HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

Press Release

HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

[Jakarta, 9 Januari 2018] – HRWG menyambut baik berbagai terobosan kebijakan luar negeri Indonesia di bidang perdamaian dan kemanusiaan, merespon sejumlah krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia; utamanya krisis Yarusalem dan Rohingya. Indonesia tampil aktif sebagai aktor pendamai di kancah pergaualan internasional dan regional.

Bagi HRWG, melalui berbagai upaya ini, pemerintah sedang berusaha menjawab kritik publik selama ini bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo masih terfokus pada kerjasama ekonomi.

Indonesia bisa menjadi harapan dunia, di tengah maraknya skeptisisme terhadap nilai bahkan kemunduran praktik demokrasi dan HAM di berbagai belahan dunia. Sayangnya, demokrasi dan HAM masih dipandang sebagai aset bagi diplomasi Indonesia, belum dijadikan sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia.

Berbagai inisitif pemerintah untuk aktif ambil bagian dari solusi berbagai persoalan kemanusiaan di berbagai belahan dunia, telah diperkuat dengan dibentuknya single agency dan Indonesian Aid guna peningkatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama teknis lainnya. Meski demikan, hal itu harus diikuti dengan kemampuan diplomasi berbasis HAM yang mumpuni. Semisal, bagaimana upaya aktif Menlu di Myanmar, seharusnya ditindaklanjuti oleh badan-badan HAM ASEAN; ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) untuk bekerjasama mendorong Pemerintah Myanmar membentuk tim investigasi independen, menangkap dan mengadili pelaku dan merehabilitasi korban pelanggaran HAM. Peran serta aktif lembaga-lembaga HAM ini adalah untuk terus mensinergikan bagaimana kepentingan nasional dan regional, satu resep mumpuni yang perlu digarisbawahi dari pidato Menlu hari ini.

Bagi HRWG, upaya penyelarasan kepentingan nasional dan regional maupun internasional, harus didasarkan prinsip keadilan dan keadaban, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Misalnya, pemerintah tidak cukup dengan membebaskan 14 warga Indonesia dari hukuman mati, namun, pemerintah juga harus aktif dalam mendorong penghapusan hukuman mati di dalam negeri dan di berbagai belahan dunia. Juga tidak berhenti pada solusi pemulangan 50.000 WNI yang terkena kasus hukum, melainkan pemerintah hadir memastikan hak-hak WNI dipenuhi sebelum pemulangan.

HRWG memandang bahwa keterlibatan Pemerintah Indonesia di tingkat internasional di bidang hak asasi manusia harus selaras dengan agenda perbaikan di dalam negeri, yaitu bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak itu dapat dirasakan secara utuh bagi setiap warga negara. Hal ini berarti bahwa kebijakan luar negeri tersebut harus dapat diterjemahkan pada tataran praktis implementatif di semua komponen pemerintahan. Hal ini misalnya dalam pelaksanaan rekomendasi badan-badan PBB seperti UPR dan Komite Hak Buruh Migran yang telah diterima oleh pemerintah pada tahun 2017. Dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi ini merupakan bentuk komiten pemerintah Indonesia dalam hak asasi manusia, sehingga penting untuk melanjutkan agenda tersebut secara menyeluruh di dalam negeri dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan potret dari apa yang terjadi di dalam negeri, sehingga perbaikan HAM di dalam negeri merupakan sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Indonesia untuk terus terlibat dalam kancah politik HAM internasional dan regional.

Dengan menjadikan HAM sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia, niscaya, Indonesia mampu melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengingat, tantangan ke depan tidaklah mudah yaitu instabilitas politik dan keamanan di tingkat global serta potensi konflik di berbagai belahan dunia.

 

Narahubung:

Human Rights Working Group Indonesia (HRWG)

Gedung Yarnati 2nd Floor, Jl. Proklamasi No.44

Email                                     : hrwg.indonesia@gmail.com

Daniel Awigra                    +62 817-6921-757

Muhammad Hafiz            +62 812-8295-8035

 

Press Release dapat diunduh disini.

Oral Statement on the Final UPR Indonesia Outcomes 2017

36th Regular Session of the UN Human Rights Council

Item 6: Universal Periodic Review of Indonesia

 Oral Statement Delivered by Yuyun Wahyuningrum on behalf of

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

 Thursday, 21 September 2017

 

Mr President,

Human Rights Working Group (HRWG), on behalf of the Indonesia Civil Society Organisations Coalition for the UPR, and FORUM-ASIA, notes Indonesia’s UPR adoption.

We express our appreciation to the Indonesian government for engaging civil society in the process and reiterate our call to accept all recommendations in order to guarantee the protection of universal freedoms as reflected in President Joko Widodo’s Nawacita.

In line with Indonesia’s position on the UN GA Resolution on the moratorium of the death penalty in 2016, we call on Indonesia to immediately stop executions and respect the right to life.

We urge the Indonesian Government to extend an invitation to the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples to clarify the definition and concept of indigenous peoples and Masyarakat Adat, which have hindered the promotion and protection of the rights of indigenous peoples in Indonesia.

We demand that the Indonesian Government address impunity in Papua by activating the Permanent Human Rights Court related to crimes against humanity cases in Wasior-Wamena in 2002.

We urge the Indonesian Government to uphold freedoms of expression, assembly, and religion or belief, and to prevent discrimination based on all grounds, including sexual orientation and gender identity as mandated by the 1945 Constitution. We call on Indonesia to introduce a non-criminal approach to blasphemy cases in the current drafting process of the Protection of Religious Community Bill.

Last Sunday, hundreds of people and police officers besieged the Foundation of Legal Aid Institute in Jakarta demanding it to end a gathering in the office by physically attacking the symbol of the democracy and human rights movement in Indonesia. The Government must investigate the perpetrators behind the riots and immediately put an end to hate speech.

FORUM-ASIA calls upon the Indonesian Government to publicly set out a comprehensive, measurable and time-bound action plan for the implementation of UPR recommendations, in cooperation and consultation with civil society.

I thank you, Mr. President.

 

Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017

Tahun 2017 merupakan kali ketiga bagi Indonesia ditinjau situasi HAM-nya oleh Dewan HAM PBB di bawah Mekanisme Tinjauan Berkala Universal (UPR).

Sekitar 101 Negara Anggota PBB memberikan rekomendasi terkait situasi HAM di Indonesia. Pada 3 Mei 2017 lalu, Pemerintah Indonesia menerima 225 rekomendasi, dimana 150 rekomendasi langsung diterima oleh Pemerintah Indonesia dan 75 rekomendasi yang dicatat. 75 rekomendasi tersebut sangat terkait dengan isu dan situasi sensitif di dalam negeri.

Hari ini, Pemerintah Indonesia melalui, Bapak Michael Tene selaku Wakil Dubes PTRI di Jenewa memberikan paparan dan jawaban atas UPR Outcomes Indonesia.

Terdapat tambahan 17 rekomendasi UPR yang diterima, hingga kini total rekomendasi UPR yang diterima dan HARUS dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu 4 tahun mendatang jumlahnya mencapai 167 rekomendasi.

Dan, 58 rekomendasi dicatat.

Ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu kami tetap mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kerja keras dan engagement yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil.

Namun, kami tidak akan pernah bosan untuk terus memantau, mengingatkan dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam menjalankan seluruh rekomendasi tersebut, demi penegakkan dan perlindungan HAM di Indonesia yang lebih baik.

Download infografis: UPR_Indonesia_2017_HRWG.

UPR_Indonesia_2017_HRWG