Indeks HAM Indonesia 2018 Sebesar 0,42

[Jakarta, 18 Januari 2019] – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) menyusun dan mempublikasikan indeks pelaksanaan HAM Indonesia berdasar Rekomendasi UPR satu tahun (2017-2018) dengan skor 0,42. Angka tersebut diperoleh berdasarkan gabungan beberapa rekomendasi UPR yang dikelompokkan dalam beberapa kluster, menjadi variabel yang diturunkan dalam bebeerapa indikator penilaian seperti regulasi, indikator prosespelaksanaan, dan indikator dampak pelaksanaan regulasi.

Koalisi memberi skor tertinggi 4 untuk setiap indikatir jika tindak lanjut rekomendasi UPR sesuai dengan standar HAM. Sementara, untuk tindak lanjut yang justru bertentangan dengan rekomendasi diberi skor -1. Skor 0.42 menandakan tidak adanya kemauan politik dan kurangnya kapasitas penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban HAM internasional yang diturunkan dalam program aksi di tingkat nasional.

Skor pelanggaran HAM masa lalu adalah yang terendah di antara semua aspek yaitu -0,25. Padahal, agenda penyelesain HAM masa lalu merupakan janji pemerintahan Jokowi pada masa kampanye dalam program Nawacita. Akan tetapi, pada faktanya selama lima tahun ini Pemerintahan Jokowi minim langkah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Bahkanpemerintahan Jokowi menempatkan orang-orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat di posisi-posisi yang strategis yang justru memperkuat impunitas. Demikian menurut Arif Muhammad, Direktur LBH Jakarta yang juga anggota koalisi.

Aspek selanjutnya yaitu perlindungan pembela HAM, skor untuk aspek ini juga masih rendah yaitu 0,28. Hal itu dapat dilihat dari beberapa variable seperti pembaruan dan pembentukan hukum, pemulihan hak korban, promosi dan edukasi tentang pembela HAM, dan pencegahan kekerasan terhadap pembela HAM.

Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang undang-undang pembela HAM, meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang merancang peraturan turunan mengenai hal ini. Damairia Pakpahan, dari Yayasan Perlindungan Insani mengatakan banyak kasus kriminalisasi terhadap aktifis lingkungan dan pada pasal 66 dalam draft peraturan turunan tersebutberbunyi jika sesorang memperjuangkan hidup sehat dan bersih tidak boleh dikriminalisasi tetapi pada faktanya  kriminalisasi tetap terjadi.

Terkait perlindungan hak disabilitas, indeks untuk aspek ini menempati urutan tertinggi di antara aspek lainnya dengan angka 1,28. Upaya pemerintah terhadap hal ini ditunjukan dengan meratifikasi UN Convention on the Rights of Personds with Disabilities (UN CRPD) dan adanya Undang-undang (UU) No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, menurut Wellin dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sangat penting karena jika terjadi pelanggaran terhadap penyandang disabilitas terutama perempuan masih belum lembaga dan mekanisme penangananya.. Permasalahan lain adalah pada implementasi aksesibilitas seperti guiding block yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

Dalam isu buruh migran, Anwar Bobi Maarif dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan terdapat kemajuan yang cukup signifikan diantaranya dengan penerbitan UU 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui capaian tersebut, indeks penegakkan rekomendasi untuk buruh migran mencapai angka 0.71. Berdasarkan UU 18/2017 emerintah sudah membagi kewenangan antara pusat, daerah, hingga desa. Tingkat desa ini fungsinya untuk meminimalisir percaloan dan layanan terpadu satu atap untuk mempercepat pelayanan. Pada tingkat pemerintah pusat, khususnya kementerian luar negeri ada peningkatan kewenangan atase ketenagekerjaan. Namun, mekanisme perlindungan dan penyelesaian kasus buruh migran masih lama, ditambah lagi baru-baru ini pemerintah Indonesia menandatangi MoU dengan Arab Saudi mengenai pengiriman buruh migran tanpa pengetahuan lebih lanjut mengenai perlindungan buruh migran menurut hukum domestik di negara tersebut.

Isu yang terakhir adalah hak perempuan dan kelompok rentan. Pada saat ini terdapat tiga Rancangan UU yang dinilai masih diskriminatif yaitu, mengenenai penghapusan kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan KUHP yang berkaitan dengan hak perempuan dan kelompok rentan. Menurut Riska dari PKBI, perlindungan pemerintah Indonesia saat ini masih kurang terhadap hak perempuan dan kelompok rentan. Hal ini ditunjukan dengan beberapa kasus seperti kriminalisasi terhadap  LGBT. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki 45 peraturan daerah pada tahun 2017 dan empat  surat edaran pada tahun 2018 yang diskriminatif terhadap LGBT. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih serius dengan mengambil sikap yang signifikan terhadap rekomendasi UPR untuk meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Universal Periodic Review (UPR) adalah suatu mekanisme HAM PBB yang mewajibkan semua negara anggota PBB melaporkan situasi HAM di negaranya dan tindakan pemerintah dalam memenuhi kewajiban negara dalam pemenuhan HAM. Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara dan sebanyak 167 rekomendasi diterima, sisanya dicatat. Dari 225 rekomendasi tersebut ada tujuh aspek pemenuhan hak yaitu, ratifikasi instumen internasional, kebebasan beragama atau berkeyakinan, perlindungan terhadap pembela HAM, perlindungan buruh migran, pemenuhan hak-hak disabilitas dan penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Kontak: Mohammad Hafiz, Direktur HRWG (+6281282958035)

Download Laporan Indeks Pelaksanaan HAM Indonesia disini dan press releasenya disini.

HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

Press Release

HAM Masih Sebatas Aset Diplomasi

[Jakarta, 9 Januari 2018] – HRWG menyambut baik berbagai terobosan kebijakan luar negeri Indonesia di bidang perdamaian dan kemanusiaan, merespon sejumlah krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia; utamanya krisis Yarusalem dan Rohingya. Indonesia tampil aktif sebagai aktor pendamai di kancah pergaualan internasional dan regional.

Bagi HRWG, melalui berbagai upaya ini, pemerintah sedang berusaha menjawab kritik publik selama ini bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo masih terfokus pada kerjasama ekonomi.

Indonesia bisa menjadi harapan dunia, di tengah maraknya skeptisisme terhadap nilai bahkan kemunduran praktik demokrasi dan HAM di berbagai belahan dunia. Sayangnya, demokrasi dan HAM masih dipandang sebagai aset bagi diplomasi Indonesia, belum dijadikan sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia.

Berbagai inisitif pemerintah untuk aktif ambil bagian dari solusi berbagai persoalan kemanusiaan di berbagai belahan dunia, telah diperkuat dengan dibentuknya single agency dan Indonesian Aid guna peningkatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama teknis lainnya. Meski demikan, hal itu harus diikuti dengan kemampuan diplomasi berbasis HAM yang mumpuni. Semisal, bagaimana upaya aktif Menlu di Myanmar, seharusnya ditindaklanjuti oleh badan-badan HAM ASEAN; ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) untuk bekerjasama mendorong Pemerintah Myanmar membentuk tim investigasi independen, menangkap dan mengadili pelaku dan merehabilitasi korban pelanggaran HAM. Peran serta aktif lembaga-lembaga HAM ini adalah untuk terus mensinergikan bagaimana kepentingan nasional dan regional, satu resep mumpuni yang perlu digarisbawahi dari pidato Menlu hari ini.

Bagi HRWG, upaya penyelarasan kepentingan nasional dan regional maupun internasional, harus didasarkan prinsip keadilan dan keadaban, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Misalnya, pemerintah tidak cukup dengan membebaskan 14 warga Indonesia dari hukuman mati, namun, pemerintah juga harus aktif dalam mendorong penghapusan hukuman mati di dalam negeri dan di berbagai belahan dunia. Juga tidak berhenti pada solusi pemulangan 50.000 WNI yang terkena kasus hukum, melainkan pemerintah hadir memastikan hak-hak WNI dipenuhi sebelum pemulangan.

HRWG memandang bahwa keterlibatan Pemerintah Indonesia di tingkat internasional di bidang hak asasi manusia harus selaras dengan agenda perbaikan di dalam negeri, yaitu bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak itu dapat dirasakan secara utuh bagi setiap warga negara. Hal ini berarti bahwa kebijakan luar negeri tersebut harus dapat diterjemahkan pada tataran praktis implementatif di semua komponen pemerintahan. Hal ini misalnya dalam pelaksanaan rekomendasi badan-badan PBB seperti UPR dan Komite Hak Buruh Migran yang telah diterima oleh pemerintah pada tahun 2017. Dikeluarkannya rekomendasi-rekomendasi ini merupakan bentuk komiten pemerintah Indonesia dalam hak asasi manusia, sehingga penting untuk melanjutkan agenda tersebut secara menyeluruh di dalam negeri dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan potret dari apa yang terjadi di dalam negeri, sehingga perbaikan HAM di dalam negeri merupakan sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Indonesia untuk terus terlibat dalam kancah politik HAM internasional dan regional.

Dengan menjadikan HAM sebagai nilai dan sikap dasar diplomasi Indonesia, niscaya, Indonesia mampu melaksanakan amanat pembukaan UUD 1945; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengingat, tantangan ke depan tidaklah mudah yaitu instabilitas politik dan keamanan di tingkat global serta potensi konflik di berbagai belahan dunia.

 

Narahubung:

Human Rights Working Group Indonesia (HRWG)

Gedung Yarnati 2nd Floor, Jl. Proklamasi No.44

Email                                     : hrwg.indonesia@gmail.com

Daniel Awigra                    +62 817-6921-757

Muhammad Hafiz            +62 812-8295-8035

 

Press Release dapat diunduh disini.

Oral Statement on the Final UPR Indonesia Outcomes 2017

36th Regular Session of the UN Human Rights Council

Item 6: Universal Periodic Review of Indonesia

 Oral Statement Delivered by Yuyun Wahyuningrum on behalf of

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)

 Thursday, 21 September 2017

 

Mr President,

Human Rights Working Group (HRWG), on behalf of the Indonesia Civil Society Organisations Coalition for the UPR, and FORUM-ASIA, notes Indonesia’s UPR adoption.

We express our appreciation to the Indonesian government for engaging civil society in the process and reiterate our call to accept all recommendations in order to guarantee the protection of universal freedoms as reflected in President Joko Widodo’s Nawacita.

In line with Indonesia’s position on the UN GA Resolution on the moratorium of the death penalty in 2016, we call on Indonesia to immediately stop executions and respect the right to life.

We urge the Indonesian Government to extend an invitation to the Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples to clarify the definition and concept of indigenous peoples and Masyarakat Adat, which have hindered the promotion and protection of the rights of indigenous peoples in Indonesia.

We demand that the Indonesian Government address impunity in Papua by activating the Permanent Human Rights Court related to crimes against humanity cases in Wasior-Wamena in 2002.

We urge the Indonesian Government to uphold freedoms of expression, assembly, and religion or belief, and to prevent discrimination based on all grounds, including sexual orientation and gender identity as mandated by the 1945 Constitution. We call on Indonesia to introduce a non-criminal approach to blasphemy cases in the current drafting process of the Protection of Religious Community Bill.

Last Sunday, hundreds of people and police officers besieged the Foundation of Legal Aid Institute in Jakarta demanding it to end a gathering in the office by physically attacking the symbol of the democracy and human rights movement in Indonesia. The Government must investigate the perpetrators behind the riots and immediately put an end to hate speech.

FORUM-ASIA calls upon the Indonesian Government to publicly set out a comprehensive, measurable and time-bound action plan for the implementation of UPR recommendations, in cooperation and consultation with civil society.

I thank you, Mr. President.