167 Rekomendasi UPR Indonesia Diterima: Isu-isu Sensitif Masih menjadi Catatan

[Jakarta – Geneva, 21 September 2017] Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi UPR, Human Rights Working Group (HRWG) yang diwakilkan oleh Yuyun Wahyuningrum, Senior Advisor untuk HAM dan ASEAN; Ketua Arus Pelangi oleh Yuli Rustinawati; serta Peneliti IMPARSIAL, Evitarossi; juga Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) melalui pernyataan lisannya, menyampaikan apresiasi baik terhadap Pemerintah Indonesia yang telah membuka ruang  dan partisipasi aktif bagi masyarakat sipil dalam proses UPR Indonesia putaran ketiga.

Pada Sesi Kelompok Kerja UPR tanggal 3 Mei lalu, Pemerintah Indonesia menerima sebanyak 225 rekomendasi dari 101 Negara Anggota PBB. Namun, sangat disayangkan dalam Sidang UPR Outcomes terakhir ini, Pemerintah Indonesia masih belum cukup berani untuk menerima seluruh rekomendasi UPR, hanya  17 rekomendasi yang diterima dari total 75 rekomendasi tertunda, sehingga total rekomendasi yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia untuk kemudian diimplementasikan dalam waktu empat tahun mendatang adalah sejumlah 167 rekomendasi.

Jawaban dan keputusan dari UPR Outcomes Indonesia telah diadopsi dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-36 di Palais des Nations, Jenewa – Swiss yang dijelaskan oleh Bapak Michael Tene, Wakil Duta Besar, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa hari ini.

Dalam pernyataannya, Bapak Michael Tene menjelaskan alasan kenapa rekomendasi UPR yang masih tertunda belum dapat diterima sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, karena isu-isu tersebut tidak sesuai dengan Rencana Aksi Nasional HAM tahun 2015 – 2019. Sangat disayangkan, mengingat beberapa rekomendasi yang masih dicatat oleh Pemerintah Indonesia adalah rekomendasi yang sifatnya masih sangat sensitif di Indonesia dan masih membutuhkan perhatian khusus.

Terdapat beberapa catatan penting yang kami amati dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, beberapa diantaranya adalah:

  1. Pemerintah Indonesia masih menganggap hukuman mati sebagai hukum positif di Indonesia yang masih tertera di dalam KUHP. Namun, kini hukuman mati merupakan hukuman yang sifatnya alternatif;
  2. Situasi kelompok LGBT pun juga masih menjadi catatan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia terlihat masih sulit untuk menerima dikarenakan sensitivitas isu di dalam negeri sendiri, bahkan Pemerintah Indonesia masih menganggap isu ini controversial dan seringkali dianggap sebagai isu polarisasi;
  3. Pemerintah Indonesia masih belum dapat menerima rekomendasi terkait dengan ratifikasi Protokol Tambahan (Optional Protocol) instrumen HAM internasional karena belum menjadi prioritas utama. Pemerintah menganggap keberadaan Lembaga HAM Nasional di dalam negeri masih cukup mumpuni sebagai prosedur complain dalam mengatasi permasalahan dan situasi HAM di Indonesia;

Dalam kesempatan tersebut, HRWG, Arus Pelangi dan Imparsial juga memberikan pernyataan secara lisan dengan menggarisbawahi beberapa rekomendasi UPR Indonesia berdasarkan pada tingkat urgensi situasi hak asasi manusia di dalam negeri, yaitu:

  • Mendesak Pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati dengan menjamin perlindungan hak-hak fundamental bagi narapidana yang menghadapi hukuman mati, menyelidiki seluruh kasus unfair trial dalam hukuman mati yang terdahulu, serta menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalam penegak hukum;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB mengenai hak-hak Masyarakat Adat untuk mengunjungi Indonesia dan membuka akses ke Papua dengan tujuan memberikan klarifikasi mengenai perbedaan konsep antara Indigenous People dan Masyarakat Adat (Adat Communities) yang selalu menjadi akar permasalahan terhadap perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia;
  • Menuntaskan permasalahan impunitas di Papua dengan mengaktifkan Pengadilan HAM Permanen terkait kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Wasior-Wamena, Papua;
  • Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok manapun, tidak terkecuali kelompok orientasi seksual dan identitas gender (LGBTI), sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  • Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkenalkan pendekatan non-kriminal dalam kasus penodaan agama ke dalam RUU Perlindungan Umat Beragama yang masih proses hingga saat ini;
  • Menindaklanjuti aktor intelektual dan sekelompok orang yang terlibat di dalam kasus kekerasan dan penyebaran berita hoax di media sosial terhadap YLBHI-LBH Jakarta. Juga memberikan jaminan perlindungan hukum kepada YLBHI-LBH Jakarta, sebagai lembaga yang sejak lama telah menjadi simpul demokrasi dan pergerakan HAM di Indonesia;
  • Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan seluruh rekomendasi UPR yang telah diterima dalam waktu empat tahun ke depan, memasukannya ke dalam Rencana Aksi Nasional HAM; dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.

 

Kontak:

Muhammad Hafiz (hafizmuhammad85@gmail.com | +62 812-8295-8035⁠)

Yuyun Wahyuningrum (wahyuningrum@gmail.com | +31614577102)

Yuli Rustinawati, Arus Pelangi (yuli@aruspelangi.or.id | +62812 8366 8241)

Evitarossi, IMPARSIAL (esbudiawan@imparsial.org | +62 812 1919 2143)

Seperti Ini Evaluasi Kebijakan HAM PBB di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Perwakilan organisasi dan pemerintah RI yang bergerak dalam isu Hak Asasi Manusia, pada Selasa 25 Juli 2017, menggelar dialog bersama untuk menindaklanjuti sidang berkala Universal Periodic Review (UPR) Indonesia oleh Dewan HAM PBB.

Dialog tersebut dipimpin oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Direktur Instrumen HAM ementerian Hukum dan HAM, Komisioner Komisi Nasional HAM RI, Komisioner Komnas Perempuan, LSM Ohana, dan Direktur HRWG.

“Dialog ini jadi ajang untuk menindaklanjuti dari UPR yang telah dilaksanakan pada Mei lalu. Bersama pemerintah dan lembaga swadaya pegiat HAM, harapannya, dialog ini mampu membantu meningkatkan implementasi kebijakan hak asasi manusia di Indonesia,” jelas direktur senior HRWG Muhammad Hafiz –yang organisasinya merupakan inisiator dialog– saat membuka kegiatan di Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Sebagai latar belakang, sidang UPR Indonesia merupakan mekanisme di bawah payung Dewan HAM PBB di Jenewa yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian implementasi dan peningkatan kebijakan HAM yang diterapkan di Tanah Air. Perhelatan itu dilaksanakan secara periodik, dan pada tahun ini, merupakan kali ketiga bagi Indonesia, setelah sebelumnya sempat dilaksanakan pada 2008 dan 2012.

Edisi ketiga sidang UPR Indonesia merupakan evaluasi yang dilakukan oleh 101 negara (dari total 193) anggota Dewan HAM PBB, atas pencapaian Indonesia sejak edisi sidang UPR sebelumnya. Sidang itu didelegasikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pada edisi Mei lalu, Indonesia menerima 225 rekomendasi dari 101 negara partisipan sidang UPR. Dari total tersebut, RI menerima 150 rekomendasi isu HAM, yang nantinya akan diterjemahkan menjadi produk kebijakan. Sementara, 75 rekomendasi sisanya akan ditunda (pending) oleh pemerintah.

Menurut pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), 150 rekomendasi negara anggota yang diterima oleh Indonesia meliputi beragam isu, seperti hak kelompok rentan (anak, perempuan, disabilitas, lansia, dll), jaminan perlindungan kebebasan beragama, penguatan institusi dan kehidupan HAM, pemenuhan hak sipil mendasar (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan ekonomi, dll), perlindungan terhadap kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama, pemberantasan perdagangan orang, keadilan penegakan hukum, isu pengungsi, pencari suaka, dan pekerja migran, serta jaminan kebebasan menyatakan pendapat.

Sementara itu, 75 rekomendasi negara yang ditunda meliputi isu HAM, seperti revisi KUHP dan KUHAP, penghapusan hukuman mati, perhatian terhadap hak masyarakat Papua, serta partisipasi Indonesia dalam sejumlah ratifikasi dan mekanisme hak yang diatur oleh PBB.

“Rekomendasi yang disampaikan oleh para negara anggota yang berpartisipasi harus ditindaklanjuti secara serius, termasuk juga 75 rekomendasi yang diputuskan oleh delegasi untuk ditunda implementasinya. Karena apa yang disampaikan merupakan hasil observasi langsung dari para delegasi perwakilan mereka yang ada di Indonesia,” jelas Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Chuzaifah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM RI, Nurkhoiron, menjelaskan bahwa seluruh isu hak asasi yang direkomendasikan kepada Indonesia merupakan topik langganan yang selalu bermunculan pada setiap sidang UPR. Baginya, pemerintah harus lebih proaktif agar setiap isu tersebut dapat diimplementasikan menjadi kebijakan HAM oleh pemerintah, agar sejumlah topik tersebut tidak kembali bermunculan pada edisi UPR selanjutnya.

“Ini jadi pekerjaan rumah dan tantangan bagi pemerintah Indonesia, untuk membahas isu-isu tersebut dengan lembaga, instansi, dan komunitas terkait. Supaya pemerintah dapat perspektif mengenai masalah yang dihadapi dalam proses produksi kebijakan,” jelas Nurkhoiron.

“Khusus 75 yang di-pending, pemerintah harus terus mendorong agar isu-isu itu didiskusikan di setiap tataran pemangku kepentingan, bersama dengan pihak terkait. Kalau beberapa bisa dijadikan kebijakan yang implementatif, itu sudah bagus. Supaya harapannya, pada UPR selanjutnya, isu itu tidak lagi semuanya muncul,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan lembaga swadaya pegiat HAM menyayangkan aksi pemerintah Indonesia yang dianggap tidak serius dalam meningkatkan pemenuhan hak bagi individu penyandang disabilitas dalam UPR 2017.

“Perhatian pemerintah untuk isu disabilitas masih kurang. Bahkan di komunitas pegiat HAM, isu pemenuhan hak penyandang disabilitas pun masih terpinggirkan. Kita berharap agar isu tersebut ke depanya dapat lebih disuarakan dan tentunya pemerintah dapat terlibat pada hal tersebut,” jelas Jonna Damanik dari Ohana.

Langkah Pemerintah

Pihak pemerintah, yang hanya dihadiri oleh perwakilan Kemlu, menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat para pemangku kepentingan tidak dapat atau menunda untuk sementara implementasi kebijakan HAM yang didasari atas rekomendasi sidang UPR.

“Tidak semuanya bisa kita setujui. Kita lihat berbagai alasan, seperti apakah isu yang direkomendasikan sejalan dengan rencana aksi nasional HAM pemerintah. Selain itu, kita juga butuh waktu panjang agar setiap pemangku kepentingan dari berbagai kalangan mampu menyelaraskan isu itu,” jelas Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar.

Komar juga menambahkan sejumlah alasan lain yang membuat rekomendasi tersebut di-pending oleh pemerintah. Hal itu seperti sulitnya untuk mentransformasikan rekomendasi menjadi kebijakan yang implementatif, tidak selarasnya usulan UPR dengan konteks faktual di lapangan dan konteks mekanisme regional, serta isu yang bersangkutan belum atau tidak menjadi prioritas nasional pemerintah.

Komar mencontohkan beberapa isu HAM rekomendasi UPR yang sulit diterjemahkan menjadi kebijakan, seperti misalnya, hukuman mati yang masih menjadi hukum positif dan isu kelompok SOGI (sexual orientation dan gender identity) non-arus utama.

“Kita lihat juga rekomendasi yang kebijakannya secara riil dapat diimplementasikan di Indonesia. Itu juga harus disesuaikan dengan konteks kapasitas dan kapabilitas kita,” ujar Dicky.

“Bukan berarti itu tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya. Kita butuh waktu, butuh proses, seperti menggeser paradigma serta konsultasi dengan berbagai pihak, dari tataran individu hingga kelembagaan,” tambah Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu.

Baca berita aslinya disini.

Indonesia Masih Hindari Isu LGBT & Penghapusan Hukuman Mati

tirto.id – Yunianti Chuzaifah, Komisioner Komisi Nasional Perempuan, hadir di Jenewa 2012 lalu. Ia diundang untuk turut menyampaikan kondisi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Indonesia di hadapan forum dunia bernama Universal Periodic Review (UPR).

Acara itu adalah hajatan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mekanisme ini mengundang seluruh anggota PBB untuk hadir dan sama-sama meninjau situasi HAM di negara-negara sesama, sebagai tanda bahwa negara memang berniat tegas dalam memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan HAM.

Sejumlah 193 negara anggota PBB ditinjau tiap 4,5 tahun sekali. Setidaknya, sekitar 42 negara ditinjau tiap tahunnya dalam tiga sesi berbeda: Januari-Februari, Mei-Juni, dan Oktober-November. Tahun 2012 lalu adalah siklus kedua Indonesia melaksanakan UPR-nya.

Meski ini adalah hajatan serius, Yunianti merasa UPR semacam acara seremonial belaka, karena posisi UPR yang hanya menghasilkan saran atau rekomendasi bagi negara peserta. Tidak seperti pengadilan HAM, UPR tak punya kuasa untuk menjatuhkan sanksi atau semacamnya.

Namun, ketika Mei lalu ia kembali hadir di siklus ketiga Indonesia, di Jenewa, Yunianti sudah merasakan hal berbeda. “Awalnya, lima tahun lalu saya merasa UPR ini seremonial saja. Tapi di yang terakhir saya tahu mereka [negara-negara peserta dan Dewan HAM PBB] menganggap ini serius,” katanya.

Menurut Yulianti, negara-negara peserta menanggapi serius rekomendasi dan laporan-laporan pelanggaran HAM di negaranya yang sudah dipantau negara lain. Sebagian besar dari mereka menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki permasalahan HAM tersebut. Menurut Yunianti, laporan periodik seperti UPR ini juga bisa memaksa negara untuk lebih tanggap dan awas pada kasus-kasus HAM di daerahnya, “Sebab internasional memantau terus,” katanya.

Siklus ketiga UPR untuk Indonesia berlangsung 3 hingga 5 Mei lalu. Di sana ada 109 negara yang mendaftar, 103 bicara, dan 101 memberikan rekomendasi untuk Indonesia. Hasilnya ada 250 rekomendasi yang nantinya bisa diterima Indonesia atau dicatat untuk diimplementasikan sebagai regulasi.

Rekomendasi itu terkait dengan berbagai bidang, mulai dari hak kelompok rentan, perlindungan terhadap Papua, sampai soal hak berpendapat. [Selengkapnya ada pada infografik “Nasib HAM Indonesia dalam Rekomendasi UPR”]

Tidak semua rekomendasi diterima Indonesia bulat-bulat. Sebanyak 150 rekomendasi memang langsung diterima, tapi ada 75 rekomendasi yang dibawa pulang untuk dikaji ulang. Tenggat pengkajian ini ditentukan sampai 20 sampai 21 September nanti.

Menariknya, dari 14 kategori rekomendasi yang ada, semua rekomendasi tentang perhatian terhadap kelompok LGBT dan penghapusan hukuman mati bulat-bulat dimasukkan kategori yang akan dikaji ulang.

Menurut Dicky Komar, Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada sejumlah faktor yang membuat 75 rekomendasi tersebut perlu ditinjau ulang. Salah satu alasannya adalah mereka perlu berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pada tingkat nasional. Sebab lain, pihaknya melihat perumusan rekomendasi itu ada yang tidak akurat, sehingga sulit untuk diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pemberi rekomendasi dianggap kurang pemahaman soal konteks/situasi di lapangan. Ada pula rekomendasi yang isunya dianggap belum jadi prioritas nasional.

HAM-Indonesia--MILD--Quita
Infografis by Tirto.id
Lalu, apa alasannya 15 rekomendasi tentang LGBT dan 10 rekomendasi tentang penghapusan hukuman mati tidak langsung diterima negara?

Menurut Dicky, “Hukuman mati di Indonesia masih [ada dalam] hukum positif di Indonesia. Penggunaannya bahkan belakangan masih digencarkan di beberapa isu.” Sehingga, menurutnya rekomendasi tentang hukuman mati masih belum dapat diterima Indonesia dan akan dimasukkan dalam kategori “dicatat.”

Menurut Yunianti, seharusnya Indonesia mengadopsi rekomendasi penghapusan hukuman mati. Berdasarkan pengalamannya, hukuman mati tidak hanya akan berdampak pada individu yang mendapat hukuman, tapi juga pada keluarganya. 

“Bukan cuma psikologi menanggung malu dan sebagainya, dari segi uang, mereka juga rugi,” kata Yuni. “Kami pernah bertemu dengan keluarga yang sebenarnya miskin dan harus menjual perahu, rumah—mereka nelayan—untuk membiayai ustaz, berdoa bersama, mengundang tetangga dan lain-lain. Jadi kalau dari perspektif HAM, kami meyarankan pemerintah untuk mengikuti rekomendasi (UPR).”

Di sisi lain, isu LGBT masih tergolong isu sensitif dan masih diperdebatkan, menurut Dicky. Masih ada perdebatan besar tentang apakah LGBT termasuk kelompok rentan atau tidak.

Namun bagi Yuli Rustinawati, pendiri Arus Pelangi, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu LGBTI, pemerintah seharusnya sudah mulai memikirkan jalan keluar ini. Menurutnya sudah banyak data yang disajikan serta diskusi yang dibuka lebar tentang betapa rentannya kelompok LGBT dari praktik diskriminasi. Arus Pelangi dan LSM serupa juga punya rekam datanya.

Yunianti juga punya contoh-contoh kasus diskriminasi yang menimpa kelompok LGBT. Yang paling nyata menurutnya adalah, “kawan-kawan waria masih terus didiskriminasi dengan tidak diberikan pekerjaan yang layak. Mereka bekerja di salon atau prostitute (PSK), karena hidupnya masih dapat stigma,” kata Yuni. Human Rights Watch juga pernah mengeluarkan laporan yang merekam tindakan-tindakan diskriminasi pada kelompok LGBT

“Tapi, sebenarnya kalau meninjau dari konstitusi, di Indonesia memang tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun, apalagi kelompok minoritas. Harusnya isu LGBT ini bisa masuk dari sana,” ungkap Dicky. “Di Kemenlu sendiri, saya pikir sudah mulai terbuka dan ada perubahan progresif. Di UPR sebelumnya, delegasi Indonesia melarang teman-teman yang mau bahas isu LGBT di sana. Tapi [pada ajang] yang sekarang, dibiarkan. Dibuka pembahasannya. Saya pikir ada perubahan progresif.”

Menurut Yuli, laporan-laporan yang disampaikan di UPR tentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT tidak akan sampai di sana kalau memang tidak terjadi. Ia menilai, masih ada simpang siur pemahaman tentang isu ini di pemerintah sendiri. Belum lagi, pihak-pihak yang mengerti masih cenderung takut pada mayoritas masyarakat yang memang masih belum paham telah mendiskriminasikan kelompok LGBT. “

Padahal seharusnya sebagai negara kan tidak boleh ada pengelompokan mayoritas dan minoritas,” tambah Yuli.

Dicky sendiri tak menampik kalau dua isu ini, LGBT dan penghapusan hukuman mati, kemungkinan besar masih belum akan diterima tahun ini, dan dimasukkan ke kategori rekomendasi yang dicatat.

Apa bedanya dicatat dan ditolak?

“Ini term langsung dari UPR-nya,” kata Dicky. “Kalau tidak diterima, ya setidaknya dicatat saja, jangan ditolaklah.” Tapi menurut Dicky sendiri, “dicatat” hanyalah eufemisme dari “ditolak.” Meski sebenarnya, “yang dicatat itu bisa saja dibuka kembali di tahun depan, dan malah bisa diimplementasikan jadi regulasi,” ungkap Dicky.

Baca berita aslinya disini.