesia UPR 27 Troikas.